Maret 2021


BlogGua, KOTABUMI
- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Utara, Drs. H. Lekok, M.,M., membuka acara Sosialisasi Pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2021 di Aula Tapis Setdakab setempat, Rabu (31/03/2021).

Dalam sambutannya, Sekda mengatakan bahwa majunya suatu bangsa itu sangat ditentukan adanya inovasi oleh seluruh komponen bangsanya, termasuk oleh para Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana roda pemerintahan dan pembangunan. 

Namun, pelaksanaan inovasi ini tentu harus memperhatikan norma dan kaedah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Bentuk inovasi daerah ini diartikan sebagai semua pembaharuan untuk peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” kata Sekda mewakili Bupati Lampung Utara Hi. Budi Utomo, S.,E., M.,M.

Menurut Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Pasal 1 mengartikan bahwa inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoprasian penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam praktek atau proses produksi. 

Sedangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar Institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga Iitbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah. 

“Untuk itulah maka sebagai upaya memacu kreatifitas daerah dalam meningkatkan daya saing ini, perlu kita pahami berbagai kriteria yang obyektif, yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi Pejabat Daerah dalam melakukan kegiatan yang bersifat Inovatif tersebut, tanpa adanya kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum,” ujar Sekda.

Sekda berharap, dengan dilaksanakannya Asistensi dan Sosialisasi Pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2021, maka semua dapat memahami dan mengevaluasi sejauh mana komitmen dalam melaksanakan inovasi daerah yang diarahkan untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. 

"Semoga apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang hendak kita capai, dalam rangka mengawal kesinambungan jalannya pembangunan dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Utara yang aman, agamis, maju dan sejahtera dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama,” tandasnya.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Lampung Utara, Para Kepala Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Lampung Utara.

(Diskominfo Lampura)

Bupati Lampung Utara Hi. Budi Utomo

BlogGua, KOTABUMI
- Bupati Lampung Utara Hi. Budi Utomo menghadiri Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Lampung Utara masa Bhakti 2021-2026 bertajuk "Meningkatkan dan Mengembangkan Cipta, Rasa, Karsa, dan Karya Generasi Muda Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", di GOR Stadion Sukun Kotabumi Lampung Utara, Minggu (28/03/2021).

Turut hadir juga, Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara, Kepala Organisaai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Dendi Romadhona S.T., M., Tr. I. P., Ketua Karang Taruna Kabupaten Lampung Utara, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung diwakili Kabid Pemberdayaan Sosial, Para Ketua Karang Taruna Kabupaten se-Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa Karang Taruna sebagai organisasi besar memiliki tugas dalam membawa perubahan ke arah positif. Dengan demikian, Karang Taruna harus ikut berperan membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan.

Perlu dipahami, sambung Bupati,Pemerintah telah menuangkan aturan yang mendasari terbentuknya Karang Taruna. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna menyebutkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 

“Karena itu, dengan dasar peraturan tersebut, maka Karang Taruna harus dapat mengimplementasikannya di masyarakat, yakni harus mampu menunjukkan beberapa fungsinya sebagai mediator dan fasilitator untuk membawa aspirasi pemuda, dan senantiasa bersinergi serta sekaligus menjadi mitra dengan Pemerintah Daerah, dalam hal peningkatan pemberdayaan potensi pemuda,” kata Bupati.

Pemerintah menyadari, tanpa andil dari masyarakat, termasuk andil dan peran dari Karang Taruna, maka mustahil permasalahan sosial dapat kita tangani dengan baik dan optimal. Karena itu, seluruh potensi dan SDM kaum muda harus bersatu padu berbuat yang terbaik, serta mampu mengikuti kecepatan derasnya arus perubahan zaman. 

Sekarang ini bukan Iagi persoalan “Negara Besar" menguasai “Negara Kecil”, tetapi “Negara Cepat” menguasai “Negara Lambat”. Terlebih ditengah keterpurukan dunia akibat pandemi Covid-19 ini, maka sangat diperlukan kecepatan dan kepekaan dalam menangkap sebuah peluang, dengan menyingkirkan semua hambatan-hambatan. 

“Maka itu mau tidak mau kita harus memiliki SDM yang unggul, yang mampu menguasai perkembangan teknologi, sehingga mempunyai kecepatan untuk dapat memenangkan persaingan,” ujar Bupati.

Bupati juga berpesan, Karang Taruna harus menjadi motor penggerak bagi generasi muda dan masyarakat dalam bidang sosial kemasyarakatan, keagamaan, perekonomian, pertanian.

"Mari kita bekerja sama, bergandengan tangan untuk bersama-sama mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 

yaitu menjadikan Kabupaten yang aman, agamis, maju dan sejahtera,” tandasnya. 

Dalam acara pengukuhan tersebut juga diadakan pemberian bantuan sembako secara simbolis oleh Bupati Lampung Utara dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Lampung Utara.

(Diskominfo Lampura)

Ketua DPC Aliansi Jurnalistik Online Indonesia Lampung Utara/Defriwansyah

BlogGua, Lampung Utara
- Ada-ada saja kelakuan Kepala Bidang Pembina Badan Perencaan Daerah (BAPPEDA) Ridho Tiansyah. Karena sikap arogan yang diperlihatkan, dirinya dinilai tidak bersahabat, bermental preman alias gampang naik pitam.

Menanggapi sikap arogansi Ridho terhadap awak media saat sedang berbicara terhadapnya, dimana saat itu Ridho menggedor meja dan bernada keras 'saya pusing'.

Dalam hal ini Ketua DPC Aliansi Jurnalistik Online Indonesia Lampung Utara/Defriwansyah menyayangkan sikap arogan seorang oknum Kepala Bidang Pembina (IVa) BAPPEDA Kabupaten Lampung Utara.

“Ini perilaku tidak terpuji sebagai seorang Pejabat di lingkup Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) mentalnya kok begitu, Bukannya memberi penjelasan,"tegas Defriwansyah, Jum'at (26/03/2021).

Masih ditempat yang sama, beberapa awak media menjelaskan bahwa mereka hanya ingin konfirmasi terkait anggaran MUSRENBANG yang cukup besar dan menggunakan uang negara dan menurut mereka pihak panitia penyelenggara harus terbuka dengan anggaran tersebut dan juga berapa yang dihabiskan khusus untuk awak media.

"Namun seketika itu Ridho Tiansyah langsung mengedor meja."jelas awak media. 

Atas kejadian ini, Ketua DPC AJOI Lampung Utara meminta agar kiranya oknum BAPPEDA yang bermental preman itu, dapat segera meminta maaf kepada para awak media dan berharap kepada para petinggi Pemkab Lampung Utara untuk memberikan sangsi yang sesuai dengan UUD 1945 dan PANCASILA terhadap oknum tersebut.

(Tim AJOI Lampung Utara)

Asisten III bidang Administrasi Umum Kabupaten Lampung Utara Hi. Efrizal Arsyad

BlogGua, Kotabumi
- Asisten III bidang Administrasi Umum Kabupaten Lampung Utara Hi. Efrizal Arsyad, S.,H., mengatakan, perkembangan teknologi digital sangat memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin mengakses data, dimana saja dan kapan saja. Berbagai tampilan informasi data yang disajikankan tentu dimaksudkan untuk mempercepat akses bagi para penggunanya dalam memperoleh apa yang diperlukan. 

Namun demikian, sering kali data yang disajikan masih kurang informatif karena tidak dilengkapi dengan data klasifikasi yang jelas, sehingga masih dirasa menyulitkan dalam pencarian data. Padahal terkadang data-data tersebut sangat mendesak dibutuhkan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan maupun sebagai data pendukung dan pelengkap.

“Apalagi kita yang bekerja di lingkup pemerintahan ini, tentu sangat membutuhkan kecepatan dan ketepatan,” kata Asisten III saat memberikan sambutan mewakili Bupati Lampung Utara Hi. Budi Utomo, S.,E., M.,M., kegiatan Sosialisasi Meta Data Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di ruang Tapis Setdakab setempat, Rabu (24/03/2021). 

Turut hadir dalam acara sosialisasi tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampura Ir. Anwar, Kabid IPDS BPS Lampung Sudiyanto, S.Si., para Camat dan seluruh Perangkat Daerah (PD).

Perlu dipahami, sambung Asisten III, Meta Data ini adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, digunakan atau dikelola. Tujuannya agar untuk memudahkan pengelolaan data dan informasi, memudahkan pencarian data, menghindari duplikasi data, memberikan penyajian data yang akurat, memudahkan evaluasi informasi, dan lain sebagainya.

Karena itu, Ia berharap kepada seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan, supaya dapat membangun dan mewujudkan Meta Data Statistik secara sektoral. Selain itu, tenaga admin pengelola data dari masing-masing Perangkat Daerah dan Kecamatan diminta lebih berfokus pada Open Data, terutama yang berhubungan pelayanan publik.

“Tujuannya agar informasi publikasi kepada masyarakat, dapat lebih mudah jika diakses. Untuk itu, dibutuhkan input data yang berkualitas agar menghasilkan metadata yang berkualitas pula. Perangkat Daerah dan Kecamatan harus aktif untuk mengisi segala informasi sesuai dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kabid IPDS BPS Lampung Sudiyanto, M.Si., menjelaskan bentuk data yang memberikan infrmasi atau mendeskripsikan suatu data lainnya. Hal ini kini sangat penting di dunia yang telah sangat bergantung pada data dan teknologi. Pengelompokan dibagi menjadi tiga yakni, Meta Data Deskriptif, Struktural, dan Fisik.

“Meta data Deskriptif yakni Meta data kegiatan statistik. Struktural, Meta Data menginpelemntasiakan teknis pembuatan suatu data, dan Meta data Fisik berisi informasi untuk membantu pengolahan sumber daya,” jelasnya.

Secara fungsinya, sambung dia, dengan Meta Data bisa menyimpulkan cara mendapatkan data. Apakah ada jata kunci, kode yang bisa di link dengan yang lain. “Kita juga bisa menentukan besaran data yang akan disimpan, kemudian memudahkan dalam pencarian data,” ujarnya.

Sementara Manfaat Meta Data, menjadikan suatu dokumen tidak hanya akan mudah ditemukan tetapi juga dipahami lalu digunakan berulang-ulang untuk beragam tujuan.

Bayangkan, jika organisasi anda menerapkan metadata, maka ketika melakukan penelusuran dokumen anda cukup memasukkan kata kunci. Semakin rinci dan relevan keywords yang anda masukkan semakin akurat hasil penelusuran dokumen yang akan anda temukan.

Sementara itu, Kepala BPS Lampung Utara Ir. Anwar menambahkan, kondisi saat ini sulit untuk mendapatkan data,  belum lagi ada perbedaan data. “Kita semua ini adalah produsen data. Minimal data kepegawaian. Tetapi apakah itu tertabulasi di masing Perangkat Daerah dan kecamatan, inilah yang menjadi masalahanya. Lalu bagiamana kita sebagai produsen data mampu memiliki data yang berkualitas dan teruji,” kata Anwar.

Untuk itulah, saat ini penerintah tengah  mengimplementasi satu data dalam satu portal. Lalu bagaimana kabupaten Lampura mengimplementasiannya, sementara belum adanya regulasi Kelembagaan Satu Data Indonesia.

“Jadi kita harus punya komitmen bersama dulu untuk menyusun Perbup tentang siapa wali data, pembina data dan bagimana hak dan kewajiban produsen data. Disisi lain kita juga sebagai konsumen data. Nah bagaimana kita membangunya, kita perlu regulasi. Kemudian setelah itu terbit, bagaiaman konsep kita merilis data dalam satu portal,” tandasnya.

(Diskominfo Lampura)


BlogGua, KOTABUMI
- Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Setdakab Lampung Utara (Lampura) Karim SR, M.,M., mewakili Bupati Lampung Utara Hi. Budi Utomo. S.,E., M.,M., mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021. 

Pengukuhan yang berlangsung di ruang Tapus Setdakab Lampura, Rabu (24/03/2021), sesuai keputusan Bupati Lampung Utara nomor B/41/04-LU/HK/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 telah ditetapkan sebagai pengarah Bupati Lampung Utara, Kepala OJK Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung. 

Kemudian Ketua koordinator Sekda Lampung Utara, Wakil Koordinator Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, dan Sekretaris Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampung Utara. Sementara 30 anggota terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Instansi vertikal dan Perbankan pada wilayah kabupaten Lampung Utara, serta Kepala KPPN Kotabumi.

Turut hadir dalam pengukuhan, Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Utara (Lampura) Drs. Hi. Lekok, M.,M., Staf Ahli Gubernur Lampung bidang Perekonomian Syaiful Darmawan mewakili Sekda Lampung Ir. Fahrizal Darminto, M.,A., Perwakilan OJK Lampung, BI Perwakilan Lampung.

“Alhamdulillah, pada hari ini kita laksanakan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021. Percepatan Akses Keuangan Daerah ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Apa lagi, akibat dampak pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian di seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi kalangan pelaku usaha informal dan UMKM,” kata Karim SR saat memberikan sambutan mewakili Bupati Lampura.

Karena itu, ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya ini menjadi hal yang penting dimasa pandemi ini. Akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketersediaan layanan jasa keuangan, khususnya yang berskala mikro, akan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan produk keuangan, seperti kredit usaha mikro atau tabungan untuk berinvestasi dalam bentuk aset produktif. 

Disisi lain, sambung Karim, industri jasa keuangan akan menjadi jantung bagi perekonomian yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dengan memobilisasi tabungan, menyediakan kredit untuk bisnis, dan akselerasi dunia usaha melalui penyediaan fasilitas, seperti transfer dan pembayaran. Untuk itulah, program percepatan akses keuangan di daerah perlu menjadi perhatian sekaligus prioritas semua pihak.

Sebagai salah satu instrumen dalam mengakselerasi perluasan akses keuangan daerah, semua piha tentu berharap terhadap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Utara yang baru saja dikukuhkan hari ini, untuk dapat segera melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak terhenti pada sebatas pengukuhan ini saja, akan tetapi dapat melaksanakan program kerja nyata secara berkesinambungan dan membuat berbagai terobosan baru, sehingga mampu mengembangkan Klaster Ekonomi Produktif di Kabupaten Lampung Utara, dalam rangka menggerakan ekonomi masyarakat terutama dalam masa Pandemi Covid-19.

“Menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program TPAKD ini juga ditentukan adanya keterpaduan program yang diselaraskan dengan program Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, saya mengharapkan kiranya kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Lampung beserta Jajarannya untuk senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, arahan dan pembinaan terhadap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara, sehingga upaya untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional, regional maupun lokal dapat berjalan optimal,” tandasnya.

(Diskominfo Lampura)


BlogGua, Lampung Utara
- Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan mempunyai sasaran yang jelas, perlu disusun suatu perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif terhadap aspirasi dan perubahan zaman.

Hal ini dikatakan Bupati Lampung Utara Hi. Budi Utomo, S.,E., M.,M., saat memberikan sambutan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 di ruang Tapis Setdakab Lampura, Selasa (23/03/2021).

Turut hadir dalam Musrembang, Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Ir. Edi Yanto, M.Si, Sekda Lampura Drs. Lekok, M.,M., Anggota DPRD, Forkopimda Lampung Utara, para Staf Ahli dan Asisten Pemerintah Kabupaten.

Bupati menjelaskan, Kabupaten Lampung Utara telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah, yang konsekuensinya tentu saja selain mengurangi luas wilayah, juga berimbas pada berkurangnya beberapa potensi dan sumber daya daerah. 

“Karena keterbatasan tersebut, kami mengajak kepada semua pihak untuk selalu optimis dan bekerja lebih keras, berkreatifitas dan berinovasi untuk mengeksplor seluruh potensi daerah, baik di sektor sumber daya alam, perdagangan, pariswisata, teknologi maupun potensi sumber daya manusia, dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Utara yang Aman, Agamis, Maju dan Sejahtera,” ujar Bupati.

Selain itu, sambung Bupati, dalam rangka sinergisitas perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, beberapa waktu yang lalu juga telah dilaksanakan rapat-rapat teknis dan diskusi antara Bappeda dan Perangkat Daerah.

Katena itu, Bupati berharap melalui pelaksanaan Musrenbang ini dapat menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders dalam menetapkan program kegiatan, serta membangun komitmen bersama diantara para pemangku kepentingan dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan RKPD Kabupaten Lampra yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

“Selain itu, saya mengajak seluruh komponen yang ada untuk menjaga kondusifitas daerah, kenyamanan dan ketertiban umum, tidak menyebarkan berita-berita hoax, sehingga Lampung Utara mendapatkan citra yang positif bagi para investor dan pihak eksternal yang kemudian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandas Bupati.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Ir. Edi Yanto, M.Si, menyataan, Musrenbang ini sebuah mekanisme penyusunan program pembangunan secara berjenjang, dari atas ke bawah dan begitupun sebaliknya. Dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

“Ini terkesan sebagai kegiatan rutin, tapi saya tekankan bahwa setiap tahun ada yang menjadi prioritas pembangunan. Melalui Musrenbang ini yang akan nenjadi langkah awalnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang ingin dicapai,” katanya.

Menurut Edi, Lampura merupakan kabupaten tua yang sudah banyak melahirkan daerah otonomi baru. Dulunya kabupaten ini merupakan daerah perkebunan dan pertanian sehingga ke depannya perlu ditopang kembali. Untuk itulah, Gubernur Lampung Ir. Hi. Arinal Djunaidi ingin menjadikan Lampung sebagai penghasil terbesar Lada Hitam, karenanya sektor pertanian di kabupaten Lampura menjadi salah satu fokus pembangunan. 

Selain itu, sisi kemisikinan juga harus menjadi perhatian. Data statistik mencatat ada 19,30 persen angka kemisikinan di Lampura tahun 2020. “Nah ini harus kita kecilkan angkanya.  Kemudian juga angka harapan hidup juga harus semakin baik walaupun sekarang sudah mencapai 67,67 persen,” ujar Edi.

Edi berharap, berbagai program pembangunan di Tahun 2022 bisa memperbaiki data statistik. Kemudian juga pemulihan Pandemi Covid-19 menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. “Semua ini akan bisa dicapai dengan program prioritas sesuai dengan rencana pembangunan,” tandasnya.

Sementara dalam laporannya, Sekda Lampura Drs. Lekok, M.,M., mengatakan, Pemkab Lampura telah  melaksanakan semua tahahap yang dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Gabungan (FORGAB) SKPD yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu sebelum sampai pada Musrembang Kabupaten.

Pada setiap tingkatan Musrenbang tersebut telah disampaikan pemaparan untuk mensinergikan program pembangunan dan progrm prioritas hasil Musrenbang Kecamatan. “Selanjutnya rumusan hasil Musrenbang ini akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan dalam rancangan APBD Tahun 2022,” ujar Sekda. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampura Andi Wijaya, S.,T., M.,M., mengatakan bahwa ada beberapa isu strategis dan prioritas pembangunan di kabupaten yang memiliki 23 Kecamatan dan 232 Desa ini pada Tahun 2022. Salah satunya, ketergantungan terhadap sektor Pertanian yang masih tinggi. 

Kemudian, permasalahan kedua adalah angka kemisikinan. Dimana yang menjadi isu strategisnya masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya, SDM masyarakat yang berkualitas dan berbudaya juga menjadi isu strategis pembangunan, serta satu hal penting juga terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan.

“Perlu kami sampaikan bahwa terkait tata kelola pemerintah, kami sudah berkoordinasi dengan provinsi. soal pelayanan publik juga sudah berkoordinasi dengan Ombudsman terkait dengan hal lainnya juga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terakhir, dampak Pandemi Covid-19 menjadi isu pembangunan di kabupaten Lampura,” pungkasnya.

(Diakominfo Lampura)


BlogGua, JAKARTA
– Penetapan tersangka oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 berbuntut panjang. BPA ini adalah Lembaga Resmi perwakilan pemegang polis sesuai Anggaran Dasar (AD) AJB Bumiputera, yang jumlahnya kurang lebih 4.000.000 nasabah pemegang polis.

Hari ini masyarakat yang mengatasnamakan Relawan Indonesia Bersatu (RIB) menggelar aksi demo di depan kantor OJK Pusat di Jakarta, Selasa (23/3).

RIB menuntut keadilan atas penetapan tersangka Nurhasanah yang justru memperjuangkan hak pemegang Polis dan ingin mempertahankan eksistensi AJB Bumiputera 1912 tapi didzolimi oleh OJK dengan ditetapkan sebagai tersangka.

Presidium Relawan Indonesia Bersatu (RIB) melalui Kordinator

Lisman Hasibuan menegaskan aksi mereka adalah menuntut keadilan untuk Nurhasanah yang dianggap pasang badan memperjuangkan kepentingan pemegang polis sesuai kapasitasnya sebagai Ketua BPA.

“Ratusan ribu rakyat Indonesia Pemegang Polis AJB sampai saat ini belum diselesaikan pembayaran dan perlu ada solusi dari OJK dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Kami sebagai relawan Jokowi yang tergabung dalam Presidium Relawan Indonesia Bersatu (RIB) saat ini melakukan aksi demo melihat ketidakadilan dan kedzaliman yang terjadi terhadap pemegang Polis Asuransi Bumiputera,” Tegasnya.

Untuk itu, RIB melalui oratornya Lisman mendesak kepada Pimpinan OJK agar :

1. Segera Cabut status tersangka ibu Nurhasanah yang berjuang untuk pemegang polis Asuransi Bumiputera.

2. Segera Copot Bapak Riswinandi (Komisioner Bidang Asuransi) dan Bapak Ichsanudin (Deputi) OJK.

3. Meminta KPK , Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri Segera Periksa OJK akibat salah kebijakannya membuat ratusan ribu pemegang polis terlantar dan tidak bisa di bayar sampai hari ini.

4. Meminta Presiden RI Jokowi segera menyelesaikan persoalan ini di saat mengingat ratusan ribu pemegang polis asuransi Bumiputera dalam keadaan yang susah dan sulit ekonomi.

5. Diminta juga kepada pemegang polis seluruh Indonesia membantu ibu Nurhasanah yang sudah berjuang untuk pemegang polis.

6. Mengimbau pemegang polis seluruh Indonesia untuk memperjuangkan orang yang memperjuangkan.

Riswinandi Komisioner OJK Bidang asuransi diduga adalah dalang dari semua permasalahan yang ada di AJB Bumiputera 1912. Konon Riswinandi ini dendam kepada Ketua BPA Nurhasanah karena pernah memberhentikan Dirut AJB Bumiputera Sutikno Syarief yang merupakan titipannya, Tapi dianggap oleh BPA tidak kompeten karena merugikan perusahaan.

(*)


BlogGua, LAMPUNG UTARA
- Bupati Lampung Utara (Lampura) Hi. Budi Utomo, S.E., M.M., menerima Dua penghargaan Tribun Lampung Digital Award 2021 bertajuk Apresiasi Penanganan Covid-19. Kategori penghargaannya yakni, Best Integrated Programme dan Best Prevention Programme. 

Penghargaan ini diraih karena Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dinilai berhasil menjalankan program pencegahan, sosialisasi, dan penanggulangan pandemi Covid-19, sehingga berhasil menekan penyebaran virus Corona dan menjadi daerah yang mampu menyediakan tempat isolasi mandiri hingga ke desa-desa.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa kedua penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama yang solid dengan melibatkan banyak pihak, termasuk semua lapisan masyarakat yang saling memberikan dukungan. Terpenting lagi, penghargaan ini menjadi motivasi untuk berbuat lebih lagi ke depannya.

“Saya bersama segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara  mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini sebagai apresiasi dan pemacu semangat bagi kami untuk berbuat lebih baik lagi dalam penanganan Covid-19,” kata Bupati saat memberikan sambutan secara Virtual Zoom dari Rumah Dinas Jabatan Bupati Lampung Utara, Senin (22/03/2021).

Menurut Bupati, Pandemi Covid-19 ini bukan hanya dirasakan bidang kesehatan saja, tetapi berimbas juga pada perekonomian masyarakat. Karena itu, Satuan Tugas Khusus Penanganan Covid-19 akan terus menerus dan bersungguh-sungguh dalam pencegahan penularan dan penanganan virus Corona.

“Kami akan terus berusaha maksimal dan konsisten dalam memutus penularan covid-19 ini. Dan mari kita berdoa agar pandemi covid-19 ini bisa berakhir sehingga keterlambatan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian rakyat yang akhir-akhir ini melambat bisa kembali normal. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan kepada kita semua,” ujar Bupati.

Tak lupa, Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh Perangkat Daerah(PD), Tim Satgas Covid-19, TNI, Polri, dan semua lapisan masyarakat kabupaten Lampura yang sudah mematuhi dan menerapkan Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak (3M), sehingga dapat mencegah, menekan penyebaran, dan menanggulangi virus Corona. Mengingat peran serta tim Satgas dan dukungan semua masyarakat juga, akhirnya dua penghargaan ini bisa didapat kabupaten Lampura.

“Sekali lagi saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Lampung Utara yang telah mendukung dan menjalankan semua program Pemkab Lampura dalam mencegah, menanggulangi, dan memulihkan situasi pasca pandemi covid-19,” tandas Bupati.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan penganugerahan virtual tersebut, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Drs. Susilo Dwiko, M.M., Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) dr. Dian Mauli, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampura Drs. Nozi Efialis, M.Si.

Tribun Lampung Digital Award merupakan event tahunan. Mengantisipasi Pandemi Covid-19 di Indonesia khusunya di Provinsi Lampung, Tribun Lampung memberikan Apresiasi atau Penganugerahan untuk seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, termasuk BUMN, BUMD, dan swasta. 

Dengan tema “Apresiasi Penanganan Covid-19”, penghargaan ini guna memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran instansi baik pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta yang sudah terus mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona khususnya di Provinsi Lampung.

Tahapannya, setelah dinyatakan lolos verifikasi data dan mengirim materi presentasi via email, dewan juri yang terdiri dari para Pimpinan Unit Kompas Gramedia Lampung menjadi juri online saat para kandidat mempresentasikan program seputar pencegahan ataupun penanganan Pandemi Covid-19 juga disiarkan secara live di Tribun TV Lampung. 

Dalam pemaparan secara virtual yang berlangsung di ruang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Lampura, Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Lampura yang diwakilkan oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo Drs. Susilo Dwiko, M.M., Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes dr. Dian Mauli, dan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lampura Edi Warsono menjelaskan berbagai permasalahan dan langkah penanggulangan Pandemi Covid-19 selama 30 Menit.

(Diskominfo Lampura)


BlogGua, LAMPUNG UTARA
- Bupati Lampung Utara (Lampura) Hi. Budi Utomo, S.E., M.M., menyambut baik atas komitmen dari pihak Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk melaksanakan pengawalan dan pengamanan terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena dampak positifnya sangat dirasakan oleh masyarakat.

Sebab, meskipun program PTSL (Prona) ini sudah setiap tahun dilaksanakan, namun masih saja ditemui beberapa masalah dalam proses persiapan pendaftarannya di lapangan. Ibarat menanam padi, maka rumput yang tidak ditanam pun akan ikut tumbuh juga. Salah satu permasalahan yang sering muncul di masyarakat tersebut adalah terkait dengan pembiayaan pengurusan. 

“Mungkin ini bisa kita pahami bahwa masyarakat yang ikut pengukuran yang kerja harian, saat dia direkrut menjadi Pokmas, maka dia tidak mencari nafkah (lain). Mudah-mudahan ini menjadi fasilitator dan antisifasi di lapangan agar nantinya tidak terjadi liar,” kata Bupati saat memberikan sambutan Sosialisasi Pengawalan dan Pengamanan Proyek Strategis PTSL di ruang Tapis Pemkab Lampura, Kamis (18/03/2021).

Bupati menambahkan, besaran pembiayaan kegiatan PTSL di Kabupaten Lampung Utara adalah mengikuti besaran yang disesuaikan menurut Wilayah Katagori IV yang terdiri dari Wilayah Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Kalimantan Selatan Rp200 ribu untuk per satu bidang tanah. 

Pembiayaan tersebut bukan termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan, melainkan hanya meliputi untuk biaya pembuatan 3 buah patok tanda batas dan pengadaan materai untuk satu surat pernyataan. 

“Disinilah terkadang menjadi permasalahan tersediri karena di beberapa desa ternyata membutuhkan biaya tambahan di luar ketentuan, mengingat setiap desa memiliki kondisi yang berbeda-beda dan besarannya pun bervariasi. Hal ini dapat terjadi karena di beberapa Desa ada yang membutuhkan biaya transportasi ekstra, dan juga honorarium lembur,” jelas Bupati.

Terkait dengan permasalahan tadi, Pemkab Lampung Utara tahun ini telah memasukkan beberapa ketentuan dalam Perbup yang baru, yaitu dalam hal terdapat kekurangan biaya persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud, maka dapat ditambah sesuai hasil kesepakatan musyawarah dan mufakat yang melibatkan masyarakat calon peserta PTSL, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, dan Tokoh Masyarakat. 

Hal ini mengacu pada Keputusan Bersama 3 Menteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

“Agar nantinya tidak menimbulkan kesalahan persepsi dari pihak-pihak lain, maka di dalam musyawarah tersebut perlu juga melibatkan unsur dari Kepolisian, LSM, dan atau dari Insan Pers. Jadi masyarakat tidak perlu risau, sepanjang tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, karena hukum bukan untuk ditakuti, melainkan untuk ditaati,” tandas Bupati.

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Fungsional pada Asintel Kejati Lampung Ali Amsar, S.H., menyatakan dalam hal ini pihaknya hanya melakukan pendampingan dalam proses pendaftaran tanah yang biasanya dalam pelaksanaanya tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran hukum. 

“Meski kecil namun dampaknya bisa menjadi luas dan akan menjadi lebih berat bila berdampak hukum. Yang namanya PTSL atau prona sangat membantu masyarakat. Kepada kepala desa jangan menutup-nutupi besaran harga pendaftaran, bila perlu diumumkan dan ditempel (di balai desa) sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya,” kata Ali.

Pasalnya, sambung Ali, ada larangan dan sanksi mengingat belum lama ini pihaknya mendapat laporan terhadap masalah PTSL dari kabupaten Lampung Selatan. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata ada oknum Pokmas di desa yang memungut biaya yang telah ditetapkan.

“Ini jelas melanggar ketentuan dan hal ini berdampak pada tindakan hukum karena melanggar ketentuan Undang undang Tindak Pidana Korupsi. Sankasinya dalam pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat setahun dan paling lama lima tahun atau denda Rp50 juta sampai Rp250 juta,” jelas Ali.

Sementara itu, Kepala BPN Lampura I Wayan Suada menjelaskan, pelaksanaan PTSL bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Dimana, untuk Tahun 2021 PTSL  di Kabupaten Lampung Utara mendapat target  PBT  22.000 Bidang dan  SHAT 18.525 Bidang, yang tersebar  di 34 Desa atau 17 Kecamatan.

“Semoga dengan adanya kegiatan sosialisasi tim dari Kejaksaan Tinggi Lampung, aparat Kecamatan, aparat desa atau pokmas dapat bersinergi dengan BPN untuk suksesnya PTSL  di wilayah Kabupaten Lampung Utara dan meminimalisir penyimpangan di lapangan,” pungkas I Wayan.

(Diskominfo Lampura)


BlogGua, LAMPUNG UTARA
- Bupati Lampung Utara Hi. Budi Utomo, S.E., M.M., menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung ke-57 sebagai momentum untuk membangun daerah secara bersama-sama dan membangkitkan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

“Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah daerah kabupaten Lampung Utara mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Lampung ke-57, semoga provinsi Lampung terus berkembang maju dan terus melanjutkan pembangunan,” kata Bupati usai menghadiri Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung ke-57 Tahun 2021 di gedung DPRD Lampung Utara, Kamis (18/03/2021).

Sejalan dengan tema HUT Provinsi Lampung bertajuk Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Rakyat Lampung Berjaya, Bupati mengaja seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan semua elemen masyarakat Lampung Utara untuk bersama-sama membangun kabupaten berjuluk Bumi Ragem Tunas Lampung tersebut.

“Mari kita bangun kebersamaan, kita juga harus bergandengan bersama-sama agar ke depannya provinsi Lampung, khususnya kabupaten Lampung Utara ini lebih baik dan semakin maju,” tandas Bupati. 

Turut hadir dalam ruang sidang Paripurna Istimewa tersebut Sekda Lampura Drs. Lekok, M.M., pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para veteran, dan Camat se-Kabupaten Lampung Utara.

(Diskominfo Lampura)

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
-  Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengobarkan semangat untuk pemulihan ekonomi daerah demi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Arinal pada Acara Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka HUT Provinsi Lampung ke-57, yang dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Bandarlampung, Kamis (18/3/2021).

Pada kesempatan itu, Gubernur mengajak seluruh unsur untuk bersama-sama, bersatu, dan saling bersinergi dalam mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya. Masyarakat Lampung diminta Gubernur optimistis karena potensi Lampung cukup besar. Di bidang pertanian, misalnya, meski di tengah pandemi Covid-19, Lampung tetap memberikan prestasi bagi kesinambungan pangan nasional. Juga, di bidang lainnya, potensi Lampung untuk bangkit dalam pemulihan ekonomi cukup besar.

Dalam Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka HUT Provinsi Lampung ke-57 yang digelar secara daring dan luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tersebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan selamat dan Dirgahayu kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung.

"Melalui Hari Jadi ini, marilah kita jadikan sebagai momentum untuk terus berjuang dan berkarya, mengukir sejarah membangun masyarakat Lampung yang semakin berdaya saing dan kita semua dapat menanamkan semangat dalam menjalani rutinitas Pekerjaan setiap hari," ucap Gubernur Arinal. 

Di sisi lain, jelas Gubernur Arinal, Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung ini juga merupakan wahana untuk melakukan refleksi atas kinerja pembangunan dan pemerintahan secara obyektif selama perjalanan kurun waktu tahun 2020. 

"Oleh karena itu, segenap keberhasilan yang telah dicapai akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan program-program daerah yang belum dicapai, haruslah menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk terus bersama-sama bekerja keras," jelasnya 

Gubernur Arinal menuturkan bahwa Provinsi Lampung ditetapkan pada tanggal 18 Maret 1964 dengan dasar ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. 

Tantangan, peluang serta hambatan selama perjalanan  kurun waktu 57 Tahun Provinsi Lampung, sangatlah kompleks dan beragam. "Namun demikian, kita harus tetap optimistis dan bertekad kuat untuk maju mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya, Meskipun kita dalam kondisi Pandemi Covid-19, yangmana tidak hanya dirasakan di Lampung, tetapi juga Indonesia bhakan Dunia," jelasnya.

Provinsi Lampung, Lanjutnya, memiliki begitu banyak keunggulan komparatif baik secara geostrategis, demografis, dan kekayaan alam. Segala keunggulan ini harus dapat dimanfaatkan secara baik dan dioptimalkan menjadi keunggulan kompetitif untuk kesejahteraan masyarakat Lampung.

Langkah pertama yang harus dilakukan, menurut Arinal, adalah membangun konsolidasi, koordinasi, dan komunikasi dengan semua elemen untuk mengeksplorasi kondisi terkini pembangunan Provinsi Lampung.

Juga membangun komitmen bersama termasuk dengan Kementerian untuk mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya yang Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera.

"Langkah dan upaya yang telah dilakukan memperoleh hasil positif bagi pembangunan Lampung. Di tengah lesunya perekonomian akibat dampak Covid 19, kita masih bisa berbangga bahwasanya kita masih mampu berprestasi khususnya sektor pertanian," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur mengutip rilis Angka Tetap Badan Pusat Statistik RI tahun 2020, produksi padi Lampung sebesar 2,65 juta ton GKG (Gabah Kering Giling) atau peningkatan hingga 22 persen dibanding produksi padi tahun 2019 dan menempati peringkat ke- 6 Nasional.  

Tren peningkatan produksi padi ini terus berlanjut di tahun 2021, pada periode Januari  April 2021. Berdasarkan angka sementara BPS Provinsi Lampung produksi padi meningkat 66% dibanding periode yang sama tahun 2020.

Hal tersebut menempatkan Lampung pada posisi ke-5 produsen beras nasional sekaligus membuktikan bahwa Lampung mampu menjadi lokomotif pembangunan pertanian nasional.

Selain sektor pertanian, Provinsi Lampung juga telah banyak menorehkan capaian kemajuan pembangunan. Capaian-capaian tersebut ditunjukkan melalui capaian indikator makro pembangunan, antara lain: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 mengalami kontraksi -1,67%. Capaian ini lebih baik dari Nasional yang terkontraksi lebih dalam -2,07%.

Selain itu, kontribusi PDRB di wilayah Sumatera, Provinsi Lampung berkontribusi terbesar ke-4 yaitu sebesar 10,52%.

Terkait masalah pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung pada Agustus 2020 sebesar 4,67% (TPT Lampung merupakan yang terendah kedua di wilayah Sumatera dan ke -11 secara nasional).

Kemudian, Gini Rasio Provinsi Lampung per September 2020 berada di 0,320 sedikit membaik dari kondisi September 2019 yang sebesar 0,331. Indeks Gini Lampung berada pada peringkat ke-8 dan lebih baik dari capaian nasional yang sebesar 0,385. Lanjut, Pembangunan kualitas sumberdaya manusia menunjukkan tren membaik. Ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,9 persen pertahun atau rata-rata pertumbuhan tertinggi se Sumatera. 

Namun demikian saat ini  angka IPM Lampung masih relatif rendah yaitu sebesar 69,69.

"Hal tersebut memberikan gambaran keberhasilan pembangunan yang kita laksanakan. Namun demikian kita masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam upaya pemulihan ekonomi daerah di tengah kondisi global yang meredup dan juga mengurangi tingkat kemiskinan," jelas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur Arinal juga menyampaikan beberapa program unggulan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung yang disinergikan dengan Pemerintah Pusat. 

Dalam kerangka implementasi 33 agenda kerja utama yang pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, di antaranya yaitu Implementasi Program Kartu Petani Berjaya, dan Program Nelayan Berjaya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan Nelayan.

Selain itu, pembangunan pertanian untuk peningkatan produksi pertanian dalam arti luas, terutama komoditas unggulan Lampung serta memperkokoh Lampung sebagi lumbung Pangan dan Lumbung ternak Nasional. 

Kemudian, Program Smart Village, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan penyelesaian berbagai permasalahan di desa secara cerdas. Juga Program Desa Berjaya, yang diperuntukkan untuk penanganan permasalahan ketertinggalan dan kemiskinan pada 19 Desa dengan kategori sangat tertinggal. Program lainnya, Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Desa Wisata, Lampung Kaya Festival serta Kawasan Wisata Terintegrasi di Wilayah Bakauheni.

Menurut Gubernur, Lampung juga melaksanakan pembangunan beberapa Proyek Strategis Nasional. Yakni Pengembangan Bandara Radin Inten II, Pekon Serai/Taufik Kiemas dan Gatot Subroto; Pembangunan Stasiun Kereta Api Bandara Radin Inten II Kota Bandar Lampung dan Sky Bridge. Serta Persiapan/ perencanaan proyek strategis seperti Jalan tol khusus menuju Pelabuhan Panjang (ruas Lematang  Pelabuhan Panjang) Shortcut Tegineneng -Tarahan  dan Double Track Batas Sumsel  Cempaka – Rejosari.

"Saya yakin dan percaya, program-program unggulan tersebut dapat berjalan dengan baik manakala kita semua bersama-sama, saling bahu-membahu mendukung dan melaksanakan program pembangunan tersebut sesuai bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing," jelasnya.

Melalui Hari Jadi Provinsi Lampung Ke-57 tahun 2021 ini, Gubernur mengajak untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. 

"Dengan kekompakan, menciptakan suasana damai, membangun sinegritas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota, dengan harapan seluruh lapisan masyarakat memberikan dukungan atas kebijakan dan program pemerintah," ujarnya.

Di Hari Peringatan HUT Lampung ke-57 tersebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyerahkan piagam penghargaan kepada perangkat daerah, lembaga/badan hukum, dan unsur lainnya yang turut mendukung dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Provinsi Lampung.

"Melalui kesempatan ini saya memberikan apresiasi kepada segenap pihak yang telah berperan aktif dalam penanggulangan Covid-19 di Provinsi Lampung. Untuk itu saya ucapan terimakasih kepada Unsur Fokorpimda, Bupati Walikota, seluruh OPD/ Satuan Kerja, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta unsur media massa yang telah berperan mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat  tentang Covid 19," tutupnya.

(Adpim)||editor:pzr


BlogGua, LAMPUNG UTARA
- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) bersama Unsur TNI dan Polri menggelar Upacara Hari Kesadaran Nasional di Halaman Kantor Pemkab setempat, Rabu (17/03/2021).

“Namun semenjak adanya pandemi Covid-19, kegiatan upacara bulanan ini tidak dapat kita laksanakan secara rutin, melainkan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada,” kata Bupati saat memberikan sambutan.

Menurut Bupati, upacara bulanan ini kembali dilaksanakan pada hari ini, namun pelaksanaannya berbeda dengan upacara bulanan yang sebelumnya. Sebab, upacara kali ini dilaksanakan secara gabungan bersama-sama dengan Polri dan TNI, tentu dengan peserta yang terbatas, serta menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes).

“Upacara gabungan ini dimaksudkan untuk memperkokoh sinergi dalam rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, atau Harkamtibmas sebagaimana arahan dari Kapolda Lampung,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita semua pada upacara kali ini. Pertama, dalam rangka menjaga ketertiban pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat, maka kepada seluruh ASN serta personil Polri dan TNI kiranya dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. 

“Sebagai Penegak Kedisiplinan, maka kita harus lebih dulu menerapkan disiplin yang tinggi. Ini adalah sebuah tanggungjawab yang besar yang harus kita emban bersama. Jangan sampai dimata masyarakat justru kita dinilai sebagai penegak yang tidak disiplin,” kata Bupati.

Kedua, sambung Bupati, perlu diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mulai tanggal 8 Maret 2021 yang lalu telah melaksanakan uji coba Pembelajaran Tatap Muka bagi sekolah PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK yang dinilai memenuhi kriteria kesiapan. 

Untuk itu, Bupati mengajak bersama-sama memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka tersebut, manakala ditemukan pelanggaran terhadap syarat yang telah ditentukan, maka kiranya dapat segera berkoordinasi kepada pihak terkait untuk segera diambil tindakan pemberhentian sementara kepada sekolah tersebut, dan kembali melaksanakan pembelajaran daring atau melaksanakan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).

“Ketiga, kita tentu juga tahu, bahwa di pertengahan bulan April yang akan datang kita akan memasuki bulan Ramadhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan berbagai langkah-langkah yang diperlukan, mulai dari kesiapan pengamanan, ketertiban transportasi, dan kesiapan sediaan stok pangan, sehingga kondisifitas di daerah kita tetap dapat terpelihara,” tandasnya.

(Diskominfo Lampura)

Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Lampung Chusnunia Chalim (tengah(

BlogGua, MESUJI
- Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) meminta kader Gerakan Pramuka Mesuji berkomitmen secara nyata mempersiapkan generasi muda penerus bangsa yang tangguh sebagai upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mesuji. 

Hal itu disampaikan Ka Kwarda Lampung Nunik saat Pelantikan Pengurus Mabicab, Kwarcab, LPK dan DKC Gerakan Pramuka Mesuji Masa Bakti 2020-2025 di Aula Kantor Pemerintah Kabupaten Mesuji, Rabu (17/3/2021). 

"Harus ada komitmen nyata dan konkret bersama untuk menaikan angka IPM di Kabupaten Mesuji salah satunya mempersiapkan generasi mendatang dan ini juga menjadi tugas Gerakan Pramuka Mesuji," ujar Nunik. 

Pada kesempatan itu, Nunik melantik Bupati Mesuji Saply TH dan Wakil Bupati Mesuji Haryati Cendralela sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Mesuji Masa Bakti 2020-2025. 

Menurut Nunik, salah satu tugas Gerakan Pramuka yakni memberikan pendidikan karakter bagi generasi muda untuk memiliki kepribadian yang tangguh, beriman dan bertaqwa serta melindungi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. 

Untuk itu, Nunik mengajak bergandengan tangan bersama menyelamatkan generasi muda dari hal-hal yang bisa merusak dan merugikan. 

"Generasi muda harus dibekali dengan pondasi yang kokoh, untuk itu gerakan pramuka menjadi salah satu gerakan penyelamat masa depan anak bangsa dari segala bentuk tindakan negatif," katanya. 

Nunik meminta untuk mencurahkan sumberdaya yang ada di Mesuji untuk mendorong Gerakan Pramuka. 

"Maksimalkan untuk mempersiapkan generasi mendatang dengan bekal yang cukup. Ini menjadi tanggungjawab bersama," ujarnya. 

Selain itu, dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, Nunik mengajak Gerakan Pramuka menghadirkan kreativitas dan inovasi serta hadir di tengah-tengah masyarakat. 

"Gerakan Pramuka di daerah harus juga aktif hingga kedesa dan berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat mewujudkan Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka," katanya. 

Nunik berharap Gerakan Pramuka dapat memberikan yang terbaik untuk kemajuan di Kabupaten Mesuji. 

"Saya optimistis dengan wajah-wajah penuh semangat, Insya Allah di tahun mendatang Mesuji akan semakin gemilang," pungkasnya.

(Adpim)||editor:pzr

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi minta Dinas Sosial Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi dan validasi data secara akurat. Tujuannya agar program bantuan sosial dapat didistribusikan tepat sasaran, tepat waktu, tepat regulasi, dan tepat guna.

Pesan Gubernur Arinal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto saat mewakili Gubernur menutup Rapat Koordinasi Program Bantuan Sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Provinsi Lampung di Ballroom Swiss-Bellhotel, Rabu (17/03/21).

"Pentingnya pelaksanaan verfikasi dan validasi DTKS agar program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara akurat," ujar Fahrizal.

Fahrizal menambahkan bahwa masyarakat yang tergolong sebagai fakir miskin dan orang yang terlantar merupakan tanggung jawab pemerintah.

Untuk itu, penting agar DTKS sesuai dengan data yang ada di lapangan baik dari jumlah maupun domisili penerima bantuan sosial.

Sekdaprov Fahrizal berharap adanya koordinasi dan sinegritas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam melaksanakan program upaya pembinaan sampai tingkat desa agar verifikasi dan validasi data dilakukan secara akurat.

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Fahrizal juga mengucapkan terimakasih kepada narasumber yang telah berkontribusi memberikan materi kepada para peserta rakor serta mengucapkan selamat bertugas kembali di instansi masing-masing.

"Selamat dan semangat kita bersama dalam berkarya mewujudkan rakyat lampung berjaya," ujar Sekdaprov.

Acara Rapat Koordinasi Program Bantuan Sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini dihadiri oleh seluruh Sekda Kabupaten/Kota. 

(Adpim)||editor:pzr

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik)

BlogGua, MESUJI
- Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik), mendorong Kabupaten Mesuji mengembangkan perikanan budidaya seperti ikan jelabat dan belida karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 

Hal itu disampaikan Wagub Nunik saat Musrenbang RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2022 di Aula Kantor Pemerintah Kabupaten Mesuji, Rabu (17/3/2021). 

"Mesuji harus fokus terhadap budidaya Ikan jelabat dan belida termasuk olahannya juga karena itu memiliki nilai tinggi," ujar Wagub Nunik. 

Nunik menyebutkan Mesuji harus mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan di desa melalui ekonomi kreatifnya dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki seperti pariwisata lokal. 

"Seperti membuat pariwisata desa. Ini harus didukung dan diarahkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui OPD terkait," katanya. 

Nunik juga mendorong Mesuji menghadirkan tempat pelatihan/pendidikan non formal bagi angkatan kerja sekaligus sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). 

"Anak mudanya nanti bisa belajar seperti budidaya ikan, belajar pengolahannya, bertani dengan lebih baik lagi, belajar pengolahan hasil tani dan lainnya. Itu akan mendongkrak dengan cepat dan LSP sebagai yang mengeluarkan sertifikat sehingga diterima oleh pihak industri nantinya," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Nunik juga meminta pada setiap OPD agar ASN untuk dilatih memberikan pelayanan yang terbaik atau semacan tim kehumasan. 

"Seperti pelatihan public speaking dan di setiap OPD harus ada karena kita bertugas melayani rakyat, untuk itu berikan yang terbaik," pungkasnya.

(Adpim)||editor:pzr


BlogGua, LAMPUNG UTARA
– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) menjadi salah satu kontestan Penilaian Virtual Kompas Gramedia Lampung Award bertajuk Apresiasi Sinergitas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam pemaparan secara virtual yang berlangsung di ruang Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Lampura, Tim Satgas Covid-19 yang diwakilkan oleh Plt. Kepala Diskominfo Drs. Susilo Dwiko, M.M., Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes, dan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lampura Edi Warsono menjelaskan berbagai permasalahan dan langkah penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten tersebut.

“Saat ini situasi Covid-19 mengarah ke transmisi lokal, terbatasnya SDM dan cukup banyak yang terpapar Covid, Banyaknya penolakan masyarakat untuk dilakukan Rapid Test dan penolakan pemulasaran serta pemakaman secara protocol covid-19, hingga ketersediaan ruang isolasi yang belum mencukupi,” kata dr. Dian Mauli, selaku Juru Bicara Tim Satgas Covid-19.

Meski masih ada beberapa permasalahan yang terjadi, namun pihaknya juga memiliki berbagai macam kegiatan untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lampung Utara. Salah satunya dengan menerapkan kegiatan isolasi mandiri di rumah masing-masing, di lokasi khusus di desa atau kecamatan, dan di fasilitas khusus Pemerintah yang terpusat di Islamic Center.

“Kita juga melakukan pemantauan Puskesmas bagi pasien isolasi mandiri di Rumah. Pemantauan Kesehatan ini dilakukan melalui telepon dan kunjungan langsung. Kita juga berikan bantuan vitamin dan bantuan logistic sembako dari BPBD,” ujarnya.

Sementara itu, untuk Pemulasaran jenazah bagi pasien Suspek dan terkonfirmasi Covid-19, prosesi pemakamannya disediakan lokasi pemakaman khusus yang berlokasi di Desa Tanjung Ima, Kecamatan Blambangan Pagar. “Penyediaan lokasi pemakaman khusus Covid-19 ini dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara,”

Selain kegiatan dalam rangka penanganan dan penangggulangan Covid-19, sambung Dian, Tim Satgas Covid-19 Lampura juga  mempunyai melakukan edukasi ke masyarakat tentang upaya pencegahan penularan virus Corona dengan menerapkan protocol Kesehatan yakni, Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak (3M).

“Selain edukasi juga dilakukan penegakan disiplin masyarakat dengan Razia masker di tempat-tempat umum, pengendalian acara kerumunan, hingga membuat regulasi terkait covid-19",tandasnya.

(Diskominfo Lampura)

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (kanan)

BlogGua, LAMPUNG SELATAN
 - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta semua pihak bersinergi mewujudkan percepatan pembangunan Pariwisata Terpadu Bakauheni Harbour City di tahun 2022.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat mendampingi kunjungan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo ke Bakauheni, Selasa (16/3/2021). 

"Kami terus bekerja keras untuk pembangunan Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni yang insya Allah tahun 2024 akan diresmikan. Pada saat itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjawab mengapa harus di 2024? Lebih bagus di 2022, tidak harus menunggu jadi semua untuk diresmikan, tapi melakukannya secara bertahap," ujar Gubernur Arinal.

Untuk itu, Gubernur Arinal meminta semua pihak terkait, seperti Pemkab Lampung Selatan, Pemprov Lampung, 3 BUMN bersinergi melakukan langkah-langkah untuk mewujudkannya.

"Kita harus menjadi satu, supaya apa yang diminta Pak Erick bisa dibutikan waktunya," ujar Arinal.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal menyampaikan perkembangan termutakhir pekerjaan pembangunan Kawasan Terintegrasi Pariwisata Bakauheni. Diantaranya telah disusunnya Visioning Masterplan Kawasan dan Feasibility Study (FS) oleh konsultan PT. Aecom Indonesia

Selain itu, saat ini sedang dilakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Detail Masterplan Kawasan Terintegrasi Pariwisata Bakauheni oleh PT. ASDP dan kesepakatan skema kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung, PT ASDP. PT Hutama Karya, PT. ITDC.

Kemudian, dilakukan pula upaya percepatan pembentukan Joint Venture Company sebagai pengelola Kawasan Terintegrasi Pariwisata Bakauheni agar dapat segera terimplementasi dalam waktu dekat.

Sebagai bentuk sinergi dan dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Bakauheni, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sedang menyusun Rancangan Perda Penetapan Zona Kawasan Pariwisata dan RTRW radius tertentu sebagai penunjang pariwisata dan kemudahan perijinan.

Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal juga turut menyampaikan rencana tindaklanjut Kerjasama Pembangunan Kawasan Terintegrasi Pariwisata Bakauheni Lampung Selatan.

Gubernur Arinal menjelaskan bahwa dalam pembangunan bakauheni harbour city akan terdapat theme park, yangmana Jatim Park akan investasi. Namun, untuk di Lampung menggunakan Krakatau Park.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan bahwa dirinya sudah keliling melihat gambar dari pada kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni Harbour City 4 tahun kedepan. 

Namun, pihaknya akan mulai di 2 titik yaitu theme park, menara siger dan pembangunan masjid.

"Kedepan, dengan dukungan Pak Gubernur kita berharap kawasan ini bisa semakin meningkat, seperti peningkatan atraksi, dan lainnya," jelas Wamen Kartika Wirjoatmodjo.

Dalam meningkatkan ekonomi, Wamen Kartika Wirjoatmodjo menilai tourism menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui umkm seperti berjualan makanan, kerajinan, dan lainnya. 

"Setiap tahunnya yang melintasi Bakauheni mencapai 20 juta orang, setidaknya 20 persen diharapkan dapat mampir kesini, sehingga masyarakat juga dapat merasakan manfaatnya," ujarnya.

Wamen Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan bahwa ada 3 pihak dalam pembangunan tahap pertama ini yaitu Pemerintah Provinsi termasuk Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, BUMN, dan Jatim Park sebagai pengembang wisata. 

"Ke depan, nanti terbuka dengan pihak swasta untuk membuka hotel dan investasi," tambahnya.

Seperti diketahui, rencana pembangunan Bakauheny Harbour City  tahap pertama dilakukan tahun 2021, yaitu membangun Menara Siger sebagai kawasan budaya, Masjid Bakauheni, Theme Park oleh Jatim Park Grup.

Dalam kunjungan ini, Wamen Kartika Wirjoatmodjo bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi beserta rombongan meninjau Terminal Excecutive Bakauheni dan Menara Siger.

Diakhir acara, Gubernur Arinal Djunaidi, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, Dirut ASDP Ira Puspadewi beserta rombongan secara simbolis melakukan penanaman Mangrove dalam rangka HUT PT. ASDP yang ke-48.

(Adpim)||editor:pzr

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (kiri)

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan wewenang kepada Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana untuk menangani Tata Kelola Aset Provinsi Lampung, seperti Stadion Pahoman, Taman Gajah dan fasilitas ruang terbuka hijau untuk rekreasi serta olahraga masyarakat. 

Hal itu disampaikan Gubernur Arinal saat menerima kunjungan Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana dan Wakil Walikota Bandar Lampung Deddy Amrullah, di Mahan Agung Gubernur, Selasa (16/3/2021).

Dalam pertemuan tersebut Gubernur Arinal membahas strategi pembangunan kota Bandar Lampung dalam menangani sejumlah persoalan, seperti pengelolaann sampah, transportasi kota, revitalisasi pasar tradisional dan memberikan fasilitas yang lebih baik kepada warga Kota Bandar Lampung. Hal itu untuk meningkatkan pelayanan dalam rekreasi, olahraga dan untuk kehidupan sehari-hari.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan agar aset tersebut fungsinya bisa lebih maksimal dan pelayanannya bisa lebih terpelihara. Diharapkan hal ini bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun begitu, asetnya  tetap milik Pemprov Lampung.

“Provinsi akan memberikan tata kelola Stadion Pahoman, Taman Gajah kepada Walikota Bandar Lampung tapi status kepemilikan tetap milik provinsi. Kita akan membangun Tata Ruang Kota tapi saya minta jangan masuk kawasan hutan,” ujar Arinal.

Gubernur juga meminta pengelolaan sampah yang saat ini masih di perjuangkan oleh Provinsi untuk dijadikan energi. Kota dapat menyiapan tempat pembuangan sampahnya.

“Saya ingin di bawah kepemimpinanan saya 5 tahun ini Pembangunan Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota provinsi betul betul maksimal. Saya ingin untuk ke depan fokus kita kepada pengelolaan Sampah dan Penanganan Banjir juga menjadi Prioritas,” ujar Arinal.

Sementara itu, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan pertemuan dengan Gubernur memberikan pemecahan dalam pengelolaan kota.

“Pembangunan di Kota Bandar Lampung ini adalah untuk Provinsi. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini, banyak program-program yang diberikan Gubernur kepada kota Bandar Lampung dalam melakukan tata kelolanya,” ujar Eva.

(Adpim)||editor:pzr

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (tengah)

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) membangun Provinsi Lampung dengan ekonomi kerakyatan dan menciptakan keharmonisan antar umat beragama. 

Hal itu disampaikan Gubernur Arinal saat menerima audiensi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Gubernur, Senin (15/3/2021). 

Menurut Gubernur, semua umat beragama di Provinsi Lampung harus rukun dan damai sehingga tercipta Rakyat Lampung Berjaya. 

"Semua agama, suku harus bekerja bersama, semua bergandengan tangan," ujar Gubernur Arinal. 

Arinal mendorong FKUB Provinsi Lampung agar menjadi organisasi teladan. 

Seperti bergerak bersama menyampaikan langsung kepada masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan karena covid-19 belum berakhir. 

"Sampaikan kepada umat untuk terus menjalankan protokol kesehatan terutama di tempat-tempat ibadah. FKUB harus jadi tauladan bagi masyarakat," katanya. 

Arinal mengatakan FKUB juga harus ikut ambil bagian dalam pembangunan Lampung melalui ekonomi kerakyatan. 

Terutama kepada para anggota yang berlatar belakang di sektor pertanian, untuk mendukung hadirnya program unggulan Kartu Petani Berjaya (KPB). 

"Kalau KPB ini jalan, ekonomi kerakyatan kita akan bangkit, karena ini akan menjadi solusi dari permasalahan petani," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua FKUB Provinsi Lampung Mohammad Bahrudin mengatakan siap bersama Pemerintah Provinsi Lampung memberikan kerukunan, keharmonisan dan keamanan antar umat beragama. 

"Tentu kami butuh dukungan, arahan dan bimbingan dari Bapak Gubernur," ujar Bahrudin. 

Bahrudin menyebutkan kedatangannya ini juga meminta agar kepengurusan FKUB Provinsi Lampung Periode 2021-2025 untuk dikukuhkan oleh Gubernur Arinal Djunaidi. 

Seperti diketahui, kepengegurusan FKUB Provinsi Lampung Periode 2016-2020 sendiri telah berakhir. 

Berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah ke-IV yang diselenggarkan oleh FKUB Provinsi Lampung pada Desember 2020 lalu, Mohammad Bahrudin, terpilih secara formatur sebagai Ketua FKUB Provinsi Lampung Periode 2021-2025.

(Adpim)||editor:pzr


BlogGua, BANDAR LAMPUNG
- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendapat dukungan penuh dari Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno dalam menjaga stabilitas daerah agar pertumbuhan perekonomian Lampung tidak terganggu. 

"Kami siap membantu kebijakan Bapak Gubernur yang pada akhirnya pasti untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar Kapolda Hendro Sugiatno, saat menerima audiensi Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno, di Ruang Kerja Gubernur, Senin (15/3/2021). 

Menurut Kapolda, dirinya berkepentingan untuk ikut membangun pertumbuhan ekonomi di Lampung. 

"Wajib membangun pertumbuhan ekonomi di Lampung," katanya. 

Hendro menyebutkan akan fokus memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat Lampung. "Karena rasa aman ini juga akan berpengaruh terhadap investor yang akan datang," ujarnya.

Dalam audiensi itu, Gubernur Arinal mengajak Polda Lampung bersinergi menjaga ketertiban dan keamanan Provinsi Lampung. 

"Bersama kita bangun komunikasi, membuat Lampung ini aman sehingga ekonomi Lampung jangan sampai terganggu," ujar Gubernur Arinal. 

Arinal meminta dilakukan sinergi seperti menjaga kawasan perairan, termasuk menjaga keamanaan di wilayah rawan konflik. 

Arinal juga mengajak Kapolda Lampung untuk turun langsung bersama ke seluruh Kabupaten/Kota untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing wilayah. 

"Nanti kita kunjungan bersama Kapolda dan anggota Forkopimda lainnya membedah persoalan para Bupati Walikota, sehingga kita akan fokus mengetahui permasalahan yang ada," katanya. 

Arinal juga meminta dukungan Kapolda Lampung terhadap program-program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. 

Salah satunya, mendukung layanan pembayaran pajak di desa melalui program Smart Village. Sehingga masyarakat yang ada didesa cukup mendatangi BUMDes, kemudian petugas BUMDes yang ditunjuk yang datang ke Kantor Samsat. 

"Mohon dukungannya agar masyarakat di desa diberikan kemudahan dalam pembayaran pajak," katanya.

(Adpim)||editor:pzr

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
- Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mendorong jajaran di Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota untuk kembali meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2021 ini.

Hal itu diungkapkan Wagub Chusnunia saat membuka kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka Anugerah Parahitha Ekapraya, di Bandarlampung, Senin (15/03/2021).

"Kami berharap Provinsi Lampung kembali dapat meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) baik untuk tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota," ujar Wagub Chusnunia.

Menurut Wagub, Pemprov Lampung menyambut baik diselenggarakannya kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut. Sebab merupakan salah satu indikator pemantauan, evaluasi, dan verifikasi data dan sebagai wahana untuk mengkaji dan melihat perkembangan dan kemajuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di segala bidang pembangunan.

Wagub juga menyampaikan terima kasih kepada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang masuk dalam proses verifikasi lapangan. Capaian ini meningkat drastis dari tahun 2018 yang berkulah 6(enam) kabupaten/kota yang mendapatkan APE.

Peningkatan ini merupakan bukti nyata bahwa para Bupati dan Walikota memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah.

Wagub Chusnunia mengingatkan, bahwa masih banyak persoalan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung.

Seperti diketahui, Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus melaksanakan strategi mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.

Wagub mengharapkan agar semua pihak bersama-sama mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

(Adpim)||editor:pzr


BlogGua, LAMPUNG UTARA
- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) Drs. Hi. Lekok, M.M., melantik dan mengambil sumpah 20 Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemkab setempat. Kegiatan pelantikan berlangsung di Ruang Siger Setdakab Lampura, Senin (15/03/2021).

Dalam sambutannya, Sekda mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan, maka diperlukan adanya penempatan aparatur ke dalam sebuah Jabatan Funsional Tertentu, yang salah satunya adalah Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD). 

“PPUPD ini merupakan pejabat fungsional pertama di Inspektorat. Ini merupakan suatu kebutuhan dan kita termasuk yang terlambat dibanding daerah-daerah lain. Keberadaannya untuk mencegah terjadi penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan,” kata Sekda mewakili Bupati Lampura Hi. Budi Utomo, S.E., M.M.

Sekda menyadari, dalam rangka untuk memperkuat struktur pengendalian manajemen Pemerintah Daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka diperlukan adanya peran dan fungsi PPUPD. Karena itulah, keberadaan Pejabat Fungsional ini menjadi sesuatu hal yang penting dan harus ada. 

Untuk itu, Sekda berharap kepada para Pejabat Fungsional PPUPD yang dilantik pada hari ini kiranya dapat menjalankan tugas pokok fungsinya dengan baik, yaitu melaksanakan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, dan pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

“Pesan saya hindari perbuatan korupsi dan terus tingkatkan pengetahun dalam meningkatkan kompetensi diri. Selain itu, dalam konteks layanan masyarakat agar selalu memberikan pelayanan yang cepat, benar, murah. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya Robbal ‘Alamin,” tandas Sekda.

(Diskominfo Lampura)


BlogGua, LAMPUNG UTARA
- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) kembali mengadakan vaksinasi Covid-19, Senin (15/03/2021).

Suntik vaksin untuk pencegahan virus Corona ini kemballi digelar di RS H.M. Ryacudu Kotabumi.

Puluhan pejabat eselon II yang terdiri dari para Staf Ahli dan Kepala Dinas melakukan vaksin diantaranya, Asisten II, Kepala BPKA, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas (Kadis) Perpustakaan dan Arsip, Kadis Disporapar, Kadis Perkim, Kadis Koperasi UMKM dan Perindustrian, Kabag Perekonomian, Kadis Kesehatan, 

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap selama 15 bulan atau sampai Maret 2022. Periode pertama berjalan hingga April 2021 dan Periode 2 terhitung April sampai Maret 2022.

Tahapannya, untuk tenaga kesehatan di bulan Januari dan Februari diharapkan sudah selesai pelaksanaan vaksinasi. Kemudian tahap dua itu di bulan April yakni, TNI, Polri, Aparat Penegak Hukum, bagian Pelayanan Masyarakat.

(Diskominfo Lampura)

Bupati Lampung Utara Hi. Budi Utomo

BlogGua, LAMPUNG UTARA
- Bupati Lampung Utara (Lampura) Hi. Budi Utomo, S.E., M.M., mengatakan, dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, seringkali gerakan mahasiswa menjadi cikal bakal perjuangan nasional. Dengan semangat nasionalisme, para tokoh mahasiswa dan pimpinan organisasi kemahasiswaan yang berlatar belakang berbeda-beda, bergerak bersama demi terciptanya cita-cita perjuangan bangsa.

“Jangan pernah berhenti untuk berpikir dan bergerak untuk hal-hal positif. Jika menilik sejarah masa lalu, betapa gigihnya semangat perjuangan dari para intelektual muda turut serta memperjuangkan tegaknya negeri ini. Begitupun dengan gerakan dari para mahasiswa masa kini, yang juga memiliki semangat nasionalisme kebangsaan, yang tak jemu menghimpun dan merajut keberagaman dalam sebuah Kebhinekaan,” kata Bupati saat menjadi Keynote Speaker acara pembukaan Darul Arqoom Madya Nasional (Damnas).

Acara yang dihelat Pengurus Cabang (PC) Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung Utara di GOR Sukung Kotabumi 10-14 Maret 2021 tersebut dalam rangka Milad IMM ke-57 bertajuk Manifestasi Nilai Dasar Ikatan Sebagai Rekonstruksi Gerakan Pluralisme Sosial Kebangsaan. 

Berbicara masalah pluralisme kebangsaan, sambung Bupati, berarti juga berbicara kemajemukan masyarakat dari keberagaman suku bangsa, agama, ras, pekerjaan, pendidikan dan pengalaman, tentunya memiliki perbedaan dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat.

Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa para pendiri bangsa yang di dalamnya juga ada Ulama, Kiyai dan tokoh-tokoh agama lain, telah menyepakati bahwa negara kita adalah negara demokrasi dengan Pancasila sebagai dasar negaranya. 

“Membangun kebersamaan memang berbeda dengan membangun keseragaman, karena setiap kita memang berbeda kepentingan antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi kita perlu membangun kepentingan dalam kebersamaan, dan menjadi bagian dari sebuah cita-cita besar Bangsa Indonesia,” tegas Bupati.

Bupati menambahkan, implementasi dari prinsip atau asas pluralistik ini adalah Bhineka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Lantas bagaimanakah mengimplementasikannya yakni dengan berperilaku inklusif, menghormati dan mengakomodir perbedaan, tidak mencari kemenangan diri sendiri, bermusyawarah untuk mencapai mufakat, dan memiliki landasan rasa kasih sayang dan rela berkorban.

“Bila setiap kita dapat memahami makna Bhinneka Tunggal Ika ini, serta mau dan mampu mengimplementasikannya secara tepat dan benar, Insya Allah, Negara kita akan tetap kokoh dan bersatu selamanya,” tandas Bupati.

Karena itu, Bupati berharap melalui kegiatan Darul Arqom Madya Nasional ini mampu melahirkan generasi yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya Khairu Ummah, mewujudkan kader-kader Muhammadiyah yang berakhlakul karimah, berpengetahuan luas, berpikiran maju dan menghargai keberagaman. 

Terlebih, Islam sebagai agama yang Rahmatan Lil ‘Alamin juga mengakui perbedaan dan keberagaman dengan konsep toleransi terhadap kebebasan beragama, namun tetap dalam koridor batasan toleransi.

 “Berbeda itu bukan berarti harus dimusuhi, dan menerima perbedaan bukanlah berarti kita kehilangan jati diri. Menerima perbedaan juga bukan berarti mengikuti gaya hidup orang lain. Menerima perbedaan dengan pengertian bahwa setiap orang memang berhak berbeda dari kita, bahwa apa yang kita anggap benar hanyalah kebenaran yang tidak mutlak, karena kebenaran yang hakiki hanya milik Allah SWT,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua PC IMM Lampung Utara Dedi Ariyanto menaruh harapan besar kepada seluruh kader khususnya IMM Lampung Utara untuk terus bersatu padu membangun bangsa dan negara serta pemikiran yang membangun.

“IMM selalu dituntut melakukan kaderisasi untuk menghindari kader bobrok, tujuannya untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki sifat kritis untuk membumikan suatu gagasan guna membangun bangsa,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menerima penghargaan atas partisipasinya sebagai Keynote Speaker dalam acara Darul Arqoom Madya Nasional (Damnas) Pengurus Cabang (PC) Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung Utara. Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Lampung Utara Drs. Hi. Zainal Abidin, M.Pd.I.

(Diskominfo Lampura)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget