Momen kegiatan |
BlogGua, Jakarta – Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu H. Marindo menghadiri acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (08/07/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Joko Widodo yang tiba sekitar pukul 09.08 WIB. Hadir juga Ketua BPK RI Isma Yatun serta sejumlah menteri dan kepala daerah, antara lain Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja BPK RI dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan menyatakan penghargaannya atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh jajaran pemerintah pusat dalam laporan keuangan tahun ini.
Berdasarkan Hasil Audit BPK Thn 2023 Kabupaten Pringsewu yaitu audit belanja dan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) itu tindak lanjut penyelesaiannya
terhadap LKPD, untuk Kabupaten Pringsewu telah selesai merealisasikan pengembalian sebesar 92 % dari total pengembalian sehingga Kabupaten Pringsewu berkesempatan diundang langsung dalam gelaran BPKP Expo yang diadadakan di Hall Krakatau TMII jakarta pada bulan Mei lalu.
Kabupaten Pringsewu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. WTP yang diterima pada 2024 ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta Kabupaten Pringsewu 2023 serta dinobatkan sebagai kabupaten terbaik tingkat Provinsi Lampung dan Nasional dengan nilai 94,74 % untuk tindak lanjut temuan BPK tahun 2024.
Menurut Penjabat Bupati Pringsewu H. Marindo Kurniawan, diraihnya kembali opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun ini merupakan bukti komitmen Pemkab Pringsewu dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan serta transparansi keuangan daerah.
Sebagai informasi, acara ini menandai komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan negara. (kmf)
0 Komentar
Silahkan Komentar