 |
| Gedung Perpustakaan Daerah Kotabumi, kondisi bangunan setelah proyek tahap 2 tahun 2024. Foto: Dok. OmGua |
BlogGua, Kotabumi - Berapa sebenarnya total anggaran pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kotabumi, Lampung Utara? Penelusuran OmGua menemukan tiga paket pengadaan dengan akumulasi pagu mencapai Rp. 4 miliar dalam catatan digital tahun 2017, 2018, dan 2024.
Data SPSE INAPROC mencatat paket Pembangunan Baru GEDUNG Perpustakaan Daerah Kab.LU tahun anggaran 2017 dengan pagu Rp. 2 miliar. Paket tersebut diumumkan pada 19 Juni 2017 dan mencatat CV Lima Dua sebagai pemenang dengan penawaran Rp. 1.998.026.000. Namun, kolom harga kontrak dalam data yang diperoleh OmGua tidak mencantumkan nilai.
Setahun kemudian, SPSE kembali mencatat paket Lanjutan Gedung Perpustakaan dengan pagu Rp. 800 juta. Paket tahun anggaran 2018 itu dimenangkan CV Buay Minak dengan penawaran Rp. 799.550.000. Data yang diperoleh OmGua juga belum menunjukkan nilai kontrak paket tersebut.
 |
| Kondisi Gedung Perpustakaan Daerah Kotabumi (mangkrak) sebelum pembangunan tahap 2 tahun 2024. Foto: Istimewa |
Jejak pengadaan berikutnya muncul dalam SiRUP tahun anggaran 2024. Paket Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Tahap 2 Kabupaten Lampung Utara dengan Kode RUP 52748893 tercatat memiliki pagu Rp. 1,2 miliar dari APBD Perubahan tahun 2024. Paket di bawah Disperkim-Ciptaru Lampung Utara itu diumumkan pada 2 Oktober 2024.
Jika ketiga pagu tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai Rp. 4 miliar. Akan tetapi, angka itu merupakan akumulasi pagu paket pengadaan, bukan total realisasi anggaran yang telah terverifikasi. Data yang tersedia belum cukup untuk memastikan nilai kontrak dan pembayaran pada paket tahun 2017 dan 2018.
Persoalan ini juga berkaitan dengan keterangan Yunada yang mengaku berperan sebagai KPA Perencanaan awal pembangunan gedung tersebut. Sebelumnya, Yunada menyebut perencanaan dibuat pada tahun 2018 agar gedung perpustakaan selesai secara utuh tanpa istilah tahap-tahap.
Saat ditanya apakah rincian item dalam RAB tahun 2022 sama dengan RAB perencanaan yang dibuatnya pada tahun 2018, Yunada menjawab, “Enggak ingat,” melalui pesan WhatsApp, Senin (21/09/2026) di Kotabumi, Lampung Utara, Lampung.
Sementara itu, OmGua telah meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait pembangunan perpustakaan Tahap 1 dan Tahap 2, termasuk bukti tindak lanjut atau pengembalian apabila terdapat temuan. Permintaan tersebut tercatat pada 8 Mei 2026 dengan nomor register BPK-PI-2026-000035. Hingga kini, dokumen yang diminta belum diperoleh OmGua.
Di sisi penegakan hukum, penyidik Tipidkor Polres Lampung Utara menyampaikan kepada OmGua bahwa gelar perkara dugaan korupsi pembangunan Gedung Perpustakaan Kotabumi akan dilaksanakan. Waktu pelaksanaan dan hasilnya belum diketahui.
Dengan adanya tiga catatan pagu pengadaan tersebut, pertanyaan mengenai total anggaran pembangunan perpustakaan belum berhenti pada angka Rp. 4 miliar. Berapa nilai kontrak dan realisasi setiap paket? Bagaimana hubungan antara paket pembangunan baru tahun 2017, paket lanjutan tahun 2018, dan paket Tahap 2 tahun 2024? Serta, berapa total belanja negara yang benar-benar digunakan untuk pembangunan gedung tersebut?
Pertanyaan itu membutuhkan jawaban berbasis dokumen anggaran, kontrak, pembayaran, dan hasil pemeriksaan yang dapat diverifikasi oleh penyidik. OmGua telah berupaya menemui beberapa pihak terkait untuk memperoleh penjelasan. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan jawaban yang memadai atas sejumlah pertanyaan mengenai rangkaian pengadaan pembangunan perpustakaan.
Dengan demikian, berita ini sekaligus menjadi klarifikasi atas pemberitaan sebelumnya yang menginformasikan total pagu anggaran pembangunan Gedung Perpustakaan Kotabumi sebesar Rp. 2,4 miliar. Penelusuran terbaru menemukan tiga paket pengadaan dengan akumulasi pagu Rp. 4 miliar. Angka tersebut merupakan penjumlahan pagu paket tahun 2017, 2018, dan 2024, bukan total realisasi anggaran yang telah terverifikasi, Sabtu (24/10/2026) di Kotabumi, Lampung Utara, Lampung. (ZoTu)
Diberitakan sebelum: Perpus Kotabumi: Paket Lanjutan Rp. 800 Juta, Janji Sekitar 2019, LHP BPK Belum Diperoleh
0 Komentar