Januari 2021

Waka Abdimasgana kak Aswarodi (baju Pramuka). Foto:adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Ketua Kwarda Lampung kak Chusnunia diwakili Waka Abdimasgana kak Aswarodi menerima penyaluran bantuan bencana dari Pimpinan Sako Sekawan Persada Nusantara (Pinsako SPN) pada Kamis, 28 Januari 2021 di Ruang Rapim Kwarda Lampung.

Atasnama Ketua Kwarda Lampung kak Chusnunia, kak Aswarodi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi dan kepedulian Pinsako SPN kepada sesama yang saat ini menjadi korban bencana alam yang terjadi dibeberapa wilayah Indonesia. "Terimakasih juga telah mempercayakan penyaluran bencana ini kepada Kwarda Lampung". jelasnya.

Kak Aswarodi juga menjelaskan bahwa Kwarda Lampung selain membuka Bumbung Kemanusiaan juga telah mengirimkan 2 orang relawan ke Sulawesi Barat sejak 20 Januari 2021 lalu.

Kak Heri Sensustadi selaku Ketua Pinsako SPN tingkat Daerah Lampung ingin berpartisipasi meringankan beban penderitaan korban bencana. "Mohon untuk tidak dinilai dari besarnya bantuan" pintanya.

Selain menyampaikan bantuan, Pinsako SPN yang merupakan lembaga kepramukaan dibawah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) juga berkonsultasi mengenai rencana musyawarah daerah Pinsako yang direncanakan akan dilaksanakan pada 27 Februari 2021 di Padepokan Persinas ASAT Lampung.

Turut hadir dalam acara, Sekretaris Kwarda Lampung kak Mubasit, Wases I kak Maman, dan Sesbid Abdimasgana kak Vivi.

(adpim)||editor:pzr

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Foto:adpim/BlogGua
BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Dialog virtual "Menyapa Desa" yang dilakukan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Kamis (28/1/2021), berlangsung sukses.

Dialog dalam rangka sosialisasi program Kartu Petani Berjaya (KPB) kepada Pemerintah Kabupaten Kota dan Desa tersebut berhasil memberi spirit jajaran pemerintah di Kabupaten/Kota dan pamong desa untuk menyukseskan program KPB. Program KPB ini sendiri akan disenergikan dengan program Smart Village. 

Kegiatan dialog ini diikuti oleh 1.000 akun zoom yang terdiri dari Bupati Walikota, pejabat lingkup pertanian, Camat, Kepala Desa, Kelompok Tani dan yang membidangi pertanian. 

"Tidak lain kesuksesan KPB ini untuk memajukan dan membangkitkan para petani dan secara langsung membawa kemajuan menuju masa depan Lampung berjaya," ujar Gubernur Arinal. 

Seperti diketahui layanan yang juga bisa diberikan dengan hadirnya smart village yakni memberikan kemudahan dalam integrasi data salah satunya implementasi KPB melalui integrasi data KPB. 

Program smart village untuk mendukung pembangunan di desa berbasis teknologi informasi atau internet juga bisa dimemanfaatkan sebagai media promosi hasil-hasil pertanian atau produk kerajinan tangan masyarakat. 

Arinal mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dan berupaya agar para petani, peternak dan nelayan dapat menjalankan usaha pertaniannya dengan lebih baik, produktivitas lahan yang meningkat serta kesejahteraannya juga dapat meningkat. 

Untuk itu, Arinal mengajak seluruh petani untuk mensukseskan program KPB sebagai solusi masalah pertanian. 

"Demi menjamin peningkatan kesejahteraan para petani, peternak dan nelayan," katanya. 

Melalui KPB para petani mendapat kemudahan, kepastian dalam usaha budidaya pertanian. 

Seperti, di antaranya ketersediaan sarana produksi, akses permodalan hingga pembinaan usaha dan teknologi, penanganan panen dan pasca panen dan pemasaran hasil. 

"Keberhasilan Program KPB tentu menjadi tanggungjawab kita semua. Mari kita bangkit, momentum ini untuk semangat menentukan masa depan Lampung akan lebih baik lagi," katanya. 

Menurutnya, suksesnya KPB ini juga sekaligus ditambah dengan meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Lampung. 

Sebab, meski saat pandemi Covid-19, Lampung mampu meningkatkan produksi pertanian hingga 20 persen yang jauh lebih baik dari seluruh provinsi di Indonesia. 

"Prestasi itu, menjadikan Lampung sebagai provinsi penopang Ketahanan Pangan Nasional," ujarnya. 

Seperti, Lampung peringkat pertama di Indonesia dalam memproduksi ubi kayu dengan produksi sekitar 4,92 juta ton atau 30 persen dari seluruh produksi ubi kayu nasional. 

Kemudian, produksi kopi robusta Lampung mencapai 110 ribu ton atau sekitar 16 persen dari produksi kopi nasional dan Lampung juga Sentra padi dengan produksi mencapai 2,1 juta ton dan menjadi salah satu lumbung pangan Nasional. 

"Semoga dapat terus kita pertahankan di masa yang akan datang ditambah dengan dukungan program KPB," katanya.

(Adpim)||editor:pzr

Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto (tengah). Foto: adpim/BlogGua
BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi minta terus digelorakannya semangat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada semua sektor usaha meski di tengah pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan amanat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, pada pencanangan bulan K3 tahun 2021 ini.

Pesan dan semangat dari Gubernur itu disampaikan Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto, saat memimpin Apel Pencanangan Bulan K3 Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan tema "Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya K3 pada Semua Sektor Usaha" di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (28/1/2021). 

Pencanangan bulan K3 ini ditandai dengan penekanan tombol sirine dilanjutkan penyerahan bendera pataka K3 kepada unsur pemerintah, unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia dan unsur serikat pekerja. 

"Kondisi pandemi ini jangan menurunkan semangat kita untuk terus menerus menggelorakan pentingnya menerapkan K3 di tempat kerja kita masing-masing," ujar Fahrizal saat membacakan amanat Menaker.

Fahrizal mengatakan jika dalam penanggulangan covid-19 dikenal istilah 3M (mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak / menghindari kerumunan). Namun, dalam pelaksanaan K3 ada istilah 3N. 

"Yaitu Nihil Kecelakaan Kerja, Nihil Pelanggaran Norma K3, dan Nihil Penindakan Hukum K3," katanya. 

Menurutnya, di tengah upaya pemerintah untuk memperluas lapangan kerja dan membangkitkan kembali dunia usaha di masa adaptasi kebiasaan baru ini, integritas semua pemangku sangat diperlukan. 

"Profesionalisme dan integritas semua pemangku kepentingan merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi," katanya. 

Fahrizal menuturkan pemerintah sendiri mengajak seluruh pemangku kepentingan baik pengusaha, serikat pekerja, pekerja dan masyarakat, untuk terus meningkatkan pengawasan dan kesadaran pentingnya K3. 

"Secara keseluruhan, peningkatan pengawasan menjadi tanggung jawab negara sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja," katanya 

Keseimbangan tersebut menurutnya, diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. 

Hal tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang hendak dicapai pemerintah Indonesia pada 2030, yakni pengentasan segala bentuk kemiskinan dan mempromosikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. 

"Dan salah satu syarat bahwa pekerjaan itu dinyatakan layak adalah terpenuhinya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja," ujarnya. 

Fahrizal menyebutkan, pada tahun 2020 telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan K3 secara nasional. 

Seperti, menyempurnakan peraturan perundang-undangan serta standar di bidang K3, termasuk menyesuaikan pelaksanaan K3 pada masa pandemi covid-19. 

Selanjutnya, meningkatkan peran pengawas bidang K3 dalam pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum di bidang K3 serta eningkatkan kesadaran pengusaha/ pengurus, tenaga kerja dan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan bidang K3. 

"Juga meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga K3 dan pemeduli K3 dan meningkatkan peran asosiasi-asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi agar memiliki program K3," katanya. 

Untuk itu, Fahrizal mengingatkan kembali kepada semua pihak untuk ikut mengawal pelaksanaan program K3 pada semua tempat. 

Menurutnya, K3 tidak hanya tanggung jawab para pengusaha dan pemerintah, namun juga serikat pekerja yang wajib memberi perhatian dan mendorong agar K3 dapat dijalankan secara efektif. 

"Diharapkan agar semua pihak dapat melakukan upaya konkrit terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan masing-masing. Hal ini agar budaya K3 benar-benar terwujud di seluruh tanah air," kata Fahrizal.

(Adpim)||editor:pzr

Bupati Lampura Budi Utomo (Kanan). Foto: Kominfo/BlogGua

BlogGua, LAMPUNG UTARA - Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) bisa terukur melalui pembinaan disiplin. Karena itu, disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tugas Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pengawasan dalam Gerakan Disiplin Nasional (GDN). Hasil dari pengawasan disiplin ASN tersebut juga dilaporkan kepada Asisten yang membidangi dan dilanjutkan ke Sekretaris Daerah (Sekda) H. Lekok.

Hal itu dikatakan Bupati Lampura Budi Utomo saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten di Ruang Tapis, Pemkab Lampura, Kamis (28/1/2021).

“Banyaknya isu yang berkembang dan informasi yang saya dapat bahwa ASN di beberapa Dinas dan Badan belum dapat memahami tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan negara dan masyarakat,” kata Bupati.

Untuk itu, rutinitas pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam pelaksanaan kegiatan rapat bisa efektif dan efisien dalam menyerap aspirasi dari setiap SKPD. 

“Maka rakor selanjutnya akan dipimpin Sekretaris Daerah bersama Asisten bersama bawahan yang membidanginya dan setiap bulan harus berjalan. Apabila diperlukan akan ditindaklanjuti dengan rapat terbatas dengan Dinas terkait sehingga diharapkan hasilnya dapat terukur,” ujarnya.

Selain itu, Bupati juga meminta kepada masing-masing Kepala Bagian (Kabag), Camat, melakukan rapat internal untuk melihat permasalahan yang harus diselesaikan terkait pelayanan masyarakat. Dalam hal ini juga diperlukan kehadiran Asisten atau staf ahlinya.

“Kemudian kaitannya dengan rapat koordinasi lintas sektoral, apakah bersama pihak PLN atau bank-bank di kabupaten Lampung Utara ini pada saat kita rakor harus hadir, paling tidak ada yang mewakili. Ini nanti dijadwalkan apakah tiga bulan sekali atau enam bulan sekali,” ujar Bupati.

Pada Rakor tersebut juga dilakukan penandatangan Kontrak Kerja/Fakta Integritas untuk seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Lampura.

Bupati menegaskan, penandatanganan ini bukan sekedar simbolis, namun sebagai alat ukur pimpinan sejauh mana kinerja dicapai. “Dan bagi tim penilainya juga harus jujur, kalau memang ada kekurangan  harus ditingkatkan dan diperbaiki. Ini juga sebagai kesepakatan kerja dengan tujuannya membangun komitmen kerja,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga meminta kepada lembaga dan intansi terkait untuk mengambil langkah-langkah strategis dan sesuai aturan dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

“Waspadai juga hujan dan banjir, saya juga mengingatkan tetap jalankan protokol kesehatan dan bagi Satgas Covid-19 selalu memberikan edukasi ke masyarakat. Untuk proses belajar dan mengajar manakala mendapat persetujuan wali murid dan komite sekolah bilamana wilayah tersebut tidak ditemukan kasus Covid- 19, bisa dilakukan tatap muka, tetapi tetap Satgas melakukan kontrol dengan menjalankan prokes,” ucap Bupati.

Terpenting juga, Bupati mengingatkan terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) agar perangkat daerah menyerahkannya paling lambat minggu pertama Februari 2021.

“Agar kita bisa tepat waktu menyampaikan ke DPRD. Kemudian soal LHKPN, saya tidak ingin pejabat Lampung Utara tidak melaporkan harta kekayaannya, karena ini akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.

(Kominfo)||editor:pzr

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Foto:adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menyoroti pentingnya menjaga kelestarian hutan di Lampung dengan mengajak Pemerintah, masyarakat dan swasta menjaga keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat membuka Talk Show Peran Hutan Konservasi untuk Pembangunan, di Hotel Sheraton Bandar Lampung, Rabu (27/1/2020) 

“Hutan Merupakan Aset yang perlu dijaga kelesatariannya. Oleh karena itu kolaborasi dan sinergiritas bersama merupakan kunci utama dalam mengelola serta menjaga hutan agar tetap lestari dan terlindungi,” ujar Arinal.

Menurut Gubernur Arinal, saat ini luas hutan di Provinsi Lampung 1.004.735 hektare (Ha) atau sekitar 28,45% luas wilayah provinsi yang ada.

“Oleh sebab itu perlu tanggungjawab bersama untuk saling menjaga kelestariannya. Pemerintah, swasta dan masyarakat berperan aktif dalam menjaga keanekaragaman hayati yang ada di hutan secara berkelanjutan agar tetap lestari,” kata Arinal.

Gubernur menilai potensi hutan juga bisa dikelola dengan baik agar menjadi ekowisata atau wisata berbasis hutan untuk melihat keanekaragaman flora dan faunanya. Kawasan konservasi ini harus dijaga dan dikelola jangan sampai rusak.

“Sebagai bagian dari sumber daya pembangunan, maka hutan harus memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat baik secara langsung dari hasil hutan antara lain kayu dan non kayu maupun manfaat tidak langsung melalui penyediaan sumber air untuk kehidupan, irigasi, udara yang bersih,dan lainnya. Pada akhirnya manfaatnya akan terasa bagi pembangunan daerah sekitarnya,” ujarnya.

Kawasan konservasi di Lampung sendiri terdiri dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Way Kambas, Tahura Wan Abdul Rachman, Cagar Alam Laut Krakatau dan KPA Rawa Kandis. 

Gubernur Arinal menyampaikan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dia berwenang dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan segala urusan pusat di daerah, termasuk dalam pengelolaan hutan konservasi ini.

Peran daerah dalam konservasi diperlukan dalam edukasi kepada masyarakat agar menyadari fungsi utama kawasan konservasi.

Saat ini aturan memungkinkan adanya pemberian akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan. 

Namun yang harus dicatat bahwa prioritas pemberdayaan masyarakat sekitar hutan ini adalah pengembalian fungsi hutan. Selebihnya adalah mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap acara ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi ada aksi nyata sebagai tindaklanjut dari forum ini. Serta rencana aksi yang telah disusun dan dilaporkan dijadikan upaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi,” ujar Gubernur.

Sementara itu,Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansyah mengatakan luas Kawasan Hutan Negara di Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 256/KPTS-II/2020 sebesar 1.004.735 Ha atau sekitar 28,45% luas wilayah Provinsi Lampung. 

Dilihat dari fungsinya, hutan di Lampung terdiri dari hutan konservasi dengan luas 462.030 Ha, hutan lindung 317.615 Ha dan hutan produksi 225.090 Ha. 

Untuk kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 564.954 Ha dan kewenangan pusat sebesar 439.798 Ha yakni khusus hutan konservasi.

Permasalahan utama yang terjadi pada hutan di Lampung yakni adanya peningkatan penduduk yang menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman dan usaha. Hal ini mengakibatkan pembangunan pemukiman dan pengelolaan lahan garapan secara illegal di dalam kawasan hutan negara (Perambahan Hutan dan Konflik Tenurial).

Kemudian isu-isu pokok yang selalu menjadi sorotan terkait kehutanan diantaranya Tindak Pidana Illeggal Logging, Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial dan Pemanfaatan Potensi Kayu Rakyat/Hutan Rakyat, 

Isu-isu pokok lainnya yakni Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Wisata Alam, Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Pengelolaan HTI Belum Maksimal dan Konflik Satwa Liar.

Dinas Kehutanan juga terus meningkatkan nilai ekonomi hutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan. Kemudian meningkatkan kreativitas dalam pemanfaatan produk hasil hutan dan jasa lingkungan hutan. Lalu edukasi dan literasi produk produk kehutanan, terutama HHBK kepada masyarakat umum. 

“Perlu kolaborasi bersama para pihak yang peduli terhadap lingkungan dan kehutanan. Dengan demikian diharapkan, kehutanan bisa bergeser menjadi sektor produktif, prorakyat dan bemanfaat secara ekologis,” ujar Yanyan Ruchyansyah. 

(Adpim)||editor:pzr

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi (berdiri). Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi membahas percepatan Pengembangan Kawasan Terintegrasi Pariwisata Bakauheni Harbour City agar dapat terwujud di tahun 2022 bersama Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi di Mahan Agung, Bandarlampung, Selasa (26/1/2021).

Menurut Gubernur Arinal, dirinya bersama Dirut PT. ASDP Ira Puspadewi ingin menjadikan Bakauheni menjadi pilihan utama masyarakat Jakarta dan Sumatera untuk melakukan kunjungan wisata unggulan di Lampung

“Sebelumnya, Saya bersama Ibu Ira, berkeinginan menjadikan Bakauheni menjadi destinasi wisata nasional di tahun 2024. Namun, Menteri BUMN menilai kenapa harus menunggu 2024 kalau bisa 2022. Dan Insya allah 2022 bisa dilakukan, dan tidak harus diresmikan secara total, namun dilakukan secara bertahap,” ujar Gubernur Arinal.

Gubernur Arinal menuturkan bahwa nota kesepahaman antara PT. ASDP dengan Pemprov Lampung termasuk PT. HK dan PT. ITDC tentang pembangunan kawasan terintegrasi sudah dilaksanakan pada 19 Oktober 2019 yang lalu. 

“Tentunya dalam nota kesepahaman ini, tidak ada lain adalah kawasan pariwisata,” ujar Gubernur Arinal.

Informasi tentang pariwisata di Bakauheni, ujar Arinal, sudah menyebar. "Jangan sampai yang merencanakannya lebih lama, dibandingkan informasi yang sampai ke masyarakat,” ujar Gubernur Arinal.

Oleh karena itu, lanjut Gubernur Arinal, dinas terkait diundang agar dapat memahami tugasnya masing-masing, dan siapa mengerjakan apa. “Malam ini adalah malam action kita, harus sudah mengerti, siapa? Mengerjakan apa?" ujarnya. 

Gubernur Arinal berharap semua pihak terkait dapat kompak dan saling mengisi sehingga dapat terlaksana dengan baik setiap tahapannya. Dan ke depan, Gubernur Arinal meminta agar dibuat tim kecil terpait hal ini, karena sudah masuk ke wilayah operasional.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi menyampaikan bahwa peta besar perjalanan ke Bakauheni sudah ada, termasuk produk dan urutannya.

Dirut Ira menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Lampung karena semua ini dilakukan secara bersama (keroyokan).  “Terimakasih atas seluruh dukungannya,” ujar Dirut Ira. 

Seperti diketahui, pembangunan tahap pertama Bakauheni Harbour City di Lahan ASDP yaitu Masjid Bakauheni, Menara Siger (Kawasan Budaya), dan Theme Park (Jatim Park). 

(Adpim)||editor:pzr

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (kiri). Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) minta jajarannya mengecek keluhan pupuk di kalangan petani agar ketersediaan pupuk bersubsidi dan non subsidi di Provinsi Lampung dapat aman terkendali dan tidak terjadi kelangkaan pupuk. 

Hal tersebut disampaikan Wagub Nunik dalam rapat koordinasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung Tahun 2021, yang dilaksanakan melalui Aplikasi Zoom meeting, Bandarlampung, Selasa (26/1/2021).

“Semoga tidak terjadi kelangkaan pupuk, dan ketika terjadi persoalan administrasi maka dapat cepat terselesaikan,” ujar Wagub Nunik.

Wagub Nunik menjelaskan bahwa sesuai yang disampaikan pihak PT. Pusri dan PT. Petrokimia, ketersediaan pupuk di Lampung untuk bulan Januari dan Februari dalam keadaan aman.

“Ketersediaan pupuk dari PT. Pusri dan PT. Petrokimia dalam keadaan aman. Namun kalau di lapangan masih ada keluhan terkait kelangkaan pupuk di lapangan, maka harus di cek kebenarannya agar dapat diketahui permasalahannya,” jelas Wagub Nunik.

Wagub juga minta jajarannya  menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

“Kewajiban kita menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Harus segera di cek, dan mencari solusi untuk membantu rakyat kita,” tambah Wagub Nunik.

Terkait penyaluran Pupuk Bersubsidi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Kusnardi menjelaskan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang tergabung dalam  kelompok tani.

Yaitu petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam; dan/atau; Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB; Pembudidaya ikan dengan luasan  usaha  budidaya paling  luas  1 (satu) hektar setiap musim tanam. Kemudian Petani yang menyusun e-RDKK dan terdaftar di Simluhtan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021, ujar Kusnardi, dilakukan dengan cara penebusan pupuk melalui sistem KPB. Kemudian, Penebusan dapat dilakukan oleh Petani yang belum masuk anggota KPB dengan syarat menunjukkan identitas (kartu tanda penduduk) dan mengisi form penebusan Pupuk  Bersubsidi

Sementara itu, Dicky, perwakilan PT. Petrokimia menyampaikan bahwa stok ketersediaan pupuk saat ini hingga bulan Februari ke depan dalam keadaan aman.

“Ketersediaan pupuk di gudang Petrokimia sebanyak 493 ton ZA, 11.493 ton SP-36, 4.640 ton Organik serta 6.771 ton Pupuk NPK Karung dan 22.000 ton NPK curah, cukup untuk memenuhi ketersediaan stok pupuk dibulan Januari-Februari,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan PT. PUSRI melaporkan bahwa ketersediaan pupuk di gudang Lini III sebanyak 35.522 ton subsidi  dan 1.730 ton pupuk non subsidi.

(Adpim)||editor:pzr

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (tengah). Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan Koordinasi dengan Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih. Koordinasi dilakukan di Ruang Kerjanya, Selasa pagi (26/1/2020). 

Koordinasi ini membuktikan kuatnya komitmen Pemprov Lampung untuk menjadi Provinsi terbaik di Indonesia, terutama dalam peningkatan pelayanan ke masyarakat melalui pemerintahan yang bersih.

Menurut Gubernur Arinal, agar pelayanan menjadi baik maka dalamnya harus baik. “Di Provinsi Lampung supaya pelayanan publiknya bagus pembangunan berhasil, maka pembinaan ke dalamnya harus lebih diperkuat. Melalui disiplin pegawai, tertib pelaksanaan kegiatan termasuk mental komitmen kita untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih,” ujar Gubernur.

Pada kesempatan itu, diungkapkan bahwa KPK akan melakukan assessment terhadap dua hal yaitu kebijakan (policy) dan budaya organisasi. 


Oleh sebab itu, Gubernur Arinal akan bekerja sama dengan KPK yang memang memiliki tugas melakukan upaya pencegahan dan pendidikan pada publik.

“Jadi sekarang KPK bukan hanya melakukan penindakan tapi juga perbaikan sistem. Sistemnya adalah membangun komitmen dengan seluruh aparatur, membangun sistem supaya siapapun bisa melaporkan. Sehingga siapapun merasa diawasi dan bisa dilaporkan,” kata Arinal.

Langkah ini juga untuk menindaklanjuti MoU antara Gubernur Arinal dan Ketua KPK RI beberapa waktu lalu. 

“Yang akan di-assess yaitu pertama adalah budaya organisasi yang terdiri dari budaya disiplin, budaya bekerja efisien, dan budaya organisasi yang bersih dari tindakan tindakan KKN dan Nepotisme,” jelas Arinal.

Usai rapat, Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan bahwa Pemprov Lampung sudah mengisi kuesioner yang memudahkan KPK untuk membaca budaya di Provinsi Lampung, apakah sudah baik atau masih perlu pembenahan.

“Berangkat dari budaya organisasi itu lah maka nanti sistemya dibentuk. Mungkin kalau budaya oranisasinya masi terlampau lemah nanti kita lakukan pelatihan atau sosialisasi sehingga budayanya menjadi lebih bagus. Jadi Tim KPK turun untuk melakukan assesment terhadap budaya oranisasi dan aplikasi yang telah kita miliki," ujar Fahrizal.

Menurutnya, kalau aplikasi sudah bagus tinggal di integrasikan. Tapi kalau belum memadai, KPK akan memberikan aplikasinya. "Jadi kita tinggal pakai,” ujar Fahrizal.

Fahrizal menyampaikan dengan kerjasama antara KPK dan Pemprov Lampung  ini diharapkan tidak akan banyak lagi pelanggaran, karena sistemnya sudah bagus.

(Adpim)||editor:pzr

Bupati Lampung Tengah Loekman (kiri). Foto: Kominfo/BlogGua


BlogGua, Lampung Tengah - Pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan vaksin tahap pertama untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Penyerahan dilakukan di halaman dinas kesehatan, Senin (25/01/2021).

Dalam keterangannya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Raihana yang diwakili oleh Sekertaris Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, Efendi Suhaini berharap dengan adanya vaksin ini penanganan Covid-19 di Lampung Tengah semakin membaik tentunya dibarengi dengan kerjasama melalui seluruh komponen.

Dijelaskan Efendi, Kabupaten Lampung Tengah mendapat jatah vaksin sebanyak 7.962 vaksin dan pada hari untuk tahap awal pemerintahan Provinsi Lampung menyerahkan 3981.

Sementara itu Bupati Lampung Tengah  Loekman Djoyosoemarto yang menerima vaksin secara simbolis menyampaikan bahwa Pemkab Lampung Tengah untuk tahap awal ini  terima vaksin sebanyak 3981 vaksin dan sudah siap  untuk mensukseskan vaksinasi Covid-19 di Lampung Tengah 

"Loekman menjelaskam bahwa mengingat usinya kini sudah mencapai di atas 60 tahun, maka dirinya tidak bisa di beri suntikan vaksin untuk itu Bupati meminta kepada dinas terkait dalam hal ini dinas kesehatan untuk yang akan menerima suntikan vaksin, tentunya sesuai dengan kriteria penerima vaksin, wajib bersedia disuntik vaksin," ujar Bupati.

Lanjut Loekman menyampaikan bahwa ini merupakan tahap awal pendistribusian dari pemerintah propinsi  kepada pemkab Lampung tengah dan nantinya  yang akan menerima suntikan vaksin adalah  forkopimda, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan .

Usai penyerahan vaksin secara simbolis, dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang diwakili oleh Efendi Suhaini kepada Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto dan dilanjutkan penyerahan berita acara penyerahan vaksin dan dilanjutkan peninjauan menuju gudang penyimpanan vaksin covid 19 yang berada di dinas Kesehatan Lampung Tengah.

(Kominfo)||editor: pzr

Peserta Rakor. foto: Diskominfotik/BlogGua

BlogGua, Bandar Lampung - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto membuka Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bersama Dinas PMDT Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota bertempat di Hotel Bukit Randu, Senin (25/01).

Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh dalam laporannya mengungkapkan bahwa Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Dinas Dukcapil dan Dinas PMDT dengan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Rapat Koordinasi membahas pemanfaatan   data kependudukan untuk implementasi program Smart Village dengan  peserta rapat sejumlah 40 org dari Disdukcapil dan 30 org dari Dinas PMDT yang berasal dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Dari implementasi data kependudukan  ini diharapkan dapat mendukung  program Smart Village yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Sementara itu Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, DR. Zaidirina, MSi, menjelaskan bahwa Program Smart Villlage merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang tertuang dalam Visi Lampung Berjaya, yaitu misi ke 2 dan ke 5.

Diharapkan dari pelaksanaan Program Smart Village ini nantinya akan terwujud Desa cerdas berbasis digital, masyarakat cerdas. Keterampilan dan inklusi, Lingkungan cerdas, Ekonomi cerdas, inovasi produktivitas dan kesetaraan akses.

"Smart village merupakan rumah besar yang harus diisi oleh seluruh Dinas/Instansi terkait," ungkapnya.

Program Smart Village akan memberikan kemudahan dalam integrasi data yang sehari - hari dilaksanakan masyarakat di desa, seperti Layanan administrasi,  Layanan pajak di desa, Layanan transaksi perbankan, Layanan Program Kartu Petani Berjaya, melalui integrasi data KPB, dan berbagai hal lain yang akan terus dikembangkan. Program Smart Vilage akan membuka peluang Kerjasama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam berbagai hal.

Menurut Kepla Dinas PMDT, program Kegiatan Smart Village ini sudah sesuai dengan Tujuan Nasional, Smart Village diharapkan akan menghasilkan Lampung satu data dan meningkatkan kepercayaan masyarakat agar turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dengan hadirnya Program Smart Village, Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pengambil keputusan akan menentukan kebijakan berdasarkan dari data yang telah terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Dejelaskan pula bahwa secara sistem, sepanjang Tahun 2020 ini telah  diimplementasikan  di 30 desa dan direncanakan  akan menyebar di 650 desa yang telah dipersiapkan.

Program Smart Village saat ini telah dilaksanakan di Provinsi Lampung dengan empat desa sebagai prototipe, yaitu Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur, dan Desa Cintamulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Sementara itu dalam arahannya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengharapkan dengan digelarnya Rapat Koordinasi ini menjadi media untuk menyamakan persepsi, agar pembagunan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

"Kita melakukan pembangunan harus berbasis dengan data,dengan kemajuan teknologi, kita semakin dimudahkan dalam hal integrasi data," ungkap Fahrizal.

Disisi lain, Fahrizal berpesan agar dalam pemanfaatan teknologi harus dikelola secara baik dan akurat, serta  tetap memperhatikan keamanan data untuk mencegah kerugian yang akan berdampak langsung pada masyarakat luas.

(Diskominfotik)||editor:pzr

Ketua PC GP Ansor Lampung Utara, Hidrikal Mukroh. Foto: BlogGua 

BlogGua, Lampung Utara - Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Lampung Utara, Hidrikal Mukroh telah siap menjadi orang pertama yang diberi vaksin Covid 19 di Lampung Utara.

Hal tersebut dikatakan Hidrikal Mukroh kepada BlogGua melalui pesan Whatsapp, Senin (24/01/2021).

Dirinya yakin, jika vaksin tersebut layak dan sudah melalui uji klinis dan pastinya halal, sebab sudah terbukti di beberapa kota yang telah lebih dahulu menerima vaksin.

"Tidak hanya presiden bahkan para ulama pun sudah membuktikan dan sampai kini masih aman-aman saja,"imbuhnya.

Pemilik Cikael Digital Printing itu menghimbau masyarakat untuk tidak turut mempercayai berita bohong yang beredar mengenai legalitas dan keamanan vaksin sebagaimana tersebar di media sosial.

“Kita percayakan saja pada ahlinya, apalagi pihak badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan penggunaan darurat atau emergency use authorization (UEA) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin tersebut halal dan suci,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut pemuda yang akrab dengan sapaan Ikal, dan pihak terkait lain tentunya tidak sembarangan melakukan vaksinisasi ini.

"Saya yakin hal itu dan saya siap menjadi orang yang pertama kali menerima vaksin agar masyarakat yakin jika vaksin itu aman,"kata Ikal.

Selain itu juga, Ikal mengajak seluruh kader dan anggota Ansor Banser se-Lampung Utara untuk turut mensukseskan vaksinisasi.

“Sahabat-sahabat tidak perlu takut, apalagi menakut-nakuti. Kader Ansor Banser tidak memiliki sikap tersebut,” tuturnya.

Bagi Ikal yang tidak kalah penting dari vaksin ini ialah menjaga pola hidup sehat dengan cara menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang telah diberlakukan. Dengan mencuci tangan, menggunakan masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan menjaga imun tubuh.

"Ingek waghei ughik sekali begaweh, pah terapke protokol kesehatan mangei gham terhidar anjak virus corona," pungkasnya menggunakan Bahasa Lampung. 

(red)||editor:pzr

Suasana Rakor. Foto: adpim/BlogGua


BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) memimpin pertemuan perdana bersama jajaran pimpinan Kwarda Lampung masa bhakti 2020-2025 melalui Zoom Cloud Meeting, Sabtu (23/01/ 2021).

Pertemuan ini merupakan taaruf atau perkenalan sekaligus koordinasi awal jajaran pimpinan Kwarda Lampung masa bakti 2020 - 2025. "Dalam waktu dekat akan dilaksanakan pelantikan pengurus" ujar Chusnunia Chalim, yang juga Wakil Gubernur Lampung.

Pertemuan perdana tersebut juga didasari Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 180 Tahun 2020. 

Selain melakukan perkenalan, para wakil ketua Kwarda juga memaparkan rencana aksi masing-masing bidang yang dipimpinnya.

Adapun unsur pimpinan Kwarda yang turut hadir dalam kesempatan tersebut yaitu Ketua Harian Zainiri, Waka Binamuda Anna Morinda, Waka Binawasa Abdullah RM, Waka Orgakum Wan Abbas Zakaria, Waka Sarpras Sumarju, Waka Humas Iskandar Zulkarnain, Waka Kakogus M. Zulkarnain, Waka Abdimas Aswarodi, dan Waka Menspri BN Senen Mustakim.

Juga, Sekretaris Kwarda Mubasit, Wases I Maman, Wases II Paryanto, Bendahara Marindo Kurniawan, Wakil Bendahara I Zul Irianto, serta Wakil Bendahara II Edvin Rulya.

(Adpim)||editor:pzr

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto (tengah). Foto: Diskominfotik/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi dan Silaturahmi antara Dewan Pengurus Pusat Forsesdasi dengan Anggota Forsesdasi (Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia), melalui Virtual Meeting, di Ruang Command Center Dinas Kominfo dan Statistik, Jumat (22/01).

Di dalam rapat dibahas tentang penanganan dan penggunaan Anggaran Covid-19 yang akuntabel dan tepat sasaran bagi pemerintah daerah. 

Dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Pusat di bawah komando Presiden Joko Widodo telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Adapun komite ini diketuai oleh Menko Perekonomian, dan dilaksanakan oleh Menteri BUMN selaku Ketua Pelaksana. 

Komite ini terdiri dari 6 wakil ketua yang sudah terbagi sesuai dengan tugasnya masing-masing, diantaranya Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Polhukam, Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Mendagri selaku Wakil Ketua VI telah menerbitkan beberapa regulasi terkait penanganan Covid-19, diantaranya; Surat Edaran No. 440/3160/SJ pada 15 Mei 2020, INMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2020 pada 10 Agustus 2020, INMENDAGRI Nomor 6 Tahun 2020 pada 18 November 2020, Surat Edaran No. 440/3912/SJ pada 7 Juli 2020, Surat Edaran No. 440/5184/SJ Pada 17 September 2020 dan INMENDAGRI No. 1 Tahun 2021 pada 6 Januari 2021.

Direncanakan pada 2021 ini akan diluncurkan Tiga Bantuan Tunai yaitu Program Keluarga Harapan, dengan target penerima 10 Juta KPM, Total Anggaran Rp. 28,71 triliun akan disalurkan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap (Januari, April, Juli dan Oktober 2021), Program Sembako/BPNT dengan target penerima 18,8 Juta KPM dengan total anggaran Rp. 45,12 triliun, dan Program Sosial Tunai dengan target penerima 10 Juta KPM, total anggaran Rp. 12 triliun dan akan disalurkan selama 4 bulan Januari-April 2021.

Kedepan, diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat yang didukung Pemerintah Daerah di 548 Daerah Tingkat 1 dan Tingkat 2 agar Anggaran 2021 dapat betul-betul direalisasikan, terutama untuk kesehatan dan survival ekonomi. 

Dalam penggunaan APBD Tahun 2021, Pemerintah Daerah diharapkan agar melakukan percepatan pelaksanaan APBD di awal tahun sesuai target dan sasaran yang sudah direncanakan dengan prioritas utama, mengoptimalkan strategi pencapaian target kinerja pemda pada setiap perangkat daerah, dan mempertimbangkan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran.

(Diskominfotik)||editor:pzr

 Suasana Rapat Persiapan Kunjungan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Foto: Diskominfotik/BlogGua

BlogGua, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat persiapan kunjungan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, bertempat di Ruang Rapat Staf Ahli Gubernur, Kamis (21/01).

Menurut rencana, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengunjungi Lampung pada 26 Januari 2021.

Di dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, dibahas terkait rencana Menko Kemaritiman yang akan mengunjungi beberapa lokasi di Provinsi Lampung, diantaranya Pelabuhan Bakauheni (melalui Pelabuhan Merak menggunakan Kapal Ferry Express), Menara Siger, dan Rest Area 49A.

Di Pelabuhan Bakauheni, Menko Kemaritiman akan mengecek Manajemen dan Operasionalisasi penyeberangan ASDP. Kemudian bertolak menuju destinasi Menara Siger sekaligus melihat perkembangan Kawasan Pariwisata Terpadu di Kawasan Bakuheni.

Terakhir, Menko Kemaritiman akan menuju  Rest Area 49A untuk meninjau lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Bakauheni.

(Disominfotik)||editor:pzr


Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto (tengah). Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mengikuti Webinar yang diselenggarakan oleh Kemendagri dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan Ekonomi di daerah Melalui Virtual Zoom di Ruang Command Center Lantai 2 Diskominfotik Provinsi Lampung, Rabu (20/1/2020).

Pada kesempatan itu, Pemprov menerima arahan tentang Surat Edaran Mendari Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 tentang percepatan pelaksanaan APBD 2021 dan kemudahan investasi di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia. 

Surat Edaran ini juga untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Seperti diketahui, pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan dapat mencapai kisaran 4,5%-5,5% sebagaimana proyeksi Kementerian Keuangan. Pertumbuhan ekonomi dimaksud didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah antara lain Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyediaan vaksin kepada masyarakat.

Dalam arahannya Kemendagri mengatakan dalam Penggunaan APBD TA 2021 agar Pemerintah Daerah melakukan percepatan pelaksanaan APBD di awal tahun. Hal ini sesuai dengan target dan sasaran yang sudah direncanakan dengan prioritas utama untuk penanganan kesehatan fokus pada dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.

Selain itu, memfokuskan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas SDM, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Juga, mengoptimalkan strategi pencapaian target kinerja Pemerintah di Daerah pada setiap perangkat daerah agar tepat sasaran yang terurai pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien.

Semua kegiatan diharapkan mengedepankan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Serta mempertimbangkan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui penyusunan rencana anggaran kas yang efektif agar terhindar dari penumpukan penterapan anggaran di akhir tahun.

Dengan dukungan APBN, APBD serta investasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri diharapkan dapat terlaksana percepatan pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal I-2021 sejak dini.

(Adpim)||editor:pzr

  

Relawan Pramuka Lampung

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Gempa dengan kekuatan besar telah terjadi di Mamuju dan Majene Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan update data dari Basarnas Mamuju, korban bencana gempa di Mamuju dan Majene Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar), terhitung hari Rabu 20 Januari 2021 pukul 09.00 Wita, korban meninggal dunia sudah mencapai 90 orang. Sebanyak 79 di Kabupaten Mamuju dan 11 orang di Kabupaten Majene.


Berdasarkan data per tanggal 18 Januari 2021, gempa tersebut juga membuat 253 orang mengalami luka berat dan 679 orang luka ringan. Gempa juga meruntuhkan Kantor Gubernur Sulawesi Barat dan menyebabkan 19.435 orang mengungsi.


Untuk itu, Kwarda Pramuka Lampung mengirimkan relawan ke Mamuju dan Majene Sulawesi Barat, untuk mengemban misi kemanusiaan.


Pelepasan relawan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua Kwarda Bidang Pengabdian Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Aswarodi dan Sekretaris Kwarda Mubasit, di Kantor Kwarda Lampung, Bandarlampung, Rabu (20/1/2021). Kwarda Pramuka Lampung sendiri diketuai oleh Chusnunia Chalim (Nunik) yang juga Wakil Gubernur Lampung.


Acara pelepasan dihadiri oleh unsur pimpinan Kwarda Lampung di antaranya Wakil Sekretaris Kwarda Paryanto, Wakil Bendahara 2 Edvin Rulya, dan Sekbid Abdimasgana Arif Vivianingsih.


Adapun relawan yang dikirimkan yaitu Agus Hermawan dan Maris Feri Susanto dari Satgas Pramuka Peduli Kwarda Lampung. Relawan tersebut akan mengemban misi kemanusiaan ke Mamuju dan Majene Sulawesi Barat dari tanggal 20-28 Januari 2021.

(Adpim)||editor:pzr

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok (Putih). Foto: Kominfo/BlogGua

BlogGua, LAMPUNG UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) menggelar sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 lintas sektor dan instansi di ruang Siger Pemkab setempat, Rabu (20/1/21).

Rapat yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Lekok  tersebut dalam rangka kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 tingkat kabupaten. 

“Ini juga menindaklanjuti rapat koordinasi di provinsi kemarin bersama Pak Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tentang vaksinasi covid-19,” kata Lekok saat membuka rapat.

Terlebih, beberapa daerah yang sudah masuk dalam kategori zona merah Covid-19, termasuk Lampung Utara. Untuk itu, Lekok meminta semua pihak, terutama Dinas Kesehatan Lampura dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nantinya bisa berjalan lancar sesuai aturan dan ketentuannya.

“Kemudian nanti setelah vaksin tiba di Lampung Utara, pendistribusiannya harus jelas. Saya mendapatkan laporan bahwa untuk di Lampung Utara di 27 puskesmas dan 2 Rumah Sakit. Kita harapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Selain itu, Lekok juga tidak ingin dalam proses vaksinasi nantinya yang dijadwalkan secara bertahap. Siapa saja yang divaksin nanti, dirinya meminta Kadiskes yang menjelaskan, termasuk vaksinatornya, "Tidak kalah penting dibuat komite daerah untuk memonitoring pelaksanaan sebelum dan setelah vaksin,” tandasnya.

Terpenting juga, Lekok berharap pada launching pelaksanaan vaksin di Kabupaten Lampung Utara mengajak semua unsur, baik tokoh Agama, tokoh perempuan, dan unsur pemerintah, untuk selanjutnya bisa membantu mensosialisasikan ke masyarakat tentang vaksin Covid-19

Selain itu, sarana dan prasarana pendukung, serta tim Humas yang berperan penting dalam menyampaikan informasi sehingga tidak terjadi Miss Communication di masyarakat.

“Di luar hal-hal itu ada yang perlu menjadi perhatian bersama. Lampung Utara sekarang zona merah. Saya ingin di dalam Satgas Covid-19 ada pasukan khusus untuk memantau izin keramaian. Jadi pak Dandim dan pak Kapolres Langsung tugaskan pasukan khusus ini kesana dan memastikan prokes Covid-19 berjalan. Kalau mereka tidak jalankan prokes, pejabat pemerintah bisa diminta untuk tidak menghadiri acara tersebut. Untuk itu saya minta ini dibentuk atau diberdayakan kembali bila sudah dibentuk. Selain itu, para camat juga harus bisa memberikan pemahaman ke warganya,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Lampung Utara AKBP Bambang Yudo Marthono menyatakan, pada intinya pihaknya siap mengamankan pelaksanaan vaksinasi dimanapun kegiatannya, terutama dalam hal pengamannya. “Kemudian kita juga harus meminimalisir informasi hoaks di masyarakat,” katanya.

Dandim 0412/Lampung Utara Letnan Kolonel (Letkol) Inf. Harry Prabowo nenambahkan, pihaknya juga terus berusaha maksimal untuk meminimalisir informasi hoaks ke masyarakat. Proses ini yang harus kita  laksanakan bersama dan saling bahu-membahu untuk kesuksesan pelaksanaan vaksinasi covid-19.

“Kami selalu melaksanakan operasi gugus tugas Covid-19 sehingga yang sudah berjalan ini, semakin cepat menekan penyebaran wabah ini dengan membentuk tim reaksi cepat untuk bersama-sama menghambat dan menanggulangi penyebaran virus corona,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Lampura Sandi Juwita, mewakili pimpinannya, sangat mengapresiasi  ketika vaksin sudah tiba di Kabupaten Lampung Utara.

“Kami juga mohon proses vaksinasi sesuai regulasi yang ada mengacu kriteria penerima vaksin ini dan disosialisasikan ke masyarakat. Jangan sampai vaksin ini menjadi pro dan kontra.  Kami di DPRD Lampura siap di vaksin, dan semua kami serahkan kepada stake holder yang diberikan kewenangan,” jelas dia.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Lampura Maya Manan menyebut, data Covid-19 terjadi peningkatan kasus sehingga Lampura masuk zona merah. Harapanya, dengan dilakukan vaksinasi Covid-19 bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat virus Corona, melindungi kondisi tubuh, dan tentunya juga meminimalkan dampak ekonomi.

Menurutnya, vaksin Covid-19 yang disediakan sekarang ini di Indonesia dan dalam proses pendistribusian ke derah-daerah yakni, Sinovac. “Vaksin Sinovac ini merupakan virus yang dilemahkan ke dalam tubuh kita untuk membentuk antibody,” jelasnya.

Setelah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, pengiriman vaksin Sinovac ke Lampung Utara akan dikirimkan dalam waktu dekat. “Jumlah penduduk sasaran vaksinasi di Lampung Utara untuk usia 18-59 tahun berjumlah 355.747 orang,” sebutnya.

Maya menambahkan, pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap. Dimana, periode Vaksin selama 15 bulan atau sampai Maret 2022. Vaksin dilakukan secara bertahap.  Periode satu berjalan hingga April 2021, dan Periode 2, terhitung April sampai Maret 2022.

Tahapannya, untuk tenaga kesehatan di bulan januari dan februari diharapkan sudah selesai pelaksanaan baksinasi. Kemudian tahap dua itu dibulan April, yakni TNI, Polri, Aparat Penegak hukum, bagian pelayanan masyarakat.

Menurut dia, jumlah Vaksinator untuk Kabupaten Lampung Utara sebanyak 30.346. “Semoga minggu depan vaksin untuk Lampung Utara sudah didistribusikan. Kapan pelaksanaanya tentunya kita menunggu vaksinya,” pungkasnya.

(Kominfo)||editor:pzr

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, LAMPUNG SELATAN - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Sektor Pertanian dan Perikanan Provinsi Lampung 2020 dan Rakor Rencana Kerja Sektor Pertanian dan Perikanan Provinsi Lampung 2021, yang dilaksanakan di PKK Agro Park, Sabah Balau, Lampung Selatan, Senin (18/1/2021).

Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal memaparkan keberhasilan peningkatan produksi pertanian, perkebuban dan peternakan Lampung di tengah pandemi Covid-19. Juga strategi pengamanan pangan untuk pemulihan ekonomi terdampak Covid-19.

Menurut Gubernur Arinal, mulai awal tahun 2020 Indonesia  mengalami permasalahan terkait Pandemi Covid-19 yang mana tidak hanya Indonesia, tetapi semua negara juga bermasalah dengan hal tersebut. 

"Alhamdulillah, kinerja pembangunan daerah dapat berjalan secara positif di tahun 2020 di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Beberapa hasil kerja keras tersebut antara lain ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi yang masih lebih baik jika dibandingkan dengan  capaian nasional," jelas Gubernur Arinal.

Di sektor pertanian, jelas Gubernur Arinal, keberhasilan pembangunan tahun 2020 tercatat  peningkatan luas panen padi sebesar 17,7% atau terjadi peningkatan sebesar 82.153 ha dibandingkan dengan tahun 2019, dan peningkatan produksi  padi dari 2,16 juta ton GKG  menjadi 2,62 juta ton GKG  di tahun 2020 atau peningkatan sebesar  20,90 %.

Demikian halnya dengan produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan dan peternakan lainnya yang juga mengalami tren pertumbuhan di tahun 2020 dibanding produksi tahun 2019.

Di antaranya jagung naik sebesar 229.448  ton GKG  meningkat 9,66 %, ubi kayu naik meningkat 8,27%. Produksi lada tahun 2020 meningkat 3,4% dibanding tahun 2019, produksi pala naik sebesar 15,45% dibanding tahun 2019.

"Populasi sapi potong tahun  meningkat sebesar 13.658 ekor atau meningkat 1,61% dan  ayam buras naik 198.843 ekor atau meningkat 1,48%, dan itik naik 14.482 ekor atau meningkat 1,61%," jelas Gubernur.

Selain produksi sektor pertanian, pencapaian produksi perikanan di masa pandemi tahun 2020 secara kuantitatif berdasarkan perhitungan sementara belum menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan.

"Namun demikian dari sisi ekspor perikanan Lampung di tahun 2020 mengalami peningkatan nilai eksport dari 2 Triliyun pada 2019 menjadi 2,3 Triliyun atau meningkat 12,5% pada tahun 2020," tambah Gubernur.

Gubernur Arinal juga menyampaikan hasil mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2021. 

Pada Rakernas itu, Presiden RI dalam arahannya mengingatkan kembali pada peringatan FAO tentang kemungkinan terjadinya krisis pangan global sebagai dampak Pandemi Covid-19. 

Untuk itu, Presiden RI menegaskan bahwa pengelolaan pangan dan pembangunan pertanian harus dilakukan secara serius dan detail. Salah satunya dengan penerapan inovasi teknologi pada kawasan skala luas dengan membangun manajemen hulu-hilir yang modern.

Gubernur Arinal berharap pelaksanaan program unggulan dan kebijakan pembangunan pertanian yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJMD 2019 -2024 dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan menuju Pertanian Maju, Mandiri dan Modern yang sejalan dengan Visi  Provinsi Lampung Lampung Berjaya.

"Saya telah menetapkan beberapa Program Utama  pembangunan sektor pertanian dengan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain Program Kartu Petani Berjaya, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Peningkatan Produksi Hortikultura, Program Pengembangan Kawasan Sentra Perbenihan Nasional, Program Peningkatan Produksi Perkebunan, Program Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional, dan Program Nelayan Berjaya," jelasnya.

Guna mendukung pelaksanaan Strategi Pengamanan Pangan untuk pemulihan ekonomi terdampak Covid-19, Pemprov Lampung bersama stakeholder berkomitmen mengamankan pasokan komoditas pangan strategis melalui efisiensi usaha tani,  diversifikasi produk dan pengembangan pangan lokal.

Selain itu, menjaga kekuatan di level rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan, pengentasan wilayah rawan pangan dengan menjaga distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok, penguatan  lumbung pangan masyarakat.

Pemprov Lampung bersama stakeholder juga berkomitmen memasok pasar dan gudang, serta pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi untuk meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat. 

Melalui Rakor ini, Gubernur Arinal berharap dapat dirumuskan permasalahan atau kendala guna menyatukan persepsi dan gerak langkah untuk terus bersinergi menciptakan program dan kegiatan sektor pertanian dan perikanan. Agar mampu menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

(Adpim)||editor:pzr

Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto (Pegang Plastik). Foto:adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Gelar Stabilitas Harga dan Eksistensi UKM di PKOR Wayhalim, Minggu (17/1/2020), untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok di masa Pandemi Covid-19.

Kegiatan ini dibuka Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Fahrizal Darminto berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar.

“Gelar Stabilisasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Eksistensi UKM ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahunnya oleh Pemprov Lampung yang bekerja sama dengan UMKM dan instansi terkait dalam mengandalikam inflasi,” ujar Fahrizal.

Sekdaprov Fahrizal menyampaikan kegiatan ini sebagai salah satu wujud kepedulian Pemerinyah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di era pandemi Covid-19 ini.

“Pemprov Lampung menyadari kegiatan yang digelar ini masih belum dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat, terutama dari segi kuantitasbpenyediaan barang yang dibutuhkan, namun mudah-mudahan kegiatan ini dapat lebih meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan di antara aparatur, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya,” harap Fahrizal.

(Adpim)||editor:pzr

 

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Foto:adpim/BlogGua

BlogGua, LAMPUNG SELATAN - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberi semangat para petani dan nelayan yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung untuk menyukseskan program Kartu Petani Berjaya (KPB). 

Hal itu disampaikan Gubernur Arinal saat membuka Rembuk Paripurna KTNA Provinsi Lampung di Kebun PKK Agropark, Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Sabtu (16/1/2021). 

Menurut Arinal, KTNA tidak terpisahkan dalam membangun pertanian yang maju, mandiri dan modern di Provinsi Lampung, dan harus ikut ambil bagian dalam kesuksesan KPB. Melalui program ini permasalahan para petani juga terjawab.

"Para petani termasuk KTNA harus menjemput KPB, menjadi sandaran dan dibawa bersama KTNA," ujar Gubernur Arinal yang juga pembina KTNA Provinsi Lampung. Arinal menyebutkan melalui KPB, dirinya ingin seluruh petani untuk maju dan bangkit. 

"Pertanian di Lampung harus bangkit, untuk itu KTNA menyuarakan hati para petani bersama-sama mengajak sukseskan KPB," katanya. 

Melalui KPB, kata Arinal akan memberikan jaminan kepastian dalam usaha budidaya pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan). 

Arinal menyebutkan seperti ketersediaan sarana produksi pertanian, akses keuangan permodalan perbankan, koperasi, LKM, dan/atau akses keuangan lainnya yang sah. 

Termasuk pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi, penanganan panen dan pasca panen serta pemasaran hasil usaha pertanian melalui pasar dan/atau pembeli. 

"Pertanian di Lampung harus melakukan banyak lompatan inovasi. Untuk itu, kebijakan pemerintah Provinsi Lampung memasuki revolusi industri 4.0 atau digitalisasi dibidang pertanian adalah melalui KPB," ujarnya 

Arinal mengatakan ditambah juga dengan ditetapkan Provinsi Lampung sebagai lokomotif pembangunan pertanian Indonesia oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

"KPB juga telah direspon oleh para Kementerian seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri," katanya. 

Untuk itu, Arinal mengajak KTNA untuk merespon cepat program KPB ini agar dirasakan manfaatnya oleh seluruh petani. 

"Kita harus cepat, karena ini produknya dari Lampung dan menjadi program nasional pada masa yang akan datang. Kalau bukan sekarang para KTNA, mau kapan lagi," ujarnya. 

Arinal meminta KTNA harus bekerja profesional dan mampu membangkitkan semangat untuk membangun. 

"Saya akan hadir dan akan didepan KTNA. Kita harus tunjukkan kepada Indonesia sesungguhnya kita bisa," pungkasnya. 

Rembuk Paripurna KTNA ini selain menetapkan program kerja organisasi KTNA Provinsi Lampung, juga dilaksanakan pemilihan pengurus KTNA Provinsi Lampung periode 2021-2026. 

Acara ini turut dihadiri Anggota DPR RI Hanan A. Rozak, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (FP Unila) Irwan Sukri Banuwa, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiharto Setyawan, para alumni pertanian IPB, Unpad, UGM dan pihak perbankan.

(Adpim)||editor:pzr

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (Kanan). Foto:adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 secara virtual meeting, di Mahan Agung, Bandarlampung, Jum'at (15/1/2021). 

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Juga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso,  Gubernur Se-Indonesia, dan Bupati/Walikota Se-Indonesia dan seluruh pimpinan lembaga jasa keuangan. 

Pertemuan Tahunan kali ini mengambil tema "Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Inklusif".

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi kembali mengingatkan OJK untuk terus memperketat pengawasan pada Industri Jasa Keuangan. Tujuannya agar tak terjadi kasus-kasus dan praktik yang merugikan hingga mengarah pada penipuan atau fraud.

Jokowi juga menekankan tentang pentingnya menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Ia meminta pada OJK untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional pada industri jasa keuangan dengan menindak tegas para pelaku dan praktek transaksi keuangan yang merugikan masyarakat.

Presiden  juga mengajak seluruh industri jasa keuangan nasional untuk membantu meningkatkan pengembangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Selsun itu, meminta agar akses pembiayaan bagi para pelaku usaha di sektor UMKM maupun informal dapat dipermudah dan cepat. Hal tersebut, juga telah dibicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Agar kita menyiapkan sebuah regulasi, sebuah peraturan, yang jauh ke depan. Advance dan meninggalkan cara lama, peraturan yang sudah usang yang saya kira sudah sangat ketinggalan di dunia keuangan global," ujarnya.

Jokowi berharap para pelaku UMKM bisa terus mengembangkan skala usahanya ke depan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pemerintah seperti melalui kredit usaha rakyat (KUR) maupun bank wakaf mikro.

"Dan kita harus membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dinikmati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia yang membawa Indonesia maju, dan sekaligus berkeadilan," katanya.

Dalam kesempatan itu juga, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus menerapkan protokol kesehatan sehingga terhindar dari Covid-19, termasuk melalui vaksinasi Covid-19.

Presiden Jokowi juga menyampaikan terkait vaksinasi covid-19 di Indonesia. Dengan harapan penyebaran covid akan terhenti, dan kegiatan perekonomian dapat pulih kembali.

(Adpim)||editor:pzr


Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto (kiri). FOto:adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta Pejabat Administrator atau Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melakukan terobosan sesuai revolusi industri era 4.0. Selain itu, juga dapat meningkatkan motivasi dan inovasi serta semangat bekerja sehingga dalam mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, saat mewakili Gubernur, melantik 90 Pejabat Administrator atau Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Lantai 3, Balai Keratun, Jum'at petang (15/1/2020).

"Lakukan terobosan-terobosan ataupun program-program yang benar-benar baru dalam meningktkan kualitas pelayanan pada masyarakat dengan tujuan akhir agar tupoksi Anda mampu memberikan impact maksimum/ signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Berjaya,” ujar Sekdaprov menyampaikan pesan Gubernur.

Menurut Fahrizal, Pemprov Lampung meminta Pejabat Administrator yang baru dilantik untuk dapat menjabarkan teknis di lapangan agar tepat dan terarah pada sasarannya dan cepat dalam penanganannya.

 “Pejabat Administrator sebagai seorang pemimpin memiliki peran yang strategis dalam upaya peningkatan kinerja dan budaya kerja di lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan sikap keterbukaan, penghargaan partisipasi, motivator, teladan, disiplin, toleransi, kreatif, hangat, rendah hati, sederhana, antusiasme, dan proaktif dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pejabat Administrator,” ujar Sekdaprov.

Pelantikan ini sendiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/32/VI.04/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

(Adpim)||editor:pzr

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (kanan). Foto:/adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Jum'at (15/1/2021).

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan nomor 821.21/30.VI.04/2021 tanggal 13 Januari 2021. Adapun 12 orang pejabat Esselon II yang dilantik yaitu,

1. Adi Erlansyah jabatan lama Inspektur Provinsi Lampung jabatan baru Kepala Badan Pendapat Daerah (Bapenda) 

2. Saiful Darmawan jabatan lama Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik jabatan baru Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

3. Irwan Sihar Marpaung jabatan lama Asisten Pemerintahan dan Kesra jabatan baru Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.

4. Freddy jabatan lama Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) jabatan baru Inspektur Provinsi Lampung.

5. Mulyadi Irsan jabatan lama Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) jabatan baru Kepada Bappeda.

6. Achmad Chrisna Putra jabatan lama Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) jabatan baru Kepala Dinas Perkebunan.

7. Agus Nompitu jabatan lam Kepala Dinas Koperasi dan UMKM jabatan baru Kepala Dinas Tenaga Kerja

8. Qhodratul Ihwan jabatan lama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) jabatan baru Asisten Pemerintahan dan Kesra

9. Febrizal Levi Sukmana jabatan lama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan jabatan baru Kepada Dinas BMBK

10. Edi Yanto Kepala Dinas Perkebunan jabatan baru Asisten Perekonomian dan Pembangunan

11. Minhairin jabatan lama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) jabatan baru Asisten Administrasi Umum

12. Zulfikar jabatan lama Kepala Biro Hukum jabatan baru Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Dalam arahannya, Gubernur Arinal berharap para pejabat yang baru dilantik dapat berbakti kepada daerah bangsa dan negara.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab, dan menyadari apa yanh harus dilakukan bagi daerah,” ujar Gubernur Arinal.

Gubernur Arinal meminta ke depan para pimpinan tinggi bisa melakukan upaya perubahan di Satker masing masing.

“Saya ingin ke depan kita harus mempersiapkan program yang lebih baik lagi. Tolong saya Bagaimana supaya Provinsi Lampunh ini menjadi provinsi modern di Indonesia,” ujar Arinal. 

(Adpim)||editor:pzr

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyaksikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Lampung di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Kamis (14/1/2021). 

Pada kesempatan itu Gubernur Arinal berharap masyarakat tidak ragu mengikuti vaksinasi. Pasalnya, vaksinasi Covid-19 mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19 dan mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. 

"Ini juga akan melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, menjaga produktifitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi," kata Gubernur.

Arinal juga tidak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan, dengan memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. 

"Dengan taat mematuhi protokol kesehatan diiringi dengan kita berdoa, yakin kepada Allah bahwa kita tidak akan terkena covid-19," katanya. 

Gubernur Arinal sendiri tidak melaksanakan vaksinasi karena berusia di atas 60 tahun. 

"Saya hadir di sini tetapi tidak divaksin karena usia. Saya yakin, saya mau dan saya bisa, namun karena sudah 64 tahun jadi hanya menyaksikan," ujar Gubernur Arinal. 

Namun demikian, Arinal mendorong masyarakat untuk tidak ragu dilakukan vaksinasi. 

Pada vaksinasi ini, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menjadi penerima pertama vaksin covid-19 di Provinsi Lampung. 

Diikuti Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Ismet Roni dan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan. 

Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL), M. Yusuf Sulfarano Barusman dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana juga ikut dilakukan vaksinasi, termasuk Bupati Tulangbawang Winarti dan Bupati Tanggamus Dewi Handajani. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan vaksinasi yang dilakukan kepada sejumlah pejabat ini untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat agar mau ikut divaksinasi covid-19. 

"Ini untuk memberikan contoh bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak ragu," ujar Sekdaprov Fahrizal. 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana mengatakan vaksinasi covid-19 yang dilakukan hari ini yang merupakan jenis Sinovac, diberikan kepada 18 orang penerima. 

"Kemudian akan dilanjutkan penyuntikan pada tenaga kesehatan di Provinsi Lampung," ujar Reihana. 

Ia menyebutkan Provinsi Lampung sendiri telah menerima distribusi vaksin Covid-19 sebanyak 40.520 dosis. 

"Dan juga logistik vaksin berupa ADS, Safety Box dan APD untuk pelayanan imunisasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan RI," ujarnya. 

Reihana menjelaskan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga telah melakukan Pelatihan Vaksinator Covid-19 pada tenaga kesehatan yang diawali dari tiga Kabupaten/Kota. 

"Yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Lampung Tengah yang nanti juga akan di lanjutkan untuk 12 Kabupaten/Kota lainnya," katanya. 

Reihana menyebutkan jumlah vaksinator yang akan dilatih se- Provinsi Lampung berjumlah 2.300 tenaga vaksinator yang dibagi dalan 23 angkatan. 

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga telah melakukan pendistribusian vaksin Covid-19 ketiga Kabupaten/Kota penyangga yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Kota Metro 

"Selanjutnya juga pelaksanaan imunisasi Covid-19 ini juga nanti akan di laksanakan di Kabupaten/Kota lainnya," katanya. 

(Adpim)||editor:pzr

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (kiri). Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyerahkan 410 Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, secara simbolis, di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur, Bandarlampung, Selasa (12/1/2021).

SK yang diserahkan tersebut terdiri dari tenaga kependidikan 169 orang, tenaga kesehatan 41 orang, dan tenaga teknis 200 orang.

 Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan selamat kepada Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah menerima SK CPNSD hari ini.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat kepada Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah menerima SK CPNSD hari ini. Penerimaan SK CPNSD ini perlu sama-sama kita syukuri. Karena saya yakin tidak semua mendapatkan kesempatan mendapat SK CPNSD seperti saudara," ujar Gubernur Arinal.

Gubernur Arinal menjelaskan bahwa penerimaan CPNSD Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, obyektif, bebas KKN, tidak diskriminatif, dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut Gubernur Arinal, momentum penyerahan SK ini merupakan langkah awal bagi seluruh peserta untuk dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi standar atau kualifikasi yang  diperlukan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka memberikan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung.

Sebagai pegawai, lanjut Gubernur Arinal, maka harus memiliki kemauan keras belajar, beretika, harus mampu menunjukkan kalau kalian itu bisa.

Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh SDM aparatur yang kompeten sesuai dengan kebutuhan akan tugas organisasi masing-masing, mengingat PNS merupakan penentu keberhasilan organisasi saat ini maupun di masa yang akan datang, serta turut menentukan masa depan bangsa dan negara ini.

Gubernur Arinal meminta kepada seluruh peserta untuk patuh dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan.

Termasuk masalah administratif, disiplin maupun masalah teknis  di tempat bertugas.

"Tanamkan sikap dan perilaku jujur, disiplin, dedikasi, loyalitas dan tanggungjawab yang    tinggi, serta mampu mengembangkan diri untuk menjadi Pegawai yang kreatif dan inovatif serta profesional, mengingat kedepan Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan percepatan pembangunan diberbagai sektor kehidupan," ujar Gubernur.

Hal lainnya yang harus diperhatikan, lanjut Gubernur, 

menjalin, memelihara dan meningkatkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, kekompakan dan kepedulian demi terciptanya kerjasama dan hubungan yang harmonis, baik antara bawahan dan atasan, maupun antar sesama Pegawai Negeri yang ada di Dinas/ Instansi.

Gubernur berharap CPNSD menghindari dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan melanggar hukum, baik dalam setiap pelaksanaanya tugas maupun kaitannya dengan    tingkah laku (kepribadian).

"Hiduplah serasi sebagai warga  negara dan warga masyarakat dalam rangka menjaga nama baik Korps Pegawai Negeri Sipil. Serta, Mentaati disiplin jam kerja kantor, disiplin dalam cara berpakaian, termasuk disiplin dalam menjaga protokol kesehatan Covid-19," ujar Gubernur Arinal.

(Adpim)||editor:pzr

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal  Darminto (masker Putih). Foto: adpim/BlogGua

BlogGua, BANDAR LAMPUNG - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal  Darminto menerima audiensi Panitia Bulan Bakti Unit Budaya Lampung (Ubala) ITB XVII, di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Jum’at (8/1/2021).

Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Fahrizal mendukung diperkenalkannya Materi Indonesia Emas kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sekdaprov meminta agar dalam kegiatan tersebut para siswa diberikan materi yang mampu membangun emosi siswa, sehingga mereka memiliki keinginan kuat untuk menggapai cita-cita yang dinginkan. 

“Materi Indonesia Emas bisa disampaikan, dan lebih dari itu harus ada materi yang mampu membangun emosi mereka,” ujar Sekdaprov Fahrizal.

Lebih lanjut, Sekdaprov Fahrizal meminta agar kegiatan seperti ini ke depannya diberikan sejak mereka mulai duduk di bangku kelas 1 SMA. 

“Kalau bisa sejak kelas 1 SMA mereka sudah mulai diberikan kegiatan semacam ini, sehingga  mereka dapat lebih semangat lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bulan Bakti Ubala ITB XVII Iqbal Almuntarie menjelaskan bahwa mahasiswa ITB dari Ubala akan menggelar Bulan Bakti Ubala (BBU) ITB XVII dengan main event yang akan diselenggarakan pada 16-17 Januari 2021 mendatang. 

Ia menjelaskan bahwa sasaran kegiatan ini adalah pelajar sekolah menengah atas yang berada di daerah Lampung. Kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi pelajar agar mendapatkan berbagai macam informasi tentang dunia perkuliahan dan nilai Indonesia Emas 2045 yang dibawakan tema BBU ITB kali ini.

Sebagai informasi, BBU ITB terdapat kegiatan pre event dan main event. Untuk pre event di antaranya, Talkshow Kehidupan Perkuliahan, Kelas Online, Roadshow Menuju Kampus Impian, Charity, Lomba Quizizz ITB dan Indonesia Emas 2045, dan Tiktok Challenge. Sedangkan untuk main event ada Try Out Online dan Webinar.

Main Event ini merupakan puncak acara dari seluruh rangkaian kegiatan BBU ITB XVII. Acara Main Event akan menghadirkan narasumber yang menginspirasi semangat para siswa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu Vincent Ricardo dan Indah Shafira Zata Dini. 

Pada webinar kali ini juga akan memperkenalkan dua belas fakultas Institut Teknologi Bandung beserta sesi sharing dari mahasiswa tiap fakultas tersebut. Selain itu, ada pula penampilan Salam Ganesha serta penampilan budaya Lampung. 

Acara ini juga akan dilanjutkan dengan try out online sebagai sarana memperkenalkan dan menginisiasi langkah siswa untuk menuju perguruan tinggi. 

(Adpim)||editor:pzr

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget