Pemdakab Lampung Barat Ikuti Rakor Virtual, Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri

Suasana rakor

BlogGua, Lampung - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Lampung Barat (Lambar) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Daerah Tahun 2022 secara virtual bersama Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) dari Ruang Rapat Pesagi Setdakab, Lampung Barat, Lampung, Senin (24/10/2022).

Tito mengungkapkan, Kemendagri juga meminta kepada pemda untuk mengumumkan angka inflasi. Hal ini demi terciptanya iklim yang kompetitif untuk menekan inflasi. Menurutnya, jika semua daerah inflasinya terkendali maka angka inflasi nasional bisa dikendalikan.

"Kita memilih untuk menyesuaikan bukan menghapus, tapi mengatur. Harga bahan pokok kita lebih murah dibanding negara lainnya,"imbuhnya.

Tito menyampaikan, untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh kepala daerah.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Lampung Barat (Wabup Lambar), Mad Hasnurin menyampaikan bahwa Pemdakab Lambar selalu mendukung penanggulangan inflasi dengan cara operasi pasar murah, memastikan ketersediaan pangan cukup serta memajukan UMKM sebagai langkah mencukupi kebutuhan lokal. 

"Harapannya,  dengan upaya yang terus dilakukan oleh Pemkab dapat menanggulangi inflasi dan mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Lambar, "ujarnya.

Diketahui, Acara rakor virtual ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lampung Barat Drs. H. Mad Hasnurin yang didampingi  Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Wasisno Sembiring, Kepala Bappeda Agustanto Basmar dan Kepala Perangakat Daerah.

Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia sehingga menyelenggarakan rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negri, Tito Karnavian.

Rakor tersebut bertempat di gedung Sasana Bhakti Praja lantai 3 Keputusan Menteri Agama (KMA) Kementerian Dalam Negri, Jakarta Pusat. Selain itu rakor juga di ikuti Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia melalui zoom yang sengaja digelar untuk membahas langkah kongkrit pengendalian inflasi di daerah sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.(kmf)