↑↓Scroll

BlogGua Menu Cepat

Pemprov Lampung Usulkan Penguatan Regulasi Agraria

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berdiskusi bersama Baleg DPR RI membahas Prolegnas 2027 dan isu agraria. Foto: Istimewa

BlogGua, LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan regulasi pertanahan dan reforma agraria saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027 di Kantor Gubernur Lampung, Jum'at (20/11/2026).

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan, terdapat sekitar 45 kasus sengketa lahan di Lampung yang melibatkan warga, pemegang Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah, hingga masyarakat adat.

"Aturan-aturannya belum cukup rigid dalam menyikapi berbagai permasalahan ini. Dinamika ekonomi terus berkembang sehingga regulasi juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut," ujar Mirza.

Soroti Kesenjangan Manfaat Bagi Buruh Tani

Selain sengketa lahan, Gubernur Mirza menyoroti ketimpangan kesejahteraan di sektor pertanian. Kenaikan harga komoditas dinilai lebih banyak menguntungkan pemilik lahan, sementara buruh tani yang menggarap lahan orang lain belum tentu merasakan dampak ekonomi yang setara.

Ia pun menekankan pentingnya harmonisasi antara undang-undang pusat dan peraturan daerah agar kebijakan tidak tumpang tindih serta benar-benar menyentuh keadilan sosial di tingkat tapak.

Respons Baleg DPR RI Terkait Reforma Agraria

Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa kunjungan ke Lampung bersama Jawa Tengah pada masa sidang 2026–2027 bertujuan menyerap aspirasi daerah untuk Prolegnas RUU Prioritas 2027.

Menanggapi isu pertanahan, Bob Hasan merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria sebagai payung hukum kepastian pengelolaan lahan baik di dalam maupun luar kawasan hutan, tanpa menghambat iklim investasi.

Ia menambahkan, instrumen penyelesaian dapat ditempuh melalui pemulihan hak bagi pemegang bukti sah serta redistribusi tanah, termasuk skema alokasi 20 persen luasan HGU dan kewajiban penyediaan plasma agar investasi skala besar turut menyejahterakan warga sekitar. (pl/pl)