![]() |
| Momen kegiatan. Foto: Istimewa |
BlogGua, Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat strategi ketahanan pangan dengan mendorong pengolahan hasil pertanian di tingkat desa agar produksi pangan tidak berhenti sebagai bahan mentah dan nilai tambahnya dapat lebih banyak berputar di daerah.
Strategi tersebut dipaparkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026, Rabu (7/10/2026) di Ruang Rapat Utama. Kegiatan mengangkat tema Kebijakan Daerah dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung.
Mirza menyebut sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama ekonomi Lampung. Dari sekitar 3,3 juta hektare luas daratan, sekitar 1,7 juta hektare dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, dengan sekitar 1,7 juta masyarakat bekerja sebagai petani dan pekebun.
Ia menilai besarnya produksi belum otomatis meningkatkan kesejahteraan petani karena sebagian komoditas masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Lampung untuk memperkuat rantai produksi dari tingkat desa hingga pengolahan.
“Pangan yang di Provinsi Lampung ini selama ini belum bisa memakmurkan masyarakat Lampung. Petani kita selama ini menjual bahan mentah. Yang kedua, daya tawar petani ini lemah,” jelasnya.
Penguatan rantai produksi tersebut diwujudkan melalui program Desaku Maju, termasuk penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC) dan mesin bed dryer. PHC telah diterapkan di 500 desa pada 2025 dan diperluas menjadi 2.000 desa pada 2026, sedangkan bed dryer dikembangkan untuk membantu pengeringan hasil pertanian sebelum dipasarkan.
Pemprov Lampung juga mendorong pelatihan vokasi bagi pemuda, penguatan BUMDes dan koperasi, serta penggunaan mesin industri sederhana untuk mengolah hasil pertanian. Padi diarahkan dapat diolah menjadi beras di wilayah produksi, sementara jagung dikembangkan agar dapat masuk ke pengolahan pakan ternak.
“Intinya kami mempersiapkan desa kami bukan hanya memproduksi pangan, tapi juga memproduksi barang jadi,” tegasnya.
Kebijakan tersebut kemudian dihubungkan dengan sejumlah program pemerintah pusat dan kelembagaan ekonomi masyarakat, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), Bulog, dan gapoktan. Pemprov mendorong koperasi menyerap hasil produksi petani dan memperpendek rantai distribusi agar pengolahan dapat dilakukan lebih dekat dengan sentra produksi.
“Kalau KDMP ini bisa bekerja dengan masif di Provinsi Lampung, maka kami tidak mengirim gabah lagi ke luar Lampung, kami mengirim beras,” ujarnya.
Mirza mengatakan penguatan ketahanan pangan juga perlu memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Karena itu, ekosistem pangan didorong terhubung dari produksi hingga konsumsi, termasuk penyediaan bahan baku pakan bagi peternak dan akses pangan bergizi dengan harga yang terjangkau.
Untuk menjalankan strategi tersebut, Pemprov Lampung mengandalkan kolaborasi lintas sektor bersama TNI, Polri, kejaksaan, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat. Kolaborasi diarahkan untuk mendukung produksi, distribusi, pengolahan, dan stabilitas harga komoditas pangan.
Sementara itu, Pimpinan Rombongan Sespimti Polri Brigjen Pol. Mardiaz Kusin Dwihananto mengapresiasi dukungan Pemprov Lampung terhadap pelaksanaan Pendidikan Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sespimti Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026. Ia menyebut kegiatan tersebut memberi kesempatan peserta didik memahami kondisi daerah dan menghubungkan pembelajaran dengan persoalan pembangunan di lapangan. (pl/pl)

0 Komentar