 |
| Banner himbauan |
BlogGua, Lampung - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang, Polres Lampung Utara menghimbau masyarakat untuk menghindari Politik Identitas dan Politik Uang. Mari kenali sanksinya!
Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan mengatakan, politik identitas dan politik uang dapat merusak proses demokrasi dan dapat mencederai integritas pemilu yang jujur dan adil di Lampung Utara.
"Stop politik uang, karena dapat mencederai makna demokrasi. Stop politik identitas, karena dapat memecah belah kesatuan. Ingat, kita semua bersaudara," tuturnya, Kamis (14/11/2024) di Kotabumi, Lampung Utara, Lampung.
Pemberi maupun penerima Politik uang dapat dikenakan penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah berdasarkan pasal 187A Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
"Politik bukanlah tempat untuk memecah belah. Tetapi untuk menyatukan, mari kita ciptakan Pilkada Kabupaten Lampung Utara yang sejuk dan damai," imbuh AKBP Deddy seraya mengingatkan, agar masyarakat tidak terjebak dalam politik adu domba, atau isu-isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).
Deddy pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga suasana yang damai menjelang Pilkada serentak tahun 2024.
"Jadikan Pilkada ini menjadi pesta demokrasi yang meriah dan penuh suka cita, bukan medan perseteruan dan permusuhan yang menyisakan luka," pintanya. (*)
0 Komentar
Silahkan Komentar