Sekda Way Kanan Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Secara Virtual

Momen kegiatan

BlogGua, Lampung - Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, S.Sos.,M.IP menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 secara virtual di Ruang Rapat Sekda Way Kanan, Selasa (24/01/2023).

Turut dihadiri oleh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Asisten Sekda, Inspektorat Daerah Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pusat Statistik, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian SDM dan Bagian Kerjama Setdakab.

Dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023 pada Tanggal 17 Januari 2023 lalu, yang menegaskan kepada seluruh Kepala Daerah dan seluruh pihak untuk mengendalikan inflasi, memantau langsung harga di lapangan dan berhati-hati dalam mengatur tariff (PDAM, Angkutan Umum), Turunkan kemiskinan ekstrem sampai pada target 0 persen pada Tahun 2024.

Presiden dalam arahannya juga menyampaikan akan mendorong daerah untuk menurunkan stunting di bawah 14 persen di Tahun 2024, menyegerakan penyelesaian dua masalah besar investasi yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain itu juga memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan bangun Dana Abadi dan pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam Negeri. Kemudian, menyusun rencana induk (masterplan) penataan kota dan penajaman yang memiliki visi dan dapat menunjukan keunggulan dan keunikan dari setiap daerah.  Serta ditegaskan pula bahwa untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 serta menjamin kebebasan beragama, jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan.

Selanjutnya, Mendagri dalam paparannya menyampaikan terdapat 6 (enam) Upaya Konkrit Pemerintah Daerah dalam Penanganan Inflasi Daerah yaitu Melaksanakan operasi pasar murah, Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, Kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, Gerakan menanam, Merealisasikan BTT dan Dukungan transportasi dari APBD.

Untuk simpulan hasil Monev Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam upaya yang dilakukan dan dilaporkan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2023, yaitu Kegiatan Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, Rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, Pencananganan gerakan menanam, Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, Melaksanakan sidak dan pasar dan distributor agar tidak menahan barang, Berkoordinasi denngan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, Merealiasasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi dan Memberikan bantuan transportasi dari APBD.

Dalam paparan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa tentang Perkembangan Harga Bulan Januari 2023, disampaikan Potensi inflasi awal tahun umumnya disebabkan karena ppola penurunan produksi dan masa tanam pada beberapa komoditas bahan pangan serta Dipicu komoditas kelompok Administeres Price, yang penetapan tarifnya mulai berlaku (missal cukai rokok). Untuk Komoditas penyumbang andil inflasi di awal tahun bervariasi, tidak ada pola khusus yang berulang, dimana HBKN Imlek juga tidak menunjukkan adanya dorongan inflasi akibat demand perayaan. Sementara untuk pola inflasi pada beberapa kota di awal tahun, terdapat tiga kota besar (Jakarta, Surabaya dan Medan) tidak menunjukkan pola khusus dari inflasi di awal tahun, dan Kota dengan dugaan potensi inflasi akibat demand perayaan Imlek juga tidak menunjukkan pola khusus.

Untuk perubahan pada Indeks Perkembangan Harga Bulan Desember 2022 dibanding Minggu kedua Januari 2023, Daerah penyumbang potensi deflasi menunjukkan harga M2 Januari 2023 relatif lebih rendah dibanding harga selama Bulan Desember 2022, dan Daerah penyumbang potensi inflasi menunjukkan harga masih lebih tinggi dibanding Bulan Desember 2022. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu Pemantauan penyaluran beras SPHP bekerjasama dengan BULOG, Mitigasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing, Mulai melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Penguaan cadangan pangan Pemerintah Daerah. 

Dalam paparan Bapanas disampaikan terdapat Isu Utama Komoditas Beras, yaitu Harga beras medium dan premium cenderung terus naik, dimana kenaikan harga beras sejalan dengan naiknya harga gabah di tingkat petani. Kenaikan diduga karena berkurangnya pasoka beras akibat minimnya panen di wilayah sentra serta efek psikologis pasar akibat minimnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sehingga munculnya spekultan di pasaran. Stok Beras CBP DI Perum BULOG saat ini 343.496 jauh dibawah stok normal 1-1,5 juta ton. Stok Beras di PIBC sebagai salah satu barometer harga beras nasional 18.703 ton, jauh dibawah stok normal 30.000 ton.

Sementara untuk Upaya Mitigas Beras dilakukan Optimalisasi pelaksanaan SPHP Beras Medium Tingkat Konsumen secara massif baik secara volume maupun lokasi. Badan Pangan Nasional sedang membentuk Tim Monev Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen bersama Setkab, Kemenko Perekonomian, Kemendag, Kementan, Dinas urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satgas Pangan Polri untuk mengawal pelaksanaan SPHP agar tepat sasaran. Percepatan pengadaan beras luar negeri oleh Perum BULOG sebanyak 500 ribu ton agar tuntas pada akhir Januari atau pertengahan Februari 2023 sebelum memasuki masa panen raya. Badan Pangan Nasional telah meminta Perum BULOG untuk meningkatkan pasokan beras CBP di PIBC yang merupakan barometer harga beras nasional. Mobilisasi beras CBP baik regional maupun nasional serta Bapanas sedang melakukan reviu kebijakan HPP Gabah Beras dan HET Beras.

Selanjutnya, untuk Peran TNI dalam Mendukung Pengendalian Inflasi yaitu TNI melakukan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), Program Ketahanan Pangan, Hari Nusantara, Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan. Untuk TNI AU terdapat program Binpotdirga dan Pelangi Nusantara. TNI AD memiliki program Binter dan TNI AD Mangunggal Air. Serta TNI AL yaitu Binpotmar dan Kampung Bahari Nusantara. Dalam hal ini TNI memiliki komitmen yaitu TNI siap membantu mengendalikan inflasi di semua wilayah, TNI akan mendukung program ketahanan pangan, TNI akan mendukung program kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pemberantasan stunting, TNI siap mendukung alutsista untuk bantu Pemerintah Daerah dalam atasi kesulitan masyarakat dan TNI netral dan tidak akan terlibat politik praktis. (kmf)