Parosil Sebut Kabupaten Layak Anak Sangat Penting

Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus (tengah)

BlogGua, Lampung Barat
- Mewujudkan Kabupaten Layak Anak sangatlah penting, karena dengan mewujudkan Kabupaten Layak Anak Mampu melahirkan generasi cerdas, sehat dan hebat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus dalam tahap Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun Penilaian 2019-2020 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Video Conferense (Vicon), di Aula Kagungan, Selasa (15/06/2021).

"Guna terwujudnya generasi yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lambar tahun 2017-2022,"imbuhnya.

Mudahan-mudahan, sambung Parosil, tim verifikasi dapat memberikan penilaian yang baik terhadap program, inovasi, dan usaha yang sudah dilakukan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Bumi Beguai Jejama Lampung Barat.

"Saya berharap tim verifikasi dapat memberikan penilaian yang baik terhadap program, inovasi, dan usaha yang kami lakukan dalam mewujudkan Kabupaten layak anak di bumi beguai jejama Lambar. Sehingga dapat lebih memajukan dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Lambar ini," kata Parosil

Sebelumnya Parosil menjelaskan, dengan adanya evaluasi KLA tahun 2021 ini akan memotivasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat serta seluruh pengelola, pelaksana, dan pembina program dalam suatu upaya peningkatan perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan.

Pada saat ini, masih kata Parosil, Kabupaten Lambar terus berupaya melaksanakan apa yang menjadi amanat undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 21 bahwa pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab mewujudkan KLA sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

"Upaya yang telah dilaksanakan Pemkab Lambar adalah dengan ditetapkannya peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak dengan pemenuhan 24 indikator KLA yang didasarkan pada subtansi hak-hak anak yang dikelompokkan kedalam lima klaster." terang Parosil.

Adapun upaya Pemenuhan hak anak, dalam konvensi hak anak yang telah dilakukan Pemkab Lambar  antara lain pemberian akta kelahiran dan kartu identitas anak secara gratis, terbentuknya forum anak, adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perermpuan dan Anak (PPTPPA), pelayanan kesehatan ramah anak serta ambulan hebat, pembagian seragam gratis bagi siswa/siswi tingkat SD dan SMP sederajat sebanyak 402 sekolah ramah anak di Kabupaten Lambar.

Upaya yang sudah dilakukan Pemkab Lambar itu juga merupakan suatu Komitmen Pemkab dalam rangka menjadikan Kabupaten Lambar sebagai kabupaten tangguh bencana, kabupaten konservasi dan kabupaten literasi yang mewujudkan Kabupaten Lambar Sebagai Kabupaten Hebat dan Sejahtera serta Kabupaten Layak Anak.

"Terima kasih kepada Unsur Forkompinda, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, rekan-rekan media serta anak-anak dari forum anak yang sudah bersama-sama untuk mewujudkan kabupaten lambar sebagai kabupaten layak anak, untuk masa kini, dan masa-masa yang akan datang," kata Parosil mengakhiri sambutannya.

Sementara Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Atwilrany Ritonga mengatakan, untuk mewujudkan KLA di seluruh Indonesia, telah ditetapkan berbagai macam peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk melindungi anak.

"Yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," ujarnya.

Pada era otonomi yang diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2002, pembangunan Kabupaten Layak Anak juga telah terintegrasi ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Dalam Undang-Undang ini dipertegas, bahwa urusan pemerintah dibidang perlindungan anak merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah didukung oleh masyarakat, media, dan dunia usaha sebagai empat pilar pembangunan anak," kata Atwilrany Ritonga.

Tahun 2021 merupakan tahun yang baik bagi anak-anak Indonesia. Sebab, masih kata Atwilrany Ritonga, di tahun 2021 telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

"Maka kedepan seluruh kabupaten/kota di Indoensia dapat segera menyempurnakan Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan program perlindungan anak,"pungkasnya.

Peserta Vicon antara lain sebagai berikut: Perwakilan Kementerian PP dan PA, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)  dan Tim Independen, Seluruh Asissten, Staf Ahli, Kasdim 0422/LB, Kepala Kejaksaan Negeri Lambar, TP-PKK Kabupaten Lambar, Ketua Gugus Tugas KLA Lambar, Puskesmas, Camat, Peratin dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Lambar. 

(Diskominfo)