Akses Geoportal Diharapkan Suharso Dapat Dimanfaatkan Instansi Pemerintah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa

BlogGua, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial, Kamis (05/08/2021). 

Dalam sambutannya, Menteri Suharso menyoroti kegiatan utama Kebijakan Satu Peta (KSP). Menteri Suharso memaparkan, Satu Data Indonesia, yang di dalamnya terdapat data geospasial, tidak terlepas dari Kebijakan Satu Peta. 

“Selain menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SDI, berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021, Satu Peta hasil dari percepatan pelaksanaan KSP juga akan diintegrasikan ke dalam Satu Data Indonesia,” ujar Menteri.

Menteri mengatakan bangga, menjadi pihak yang berkontribusi dalam percepatan pelaksanaan kegiatan KSP. Berdasarkan hasil capaian Kebijakan Satu Peta dari tahun 2016 hingga 2020 yang dirangkum oleh Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, proses kompilasi data yang dilakukan telah mencapai 100% untuk 85 peta tematik dari 24 Kementerian/Lembaga dan 34 Pemerintah Daerah. 

“Pada tahap integrasi, capaian hasil menunjukan masih belum 100%, dengan progress tiap pulau yang berbeda-beda. Adapun pada tahap Sinkronisasi, telah tersusun Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) yang menunjukan bahwa masih terdapat 40,6 % atau sekitar 77.365.141 hektar wilayah yang mengalami permasalahan tumpang tindih,” tuturnya.

Menteri juga menjelaskan, Informasi Geospasial Tematik (IGT) hasil integrasi PKSP yang diberbagi pakaikan melalui Geoportal kini telah mulai dimanfaatkan untuk mendukung program/kebijakan nasional, terutama yang berbasis spasial. 

“Capaian pembagian akses geoportal PKSP menunjukkan terdapat 28 dari 76 Menteri/ Kepala Lembaga yang telah menerima akses geoportal. 30 dari 34 Gubernur telah menerima akses geoportal, dan 402 dari 512 Bupati/Walikota telah menerima akses geoportal,” ucap Menteri

Menutup sambutannya, Menteri berharap akses ini dapat dibagikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya ke seluruh instansi pemerintah dan bahkan masyarakat umum, tentunya dengan tetap mengikuti aturan/ketentuan mengenai proses berbagai pakai datanya. (Kementerian PPN/Bappenas)