↑↓Scroll

BlogGua Menu Cepat

Musda XI MUI, Lampung Perkuat Sinergi Ulama dan Pemerintah

Momen kegiatan. Foto: Istimewa
Momen kegiatan. Foto: Istimewa

BlogGua, Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan sinergi ulama dan pemerintah untuk membina moral generasi muda, menjaga kerukunan umat, serta memperkuat kemandirian ekonomi berbasis syariah.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Firsada saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, Kamis (15/10/2026) di Hotel Horison, Bandar Lampung.

Musda bertema Meneguhkan Khidmat Utama, Memperkuat Ketahanan Umat, Membangun Lampung Berkeadaban tersebut menjadi momentum merumuskan kepengurusan dan program kerja MUI untuk lima tahun mendatang. Kegiatan ini diikuti 120 peserta dari jajaran MUI provinsi dan kabupaten/kota, organisasi masyarakat Islam, pondok pesantren, serta perguruan tinggi Islam.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pembangunan fisik perlu berjalan beriringan dengan penguatan spiritualitas dan moral masyarakat.

“Pembangunan tanpa agama akan kehilangan arah, sementara agama tanpa pembangunan akan kehilangan daya. Keduanya harus berjalan berdampingan sejalan dengan semangat ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas’,” ujarnya.

Menurut Gubernur, MUI memiliki posisi strategis sebagai pelayan umat (khadimul ummah) sekaligus mitra pemerintah (shadiqul hukumah). Peran tersebut dinilai penting untuk merespons tantangan sosial, mulai dari penyebaran paham intoleran di media sosial, penyalahgunaan narkoba, hingga persoalan moral generasi muda.

Selain pembinaan akhlak, Pemprov Lampung mendorong MUI memperkuat literasi ekonomi syariah dan melindungi masyarakat dari pinjaman daring ilegal serta investasi bodong. Pemerintah daerah juga mengajak MUI mengembangkan potensi koperasi pesantren, zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif.

“Umat yang kuat imannya harus kuat pula ekonominya. Saya mengajak MUI juga mengawal ekonomi syariah sebagai arus utama. Mulailah dari koperasi pesantren, zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif,” tegasnya.

Pemprov Lampung juga mendukung perluasan sertifikasi halal melalui Gerakan Nasional Wajib Halal Oktober (WHO) 2026. Berdasarkan data yang disampaikan dalam sambutan gubernur, Lampung memiliki 492.986 UMKM, dengan 99,5 persen di antaranya merupakan usaha mikro. Hingga Juli 2026, sebanyak 225.582 produk di provinsi tersebut tercatat telah memiliki sertifikat halal.

Pemerintah daerah berkomitmen menggerakkan perangkat daerah dan merangkul pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas fasilitasi sertifikasi halal bersama LPPOM MUI dan pondok pesantren. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing usaha.

Ketua MUI Provinsi Lampung Moh. Mukri menekankan pentingnya menjaga soliditas antarorganisasi keagamaan di tengah keberagaman etnis, suku, dan budaya masyarakat Lampung. Menurutnya, MUI harus tetap menjadi ruang bersama yang mengedepankan sikap saling menghormati.

“Kita bukan hanya di situ ranah NU, hanya Muhammadiyah, hanya yang lain, bukan. Kita sama-sama, saling ‘nguwongke’, saling menghargai satu dengan yang lain,” tuturnya.

Mukri juga mengajak para ulama dan pengurus MUI menerapkan moderasi beragama (wasathiyah) serta menghindari sikap eksklusif. Ia berharap kehadiran MUI di tengah masyarakat dapat menghadirkan rasa aman dan nyaman, sekaligus memperkuat persatuan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI Pusat Amirsyah Tambunan mengingatkan tiga peran utama MUI, yakni melayani umat (khadimul ummah), melindungi umat (himayatul ummah), dan menjadi mitra pemerintah (shadiqul hukumah).

Ia mendorong penguatan kerja sama MUI dengan organisasi masyarakat Islam, pondok pesantren, perguruan tinggi, serta kepolisian untuk mendukung pembinaan masyarakat dan menjaga ketertiban sosial. Amirsyah juga mengingatkan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah.

Pembukaan Musda XI MUI Lampung turut diisi peluncuran Gerakan Nasional Wajib Halal Oktober 2026, yang ditandai dengan penyerahan sertifikat halal secara simbolis kepada sejumlah perwakilan pelaku usaha.

Melalui Musda tersebut, Pemprov Lampung berharap MUI semakin memperkuat perannya dalam menjaga kerukunan, membina akhlak, dan mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui kolaborasi yang berkelanjutan. (pl/pl)