![]() |
| Ilustrasi komposit Johansyah selaku PPK pekerjaan Tahap II tahun 2024, dengan latar perbandingan kondisi Gedung Perpustakaan Daerah Kotabumi sebelum dan sesudah proyek tahun 2024. Foto: Dok. OmGua |
BlogGua, Kotabumi - Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) yang diterbitkan penyidik Polres Lampung Utara pada 16 November 2026 mengungkap sejumlah dokumen yang telah dikumpulkan dan ditelaah dalam penanganan pengaduan dugaan korupsi pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kotabumi.
Dalam surat tersebut, penyidik menyebut telah mengumpulkan dan memeriksa sejumlah dokumen, di antaranya kontrak, PHO, Rencana Anggaran Biaya (RAB), SiRUP, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, STS, rekening koran, serta dokumen pendukung lainnya.
Namun, rangkaian kegiatan yang dijelaskan dalam SP3D tersebut berkaitan dengan pengaduan pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Tahap II tahun anggaran 2024. Surat itu belum memberikan gambaran mengenai penelusuran paket pembangunan awal tahun 2017 maupun pekerjaan lanjutan tahun 2018.
Padahal, tim penyidik pernah menjelaskan akan menggali proyek pembangunan gedung tersebut dari awal. Sementara itu, hasil penelusuran OmGua juga menemukan jejak data digital di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) INAPROC berupa paket Pembangunan Baru Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2017 dengan pagu Rp. 2 miliar. Setahun berikutnya, tercatat pula paket Lanjutan Gedung Perpustakaan dengan pagu Rp. 800 juta.
Adapun pada tahun 2024, SiRUP mencatat paket Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Tahap 2 dengan pagu Rp. 1,2 miliar. Dengan demikian, ketiga paket tersebut memiliki akumulasi pagu Rp. 4 miliar. Nilai tersebut merupakan penjumlahan pagu pengadaan, bukan angka realisasi pembayaran ataupun kerugian negara.
Selain itu, SP3D tidak memuat rincian pemeriksaan saksi secara menyeluruh. Kegiatan yang disebutkan dalam surat tersebut meliputi klarifikasi terhadap pengadu, Johansyah selaku PPK pekerjaan Tahap II tahun 2024, dan Ira Maya Sari selaku Irban III Inspektorat Lampung Utara, serta pengumpulan dan penelitian dokumen.
Dalam SP3D itu juga belum diuraikan adanya pemeriksaan ahli konstruksi, penghitungan kerugian keuangan negara secara khusus terhadap rangkaian pembangunan gedung tersebut, maupun kegiatan dan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP).
Kesimpulan SP3D menyebutkan bahwa berdasarkan keseluruhan hasil Pulbaket dan penelitian dokumen, belum ditemukan bahan keterangan yang cukup untuk menghubungkan kelebihan pembayaran atau ketidaksesuaian volume dengan rekayasa dokumen, kesengajaan pembayaran yang tidak sesuai prestasi pekerjaan, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan lain yang diduga sebagai tindak pidana korupsi.
Dengan mempertimbangkan pengembalian seluruh nilai temuan BPK, penyidik menyatakan belum terdapat dasar yang cukup untuk meningkatkan penanganan pengaduan ke tahap berikutnya.
Penilaian ini didasarkan pada keseluruhan hasil pulbaket dan dapat ditelaah kembali apabila ditemukan bukti baru yang relevan.
“Kami tidak menghentikan penyelidikan,” kata penyidik Tipidkor, Brigpol S.T. Simamora kepada OmGua, Senin (16/11/2026) di ruang kerjanya, Kotabumi, Lampung Utara, Lampung.
Di sisi lain, persoalan ketersediaan dokumen juga pernah disampaikan KPA Perencanaan awal, Yunada, saat berbincang langsung dengan OmGua. Ia menyebut dokumen terkait pembangunan telah hilang sejak 2019, dalam konteks pemeriksaan KPK terkait OTT eks-Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangku Negara. Namun, belum diperoleh penjelasan tertulis mengenai jenis dokumen yang dimaksud, termasuk apakah RAB paket tahun 2017 dan 2018 turut tercakup.
Keterangan tersebut belum dapat dipastikan merujuk pada seluruh dokumen pembangunan dalam setiap periode. Sementara itu, dokumen dan kegiatan klarifikasi yang diuraikan dalam SP3D hanya berkaitan dengan penanganan pengaduan pekerjaan Tahap II tahun 2024.
Dengan batas penanganan yang dijelaskan dalam SP3D, riwayat pembangunan sejak paket awal tahun 2017 hingga pekerjaan lanjutan tahun 2018 masih menyisakan pertanyaan. Apakah dokumen kedua paket tersebut masih tersedia di instansi atau pihak lain? Bagaimana hubungan pekerjaan awal dan lanjutan dengan pembangunan Tahap II tahun 2024?
OmGua akan terus menelusuri dokumen dan meminta penjelasan pihak terkait untuk memperoleh gambaran utuh rangkaian pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kotabumi. (ZoTu)
Diberitakan sebelumnya, Perpus Kotabumi: Usai Gelar Perkara, Surat Penyidik Masih Direvisi

0 Komentar