 |
| Momen kegiatan. Foto: Istimewa |
BlogGua, Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong transformasi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) agar semakin mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22/9/2026). Rakorda mengusung tema Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan.
Gubernur menilai kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dengan rata-rata sekitar 5.000 orang yang dilayani setiap hari, pengalaman masyarakat di Samsat dapat membentuk persepsi terhadap pelayanan pemerintah.
“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” katanya.
Karena itu, Mirza meminta peningkatan kepatuhan membayar pajak diawali dengan pembenahan pelayanan pemerintah.
“Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan aparatur pemerintah harus menempatkan pelayanan masyarakat sebagai bagian utama dalam menjalankan tugas.
“Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan. Bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani,” tegasnya.
Menurut Mirza, budaya pelayanan juga dapat mendukung pertumbuhan berbagai sektor ekonomi, termasuk pariwisata, UMKM, dan perhotelan.
“Kalau kita sudah punya budaya melayani, maka pekerjaan ekosistemnya akan jalan sendiri. Karena pekerjaan kita memang berkaitan dengan pelayanan,” jelasnya.
Di sisi lain, Gubernur menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk mendukung pembangunan daerah. Lampung memiliki sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi yang membutuhkan dukungan anggaran untuk penanganan dan pemeliharaan.
“Jadi teman-teman Samsat, Bapenda, kalau malas, kalau nggak mau kerja, korbannya rakyat banyak Bapak Ibu sekalian,” tegasnya.
Mirza juga meminta peningkatan penerimaan berjalan bersama perbaikan komunikasi kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang baik perlu disertai penjelasan mengenai hubungan antara pajak yang dibayarkan masyarakat dan pembiayaan pembangunan.
“Strateginya ya balikkan rasa percaya, pelayanan yang baik, jelaskan secara baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung didorong memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa, kepolisian, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan lainnya. Inovasi, penyederhanaan birokrasi, evaluasi berkala, dan digitalisasi layanan juga menjadi bagian dari arah pembenahan.
Gubernur mengapresiasi dukungan Polda Lampung dan Jasa Raharja terhadap inovasi pelayanan Samsat.
“Ke depan pelayanan di 2027, kalau kita nggak dorong tingkatan pendapatan ya agak susah. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” tegasnya.
Ia menekankan penerimaan dari sektor kendaraan bermotor memiliki posisi penting dalam pembiayaan berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
“PKB dan STNK adalah pendapatan utama Provinsi Lampung, dan di pembangunan kita itu adalah PKB dan STNK. Kita harus melayani masyarakat, kesehatan harus dilayani, pendidikan harus dilayani, jalan harus dilayani, dan dilayani itu harus dengan anggaran. Anggaran itu dengan bayar pajak. Pajak dengan pelayanan dan kemudahan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Lampung sekaligus Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan Rakorda menjadi forum untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam penguatan pelayanan Samsat.
“Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai strategic forum dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam pembangunan pelayanan Samsat yang semakin profesional,” ujar Saipul.
Ia berharap Rakorda menghasilkan kesamaan langkah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong kepatuhan pajak kendaraan secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan potensi penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP melalui sinergi seluruh unsur Samsat. (pl)
0 Komentar
Silahkan Komentar