Raperda APBD Lampung 2027 Dibahas, Pendapatan Dipatok Rp. 7,23 Triliun

Momen kegiatan. Foto: Istimewa

BlogGua, Lampung - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 mulai bergulir. Pemerintah Provinsi Lampung merancang pendapatan daerah sebesar Rp. 7,23 triliun dengan belanja daerah mencapai Rp. 6,93 triliun.

Rancangan tersebut mencatat surplus sekitar Rp. 296,28 miliar yang diproyeksikan untuk mendukung pembiayaan daerah, termasuk pembayaran pokok utang.

Hal tersebut mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung beragenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, Rabu (21/10/2026). Rapat dipimpin oleh Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mewakili pihak eksekutif.

Sorotan Tajam Fraksi: Dari Infrastruktur hingga Stunting

Dalam pemandangan umumnya, sejumlah fraksi DPRD Lampung memberikan catatan krusial agar alokasi anggaran benar-benar berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat:

Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya peningkatan kualitas jalan dan jembatan, dukungan bagi sektor pertanian, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta percepatan penurunan stunting dan pelayanan kesehatan yang aman.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong kesehatan fiskal daerah, optimalisasi belanja infrastruktur pelayanan publik, serta keberpihakan nyata pada sektor pendidikan, UMKM, dan perlindungan sosial.

Fraksi Partai NasDem menyoroti strategi penggenjotan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi transaksi, optimalisasi BUMD, serta penguatan sektor pariwisata yang didukung konektivitas memadai.

Sementara itu, Fraksi Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PKS turut menyerahkan dokumen pandangan resmi secara tertulis kepada pimpinan rapat dan Sekda Provinsi Lampung.

Target Penggunaan dan Dampak Nyata

Seluruh masukan dari DPRD ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemprov Lampung untuk menyempurnakan kebijakan fiskal pada tahun mendatang.

Pemerintah daerah dan DPRD sepakat bahwa APBD 2027 harus menjadi instrumen responsif untuk memperkuat pelayanan dasar, mendongkrak konektivitas wilayah, serta mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Lampung. (pl/pl)