Pemprov Lampung ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Sertipikasi Tanah Gratis MBR. Foto: Istimewa

BlogGua, Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang dirangkaikan dengan percepatan sertipikasi tanah gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Selasa (3/11/2026).

Kegiatan yang diikuti secara virtual dari Command Center Dinas Kominfotik Lampung ini dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah.

Soroti Lonjakan Harga Cabai dan Pentingnya Database Pangan

Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyebut inflasi nasional Oktober 2026 tercatat 0,22 persen secara month-to-month (m-t-m) dan 3,23 persen secara year-on-year (y-o-y). Komoditas makanan seperti cabai merah, cabai rawit, dan tomat masih menjadi penyumbang utama inflasi bulanan.

Sementara itu, untuk wilayah Lampung, inflasi Oktober 2026 tercatat 0,54 persen (m-t-m) dan 3,83 persen (y-o-y), dengan Kabupaten Lampung Timur masuk dalam tiga besar daerah dengan inflasi bulanan tertinggi di Sumatera.

Menanggapi fluktuasi harga tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menegaskan agar pemerintah daerah tidak hanya pasrah pada kondisi alam. Ia menginstruksikan seluruh kepala dinas untuk memiliki database pedagang besar, memantau harga komoditas harian secara cermat, serta memperkuat perencanaan menghadapi perubahan musim.

Percepatan Sertifikasi Tanah Gratis 8 Juta Bidang untuk MBR

Selain inflasi, rakor tersebut membahas kolaborasi lintas kementerian antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan BPS dalam percepatan program Sertipikasi Tanah Gratis bagi MBR.

Program ini menargetkan 8 juta bidang tanah MBR tuntas bersertifikat hingga 2028, dengan rincian 1 juta bidang pada 2026, 2 juta bidang pada 2027, dan 5 juta bidang pada 2028. Sasaran ini mencakup penerima bantuan bedah rumah (BSPS) maupun MBR mandiri.

Berdasarkan data per 30 Oktober 2026, Provinsi Lampung mencatat sebanyak 2.449 penerima kategori MBR dan 122 penerima kategori BSPS. Melalui integrasi data bersama BPS dan Pemda, sertipikasi gratis ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (pl/pl)