Gubernur Lampung Dorong Transformasi Ekonomi, Pembangunan Dimulai dari Desa

Momen kegiatan. Foto: Istimewa

BlogGua, Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa sebagai fondasi pembangunan daerah. Strategi ini diarahkan pada penguatan koperasi, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, serta perluasan manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat perdesaan.

Hal tersebut disampaikan saat membuka Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung Semester II 2026, Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026, Selasa (13/10/2026) di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Lampung.

Rahmat Mirzani menjelaskan bahwa sektor pertanian menyumbang sekitar 28–30 persen terhadap struktur perekonomian Lampung. Karena itu, menurutnya, kebijakan pembangunan perlu memperkuat posisi petani dan ekonomi perdesaan agar pertumbuhan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Pasal 33 itu menyatakan koperasi, ekonomi disusun secara bersama-sama, dari atas sampai bawah. Bawah itu dikuatkan dulu. Koperasi adalah anchor, hub-hub ekonomi yang ada di desa-desa. Di desa-desa, itu yang akan menjadi motor penggerak ekonomi, terus dia naik ke atas, naik ke atas lagi sampai ke industri,” tutur Gubernur.

Dalam paparannya, ia juga menyoroti kebijakan harga gabah dan penghentian impor sejumlah komoditas pertanian yang disebutnya berdampak pada pendapatan petani. Ia menyatakan keuntungan petani saat ini mencapai 48 persen, seiring kebijakan yang menurutnya memberikan ruang lebih besar bagi petani untuk menikmati hasil produksi.

“Ketika HET dinaikkan, harga beras naik? Iya naik, tapi naiknya di tangan petani, naiknya di tangan ini. Keuntungan petani naik 30%. Hari ini keuntungan 48%, ada di petani,” ujarnya.

Gubernur turut memaparkan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 5,29 persen yang disebut menempatkan provinsi ini pada posisi kedua tertinggi di Sumatera. Ia juga menyampaikan penurunan tingkat kemiskinan sebesar satu persen dalam kurun waktu satu tahun serta peningkatan pembelian kendaraan baru sebesar 43 persen, dengan kenaikan pada kendaraan niaga seperti truk, van, dan pick-up.

Untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan, pemerintah kabupaten dan kota didorong mempercepat hilirisasi komoditas unggulan. Menurut paparannya, sekitar 55 persen potensi komoditas daerah, seperti sawit, karet, kopi, tebu, dan kakao, belum terhilirisasi secara optimal.

Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota menyelaraskan kebijakan untuk mendukung fasilitas pengeringan hasil pertanian, sentra peternakan, kawasan industri beras rakyat, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi sejak bangku sekolah.

“Maka kabupaten/kota, kita sama-sama fokus ke desa. Desanya naik kelas, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin kalau ini dilakukan secara terorganisir, secara gotong-royong, ini akan menjadi basis utama kita. Kita basisnya kuat, bisa tumbuh di Provinsi Lampung,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui sinergi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung. Hadir pula para bupati dan wali kota, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan lembaga keuangan, asosiasi pelaku usaha, akademisi, serta pimpinan media massa.

Melalui penguatan koperasi dan hilirisasi komoditas di tingkat desa, Pemerintah Provinsi Lampung berharap potensi ekonomi lokal dapat memberikan nilai tambah lebih besar bagi masyarakat. Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat pendapatan petani, membuka peluang usaha, dan menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (pl/pl)