 |
| Momen kegiatan. Foto: Istimewa |
BlogGua, Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Lampung memperkuat pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Pengurus Wilayah Fatayat NU Lampung Masa Khidmah 2026-2031 di Ballroom Radisson Hotel Bandar Lampung, Minggu (13/9/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema Strengthening Women's Leadership for Sustainable Community Empowerment.
Menurut Mirza, penguatan kualitas perempuan menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan pembangunan Lampung ke depan. Terlebih, lebih dari separuh penduduk Lampung merupakan perempuan yang memiliki peran strategis dalam keluarga maupun aktivitas ekonomi.
"Dulu satu hektar bisa untuk menghidupi tiga atau empat keluarga. Tapi ke depan, kita tidak bisa lagi mengandalkan tanah kita untuk jadi penghidupan. Kita harus mengandalkan kualitas sumber daya manusia," ujar Mirza.
Ia mengatakan Lampung merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera. Kondisi tersebut membuat pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan lahan dan sektor berbasis sumber daya alam, tetapi perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas manusia.
Dalam konteks tersebut, Mirza menilai Fatayat NU memiliki posisi strategis karena organisasi tersebut menjadi ruang kaderisasi perempuan dari berbagai daerah di Lampung.
Menurutnya, sejumlah kader Fatayat telah dipercaya masyarakat menduduki berbagai posisi publik, mulai dari wakil gubernur, bupati, wakil bupati hingga anggota DPRD. Ia menyebut sebanyak 37 kader perempuan telah menjadi anggota DPRD.
"Saya berharap Fatayat membentuk kader-kadernya karena kader yang kuat ini akan memengaruhi masyarakat. Bukan hanya satu tokoh, dua tokoh, tapi dari rumah-rumah yang kuat," kata Mirza.
Karena itu, ia meminta kaderisasi tidak berhenti pada penguatan internal organisasi. Fatayat juga didorong memperluas manfaat program kepada perempuan di desa dan berbagai lapisan masyarakat melalui pendidikan, kewirausahaan, UMKM, serta pemberdayaan ekonomi.
Mirza juga mengaitkan pemberdayaan perempuan dengan bonus demografi Lampung. Ia menyebut sekitar 70 persen penduduk Lampung berada pada usia angkatan kerja, yakni 15 hingga 65 tahun.
Besarnya jumlah penduduk usia produktif tersebut, menurut dia, harus diikuti dengan peningkatan produktivitas. Perempuan dinilai memiliki peran penting karena akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan berusaha akan berdampak terhadap ekonomi keluarga sekaligus kualitas generasi berikutnya.
"Yang umur 20 sampai umur 30, ini akan mengalami masa Indonesia Emas. Target Indonesia Emas ada di Fatayat. Yang umur 30 sampai 45, dia akan mendidik anak-anak yang menjadi penerus bangsa," ujar Mirza.
Selain pemberdayaan ekonomi, Mirza menyinggung pentingnya penguatan perempuan dalam keluarga. Ia mengaitkannya dengan persoalan sosial, termasuk tingginya angka perceraian di Lampung yang didominasi cerai gugat serta dampaknya terhadap kondisi anak.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan perlu dilakukan secara menyeluruh agar perempuan memiliki kemampuan ekonomi sekaligus tetap memiliki peran kuat dalam keluarga.
Di sektor ekonomi, Mirza mendorong Fatayat mengambil bagian dalam hilirisasi komoditas unggulan Lampung. Ia mengatakan daerah ini memiliki banyak komoditas pertanian, namun baru sekitar 40 persen yang telah dihilirisasi.
"Kita ingin menghilirisasi semua komoditas yang ada di Provinsi Lampung. Kita ada banyak sekali komoditas pertanian, tapi baru 40 persen yang dihilirisasi," kata Mirza.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, akan mendorong dukungan terhadap UMKM berbasis komoditas lokal. Perempuan diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan usaha sekaligus masuk ke dalam rantai nilai ekonomi komoditas unggulan daerah.
Sementara itu, Mirza meminta Fatayat membangun budaya organisasi yang terbuka, inklusif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan. Inovasi, menurut dia, perlu berjalan beriringan dengan tradisi dan kultur yang menjadi kekuatan masyarakat.
Ia menilai organisasi kemasyarakatan seperti NU dan badan otonomnya dapat menjadi bagian dari benteng sosial sekaligus ruang pembentukan karakter di tengah perkembangan media sosial dan perubahan zaman.
Mirza berharap Fatayat NU menjadi *role model* bagi perempuan Lampung, terutama melalui kader yang berada di tingkat kecamatan hingga desa. Kader tersebut diharapkan menjadi ruang belajar, pendampingan, pengembangan kemampuan ekonomi, serta penyelesaian berbagai persoalan perempuan di masyarakat.
"Saya rasa, di Fatayat sudah teruji kualitas kadernya. Tadi kita melahirkan pemimpin-pemimpin," ujar Mirza.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Fatayat NU yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam membentuk kader dan mendorong kemajuan Lampung.
Sementara itu, Plt Ketua PP Fatayat NU Dewi Winarti mengatakan kepengurusan baru menghadapi tantangan untuk meningkatkan kaderisasi, program, dan pelayanan organisasi selama masa khidmat 2026-2031.
Ia berharap struktur kepengurusan yang telah dibentuk dapat bergerak memberikan layanan nyata kepada masyarakat, termasuk dalam perlindungan perempuan dan anak serta penguatan ekonomi.
Ketua PWNU Lampung Puji Rahardjo mengatakan pelantikan tersebut menunjukkan proses regenerasi NU di Lampung, khususnya di kalangan perempuan, berjalan dengan baik.
Ia berharap Fatayat terus bersinergi dengan badan otonom NU lainnya dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Melalui penguatan kaderisasi, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi hingga tingkat desa, Fatayat NU diharapkan tidak hanya menjadi ruang kaderisasi perempuan, tetapi juga menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan ikut memperkuat produktivitas masyarakat, kualitas keluarga, dan kesiapan SDM Lampung menghadapi bonus demografi serta persaingan tenaga kerja di masa mendatang. (pl)
0 Komentar
Silahkan Komentar