Pupus Sudah Harapan 614 TKS Di Kabupaten Tanggamus

0
331
Heri Agus Setiawan/Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, ketika di wawancarai Media usai Rapat Pembahasan. Foto,Rudi BlogGua CN.

BlogGua Cyber News – Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus optimis Rapat Paripurna Penandatanganan KUA-PPAS APBD-Perubahan 2017 bisa dilaksanakan Rabu (4/10). Hal itu didasari sudah kondusifnya polemik terkait pembayaran insentif Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

Pada rapat pembahasan antara Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah disepakati sebanyak 4.830 TKS yang dibayarkan insentifnya, bukan 5.444 TKS. Baik eksekutif dan legislatif satu suara untuk tidak ‘memanjangkan tali kelambu’. Artinya, saat ini BANGGAR dan TAPD bersedia mengikuti advis (saran) tertulis Pemprov Lampung yaitu tidak membayarkan insentif 614 rekrutmen 2017 hingga akhir tahun.

Ditemui usai rapat pembahasan, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan mengatakan, benang kusut polemik jumlah TKS sudah mulai ada titik terang. Meski demikian, Selasa (3/10) pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan penyelarasan final. Setelah itu pada Rabu (4/10) bisa dilaksanakan Paripurna Pengesahan KUA-PPAS APBD-Perubahan 2017.

“Kami bersyukur akhirnya polemik berkepanjangan soal jumlah TKS sudah mulai ada titik terang. Kami optimis hari Rabu bisa dilaksanakan paripurna,” ujar Heri diamini Wakil Ketua I Rusli Shoheh dan Wakil Ketua II Aris Budiyanto.

Dengan keputusan dibayarkannya 4.830 TKS dari jumlah 5.444 orang, artinya akan ada 614 orang yang ditunda pembayaran insentifnya selama Oktober, November, dan Desember. Reduksi dan seleksi 4.830 TKS yang bakal menerima insentif, menurut Heri, sepenuhnya teknis diserahkan pada eksekutif.

“Dalam hal ini teknisnya diserahkan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Tanggamus. Dan BKPSDM pun siap untuk melaksanakan keputusan ini,” ungkap Heri lagi.

Sementara itu Rusli Shoheh melanjutkan, agenda siang ini adalah rapat penyelerasan untuk menyepakati peruntukan residu anggaran dari 614 TKS yang insentifnya tidak dibayarkan. Rusli menjelaskan, anggaran yang tersisa sebesar Rp528 juta/bulan dari 614 TKS yang tak dibayarkan insentifnya.

“Artinya, selama tiga bulan yaitu Oktober, November, dan Desember ada anggaran sebesar Rp1,584 miliar. Nah, rapat penyelarasan besok (hari ini, Red) untuk membahas peruntukan anggaran ‘sisa’ tersebut,” jelas Rusli seraya menegaskan kembali bahwa pihaknya optimis hari Rabu paripurna bisa terlaksana dan kemarin sore dilanjutkan rapat internal Badan Musyawarah (BANMUS) di ruang Ketua DPRD untuk mempersiapkan paripurna.

Sementara itu Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Tanggamus, Nur Indarti mengatakan bahwa BKD siap melaksanakan apapun Keputusan BANGGAR DPRD dengan TAPD pada rapat pembahasan.

“Kami siap melaksanakan keputusan rapat pembahasan antara BANGGAR dan TAPD. Termasuk menyiapkan validasi data-data TKS,” singkat Nur Indrati.

Kabar sebelumnya, Ternyata! 614 TKS di Tanggamus Tetap Terancam Tidak Dapat Insentif

Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Tanggamus menegaskan akan mengikuti advis Pemprov Lampung yang hanya membayar insentif 4.830 tenaga kerja sukarela (TKS) dan tidak akan membayarkan 614 TKS lainnya (…)

*|Rudi, wartawan BlogGua CN Tanggamus mengabarkan.