Februari 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto (Baju Putih). Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, TULANG BAWANG
--- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mendampingi kunjungan kerja Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ke Tambak Udang Dipasena, Kantor Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang (P3UW) di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Sabtu (27/2/2021). 

Pada kesempatan itu, program pengembangan perikanan, khususnya udang, mendapatkan respons positif dari Menkop Teten Masduki.

Menkop bahkan membidik Provinsi Lampung sebagai salah satu Provinsi yang mendukung percepatan program pemulihan ekonomi nasional salah satunya sektor perikanan. 

Menteri Teten mengatakan salah satu prioritas Kementerian Koperasi dan UKM adalah menjadikan Indonesia sebagai ranking 3 dunia pada sektor produksi udang.

Oleh sebab itu, Menteri Teten mengajak semua pihak untuk ikut kembali membangun Dipasena untuk menjadi kekuatan udang nasional. 

Seperti diketahui, sektor perikanan di Lampung memang begitu potensial dan luar biasa. Lampung sendiri sebagai salah satu sentra udang, juga berkontribusi besar terhadap produksi nasional. 

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyebutkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang sangat potensial untuk pengembangan sektor perikanan yang menghasilkan ikan/udang dengan jumlah yang cukup besar. 

Selain sektor perikanan, Kabupaten Tulang Bawang juga unggul dalam beberapa komoditas, seperti komoditas tebu dan merupakan penyokong ketahanan nasional. 

"Mayoritas tebu Provinsi Lampung berasal dari Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lanpung memberikan share sebesar 30% kepada nasional, artinya Tulang Bawang Menjadi penyokong/pendukung ketahanan nasional" katanya. 

Sebelumnya, saat jamuan makan malam pada Jumat (26/2/2021), Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan siap bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mempercepat program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. 

"Meski dalam posisi pandemi Covid-19, Provinsi DKI Jakarta juga mampu kita suplay kebutuhannya. Semoga kunjungan Bapak Menteri Koperasi dan UKM di Lampung, akan membawa kemajuan untuk Indonesia," ujar Gubernur Arinal.

(Adpim)||editor:pzr

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
 - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendukung penuh program pembangunan yang dilakukan Gubernur Arinal Djunaidi untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat kunjungannya di Provinsi Lampung, di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur, Jumat (26/2/2021) malam. 

Menurut Menteri Teten, Lampung berpotensi di sektor pertanian dan pariwisata, yang mampu memberi sumbangsih bagi pemulihan ekonomi nasional. Di sektor pertanian, Lampung adalah kekuatan pangan Indonesia.

"Kita optimistis dengan potensi yang ada, Lampung bisa menjadi salah satu pusat pangan di Indonesia apalagi Gubernurnya juga orang pertanian jadi mengerti," ujar Menteri Teten. 

Rencananya Menteri Teten akan mengunjungi tiga Kabupaten di Provinsi Lampung yakni Kabupaten Tulang Bawang, Tanggamus dan Pringsewu pada 27-28 Februari 2021. 

Teten mengatakan salah satu tujuan kunjungannya di Lampung yakni ke Koperasi Tani Hijau Makmur (Koperasi Pisang Mas) di Kabupaten Tanggamus. 

Menurutnya, di lokasi tersebut menjadi model korporatisasi petani dengan melakukan konsolidasi petani-petani perorangan dalam lahan yang sempit menjadi berkoperasi dan dalam skala ekonomi. 

"Kita ingin mengembangkan ini dan sudah ada model ini rupanya yang dikembangkan Great Giant Pineapple (GGP) di Kabupaten Tanggamus," ujarnya. 

Selain di sektor Koperasi dan UKM, Teten menyebutkan pihaknya juga memperkuat sektor pangan termasuk urusan pariwisata. 

Teten juga mendukung penuh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam pembangunan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni. 

"Lampung pesona alamnya bagus, makanannya enak dan pelabuhannya juga bersih. Lampung bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia," katanya. 

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi siap bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mempercepat program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. 

Arinal mengatakan Lampung sebagai penghasil komoditi pertanian yang cukup besar di Indonesia baik ternak, pangan maupun perkebunan mampu berjalan dengan baik. 

"Meski dalam posisi pandemi Covid-19, Provinsi DKI Jakarta juga mampu kita suplay kebutuhannya," ujar Gubernur Arinal. 

Arinal menjelaskan UMKM di Lampung juga dalam kondisi aman dan nyaman. 

"UMKM ini karena banyak bergerak di sektor pertanian," katanya. 

Di sektor peternakan, Arinal menyebutkan Lampung memiliki produsen sapi dan daging wagyu satu-satunya di Indonesia. 

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ekspor ini," ujarnya. 

Arinal meminta Menteri Koperasi dan UKM untuk mendukung program dan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat disinergikan. 

Seperti, program Kartu Petani Berjaya (KPB) dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni. 

"Tidak ada kata lain Bakauheni harus sukses karena sesungguhnya alam di Lampung sungguh indah," katanya. 

Arinal berharap kunjungan Menteri Koperasi dan UKM di Lampung, akan membawa kemajuan untuk Indonesia. 

Adapun rencana yang akan dikunjungi Menteri Teten selama dua hari di Provinsi Lampung tersebut, di hari pertama akan mengunjungi kelokasi Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah Lampung (P3UW Lampung) dan Tambak Udang Dipasena di Kabupaten Tulang Bawang. 

Kemudian, di hari kedua, melakukan kunjungan ke Koperasi Tani Hijau Makmur (Koperasi Pisang Mas) dan Kebun Kopi di Kabupaten Tanggamus dan menuju Koperasi Mina Sinar Mas (ikan air tawar) di Kabupaten Pringsewu.

(Adpim)||editor:pzr


BlogGua, Bogor
- Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Heru Dewanto memimpin pengambilan sumpah profesi Insinyur kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan 207 Insinyur baru, Sabtu, 27 Fenruari 2021 di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Bersama Arinal, para insinyur  bidang teknik hayati juga menerima sertifikat Insinyur Profesional dari PII. Sebelum mendapatkan gelar insinyur di IPB dan sertifikat Insinyur Profesional dari PII, Arnal adalah alumni Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila). Dalam sambutannya Heru Dewanto mengapresiasi Gubernur Arinal atas keteladanannya dalam melaksanakan Undang Undan Keinsinyuran dengan madapatkan gelar profesi Insinyur bidang Kehutanan IPB dan Insinyur Profesional Utama (IPU) dari PII. Heru berharap keteladanan Gubernur segera diikuti oleh seluruh Sarjana Teknik di jajaran Pemda Lampung dan di Propinsi Lampung. 

Heru mengajak para insinyur hayati untuk memegang teguh sumpah profesi insinyur dan mengemban tugas insinyur sebagai agen kemajuan peradaban manusia guna mewujudkan kesejahteraan bersama.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, sebagai sarjana pertanian, sejak awal karirnya sebagai PNS konsiten menekuni bidang teknik hayati, khususnya pertania. Arinal menjadi Kepala Administrasi Penyuluhan Dinas Pertanian Kotamadya Bandarlampung (1986–1990), hingga Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Metro (1999–2001) lalu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2005–2010) dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (2014–2016) sebelum akhirnya terpilih sebagai Gubernur Lampung (2019–Sekarang).

Perhatiannya pada pertanian juga terus dilakukannya ketika ia menjabat sebagai Gubernur. Pada ada suatu acara pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (DPD HA-IPB), 21 Desember 2020 lalu Arinal mengajak para Alumni IPB untuk mengambil peran bersama mengelola sektor pertanian di Provinsi Lampung. Sebab Provinsi Lampung memiliki potensi di sektor pertanian yang besar menuju Lampung Berjaya.

Arinal yang pada hari ini menyandang gelar baru Insinyur Kehutanan, dalam sambutanya mengajak semua peserta untuk mendukung visi Presiden Jokowi yaitu menjadi Indonesia Unggul. Guna merealisasikan Indonesia Unggul maka diperlukanya SDM unggul di setiap provinsi. 

"Indonesia unggul akan terwujud jika SDM di daerah juga unggul, karenanya saya mendorong ASN untuk melanjutkan program pendidikan tinggi setelah sarjana"

Arinal juga berharap lulusan insinyur mampu merespon dengan cepat pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kuliah umum dan Pengambilan sumpah Insinyur pagi ini di ikuti 207 peserta dari 4 disiplin ilmu teknik pertanian, teknik industri, peternakan dan teknik kehutanan, secara daring dan luring.

(Media centre PII)|editor:pzr

Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto. Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi minta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat menanamkan sikap dan perilaku jujur, disiplin, berdedikasi, loyal dan bertanggung jawab. 

Pesan itu disampaikan Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto saat mewakili Gubernur Arinal menyerahkan SK kepada 106 pegawai PPPK Honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (26/2/2021).

Selain itu, Gubernur juga berharap pegawai PPPK dapat mengembangkan diri menjadi pegawai yang kreatif dan inovatif serta profesional, mengingat ke depan Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor kehidupan.

“Menaati disiplin jam masuk dan jam pulang kantor setiap hari kerja, disiplin dalam cara berpakaian, termasuk menyesuaikan jam kerja selama masa pandemi covid-19 ini” ujar Fahrizal menyampaikan pesan Gubernur.

Menurut Sekdaprov Fahrizal,   penyerahan petikan keputusan Gubernur Lampung tentang PPPK Tahap I di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2019 diberikan kepada 106 Pegawai yang terdiri dari 80 Orang Guru dan 26 Orang Penyuluh Pertanian.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung saya mengucapkan selamat kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah menerima Petikan Surat Keputusan hari ini. Penerimaan Petikan ini perlu sama-sama kita syukuri. Karena Pemprov Lampung yakin tidak semua mendapatkan kesempatan menjadi PPPK seperti saudara,” ujar Fahrizal.

Pengadaan PPPK tahun 2019 mengalami penundaan pengumuman hasil secara nasional dikarenakan adanya keterlambatan pengolahan data hasil test dari Tim Panselnas dan belum adanya peraturan perundang-undangan tentang tata cara pemberian gaji bagi PPPK.

Pengumuman yang semula dijadwalkan bulan Maret 2019 baru dapat dilakukan secara nasional mulai tanggal 7 Desember 2020 setelah peraturan terkait PPPK terbit.

“Sehingga pengangkatan PPPK baru dapat terlaksana dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) tahun setelah pelaksanaan seleksi,” ujar Fahrizal.

Penerimaan PPPK Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, obyektif, bebas KKN, tidak diskriminatif dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.

Fahrizal menambahkan, momen ini merupakan langkah awal bagi seluruh peserta untuk dapat menjadi PPPK yang memenuhi standar atau kualifikasi yang diperlukan   bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka memberikan pelayanan di bidang kependidikan dan pertanian, khususnya Tenaga Guru dan Tenaga Penyuluh Pertanian.

“Saudara-saudara merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara, untuk itu saya minta

Patuh dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, baik yang menyangkut masalah administratif, disiplin maupun masalah teknis  di tempat tugas saudara masing-masing,” ujar Sekdaprov. 

(Adpim)||editor:pzr

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (Tengah). Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
 - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan kepada 7 (tujuh) Kepala Daerah Terpilih (Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota) hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, yang dilaksanakan di Gedung Balai Keratun Lt. III, Komplek Kantor Gubernur, Bandarlampung, Jum’at (26/2/2021).

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-365 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Lampung.

Adapun ketujuh Kepala Daerah tersebut yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan, Raden Adipati Surya dan Ali Rahman; Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran, Dendi Ramadhona Kaligis dan S. Marzuki; Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur, Dawam Rahardjo dan Azwar Hadi.

Lalu,, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa; Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Musa Ahmad dan Ardito Wijaya; Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana dan Deddy Amarullah, dan Walikota dan Wakil Walikota Metro, Wahdi dan Qomaru Zaman.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal mengucapkan selamat kepada Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang baru saja dilantik, dan mengajak seluruh Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota untuk bersama-sama bersinergi dalam membangun Lampung. 

“Saya berpesan agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota yang saudara pimpin pada khususnya, dan masyarakat di Provinsi Lampung pada umumnya. Jujur dalam tindakan dan Ikhlas dalam pengabdian,” ujarnya.

Dalam rangka mengendalikan wabah Covid-19, pelaksanaan Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat ini dilakukan dengan undangan sangat terbatas dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. “Alhamdulillah dengan dukungan teknologi digital, maka pelaksanaan pelantikan ini dapat disaksikan oleh seluruh pemangku kepentingan, keluarga dan masyarakat secara virtual,” jelas Gubernur Arinal.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal menekankan beberapa hal penting terkait dengan penyelenggaraan kepemerintahan di daerah. Hal ini sesusi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal penting tersebut, yakni tugas Kepala Daerah di antaranya memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Kemudian, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota wajib melakukan sinergitas dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi terutama dalam menyusun perencanaan pembangunan lima tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung guna menjamin keselarasan pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam rangka mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya,” ungkapnya.

Upaya membangun kekuatan ekonomi masyarakat dilakukan dengan berbasis ekonomi pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. “Upaya ini dilakukan diantaranya melalui program Kartu Petani Berjaya (KPB) dan program Smart Village, meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas, membuka investasi dan mengembangkan dunia usaha dan pariwisata, serta membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dan daerah,” jelasnya. 

Gubernur Arinal juga menegaskan bahwa peran Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Di aturan ini dijelaskan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas yaitu mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota; melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya; memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya. 

Kemudian, melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan   belanja daerah,  pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan.

Dari aspek pembinaan aparatur, Gubernur Arinal menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa saudara  adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.

"Saudara bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengelolaan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Kontrak Kerja (PPK), serta menjamin terselenggaranya sistem  merit  dalam kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi," ujar Gubernur.

Seperti diketahui, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan ini disiarkan langsung secara virtual melalui zoom meeting dan kanal Youtube Pemerintah Provinsi Lampung https://www.youtube.com/channel/UCsSmRQbESAjl8_khALnbGXg

(Adpim)||editor:pzr

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung yang juga Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung Riana Sari Arinal (Tengah). Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung yang juga Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung Riana Sari Arinal melantik tujuh Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kabupaten/Kota di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (26/2/2021). 

Mereka adalah istri dari Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota periode 2021-2026 yang sebelumnya telah dilantik oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Untuk Kota Bandar Lampung, dipimpin oleh istri Wakil Walikota Bandar Lampung. 

"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh ibu-ibu yang baru dilantik, semoga dapat mengemban amanah dengan baik," ujar Ibu Riana. 

Riana mengatakan Tim Penggerak PKK maupun Dekranasda, keduanya memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pemberdayaan keluarga maupun pembinaan Usaha Kerajinan Masyarakat. 

"Saya minta dapat menjadi perhatian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda yaitu pahami tuntutan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta ciptakan inovasi dan terobosan program," katanya. 

Riana menyebutkan peran Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda menjadi sangat penting untuk menggerakkan seluruh sumber daya serta menjalin kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan. 

Menurutnya, saat ini masyarakat menunggu aksi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya. Seperti, dimasa pandemi ini, untuk memprioritaskan upaya pemulihan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19. 

"Ini merupakan tantangan yang kita hadapi saat ini, tentu tidak mudah, tetapi dengan sinergi, semangat dan kerja keras kita bersama, kita akan bisa mengatasi ini semua," ujarnya. 

Kemudian, terhadap penanganan stunting untuk melakukan program pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi berbasis desa dengan mengoptimalkan fungsi Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa dan Dasawisma serta sinergi antar OPD dapat dilakukan. 

"Selain itu pelaksanaan Posyandu, ketahanan keluarga, Pendidikan Anak Usia Dini, serta Bina Keluarga Balita agar menjadi prioritas khusus," katanya. 

Selanjutnya, terhadap penanggulangan kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) serta pembinaan kepada Usaha Kerajinan Masyarakat. 

"Ini menjadi satu hal yang harus dilakukan secara terintegrasi oleh Tim Penggerak PKK, Dekranasda dan Pemerintah Kabupaten/Kota," ujarnya. 

Sebagai mitra strategis pemerintah, Riana mendorong untuk melakukan sinergi dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

"Saya meminta dukungan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku Pembina Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kabupatan/Kota untuk memberikan arahan dan dukungannya," katanya.

Riana mengajak untuk melangkah bersama, saling mengisi, bersinergi dan menjalin hubungan koordinasi yang harmonis. 

"Sehingga Visi dan Misi Gubernur Lampung untuk menciptakan Masyarakat Lampung Berjaya dapat terwujud," pungkasnya. 

Seperti diketahui ketujuh Kabupaten/Kota tersebut yakni Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah. 

Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari.

(Adpim)||editor:pzr

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik). Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, LAMPUNG TIMUR
- Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) berpesan kepada Bupati M. Dawam Rahardjo dan Wakil Bupati Azwar Hadi yang akan memimpin Lampung Timur 2021-2026 ke depan agar dapat menyelaraskan Program Lampung Berjaya di Lampung Timur.

Hal itu diungkapkan Wagub Nunik dalam Acara Serah Terima Jabatan Bupati Lampung Timur dari Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lampung Timur Kepada Bupati Lampung Timur Periode 2021-2026, yang dilaksanakan di Aula Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Sukadana, Lampung Timur, Jum'at (26/2/2021).

Pada kesempatan itu, Wagub mengatakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota, khususnya Kabupaten  Lampung Timur wajib melakukan sinergitas dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi terutama dalam menyusun perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi untuk menjamin keselarasan pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat  terutama dalam  rangka mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

Adapun Program unggulan provinsi di antaranya program Kartu Petani Berjaya (KPB) dan program smart village, Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas, membuka investasi dan mengembangkan dunia usaha dan pariwisata, membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dan daerah. 

"Lampung Timur merupakan penduduk terbanyak nomor dua di Lampung. Tentu sangat penting agar kebijakan Lampung Timur dapat selaras dengan Kebijakan Provinsi Lampung. Inj harus dilakukan agar pembangunan dapat lebih maksimal lagi," ujarnya.

Wagub meminta Dawam dan Azwar memaksimalkan lagi peran Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam bersinergi dalam pembangunan, terkhusus melibatkan peran masyarakat dalam penanganan Covid-19. 

Pada bagian lain, Wagub Nunik mengucapkan rasa syukurnya karena pada tanggal 26 Februari 2021 telah menyaksikan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Lampung Timur terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020. 

"Dengan telah dilaksanakannya upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut, maka telah menjadi ujung dari pesta demokrasi yang penuh dengan dinamika, independensi, idealisme dan harapan. Saat inilah kiranya kita merajut tenun kebangsaan dan mensinergikan segala upaya dan sumber daya untuk membangun masa depan Provinsi Lampung yang lebih baik," ujarnya.

Wagub menilai pelantikan tersebut merupakan dinamika pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjalankan roda pemerintahan selama  5 (lima) tahun ke depan. 

"Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Lampung Timur yang  dilakukan di tengah pandemi covid-19, sehingga untuk keselamatan seluruh warga maka harus menerapkan protokol kesehatan," jelasnya.

Kepada Plh Bupati Lampung Timur, Wagub Nunik mengucapkan terimakasih karena telah mencurahkan segala tenaga dan pemikirannya dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur, hingga dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020. 

Diakhir sambutannya, Wagub Nunik meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dapat terus bahu membahu, saling mendukung, saling mengerti dan saling menopang untuk setia dan memberikan yang terbaik untuk Lampung Timur.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Lampung Timur, M. Dawam Rahardjo menyampaikan bahwa dirinya bersama Azwar Hadi siap mengemban tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur hingga akhir masa jabatan.

"Saya bersama Wakil Bupati siap melanjutkan pembangunan di Bumei Tuah Bepadan ini sehingga Lampung Timur dapat semakin maju," ujarnya.

M. Dawam melanjutkan bahwa ke depannya tentu berbagai tantangan dan kendala tidaklah ringan. "Untuk itu kita perlu kerja bahu membahu, konsisten, bersatu dan saling bersingeri dalam setiap aspek pembangunan, sehingga dapat menjadikan Lampung Timur semakin maju," jelasnya 

Untuk itu, dirinya meminta dukungan suluruh jajaran Pemkab Lampung Timur, Forkopimda Lampung Timur, dan seluruh elemen masyarakat untuk turut mendukung berbagai program Pembangun Lampung Timur.

Tak hanya itu, M. Dawam juga meminta dukungan, bimbingan dan arahan dari Pemerintah Provinsi Lampung.

(Adpim)||editor:pzr

Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto (Berdiri). Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDARLAMPUNG
- Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang pemanfaatan data kependudukan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Kamis (25/2/2021).

Dalam acara yang digelar  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tersebut Fahrizal mengatakan PKS ini merupakan salah satu tahapan dalam pemanfaatan data kependudukan.

“Sebagaiamana hal ini diatur dalam Permendagri No102 Tahun 2019, bahwa bagi OPD yang ingin memanfaatkan data penduduk tidak perlu lagi meminta ke Dukcapil, dengan adanya PKS, maka pusat akan memberikan hak akses tersebut dengan tujuan verifikasi dan validasi berbasis NIK,” ujar Fahrizal.

Adapun 11 OPD yang melakukan penandatanganan yaitu Bapenda, Dinas PSDA, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman dan Hortikultura, Dinas Peternakan, Dispora, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perkebunan, Satpol PP, BKD dan Kesbangpol.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Achmad Seafullah mengatakan PKS hari ini  dilakukan untuk 11 OPD. Nantinya,  7 OPD lain segera menyusul.

“Dengan adanya kerjasama ini, maka data kependudukan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, namun tetap rahasia datanya terutama data perorangan yang sangat dilindungi oleh Undang-Undang,” ujarnya.

(Adpim)||editor:pzr

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim alias Nunik (Merah). Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
- Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkecimpung dalam pelayanan publik. 

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) saat menerima audiensi dari Tim Ombudsman Perwakilan Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kamis (25/2/2021). 

Menurut Wagub Nunik, peningkatan kualitas SDM tersebut merupakan komitmen Pemprov Lampung dalam memberikan pelayanan ke masyarakat yang baik dan berkualitas. 

"SDM ini kita akan dorong, karena SDM yang duduk dibangku pelayanan publik harus bekerja maksimal. Dalam hal pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik," ujar Wagub Nunik. 

Nunik mengatakan meski dalam situasi pandemi Covid-19, pelayanan publik kepada masyarakat tetap harus dimaksimalkan termasuk pelayanan yang berbasis digital. 

Menurutnya, pelayanan ini juga harus diikuti dengan SDM yang berkualitas dan profesional. 

Dalam audiensi itu, Tim Ombudsman Perwakilan Lampung menyampaikan laporan hasil pendampingan uji kepatuhan standar pelayanan publik Pemerintah Provinsi Lampung. 

Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung Nur Rahman Yusuf mengatakan siap memberikan pendampingan kepada instansi yang berurusan kepada pelayanan publik untuk terus lebih maksimal. 

Nur menyebutkan pendampingan ini dilakukan sebelumnya dilakukannya penilaian oleh pihak Ombudsman. 

"Apa yang harus disiapkan dan apa yang bisa kita bantu selama proses penilaian itu belum berjalan. Pendampingan ini kita dorong semaksimal mungkin," ujar Nur. 

Nur menjelaskan pihaknya telah melakukan kunjungan di empat OPD Pemerintah Provinsi Lampung yakni Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). 

"Ini menjadi perhatian bersama apa yang mesti didorong dan diperbaiki. Agar komitmen terhadap pelayanan publik ini tersampaikan kepada masyarakat," katanya. 

Ia mengajak Pemerintah Provinsi Lampung untuk saling mendukung agar terciptanya pelayanan publik yang maksimal dan memudahkan masyarakat. 

"Kita saling support," katanya.

 (Adpim)||editor:pzr

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (Tengah). Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
 - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak alumni Universitas Padjadjaran berkonstribusi membangun daerah Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menerima audiensi Ikatan Alumni Universitas Padjajaran (Ika Unpad), di Mahan Agung, Bandarlampung, Kamis (25/2/2021).

“Saya ingin Ika Unpad berkontribusi dalam membangun daerah Lampung,” tegas Gubernur Arinal.

Gubernur Arinal minta Ika Unpad berkontribusi membangun desa dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

Gubernur juga mengajak untuk membangun bersama, dengan mengedepankan keahlian masing-masing.

Sementara itu, Ketua Ika Unpad Asep Sukohar, mengungkapkan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan Lampung Berjaya.

“Kami siap bersinergi dengan program bapak Gubernur dalam membangun Lampung,” Untuk itu, kami berharap arahan dan binaan dari Bapak Gubernur terkait program yang dapat disinergikan dalam membangun Lampung,” ungkapnya.

(Adpim)||editor:pzr

Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo (Tengah). Foto: Diskominfo/BlogGua

BlogGua, LAMPUNG UTARA
- Bupati Lampung Utara (Lampura) H. Budi Utomo melantik kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Lampung Utara untuk Sisa Masa Bhakti 2019-2024.

Pelantikan yang berlangsung di Ruang Tapis, Pemkab Lampura, Kamis (25/2/2021), diawali dengan pelantikan jajaran dan pengurus TP PKK Lampura, dan dilanjutkan dengan pengukuhan  Dekranasda Kabupaten setempat.

Usai dilantik, Ketua TP PKK sekaligus juga sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Lampura Hj. Nur Endah Sulastri mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pengurus dan anggota pada periode sebelumnya, yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi untuk kemajuan PKK dan Dekranasda Kabupaten Lampura.

“Saya atas nama pribadi dan selaku Ketua Tim Penggerak PKK, yang sekaligus juga sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Lampung Utara pada kesempatan ini mengucapkan sekecil apapun usaha dan karya yang dihasilkan pengurus sebelumnya, mudah-mudahan memberikan manfaat yang maksimal untuk organisasi serta masyarakat,” kata Hj. Nur Endah saat memberikan sambutan.

Selanjutnya, Hj. Nur Endah mengajak jajaran pengurus dan anggota TP PKK dan pengurus Dekranasda Kabupaten Lampura yang baru untuk meningkatkan motivasi kinerja dalam mendukung berbagai program pembangunan Pemerintah Daerah, khususnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga. 

“Saya berharap kita semua dapat lebih peka terhadap perubahan dan perkembangan zaman yang terus bergerak maju,” ujarnya.

Hj. Nur Endah optimis, dengan dukungan dan kerja keras dari segenap jajaran yang siap mencurahkan pikiran dan tenaganya secara bersama-sama, maka berbagai tugas dan tantangan yang akan dijalani dan dihadapi mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana program dan kegiatan Pemkab Lampura.

“Sebagaimana pepatah berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Dengan koordinasi, sinergi dan kerjasama yang baik, tentunya berbagai program kerja yang direncanakan akan dapat berjalan dengan baik dan sukses,” tambahnya.

Sebab, Hj. Nur Endah menyadari bahwa sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, keberhasilan pelaksanaan dari berbagai program kesejahteraan keluarga akan sangat ditentukan dengan adanya keselerasan dalam pelaksanaan berbagai Progam dan kegiatan Pembangunan. 

“Karena itu mohon kiranya kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memberikan arahan dan pembinaan, sehingga kinerja TP PKK dan Dekranasda Lampung Utara semakin optimal dan tepat sasaran, untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang dimulai dari keluarga mendapatkan ridho dan barokah dari Allah SWT. Aamiin, ya Robbal ‘Alamin,” pungkasnya. 

(Diskominfo Lampura)


Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara H. Lekok (Kanan). Foto: Diskominfo/BlogGua

BlogGua, LAMPUNG UTARA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) H. Lekok menghadiri pelantikan dan pengukuhan DPC Asosiasi Kotraktor Nasional (Askonas) Kabupaten Lampung Utara di Gedung Olah Raga (GOR) Sukung Kotabumi, Kamis (25/02/2021).

Hadir juga dalam acara tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Utara, Wakil Ketua DPRD Lampura, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Sekda mengucapkan rasa syukurnya karena pada hari ini telah dilaksanakan Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Askonas Kabupaten Lampung Utara.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara saya mengucapkan selamat, semoga Askonas dapat memberikan peran aktif terhadap berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara,” kata Sekda saat memberikan sambutan mewakili Bupati Lampura H. Budi Utomo.

Selain itu, Sekda berharap Askonas dapat menjadi organisasi yang mandiri dalam mewujudkan pengusaha konstruksi yang profesional dan tangguh, serta dapat menjadi wadah bagi kontraktor dalam meningkatkan kualitas pembangunan di era digital,” ujarnya.

Sebab, sambung Sekda, membangun sebuah daerah tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan proses panjang dan berkelanjutan, bahkan harus diuji dengan berbagai dinamika kehidupan. “Dan perlu diketahui bersama, bahwasanya Pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah Daerah terus bahu membahu melaksanakan percepatan pembangunan,” tambahnya.

Namun dengan adanya pandemi Covid-19 ini. maka fokus perhatian kita Iebih banyak terkonsentrasi untuk penanganan Covid-19, sehingga beberapa program pembangunan juga mengalami penundaan atau pergeseran, akibat dari keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. 

"Saya berharap, melalui momentum yang baik ini, kiranya ASKONAS Kabupaten Lampung Utara dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Kehadiran DPC ASKONAS juga memberikan ide serta masukan, dan bersinergi dalam mensukseskan pelaksanaan berbagai program Pemerintah demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di bumi ragem tunas lampung,” tandasnya.

(Diskominfo Lampura)

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim alias Nunik (tengah). FOto:adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
 - Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik), berharap keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung dapat memberikan tayangan dan informasi yang mecerdaskan bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Wagub Nunik saat menerima audiensi KPID Provinsi Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Rabu (24/2/2021). 

Menurut Nunik, salah satu tugas KPI yakni menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar, Nunik ingin KPID Lampung berperan dalam pembangunan di Provinsi Lampung. 

Seperti, melakukan pengawasan agar masyarakat mendapatkan tayangan dan informasi yang mecerdaskan serta bersinergi dengan OPD terkait seperti Dinas Kominfo dan Statistik. 

"Kita juga punya Call Center untuk masyarakat Lampung yang ingin menyampaikan aspirasinya, nantinya KPID bisa kolaborasi dengan Diskominfotik," ujar Wagub Nunik. 

Nunik mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung siap bersinergi bersama KPID mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya. "Pemerintah Provinsi dan saya sangat welcome," katanya. 

Sementara itu, Ketua KPID Provinsi Lampung Budi Jaya mengatakan audiensi ini untuk melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan KPID Provinsi Lampung sejak dilantik kepengurusannya pada November 2020 lalu. 

Budi menyebutkan seperti menyelenggarakan KPID Lampung Award Tahun 2020, melakukan kunjungan kerja di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). 

"Kami ingin bersinergi membangun Provinsi Lampung kedepan," ujar Budi.

(Adpim)||editor:pzr

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim alias Nunik (Tengah). Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
 - Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik), mengajak Putra Pariwisata dan para peserta ajang pencarian bakat asal Lampung bersinergi dalam pembangunan daerah.

Ajakan itu disampaikan Wagub Nunik saat menerima audiensi Putra Pariwisata dan para peserta ajang pencarian bakat  di Ruang Wakil Gubernur, Rabu (24/2/2021). 

Pada kesempatan itu, Wagub Nunik mengapresiasi anak-anak muda berprestasi yang mengharumkan nama Provinsi Lampung ditingkat nasional. 

"Saya sangat senang dan mengapresiasi para anak muda yang berprestasi ini," ujar Wagub Nunik. 

Nunik mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung akan mendukung dan siap berkolaborasi dengan program-program pemerintah yang bisa disinergikan. 

"Pemprov ada program apa, kita nanti berkolaborasi," katanya. 

Nunik mendorong para putra putri Provinsi Lampung untuk terus berkarya dan terus mengeksplor bakat yang dimiliki. 

"Putra Pariwisata nantinya bisa berperan menjadi humas pariwisata. Putra Putri Lampung berprestasi, kami sangat mendukung," katanya.

(Adpim)||editor:pzr

Sekda Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta pengurus Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung meningkatkan fungsinya sebagai wadah berhimpunnya organisasi wanita yang mempelopori pemberdayaan perempuan.

Pesan Gubernur Arinal itu disampaikan Sekda Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto saat mewakili Gubernur, melantik pengurus BKOW Provinsi Lampung masa bhakti 2020-2025, di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (24/2/2020).

“Pemberdayaan perempuan merupakan prasyarat untuk mencapai kesetaraan, pembangunan dan perdamaian dalam setiap aspek kehidupan dan pada semua tingkatan, mulai dari keluarga sampai tingkat global. Untuk itu diharapkan BKOW Provinsi Lampung dapat lebih mengaktifkan anggotanya dalam memberdayaan masyarakat menuju perempuan tangguh, mandiri dan peduli,” ujar Fahrizal.

Sekdaprov Fahrizal mengucapkan selamat kepada para pengurus yang dilantik. "Semoga para pengurus dapat menjalankan amanah dan program kerja BKOW Provinsi Lampung mendatang, agar menjadi lebih baik," ujarnya.

Menurut Fahrizal, BKOW sebagai wadah organisasi wanita dalam pelaksanaan program kerjanya selalu mendukung program pemerintah memiliki nilai yang sangat strategis dalam membangun masyarakat dan daerah. Sebab, BKOW telah menjadi gerakan masyarakat yang bersifat nasional serta sangat efektif dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat pada umumnya.

Pemrov Lampung berharap dengan koordinasi dan kerjasama semua pihak, program kerja periode 2020-2025 dapat berjalan dengan baik dan memberikan arti penting bagi kemajuan masyarakat,  terlebih di  tengah Pandemi Covid-19 di mana peran aktif BKOW sangat diperlukan.

Sementara itu, Penasehat BKOW Lampung Ibu Riana Sari Arinal, melalui Virtual, mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik.

“Semoga ke depan BKOW Provonsi Lampung di dapat menjadi lebih produktif sebagai wadah kekuatan perempuan di segala link untuk mewujudkan wanita Lampung Berjaya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua BKOW Provinsi Lampung, masa bhakti 2020-2025, Risneni Rasyid menyatakan pihaknya akan berupaya mengayomi seluruh Organisasi Wanita di Provinsi Lampung dan menjadi perempuan tangguh mandiri dan peduli.

(Adpim)||editor:pzr

Riana Sari Arinal. Foto:adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
- Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Dewan Kerajinan Nasional (Dekrana) Indonesia ke-41, Ketua Dekranasda Provinsi Lampung Riana Sari Arinal menyerahkan bantuan modal usaha dari Dekranas Indonesia kepada 10 perajin, di Gedung Galeri Tapis, Dekranasda Provinsi Lampung, Selasa (23/2/2021).

Kesepuluh 10 perajin tersebut berasal dari Kabupaten Tanggamus, Pringsewu, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Riana menyampaikan pada HUT Dekranas yang jatuh pada tanggal 3 Maret 2021 mendatang, Provinsi Lampung menjadi salah satu dari 6 Provinsi yang menerima bantuan tunai dari Dekranas Indonesia dengan nominal Rp 2 juta untuk setiap perajin.

“Bantuan ini diberikan kepada perajin yang hasil karyanya berpotensi punah. Karena keterbatasan perajin di Provinsi Lampung dan para perajin yang menghasilkan karya dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup,” ujar Riana.

Menurut Riana, Dekranasda Provinsi Lampung melalui program kerjanya berupaya mendorong para perajin untuk terus berkarya, menghasilkan kerajinan-kerajinan khas berdasarkan kekayaan warisan budaya yang dimiliki oleh Provinsi Lampung.

“Kita cukup berbesar hati bahwa saat ini kerajinan khas Lampung seperti tapis dan sulam usus sudah cukup terkenal, dan menjadi ciri keunikan Lampung di tingkat Nasional bahkan di tingkat Internasional,” ujarnya.

Dekranasda Provinsi Lampung, lanjut Riana, juga terus mendorong berkembangnya batik dengan motif khas Lampung seperti batik motif sembagi, maduwaro, dan belah ketupat sehingga dapat dikenal luas oleh masyarakat.

“Saya berharap dengan bantuan yang diterima oleh para perajin kita ini dapat mendorong untuk tetap mempertahankan keaslian dan keunikan warisan budaya Lampung dengan memanfaatkam teknologo yang ada saat ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bhayangkari Daerah Lampung Sarie Purwadi Arianto memberikan dukungan kepada para perajin untuk jangan menyerah di tengah situasi pandemi seperti saat ini.

“Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pusat, semoga para perajin lebih termovasi untuk tetap produktif di era Pandemi Covid-19 demi mencapai tujuan bersama agar perajin sehat, perajin hebat, Indonesia maju,” ujar Sarie Purwadi Arianto.

(Adpim)||editor:pzr

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal. Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal memberikan arahan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Lampung tahun 2021 yang diadakan oleh BKKBN Provinsi Lampung, di Ballroom Hotel Emersia, Selasa (23/2/2020).

Dalam Arahannya, Riana minta kepada seluruh Kader PKK di Provinsi Lampung untuk bisa mensinergikan berbagai program keluarga berencana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga.

"Saya juga minta kepada seluruh Kader PKK di Provinsi Lampung untuk bisa mensinergikan berbagai program dengan kader bina keluarga balita, bina keluarga remana, dan bina keluarga lansia," ujar Riana.

Menurut Riana, berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Lampung menduduki jumlah penduduk terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara.

“Ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama, untuk mengendalikan jumlah penduduk yang cukup besar ini. Karena ketika jumlah pengendalian penduduk ini tidak bisa dilakukan secara maksimal maka akan banyak sekali dampaknya. Mulai dari kemiskinan, pengangguran, kualitas kesehatan lingkungan bagi generasi yang akan datang,” ujarnya.

Program Pembangunan Berencana atau biasa disebut Bangga Kencana, merupakan langkah strategis untuk merangkul target sasaran, utamanya generasi milenial terkait pentingnya pengendalian penduduk dan program KB.

“TP PKK sebagai mitra pemerintah merupakan organiasi masyarakat yang berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya 10 Program Pokok PKK dalam berbagai kegiatan yang sejalan dengan program Bangga Kencana untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan sehat, salah satu yang terpenting yaitu pencegahan stunting,” jelas Riana.

Melalui Implementasi Program Kampung KB, akan memberikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga.

Riana melanjutkan, Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh Dunia termasuk Indonesia selama hampir satu tahun ini membawa perubahan dan dampak yang luar biasa di semua aspek kehidupan. Termasuk juga program dan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK. 

“Saya berharap kita dapat mensiasati kondisi ini agar target kinerja kita dapat tercapai dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan,” ujarnya.

(Adpim)||editor:pzr

Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo (Tengah). Foto: Diskominfo/BlogGua

BlogGua, LAMPUNG UTARA
- Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo meresmikan Yayasan Panca Budi Mulia di Jalan Tjokoel Soebroto, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Selasa (23/2/2021).

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika telah menjadi problem besar bangsa Indonesia. Meskipun, Pemerintah pusat hingga tingkat provinsi telah mengeluarkan regulasi terkait dengan narkotika, Pemkab Lampura juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

“Kerawanan dan kerentanan penyalahgunaan narkoba perlu perhatian yang lebih serius dari kita semua. Alhamdulillah, kita semua tentu patut bersyukur dan berterima kasih karena di Kabupaten Lampung Utara telah berdiri sebuah yayasan yang bergerak dalam program pencegahan dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba,” kata Bupati.

Sejatinya, sambung Bupati, Pemkab Lampura juga sangat peduli dengan masa depan daerah dan juga masa depan generasi mendatang agar terbebas dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. 

Karena itu, dalam rangka untuk mempermudah penanganan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pihaknya telah mengajukan usulan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) sehingga diharapkan penanganan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Lampura dapat berjalan lebih efektif.

“Kita tentu menyadari bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini merupakan masalah kita bersama, sehingga perlu strategi yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dalam suatu gerakan kepedulian dan peran aktif seluruh komponen masyarakat terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika,” ujar Bupati.

Bupati Budi berharap, dengan hadirnya Yayasan Panca Budi Mulia dapat menambah kekuatan dan semangat bersama dalam memberikan dukungan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk dalam hal pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

“Mari kita bersama bergandengan tangan, bahu membahu bersinergi dan berkolaborasi agar Kabuapten Lampung Utara yang kita cintai bersama ini dapat terbebas dari pengaruh negatif narkoba, sehingga dapat senantiasa aman, agamis, maju dan sejahtera,” tandasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Pembina Yayasan Panca Budi Mulia, Yoga Budi Mulia mengukapan bahwa awalnya yayasan ini berdiri di Bogor, Jawa Barat, dan fokus bergerak di bidang rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif (Napza).

“Korban penyalahguna wajib direhabilitasi dan wajib untuk diobati, baik secara medis atau sosial. Mereka berhak mendapat masa depan yang lebih cerah. Berawal dari tingginya pengguna narkoba, kami melihat masalah ini suatu panggilan bagi kami utuk memutus rantai permasalahan bangsa ini,” katanya.

Turut hadir dala acara peresmian tersebut, Mantan Wakil Gubernur Lampung H. Bachtiar Basri, Ketua DPRD Lampura Romli, A.Md., Kepala BNN Waykanan Dwi Nurma Wati, Kapolres Lampura AKBP Bambang Yudho, Kasdim 0412 Lampura Mayor Inf. hendri Chaya Prabwo.

(Diskominfo Lampura)


BlogGua, LAMPUNG UTARA
- Bupati Lampung Utara (Lampura) H. Budi Utomo mendukung komitmen bersama untuk mewujudkan zona integritas bebas korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi.

Bentuk dukungan penuh tersebut dituangkankan Bupati dengan turut menandatangani Komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lembaga Pemasyaraatan Kelas IIA Kotabumi. 

Penandatanganan komitmen bersama dilakukan Bupati H. Budi Utomo di ruang kerjanya, Pemkab Lampura, Senin (22/2/2021). 

Dukungan penuh dan ikut menandatangani komitmen bersama juga dilakukan oleh Kapolres Lampura AKBP Bambang Yudho, Kajari Lampura Atik Rusmiaty A, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Lampura Vivi Purnamawati, Dandim Lampura Letkol Inf, Harry Prabowo, dan Ketua DPRD Lampura Romli.

Semoga dengan ditandatangani Komitmen Bersama pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lembaga Pemasyaraatan Kelas IIA Kotabumi, tindak pidana korupsi hilang dari Bumi Ragem Tunas Lampung sehingga pelaksanaaan berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang dapat terwujud seperti yang diharapkan masyarakat Lampung Utara.

(Diskominfo)||editor:pzr

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto (kanan). FOto: Diskominfotik/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto memberikan keterangan terkait Tambahan  Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2021 di Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/02).

Dalam keterangannya Sekda Fahrizal Darminto mengatakan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Yang mana telah disetujui oleh Kemendagri melalui Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 900/933/KEUDA tanggal 5 Februari 2021 perihal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Fahrizal juga menyatakan bahwa besaran Penghasilan yang tertera dalam pergub tersebut, merupakan angka tertinggi, dimana nilai pembayaran sebenarnya akan berdasarkan penilaian kehadiran dan kinerja ASN, yang mana akan dihitung dan dikontrol sesuai dengan keuangan daerah.

"Dinilai sesuai dengan kehadiran dan kinerja, selain itu juga berdasarkan Anggaran Daerah, jika tidak ada anggaran ya tidak akan dibayarkan," ungkap Fahrizal.

Sementara itu Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Marindo menyatakan bahwa TPP sudah sesuai dengan pedoman yang diputuskan oleh Mendagri, KPK, dan regulasi yang berlaku.

Adapun mengenai besarannya, Marindo mengatakan bahwa TPP tahun 2021 sama dengan TPP tahun 2020 dengan sedikit kenaikan di sektor sekretariat daerah dan OPD yang berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19.

Alokasi besaran TPP TA 2021 bagi Pemerintah Provinsi Lampung termasuk didalamnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah telah dianggarkan pada APBD  Provinsi Lampung yang telah melalui proses kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Lampung terhadap APBD TA 2021 serta dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri kemudian kembali ditetapkan oleh DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

"Sudah sesuai dengan arahan Mendagri, dan sudah disetujui. tapi walaupun keputusannya sudah berlaku dari bulan januari, sampai saat ini belum ada TPP yang dibayarkan," pungkas Marindo.

(Diskominfotik)||editor:pzr

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto. Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
 -  Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak para pengurus DPP dan DPC Angkatan Muda Badik Lampung (AMBL) dan Persatuan Pendekar Lampung (PPL) ikut berpartisipasi dalam agenda pembangunan Lampung.

Ajakan Gubernur itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dalam pelantikan Kepengurusan DPP dan DPC AMBL periode 2021-2025 dan PPL periode 2021-2023, di Ballroom SwissBell Hotel, Bandarlampung, Sabtu (20/2/2021).

“Saya berharap kepada AMBL dan PPL agar dapat bersinergi dengan berbagai agenda pembangunan yang ada di Provinsi Lampung,” ujar Sekdaprov saat menyampaikan sambutan Gubernur.

Fahrizal juga menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat kepada pengurus AMBL dan PPL yang baru saja dilantik. 

"Semoga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk membawa perubahan dan kemajuan AMBL dan PPL di tahun mendatang,” ujarnya.

Sekdaprov meyakini dengan niat, komitmen, dan kerjasama pengurus serta dukungan semua pihak, AMBL dan PPL mampu menjadi naungan bagi seluruh organisasi kepemudaan dan pencak silat di Provinsi Lampung. 

Menurut Sekdaprov Fahrizal, pencak silat mulai terkenal di Tanah Air dan luar negeri. Bahkan, Pencak Silat semakin diminati dan dipelajari oleh bangsa lain. 

"Oleh karena itu, sudah merupakan tugas kita semua untuk bersama-sama menggugah masyarakat agar semakin termotivasi untuk mempeljari dan menggeluti Pencak Silat dan dapat melestarikannya serta mendorong untuk semakin dikenal ditanah air bahkan di mancanegara, karena karena Pencak Silat adalah warisan bangsa kita yang patut dibanggakan,” jelasnya.

Terkait dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung untuk menuju masyarakat yang Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera, salah satunya mencakup pembangunan di bidang olahraga, baik pembangunan dan kelengkapan sarana prasarana olahraga juga menciptakan atlit-atlit berprestasi, serta bertekad untuk mengembalikan kejayaan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan kita canangkan menjadi Provinsi Lampung Juara satu di Luar Pulau Jawa.

Dalam bidang kepemudaan, Sekdaprov Fahrizal, menuturkan bahwa Angkatan Muda Badik Lampung memiliki peranan penting dan strategis, sebagai organisasi generasi muda yang berkarakter dan dapat menampung aspirasi generasi muda adat sehingga lebih terarah dan dapat memberikan peran nyata dalam pembangunan di Provinsi Lampung.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung melalui salah satu dari 33 janji kerja, yaitu meningkatkan Anak Muda Berjaya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olahraga antar kalangan muda berbasis komunitas. Kemudian menggalakkan Gerakan Malu Menganggur di kalangan muda, mencetak wirausaha muda dan Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (Youth Center) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak Muda di Kabupaten/Kota.

Pada kesempatan ini, pengurus DPC AMBL dan PPL dilantik langsung oleh Ketua Umum FK-PLP (Forum Komunikasi-Persaudaraan Lampung Perantauan) Zulkifli Hasan. 

Pelantikan  berdasarkan surat keputusan Nomor: 001/DP-AMBL/II/2021 dan Surat Keputusan Nomor: 002/SK/DP-PPL/II/2021.

Dalam sambutannya,  Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa budaya daerah dalam Bhineka Tunggal Ika yang beragam itu bukan suatu kelemahan tapi suatu peluang. Sebab menjadi keunggulan dan kekuatan budaya nasional. 

“Oleh karena itu, ini harus dibina, agar nilai-nilai itu terakar di anak muda. Dan ini menjadi tanggungjawab kita bersama dalam mendidik anak-anak muda kita,” ujar Zulkifli.

Kegiatan penyambutan dalam suatu acara seperti tari-tarian, silat, pakaian adat, dan lainnya, menurut Zulkifli, itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi anak muda dalam mengenal, mencintai, dan melestarikan adat kebudayaan Lampung.

Di akhir sambutannya, Zulkifli berharap agar pelantikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta memunculkan pesilat tangguh dari Provinsi Lampung.

Adapun susunan pengurus DPP AMBL di antaranya Sukardiansyah sebagai Ketua Umum, Indra Yuzaira sebagai SekretarisJenderal, dan M. Fikri Thamrin sebagai Bendahara Umum. 

Sedangkan susunan pengurus DPP PPL diantaranya Ansori Hamis sebagai Ketua Umum, Riyan Noviansyah Azpi sebagai Sekretaris Jenderal, dan Murni sebagai Bendahara Umum.

(Adpim)||editor:pzr

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (Tengah). Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengahadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2021 Wilayah Lampung bersama Tim Korsupgah KPK, yang berlangsung secara virtual, di Ruang Command Center Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Jum'at (19/2/2021).

Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal mengungkapkan kembali komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam pencegahan korupsi.

Kegiatan yang juga Monitoring Centre for Prevention (MC) tersebut, mengungkap bahwa tata kelola pemerintahan dan capaian Progres MCP Provinsi Lampung tahun 2020 mencapai 81%. 

Kegiatan ini dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Yudhiawan Wibisono, para Bupati/Walikota dan Kepala OPD terkait se- Provinsi Lampung. 

"Komitmen ini terus kami lakukan dan tunjukkan," ujar Arinal. 

MCP ini mengimplementasikan 8 area intervensi program pencegahan korupsi melalui rencana aksi yang terukur. 

Kedelapan fokus area tersebut yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kapabilitas APIP. 

Kemudian, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa. 

Selain itu, Arinal mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Rilis Laporan Pelaksanan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Triwulan VIII tahun 2020 mendapat predikat Provinsi yang memiliki Performa Kategori Baik. 

"Ini akan terus kami tingkatkan pencapainnya guna optimalnya Pencegahan Korupsi di Provinsi Lampung," katanya. 

Arinal mengatakan komitmen pencegahan korupsi ini juga ditujukkan dengan membuat kebijakan yang tekait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

"Yaitu dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur," katanya. 

Arinal menuturkan berbagai upaya komitmen ini tentunya juga membutuhkan dukungan dari masyarakat dengan membangkitkan kesadaran masyarakat. 

"Kesadaran ini perlu terus dilakukan sehingga program pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan," katanya.

(Adpim)||editor:pzr

Ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, SH. Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, Bandar Lampung
- Ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, SH, secara pribadi membagikan minuman sehat kepada tenaga kesehatan di rumah sakit, Jum'at (19/2/2021).

Dalam kegiatan Jumat Barokah, Riana Sari Arinal membagikan bingkisan 1050 paket minuman sehat bagi tenaga kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) dan Rumah Sakit Daerah Bandar Negara Husada (RSBNH) Kota Baru.

Di RSUDAM bantuan minuman sehat dari Ibu Riana Sari Arinal dibagikan oleh, drg. Hellen Veranica, Fera Kristiani, SKM, dr. Rita Agustina, Desnely Ardianingsih, SKM, dan Fitria, SST. Sedangkan di RSBNH, dibagikan oleh dr. Djohan Lius, drg. Hellen Veranica, Fera Kristiani, SST, Desnely Ardianingsih, SKM, Ns.Diah Sulastri, S.Kep,  Fitria, SST.

Kegiatan Jumat Barokah yang rutin dilakukan oleh istri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ini, terutama untuk nakes, merupakan bentuk ucapan terimakasih Ibu Riana Sari Arinal selaku Ketua TP PKK Provinsi Lampung kepada para dokter, perawat, dan tenaga medis yang sudah merawat pasien-pasiennya dengan baik. "Semoga selalu sehat dalam menjalankan tugas dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Lampung yang memerlukan perawatan," kata Riana Sari.

Riana Sari juga selalu berpesan, jangan lupa juga untuk selalu ingat pesan ibu dengan menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir). "Semoga pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa," kata Riana Sari. 

(adpim)||editor:pzr

Sekretaris Daerah Lampung Utara H. Lekok (Kanan). Foto: Diskominfo/BlogGua

BlogGua, LAMPUNG UTARA
- Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Utara (Lampura) H. Lekok melantik dan mengambil sumpah 28 pejabat Administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. 

Namun satu orang pejabat yang akan dilantik berhalangan hadir dikarenakan sakit. Upacara pelantikan berlangsung di Aula Siger Pemkab Lampura, Jum'at (19/2/2021).

Dalam sambutannya, Lekok menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk melakukan pembenahan, penataan dan penyempurnaan terkait dengan kelengkapan personel yang menduduki jabatan Administrator maupun jabatan Pengawasan di beberapa Kantor Perangkat Daerah. 

Hal ini dalam rangka untuk tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, serta sebagai konsekuensi dari adanya beberapa perubahan regulasi. 

“Karena itulah hari ini kembali dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada beberapa Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Hal ini perlu untuk saya sampaikan, agar kita semua tidak salah persepsi tentang bagaimana dan apa yang melandasi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam mengambil kebijakan dan keputusan,” kata Sekda mewakili Bupati Lampura H. Budi Utomo.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Sekda meminta para pejabat yang dilantik tersebut benar-benar bertanggungjawab untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, memberikan pelayanan prima melalui penerapan prinsip kecepatan, ketepatan dan kemudahan. 

“Apabila bisa dipercepat kenapa harus diperlambat. Apabila bisa dipermudah kenapa harus dipersulit,” tegas Sekda.

Karena itu, Sekda Lekok mengajak para pejabat yang baru dilantik tersebut secara bersama-sama meningkatkan kinerja dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Agar apa yang menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat kita wujudkan dengan baik dan optimal.

“Saya ucapkan selamat bertugas, selamat bekerja, dan selamat mengabdikan diri melayani masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya Robbal'Alamin,” tandas Sekda.

(Diskominfo)||editor:pzr


Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto (Kiri). Foto:adpim/BlogGua
BlogGua, BANDARLAMPUNG -Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menegaskan Pemprov Lampung terus berkomitmen menjadikan perpustakaan di Jl. Zainal Abidin Pagaralam, Kedaton, Bandarlampung sebagai Perpustakaan Modern.

Penegasan Sekdaprov ini sekaligus menepis isu adanya alih fungsi Perpustakaan Modern tersebut menjadi Mall.

“Jadi fungsinya tetap konsisten sebagai Perpustakaan Modern punya provinsi Lampung yang menjadi kebanggaan masyarakat Lampung, yang fungsinya untuk membangun kreativitas, kecerdasan, dan lain-lain, Tapi tetap perpustakaan,” ujar Sekdaprov, di Lobby Kantor Gubernur, Bandarlampung, Kamis (18/2/2021).

Sekdaprov Fahrizal yang diwawancarai para awak media menjelaskan bahwa pembangunan perpustakaan modern didasari pemikiran yang sangat luhur. Agar Lampung memiliki kebanggaan dan fasilitas bagi masyarakat. 

“Karena sekarang anak-anak muda, masyarakat sudah semakin cerdas. Tentu membutuhkan support, Supportnya itu dalam bentuk yang membangun pemikiran-pemikiran. Apa itu? Fasilitas pendidikan, perpustakaan, tempat membangun kreativitas, dan lain-lain,” jelas Sekdaprov.

Perpustakaan Modern ini, lanjut Fahrizal, sudah dibangun bertahap dimulai dari tahun 2018, tahun 2019. Tahun 2020 akan dilanjutkan tapi terkena refocusing anggaran sehingga 2020 tidak ada kegiatan. "Dan tahun 2021 sekarang kita akan lanjutkan lagi,” tambahnya. 

Sekdaprov menilai gedung perpustakaan modern ini memang besar. Kalau dilihat dari luar gedungnya sudah ada, namun kalau sekarang masuk belum ada listrik, lift, AC, meubeler , dan lain-lain. 

“Oleh karena itu belum bisa dipakai, namun tidak ada pemikiran untuk mengubah fungsi perpustakan tersebut untuk fungsi lainnya,” ujar Sekdaprov. 

Sekdaprov menuturkan pihaknya akan fokus membangun kontennya, yang isinya sebagai resources bagi anak-anak muda untuk membangun kreativitas.

“Jadi di situ ada fungsi perpustakaannya yang lengkap dengan fasilitas. Di situ ada ruang studio, ruang pamer, ruang theater, ruang diskusi, ruang workshop, fasilitas untuk ngopi, dan lainnya. Jadi disitu lengkap, dan fungsinya tetap perpustakaan modern. Tidak ada pemikiran dan tidak terbersit pemikiran untuk membuat mall,” ungkapnya. 

Untuk tahun 2021, Sekdaprov menuturkan bahwa anggaran yang disiapkan sekitar Rp5 miliar, dan mudah-mudahan tidak terkena refocusing.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Lampung Ade Utami menjelaskan bahwa masyarakat Lampung tetap akan memiliki perpustakaan modern yang menjadi kebanggaan masyarakat Lampung. 

“Mudah-mudahan komitmen ini akan kita jaga, sampai terwujudnya betul-betul perpustakaan modern yang mewah, yang membanggakan masyarakat Lampung,” jelasnya.

Menurut Ade, Provinsi Lampung sebagai provinsi literasi di Indonesia. Diharapkan komitmen ini dari akan terwujud dengan baik. 

“Adapun yang tadi ada isu alih fungsi sebagai mall itu sudah ditepis oleh Pak Sekda. Bahwa ini adalah tetap perpustakaan modern yang menjadi kebangaan masyarakat Provinsi Lampung,” tutupnya. 

(Adpim)||editor:pzr

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik). Foto:adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG
- Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) secara resmi meluncurkan Kamus Lampung-Indonesia versi cetak dan daring, yang dilakukan secara virtual meeting dan diikuti Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Prof. Endang Aminudin Aziz, melalui aplikasi zoom meeting, di Bandarlampung, Kamis (18/2/2021).

Dalam peluncuran kamus tersebut, Wagub Nunik menjelaskan bahasa ibu merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi sesama anggota keluarganya, sesama anggota masyarakat dan lingkungannya. 

“Sebagian besar masyarakat Lampung, bahasa Lampung tidak hanya menjadi bahasa ibu, lebih dari itu bahasa lampung merupakan identitas dan kekayaan yang seharusnya kita jaga dan kita lestarikan penggunaannya,” jelas Wagub Nunik.

Ia melanjutkan, bahasa akan terus berkembang seiring peradaban manusia yang menggunakannya dan suatu bahasa akan punah ketika tidak lagi dipergunakan oleh manusia-manusianya. 

“Tentu kita tidak ingin bahasa yang kita cintai ini akan punah. Oleh karena itu, semua masyarakat bahasa, khususnya masyarakat Bahasa Lampung seharusnya menyadari betapa penting dan berharganya bahasa yang kita miliki ini,” ujarnya.

Di Hari Bahasa Ibu Internasional yang diperingati setiap 21 Febuari, jelas Wagub Nunik, merupakan momentum bagi untuk menghidupkan dan  menyemarakkan lagi bahasa daerah, terutama Bahasa Lampung. 

“Kita tentu tidak ingin bahasa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita punah begitu saja,” jelasnya.

Wagub Nunik menuturkan bahwa penerbitan Kamus Bahasa Lampung-Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Kantor Bahasa Lampung menjadi angin segar untuk melestarikan Bahasa Lampung.

“Saya sendiri sebagai orang tua yang punya anak yang sedang usia sekolah merasakan keterbatasan. Kalau semangat ingin melestarikan bahasa lampung tentu, namun karena keterbatasan sendiri sebagai orang tua yang tidak cakap bahasa lampung ini menjadi persoalan,” jelasnya.

Nunik menilai kamus ini menjadi angin segar agar seluruh generasi yang lahir di Lampung ke depannya dapat bercakap bahasa daerah bahasa lampung dengan baik dan benar.

"Kami mendukung peluncuran Kamus Lampung-Indonesia ini, dan semoga bermanfaat. Terimakasih peran Kantor Bahasa Lampung dalam melestarikan bahasa Lampung melalui penyediaan kamus cetak dan digital ini," ujar Nunik.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Prof. Endang Aminudin Aziz menjelaskan bahwa Penyusunan Kamus dalam bahasa daerah Lampung-Indonesia merupakan sebuah ikhtiar mempertahankan bahasa daerah. 

Terkait dengan hakekat kamus, lanjutnya, merupakan sebuah hasil yang kreatif. Kalau bicara proses kreatif maka bicara literasi. Kreatifitas merupakan nilai tinggi dari keliterasian. 

“Peluncuran kamus ini dalam rangka Hari Bahasa Ibu/Daerah Internasional. Peluncuran kamus Ini menandai sebuah lompatan dari kantor bahasa lampung. Kalau bicara sebuah karya, ini bukan karya yang bersifat jalan pintas, tapi sudah dipikirkan bagaimana karya itu bisa langgeng,” jelasnya.

Endang Aminudin Aziz menyampaikan 5 (lima) indikator keberhasilan sebuah pelestarian bahasa dan sastra daerah, yaitu pertama, berapa banyak yang menuturkan daerah dalam melakukan penggunaan bahasa daerah dalam masyarakat.

Kedua, berapa banyak bahasa daerah di Indonesia yang dijadikan muatan lokal di sekolah-sekolah. Ketiga, berapa banyak ketersediaan guru yang mengajarkan muatan lokal.

Keempat, berapa banyak publikasi dalam bahasa daerah mulai dari koran, majalah, bulletin dan termasuk kamus ini. Kelima, berapa banyak program yang diinisiasi masyarakat seperti radio, youtube, dan lainnya.

Endang Aminudin Aziz berharap adanya dukungan dalam melestarikan bahasa daerah, mulai dari Pemerintah Daerah, budayawan, dan pihak lainnya. “Semoga kehadiran bapak ibu menjadi dukungan nyata dalam melestarikan bahasa daerah," harapnya.

(Adpim)||editor:pzr

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget