Banjir di Mekarsari-Bulaksari Jadi Sorotan Dalam Musrenbang

Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin

BlogGua, Lampung - Banjir yang kerap melanda Desa Mekarsari dan Bulaksari di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro menjadi sorotan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Metro.

Pasalnya, lantaran seringnya air dalam jumlah besar merendam ruas jalan di kawasan tersebut, menjadikan aktivitas terhambat dan dikeluhkan sejumlah warga setempat.

Hal ini diungkapkan Lurah Hadimulyo Timur, Susilo Rahmadani, menurutnya, banjir tersebut sudah terjadi bahkan sebelum dia dilantik sebagai lurah.

"Dari tahun-tahun yang lalu memang selalu menjadi usulan. Namun tidak diprioritaskan bahwa pada wilayah Mekarsari dan Bulaksari itu, selalu menjadi langganan banjir. Bahkan di setiap bulan Desember, warga di sana itu selalu was-was akan terjadi banjir. Sudah kita sampaikan kembali kepada Pak Wahdi, kalau bisa masalah banjir itu agar segera dituntaskan," ucap Susilo, sesaat usai Musrenbang Kelurahan Hadimulyo Timur digelar, Rabu, (02/02/2022).

Di tempat yang sama, Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin mengatakan bahwa dalam hal banjir, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).

"Di inarisk, ketinggian kita itu 25-75 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Namun, karena hal ini sudah terjadi, maka untuk ke depan nanti akan kita antisipasi dengan membuat sejumlah sumur resapan pada titik-titik yang sering terjadi atau terdapat genangan air atau banjir yang nantinya akan dikaji oleh DPUTR," tuturnya.

Selain itu, pembesaran saluran drainase akan dilakukan, tepatnya yang ada di depan Top Ten. Juga, aliran air yang ada di bilangan Jalan Pangeran Diponegoro juga akan dipecah arusnya, untuk mengurangi volume air.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, diketahui, selain soal banjir, Musrenbang Kelurahan Hadimulyo Timur itu juga menyerap sejumlah aspirasi masyarakat, diantaranya mengenai bantuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) dan pengajuan perbaikan infrastruktur Jalan Banteng. (Nia)