BlogGua

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto (tengah). Foto: Diskominfotik/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi dan Silaturahmi antara Dewan Pengurus Pusat Forsesdasi dengan Anggota Forsesdasi (Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia), melalui Virtual Meeting, di Ruang Command Center Dinas Kominfo dan Statistik, Jumat (22/01).

Di dalam rapat dibahas tentang penanganan dan penggunaan Anggaran Covid-19 yang akuntabel dan tepat sasaran bagi pemerintah daerah. 

Dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Pusat di bawah komando Presiden Joko Widodo telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Adapun komite ini diketuai oleh Menko Perekonomian, dan dilaksanakan oleh Menteri BUMN selaku Ketua Pelaksana. 

Komite ini terdiri dari 6 wakil ketua yang sudah terbagi sesuai dengan tugasnya masing-masing, diantaranya Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Polhukam, Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Mendagri selaku Wakil Ketua VI telah menerbitkan beberapa regulasi terkait penanganan Covid-19, diantaranya; Surat Edaran No. 440/3160/SJ pada 15 Mei 2020, INMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2020 pada 10 Agustus 2020, INMENDAGRI Nomor 6 Tahun 2020 pada 18 November 2020, Surat Edaran No. 440/3912/SJ pada 7 Juli 2020, Surat Edaran No. 440/5184/SJ Pada 17 September 2020 dan INMENDAGRI No. 1 Tahun 2021 pada 6 Januari 2021.

Direncanakan pada 2021 ini akan diluncurkan Tiga Bantuan Tunai yaitu Program Keluarga Harapan, dengan target penerima 10 Juta KPM, Total Anggaran Rp. 28,71 triliun akan disalurkan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap (Januari, April, Juli dan Oktober 2021), Program Sembako/BPNT dengan target penerima 18,8 Juta KPM dengan total anggaran Rp. 45,12 triliun, dan Program Sosial Tunai dengan target penerima 10 Juta KPM, total anggaran Rp. 12 triliun dan akan disalurkan selama 4 bulan Januari-April 2021.

Kedepan, diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat yang didukung Pemerintah Daerah di 548 Daerah Tingkat 1 dan Tingkat 2 agar Anggaran 2021 dapat betul-betul direalisasikan, terutama untuk kesehatan dan survival ekonomi. 

Dalam penggunaan APBD Tahun 2021, Pemerintah Daerah diharapkan agar melakukan percepatan pelaksanaan APBD di awal tahun sesuai target dan sasaran yang sudah direncanakan dengan prioritas utama, mengoptimalkan strategi pencapaian target kinerja pemda pada setiap perangkat daerah, dan mempertimbangkan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran.

(Diskominfotik)||editor:pzr

Suasana Rapat Persiapan Kunjungan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Foto: Diskominfotik/BlogGua

BlogGua, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat persiapan kunjungan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, bertempat di Ruang Rapat Staf Ahli Gubernur, Kamis (21/01).

Menurut rencana, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengunjungi Lampung pada 26 Januari 2021.

Di dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, dibahas terkait rencana Menko Kemaritiman yang akan mengunjungi beberapa lokasi di Provinsi Lampung, diantaranya Pelabuhan Bakauheni (melalui Pelabuhan Merak menggunakan Kapal Ferry Express), Menara Siger, dan Rest Area 49A.

Di Pelabuhan Bakauheni, Menko Kemaritiman akan mengecek Manajemen dan Operasionalisasi penyeberangan ASDP. Kemudian bertolak menuju destinasi Menara Siger sekaligus melihat perkembangan Kawasan Pariwisata Terpadu di Kawasan Bakuheni.

Terakhir, Menko Kemaritiman akan menuju  Rest Area 49A untuk meninjau lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Bakauheni.

(Disominfotik)||editor:pzr

Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto (tengah). Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mengikuti Webinar yang diselenggarakan oleh Kemendagri dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan Ekonomi di daerah Melalui Virtual Zoom di Ruang Command Center Lantai 2 Diskominfotik Provinsi Lampung, Rabu (20/1/2020).

Pada kesempatan itu, Pemprov menerima arahan tentang Surat Edaran Mendari Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 tentang percepatan pelaksanaan APBD 2021 dan kemudahan investasi di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia. 

Surat Edaran ini juga untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Seperti diketahui, pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan dapat mencapai kisaran 4,5%-5,5% sebagaimana proyeksi Kementerian Keuangan. Pertumbuhan ekonomi dimaksud didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah antara lain Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyediaan vaksin kepada masyarakat.

Dalam arahannya Kemendagri mengatakan dalam Penggunaan APBD TA 2021 agar Pemerintah Daerah melakukan percepatan pelaksanaan APBD di awal tahun. Hal ini sesuai dengan target dan sasaran yang sudah direncanakan dengan prioritas utama untuk penanganan kesehatan fokus pada dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.

Selain itu, memfokuskan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas SDM, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Juga, mengoptimalkan strategi pencapaian target kinerja Pemerintah di Daerah pada setiap perangkat daerah agar tepat sasaran yang terurai pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien.

Semua kegiatan diharapkan mengedepankan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Serta mempertimbangkan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui penyusunan rencana anggaran kas yang efektif agar terhindar dari penumpukan penterapan anggaran di akhir tahun.

Dengan dukungan APBN, APBD serta investasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri diharapkan dapat terlaksana percepatan pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal I-2021 sejak dini.

(Adpim)||editor:pzr

Relawan Pramuka Lampung

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Gempa dengan kekuatan besar telah terjadi di Mamuju dan Majene Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan update data dari Basarnas Mamuju, korban bencana gempa di Mamuju dan Majene Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar), terhitung hari Rabu 20 Januari 2021 pukul 09.00 Wita, korban meninggal dunia sudah mencapai 90 orang. Sebanyak 79 di Kabupaten Mamuju dan 11 orang di Kabupaten Majene.

Berdasarkan data per tanggal 18 Januari 2021, gempa tersebut juga membuat 253 orang mengalami luka berat dan 679 orang luka ringan. Gempa juga meruntuhkan Kantor Gubernur Sulawesi Barat dan menyebabkan 19.435 orang mengungsi.

Untuk itu, Kwarda Pramuka Lampung mengirimkan relawan ke Mamuju dan Majene Sulawesi Barat, untuk mengemban misi kemanusiaan.

Pelepasan relawan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua Kwarda Bidang Pengabdian Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Aswarodi dan Sekretaris Kwarda Mubasit, di Kantor Kwarda Lampung, Bandarlampung, Rabu (20/1/2021). Kwarda Pramuka Lampung sendiri diketuai oleh Chusnunia Chalim (Nunik) yang juga Wakil Gubernur Lampung.

Acara pelepasan dihadiri oleh unsur pimpinan Kwarda Lampung di antaranya Wakil Sekretaris Kwarda Paryanto, Wakil Bendahara 2 Edvin Rulya, dan Sekbid Abdimasgana Arif Vivianingsih.

Adapun relawan yang dikirimkan yaitu Agus Hermawan dan Maris Feri Susanto dari Satgas Pramuka Peduli Kwarda Lampung. Relawan tersebut akan mengemban misi kemanusiaan ke Mamuju dan Majene Sulawesi Barat dari tanggal 20-28 Januari 2021.

(Adpim)||editor:pzr

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok (Putih). Foto: Kominfo/BlogGua

BlogGua, LAMPUNG UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) menggelar sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 lintas sektor dan instansi di ruang Siger Pemkab setempat, Rabu (20/1/21).

Rapat yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Lekok  tersebut dalam rangka kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 tingkat kabupaten. 

“Ini juga menindaklanjuti rapat koordinasi di provinsi kemarin bersama Pak Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tentang vaksinasi covid-19,” kata Lekok saat membuka rapat.

Terlebih, beberapa daerah yang sudah masuk dalam kategori zona merah Covid-19, termasuk Lampung Utara. Untuk itu, Lekok meminta semua pihak, terutama Dinas Kesehatan Lampura dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nantinya bisa berjalan lancar sesuai aturan dan ketentuannya.

“Kemudian nanti setelah vaksin tiba di Lampung Utara, pendistribusiannya harus jelas. Saya mendapatkan laporan bahwa untuk di Lampung Utara di 27 puskesmas dan 2 Rumah Sakit. Kita harapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Selain itu, Lekok juga tidak ingin dalam proses vaksinasi nantinya yang dijadwalkan secara bertahap. Siapa saja yang divaksin nanti, dirinya meminta Kadiskes yang menjelaskan, termasuk vaksinatornya, "Tidak kalah penting dibuat komite daerah untuk memonitoring pelaksanaan sebelum dan setelah vaksin,” tandasnya.

Terpenting juga, Lekok berharap pada launching pelaksanaan vaksin di Kabupaten Lampung Utara mengajak semua unsur, baik tokoh Agama, tokoh perempuan, dan unsur pemerintah, untuk selanjutnya bisa membantu mensosialisasikan ke masyarakat tentang vaksin Covid-19

Selain itu, sarana dan prasarana pendukung, serta tim Humas yang berperan penting dalam menyampaikan informasi sehingga tidak terjadi Miss Communication di masyarakat.

“Di luar hal-hal itu ada yang perlu menjadi perhatian bersama. Lampung Utara sekarang zona merah. Saya ingin di dalam Satgas Covid-19 ada pasukan khusus untuk memantau izin keramaian. Jadi pak Dandim dan pak Kapolres Langsung tugaskan pasukan khusus ini kesana dan memastikan prokes Covid-19 berjalan. Kalau mereka tidak jalankan prokes, pejabat pemerintah bisa diminta untuk tidak menghadiri acara tersebut. Untuk itu saya minta ini dibentuk atau diberdayakan kembali bila sudah dibentuk. Selain itu, para camat juga harus bisa memberikan pemahaman ke warganya,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Lampung Utara AKBP Bambang Yudo Marthono menyatakan, pada intinya pihaknya siap mengamankan pelaksanaan vaksinasi dimanapun kegiatannya, terutama dalam hal pengamannya. “Kemudian kita juga harus meminimalisir informasi hoaks di masyarakat,” katanya.

Dandim 0412/Lampung Utara Letnan Kolonel (Letkol) Inf. Harry Prabowo nenambahkan, pihaknya juga terus berusaha maksimal untuk meminimalisir informasi hoaks ke masyarakat. Proses ini yang harus kita  laksanakan bersama dan saling bahu-membahu untuk kesuksesan pelaksanaan vaksinasi covid-19.

“Kami selalu melaksanakan operasi gugus tugas Covid-19 sehingga yang sudah berjalan ini, semakin cepat menekan penyebaran wabah ini dengan membentuk tim reaksi cepat untuk bersama-sama menghambat dan menanggulangi penyebaran virus corona,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Lampura Sandi Juwita, mewakili pimpinannya, sangat mengapresiasi  ketika vaksin sudah tiba di Kabupaten Lampung Utara.

“Kami juga mohon proses vaksinasi sesuai regulasi yang ada mengacu kriteria penerima vaksin ini dan disosialisasikan ke masyarakat. Jangan sampai vaksin ini menjadi pro dan kontra.  Kami di DPRD Lampura siap di vaksin, dan semua kami serahkan kepada stake holder yang diberikan kewenangan,” jelas dia.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Lampura Maya Manan menyebut, data Covid-19 terjadi peningkatan kasus sehingga Lampura masuk zona merah. Harapanya, dengan dilakukan vaksinasi Covid-19 bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat virus Corona, melindungi kondisi tubuh, dan tentunya juga meminimalkan dampak ekonomi.

Menurutnya, vaksin Covid-19 yang disediakan sekarang ini di Indonesia dan dalam proses pendistribusian ke derah-daerah yakni, Sinovac. “Vaksin Sinovac ini merupakan virus yang dilemahkan ke dalam tubuh kita untuk membentuk antibody,” jelasnya.

Setelah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, pengiriman vaksin Sinovac ke Lampung Utara akan dikirimkan dalam waktu dekat. “Jumlah penduduk sasaran vaksinasi di Lampung Utara untuk usia 18-59 tahun berjumlah 355.747 orang,” sebutnya.

Maya menambahkan, pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap. Dimana, periode Vaksin selama 15 bulan atau sampai Maret 2022. Vaksin dilakukan secara bertahap.  Periode satu berjalan hingga April 2021, dan Periode 2, terhitung April sampai Maret 2022.

Tahapannya, untuk tenaga kesehatan di bulan januari dan februari diharapkan sudah selesai pelaksanaan baksinasi. Kemudian tahap dua itu dibulan April, yakni TNI, Polri, Aparat Penegak hukum, bagian pelayanan masyarakat.

Menurut dia, jumlah Vaksinator untuk Kabupaten Lampung Utara sebanyak 30.346. “Semoga minggu depan vaksin untuk Lampung Utara sudah didistribusikan. Kapan pelaksanaanya tentunya kita menunggu vaksinya,” pungkasnya.

(Kominfo)||editor:pzr

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, LAMPUNG SELATAN - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Sektor Pertanian dan Perikanan Provinsi Lampung 2020 dan Rakor Rencana Kerja Sektor Pertanian dan Perikanan Provinsi Lampung 2021, yang dilaksanakan di PKK Agro Park, Sabah Balau, Lampung Selatan, Senin (18/1/2021).

Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal memaparkan keberhasilan peningkatan produksi pertanian, perkebuban dan peternakan Lampung di tengah pandemi Covid-19. Juga strategi pengamanan pangan untuk pemulihan ekonomi terdampak Covid-19.

Menurut Gubernur Arinal, mulai awal tahun 2020 Indonesia  mengalami permasalahan terkait Pandemi Covid-19 yang mana tidak hanya Indonesia, tetapi semua negara juga bermasalah dengan hal tersebut. 

"Alhamdulillah, kinerja pembangunan daerah dapat berjalan secara positif di tahun 2020 di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Beberapa hasil kerja keras tersebut antara lain ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi yang masih lebih baik jika dibandingkan dengan  capaian nasional," jelas Gubernur Arinal.

Di sektor pertanian, jelas Gubernur Arinal, keberhasilan pembangunan tahun 2020 tercatat  peningkatan luas panen padi sebesar 17,7% atau terjadi peningkatan sebesar 82.153 ha dibandingkan dengan tahun 2019, dan peningkatan produksi  padi dari 2,16 juta ton GKG  menjadi 2,62 juta ton GKG  di tahun 2020 atau peningkatan sebesar  20,90 %.

Demikian halnya dengan produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan dan peternakan lainnya yang juga mengalami tren pertumbuhan di tahun 2020 dibanding produksi tahun 2019.

Di antaranya jagung naik sebesar 229.448  ton GKG  meningkat 9,66 %, ubi kayu naik meningkat 8,27%. Produksi lada tahun 2020 meningkat 3,4% dibanding tahun 2019, produksi pala naik sebesar 15,45% dibanding tahun 2019.

"Populasi sapi potong tahun  meningkat sebesar 13.658 ekor atau meningkat 1,61% dan  ayam buras naik 198.843 ekor atau meningkat 1,48%, dan itik naik 14.482 ekor atau meningkat 1,61%," jelas Gubernur.

Selain produksi sektor pertanian, pencapaian produksi perikanan di masa pandemi tahun 2020 secara kuantitatif berdasarkan perhitungan sementara belum menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan.

"Namun demikian dari sisi ekspor perikanan Lampung di tahun 2020 mengalami peningkatan nilai eksport dari 2 Triliyun pada 2019 menjadi 2,3 Triliyun atau meningkat 12,5% pada tahun 2020," tambah Gubernur.

Gubernur Arinal juga menyampaikan hasil mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2021. 

Pada Rakernas itu, Presiden RI dalam arahannya mengingatkan kembali pada peringatan FAO tentang kemungkinan terjadinya krisis pangan global sebagai dampak Pandemi Covid-19. 

Untuk itu, Presiden RI menegaskan bahwa pengelolaan pangan dan pembangunan pertanian harus dilakukan secara serius dan detail. Salah satunya dengan penerapan inovasi teknologi pada kawasan skala luas dengan membangun manajemen hulu-hilir yang modern.

Gubernur Arinal berharap pelaksanaan program unggulan dan kebijakan pembangunan pertanian yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJMD 2019 -2024 dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan menuju Pertanian Maju, Mandiri dan Modern yang sejalan dengan Visi  Provinsi Lampung Lampung Berjaya.

"Saya telah menetapkan beberapa Program Utama  pembangunan sektor pertanian dengan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain Program Kartu Petani Berjaya, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Peningkatan Produksi Hortikultura, Program Pengembangan Kawasan Sentra Perbenihan Nasional, Program Peningkatan Produksi Perkebunan, Program Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional, dan Program Nelayan Berjaya," jelasnya.

Guna mendukung pelaksanaan Strategi Pengamanan Pangan untuk pemulihan ekonomi terdampak Covid-19, Pemprov Lampung bersama stakeholder berkomitmen mengamankan pasokan komoditas pangan strategis melalui efisiensi usaha tani,  diversifikasi produk dan pengembangan pangan lokal.

Selain itu, menjaga kekuatan di level rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan, pengentasan wilayah rawan pangan dengan menjaga distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok, penguatan  lumbung pangan masyarakat.

Pemprov Lampung bersama stakeholder juga berkomitmen memasok pasar dan gudang, serta pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi untuk meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat. 

Melalui Rakor ini, Gubernur Arinal berharap dapat dirumuskan permasalahan atau kendala guna menyatukan persepsi dan gerak langkah untuk terus bersinergi menciptakan program dan kegiatan sektor pertanian dan perikanan. Agar mampu menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

(Adpim)||editor:pzr

Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto (Pegang Plastik). Foto:adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Gelar Stabilitas Harga dan Eksistensi UKM di PKOR Wayhalim, Minggu (17/1/2020), untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok di masa Pandemi Covid-19.

Kegiatan ini dibuka Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Fahrizal Darminto berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar.

“Gelar Stabilisasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Eksistensi UKM ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahunnya oleh Pemprov Lampung yang bekerja sama dengan UMKM dan instansi terkait dalam mengandalikam inflasi,” ujar Fahrizal.

Sekdaprov Fahrizal menyampaikan kegiatan ini sebagai salah satu wujud kepedulian Pemerinyah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di era pandemi Covid-19 ini.

“Pemprov Lampung menyadari kegiatan yang digelar ini masih belum dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat, terutama dari segi kuantitasbpenyediaan barang yang dibutuhkan, namun mudah-mudahan kegiatan ini dapat lebih meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan di antara aparatur, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya,” harap Fahrizal.

(Adpim)||editor:pzr

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Foto:adpim/BlogGua

BlogGua, LAMPUNG SELATAN - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberi semangat para petani dan nelayan yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung untuk menyukseskan program Kartu Petani Berjaya (KPB). 

Hal itu disampaikan Gubernur Arinal saat membuka Rembuk Paripurna KTNA Provinsi Lampung di Kebun PKK Agropark, Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Sabtu (16/1/2021). 

Menurut Arinal, KTNA tidak terpisahkan dalam membangun pertanian yang maju, mandiri dan modern di Provinsi Lampung, dan harus ikut ambil bagian dalam kesuksesan KPB. Melalui program ini permasalahan para petani juga terjawab.

"Para petani termasuk KTNA harus menjemput KPB, menjadi sandaran dan dibawa bersama KTNA," ujar Gubernur Arinal yang juga pembina KTNA Provinsi Lampung. Arinal menyebutkan melalui KPB, dirinya ingin seluruh petani untuk maju dan bangkit. 

"Pertanian di Lampung harus bangkit, untuk itu KTNA menyuarakan hati para petani bersama-sama mengajak sukseskan KPB," katanya. 

Melalui KPB, kata Arinal akan memberikan jaminan kepastian dalam usaha budidaya pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan). 

Arinal menyebutkan seperti ketersediaan sarana produksi pertanian, akses keuangan permodalan perbankan, koperasi, LKM, dan/atau akses keuangan lainnya yang sah. 

Termasuk pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi, penanganan panen dan pasca panen serta pemasaran hasil usaha pertanian melalui pasar dan/atau pembeli. 

"Pertanian di Lampung harus melakukan banyak lompatan inovasi. Untuk itu, kebijakan pemerintah Provinsi Lampung memasuki revolusi industri 4.0 atau digitalisasi dibidang pertanian adalah melalui KPB," ujarnya 

Arinal mengatakan ditambah juga dengan ditetapkan Provinsi Lampung sebagai lokomotif pembangunan pertanian Indonesia oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

"KPB juga telah direspon oleh para Kementerian seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri," katanya. 

Untuk itu, Arinal mengajak KTNA untuk merespon cepat program KPB ini agar dirasakan manfaatnya oleh seluruh petani. 

"Kita harus cepat, karena ini produknya dari Lampung dan menjadi program nasional pada masa yang akan datang. Kalau bukan sekarang para KTNA, mau kapan lagi," ujarnya. 

Arinal meminta KTNA harus bekerja profesional dan mampu membangkitkan semangat untuk membangun. 

"Saya akan hadir dan akan didepan KTNA. Kita harus tunjukkan kepada Indonesia sesungguhnya kita bisa," pungkasnya. 

Rembuk Paripurna KTNA ini selain menetapkan program kerja organisasi KTNA Provinsi Lampung, juga dilaksanakan pemilihan pengurus KTNA Provinsi Lampung periode 2021-2026. 

Acara ini turut dihadiri Anggota DPR RI Hanan A. Rozak, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (FP Unila) Irwan Sukri Banuwa, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiharto Setyawan, para alumni pertanian IPB, Unpad, UGM dan pihak perbankan.

(Adpim)||editor:pzr

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (Kanan). Foto:adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 secara virtual meeting, di Mahan Agung, Bandarlampung, Jum'at (15/1/2021). 

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Juga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso,  Gubernur Se-Indonesia, dan Bupati/Walikota Se-Indonesia dan seluruh pimpinan lembaga jasa keuangan. 

Pertemuan Tahunan kali ini mengambil tema "Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Inklusif".

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi kembali mengingatkan OJK untuk terus memperketat pengawasan pada Industri Jasa Keuangan. Tujuannya agar tak terjadi kasus-kasus dan praktik yang merugikan hingga mengarah pada penipuan atau fraud.

Jokowi juga menekankan tentang pentingnya menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Ia meminta pada OJK untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional pada industri jasa keuangan dengan menindak tegas para pelaku dan praktek transaksi keuangan yang merugikan masyarakat.

Presiden  juga mengajak seluruh industri jasa keuangan nasional untuk membantu meningkatkan pengembangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Selsun itu, meminta agar akses pembiayaan bagi para pelaku usaha di sektor UMKM maupun informal dapat dipermudah dan cepat. Hal tersebut, juga telah dibicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Agar kita menyiapkan sebuah regulasi, sebuah peraturan, yang jauh ke depan. Advance dan meninggalkan cara lama, peraturan yang sudah usang yang saya kira sudah sangat ketinggalan di dunia keuangan global," ujarnya.

Jokowi berharap para pelaku UMKM bisa terus mengembangkan skala usahanya ke depan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pemerintah seperti melalui kredit usaha rakyat (KUR) maupun bank wakaf mikro.

"Dan kita harus membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dinikmati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia yang membawa Indonesia maju, dan sekaligus berkeadilan," katanya.

Dalam kesempatan itu juga, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus menerapkan protokol kesehatan sehingga terhindar dari Covid-19, termasuk melalui vaksinasi Covid-19.

Presiden Jokowi juga menyampaikan terkait vaksinasi covid-19 di Indonesia. Dengan harapan penyebaran covid akan terhenti, dan kegiatan perekonomian dapat pulih kembali.

(Adpim)||editor:pzr

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto (kiri). FOto:adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta Pejabat Administrator atau Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melakukan terobosan sesuai revolusi industri era 4.0. Selain itu, juga dapat meningkatkan motivasi dan inovasi serta semangat bekerja sehingga dalam mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, saat mewakili Gubernur, melantik 90 Pejabat Administrator atau Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Lantai 3, Balai Keratun, Jum'at petang (15/1/2020).

"Lakukan terobosan-terobosan ataupun program-program yang benar-benar baru dalam meningktkan kualitas pelayanan pada masyarakat dengan tujuan akhir agar tupoksi Anda mampu memberikan impact maksimum/ signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Berjaya,” ujar Sekdaprov menyampaikan pesan Gubernur.

Menurut Fahrizal, Pemprov Lampung meminta Pejabat Administrator yang baru dilantik untuk dapat menjabarkan teknis di lapangan agar tepat dan terarah pada sasarannya dan cepat dalam penanganannya.

 “Pejabat Administrator sebagai seorang pemimpin memiliki peran yang strategis dalam upaya peningkatan kinerja dan budaya kerja di lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan sikap keterbukaan, penghargaan partisipasi, motivator, teladan, disiplin, toleransi, kreatif, hangat, rendah hati, sederhana, antusiasme, dan proaktif dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pejabat Administrator,” ujar Sekdaprov.

Pelantikan ini sendiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/32/VI.04/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

(Adpim)||editor:pzr