Momen kegiatan |
BlogGua, Kalimantan Timur - Penjabat Gubernur Lampung Samsudin menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur/Pj Gubernur se-Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN) Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/08/2024).
Pada Rakor tersebut, Jokowi kerap disapanya presiden RI itu memberikan arahan kepada 517 kepala daerah baik gubernur/penjabat gubernur maupun bupati/walikota yang hadir. Meskipun, dikatakan Mendagri Tito Karnavian masih ada 35 kepala daerah yang berhalangan hadir. Karena, mereka sakit dan lain sebagainya.
Jokowi mengedukasi para gubernur, bupati, dan walikota untuk membangun kota yang ramah lingkungan di wilayah masing-masing, sebagai contoh utama, yakni: IKN yang merupakan kota masa depan dengan konsep Kota Hutan bukan Kota Beton.
"Saya kira di semua provinsi, kabupaten dan kota bisa merencanakan dan konsep kotanya itu ingin dijadikan kota apa," imbuh Jokowi.
Jokowi juga menjelaskan bahwa Istana Negara yang berada di Jakarta dan Bogor itu adalah istana bekas peninggalan Kolonial Belanda yang telah dihuni selama 79 tahun semenjak kemerdekaan.
"Dengan dibangunnya IKN ini, kita ingin tunjukan bahwa kita punya kemampuan untuk membangun Ibukota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengucapkan terimakasih kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota. Karena, laju inflasi Indonesia ada pada posisi yang sangat baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain, yakni: 2,13%.
"Mohon dijaga dengan cara segera merealisasikan APBD secepat-cepatnya. Karena, sampai saat ini realisasi belanja di tingkat kabupaten/kota masih di angka 31% dan provinsi masih 41%," kata Jokowi seraya menilai realisasi belanja APBD masih kecil.
Untuk itu, Jokowi meminta pihak terkait untuk mengecek dan melihat kembali serta mendorong pihak yang bersangkutan segera merealisasikan agar uang yang ada di APBD segera beredar di masyarakat.
Selain itu, Jokowi meminta agar anggaran untuk Pilkada serentak segera diselesaikan. Karena, berkaitan dengan keamanan dan ketertiban pada kegiatan pilkada.
"Sehingga betul-betul harus dibicarakan," imbuh Jokowi lagi. (kmf)
0 Komentar
Silahkan Komentar