Januari 2020

BlogGua, BANDAR LAMPUNG --- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Asisten Administrasi Umum Chandri dan Kepala Dinas Sosial Sumarju Saeni yang memasuki Purna Bakti. Dua pejabat tinggi kebanggaan Provinsi Lampung ini terbukti berdedikasi dan berloyalitas tinggi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

Hal tersebut disampaikam Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto saat mewakili Gubernur Arinal menjadi Pembina Upacara Pelepasan Purna Bakti Asisten Administrasi Umum Chandri dan Kepala Dinas Sosial Sumarju Saeni di Ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jum'at (31/1/2020).

Upacara dikomandoi oleh Kasat Pol PP Provinsi Lampung Jayadi dengan dihadiri para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

Hadir pula pada kesempatan itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal. "Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Chandri dan Bapak Sumarju Saeni atas pengabdian yang tiada terhingga kepada Pemerintah Provinsi Lampung," ujar Sekdaprov Fahrizal.

Fahrizal mengatakan pengabdian kedua pejabat tersebut hingga mencapai usia Purna Bhakti patut disyukuri dan sebagai hal yang membanggakan. "Karena tidak semua PNS bisa sampai pada titik batas pengabdian yang diharapkan," katanya.

Menurutnya, di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah banyak memberikan teladan pengetahuan, pengalaman, wawasan bahkan keterampilan kepada segenap PNS di lingkungan kerja.

"Kita tentu merasa kehilangan dengan kedua sosok ini, sehubungan dengan memasuki masa pensiun. Selama ini kita sudah dekat dengan Bapak Chandri dan Bapak Sumarju Saeni bukan hanya sebatas antara atasan dan bawahan, akan tetapi hubungan kita sudah seperti keluarga," ujarnya.

Selain itu, sambung Fahrizal, kedua sosok tersebut telah banyak membantu dalam mewujudkan program-program Gubernur Lampung. "Bahkan Bapak Sumarju Saeni dijuluki sebagai Panglima Tagana Lampung karena dedikasi dan loyalitas terhadap pekerjaan yang dimiliki dalam membantu penanggulangan bencana di Provinsi Lampung," katanya.

Mewakili Gubernur Arinal, Fahrizal berharap meskipun telah memasuki masa pensiun, untuk tetap menjaga tali silaturahmi dan berpartisipasi aktif bagi kemajuan Provinsi Lampung melalui sumbang saran dan pemikiran.

Usai upacara, Sekdaprov Fahrizal Darminto bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal dan juga hadirin lainnya mengiringi pelepasan Asisten Administrasi Umum Chandri dan Kepala Dinas Sosial Sumarju Saeni hingga menuju pintu gerbang Kantor Gubernur Lampung.

Memasuki Purna Bakti, Asisten Administrasi Umum Chandri dengan pangkat terakhir Pembina Utama IV/E begitu juga dengan Kepala Dinas Sosial Sumarju Saeni dengan pangkat terakhir Pembina Utama IV/E.

(ADPIM)

BlogGua, Bandarlampung -- Sejumlah pengurus panti asuhan di Bandar Lampung berharap kepada Rycko Menoza untuk memberikan perhatian khusus kepada sejumlah asuhan di wilayah tersebut apabila mendapatkan amanah masyarakat memimpin Kota Bandar Lampung, Kamis (30/1/20).

Pengurus Panti Asuhan Mustika Lampung, Tuti, di Bandar Lampung, Kamis, mengatakan, pengelola panti diharapkan mendapat perhatian dalam bentuk bantuan insentif secara rutin dan operasional untuk kelancaran kegiatan di panti itu.

Selama ini, kata dia, pihaknya hanya mengandalkan bantuan pembiayaan secara sukarela menggandeng donatur atau masyarakat yang sifatnya sewaktu-waktu saja.

'Kami harap Pak Rycko nanti bisa memberikan perhatian khusus untuk biaya operasional dan insentif pengurus secara continue," kata dia.

Pengurus Panti Naudhatul Aitam, Yeni Indriyani, berharap anak-anak panti tersebut diberikan kemudahan untuk mendapatkan kemudahan akses pendidikan karena banyak yang berasal dari luar Kota Bandar Lampung.

"Selama ini sulit karena banyak yang berasal dari luar Bandar Lampung," ujarnya.

Sementara itu, bakal calon Walikota Bandar Lampung, Rycko Menoza SZP yang diwakili istrinya Pitka Rycko Menoza menghadiri undangan sejumlah pengurus panti asuhan di Yayasan Bussaina Lampung "Rumah Ramah Anak" di Labuhan Ratu, Bandar Lampung.

Pitka Rycko Menoza memberikan bantuan sejumlah kursi roda untuk anak penyandang disabilitas, perlengkapan sekolah, susu formula dan sejumlah perlengkapan untuk bayi di yayasan tersebut.

(Seno)

BlogGua, Jakarta - AKTIVIS mahasiswa '98 yang juga Koordinator Nasional Poros Benhil Aznil Tan menegaskan jika dirinya bukanlah seorang pengemis jabatan dan bukan "kaleng-kaleng".

Diketahui, Poros Benhil merupakan salah satu organ relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Aznil juga meluruskan kabar yang menyebut dirinya "gagal" dalam assesment yang diadakan oleh Kantor Staf Presiden atau disingkat KSP. Dia menegaskan, jika dia dan sejumlah rekannya aktivis '98 bukan melamar kerja di KSP. Namun, kami diminta oleh Kepala KSP Moeldoko.

Pria berdarah Minang ini menceritakan, kejadian bermula tatkala dirinya bersama empat aktivis '98 lainnya yakni Wahab Talaohu, Sayed Junaidi Rizaldi alias Pak Cik, Eli Salomo, Ali Sutera datang  menemui Kepala KSP Moeldoko di Bina Graha pada tanggal 21 November 2019 lalu.

"Bahwa tanggal 21 November 2019 saya dan Wahab Talaohu, Pak Cik, Eli Salomo, Ali Sutera, menemui Moeldoko di Bina Graha untuk menjalin komunikasi dalam rangka menindaklanjuti pernyataan Bapak Presiden Jokowi membuka kesempatan kepada para Aktivis 98 sebagai pelaku sejarah reformasi Indonesia untuk turut memajukan Indonesia Maju," kata Aznil Kamis 30 Januari 2020.

Dari hasil pertemuan yang hanya berlangsung sekitar 10 menit tersebut, Moeldoko meminta 2 orang dari kami sebagai Tenaga Ahli Utama untuk turut membantu KSP. Moeldoko kata Aznil, dalam kesempatan itu uga mengatakan bahwa posisi Deputi di KSP sudah penuh.

"Kemudian Wahab dan Eli Salomo menegaskan kembali ke Moeldoko. Sebagai Tenaga Ahli Utama kan bang Jenderal?. Kemudian Moeldoko mengiyakan konfirmasi Wahab dan Eli Salomo tersebut," ujar Aznil.

Pria berperawakan kurus kecil ini melanjutkan, setelah mendapat konfirmasi serta kepastian dari Moeldoko kemudian teman-teman sepakat merekomendasikan Sayed Junaidi Rizaldi dan saya untuk mengisi posisi sebagai Tenaga Ahli Utama di  KSP.

Pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2019, menurut Aznil, pihak tim SDM KSP melalui WhatsApp meminta kami untuk hadir mengikuti seleksi pada tanggal 18 Desember 2019.

"Kami merasa pemberitahuan itu terasa janggal karena kami bukan melamar sebagai karyawan KSP. Dan kami juga tidak pernah memasukkan surat lamaran kerja ke KSP," kata dia.

Meskipun begitu, masih menurut Aznil, kami tetap berpikiran positif thinking mengikuti proses formalitas tersebut. Sebab, ketika saya konfirmasi ke pihak tim seleksi mereka mengatakan bahwa test seleksi tersebut hanya menyangkut tentang seputar latar belakang kami.

Kemudian, pada tanggal 18 Desember 2019 kami datang mengikuti seleksi ala KSP tersebut yang terdiri-dari 2 sesi. Yaitu tertulis dan wawancara. Ketika kami mengikuti tes tertulis, pada lembaran soal ada tulisan berbunyi "Seleksi Tenaga Ahli Madya Deputi IV KSP dengan target posisi Tenaga Ahli Bidang HAM."

"Melihat kejanggalan tersebut saya dan Pak Cik sempat mempertanyakan kepada salah seorang tim seleksi dan bermaksud untuk tidak mengikuti proses seleksi. Karena, hal tersebut tidak sesuai dengan komitmen awal Moeldoko meminta kami untuk menjadi Tenaga Ahli Utama di KSP," tegas Aznil.

Saat itu salah satu tim seleksi menyarankan kami untuk nanti mempertanyakannya sewaktu sesi wawancara dan beliau sendiri mengaku tidak tahu tentang hal itu. "Kami pun kembali berpositif thinking dan mengikuti tes tertulis tersebut yang berisi pertanyaan bersifat politik"

Ketika memasuki sesi tanya jawab pada tanggal yang sama, Sayed Junaidi Rizaldi maupun saya (secara terpisah) langsung mempertanyakan hal tersebut secara tegas kepada tim seleksi yang berjumlah 6 orang.

Mereka mengatakan akan melakukan konfirmasi ke Moeldoko. Lalu mereka bertanya, "Jika Tenaga Ahli Utama sudah tidak terisi penuh, apakah kami bersedia ditempatkan sebagai Tenaga Ahli Madya ?"

"Saya maupun Sayed Junaidi Rizaldi dengan tegas menolak. Karena kami  datang bukan melamar pekerjaan ke KSP. Bahwa kami datang ke KSP karena kami diminta oleh Moeldoko untuk membantu KSP sebagai Tenaga Ahli Utama," jelasnya.

Aznil menegaskan, bahwa dirinya dan aktivis 98 lainnya bukanlah pengemis jabatan dan "kaleng-kaleng" seperti apa yang telah dituduhkan banyak pihak. Dia juga, membantah jika dirinya hanya relawan abal-abal.

"Isu seperti itu sengaja dihembuskan untuk melemahkan ketika kekritisan saya mengungkap ketidakbecusan Moeldoko dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dan kami sebagai aktivis '98 sudah kenyang dengan pola-pola seperti itu," pungkas Aznil Tan.

(Bipani)

BlogGua, Tanggamus - Diduga ada Pemotongan Dana Bantuan Disabilitas oleh Oknum Pendamping di Kabupaten Tanggamus, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Indenden Pemantau Anggaran Negara (LIPAN) DPD Tanggamus layangkan surat laporan ke Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.Kamis,30 Januari 2020.

Sekretaris Dinas Sosial (Sekdissos) Kabupaten Tanggamus,Andi Firdaus, sambut dan terima laporan tersebut.

Saat dikonfirmasi awak media yang tergabung di AJOI, terkait laporan LSM LIPAN, Zulfadli, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus enggan untuk menemui LSM maupun Jurnalis dengan alasan ada kepentingan dibawah dan mengarahkan agar bertemu dengan Sekdissos.

"Saya ada urusan di bawah, kalau mau konfirmasi silahkan ke Sekretaris,"kata Zulfadli.

Sementara,Andi Firdaus menerima laporan LSM LIPAN terkait laporan adanya dugaan pemotongan dana Bantuan Disabilitas yang ada di Kabupaten Tanggamus.

"Saya sudah terima surat laporan dari LSM LIPAN, nanti akan saya pelajari lebih lanjut dan saya serahkan kepada Kadis," ujarnya.

Terkait adanya pemotongan dana Bantuan Disabilitas, dirinya menerangkan, kemungkinan pemotongan dana tersebut ada kesepakatan di dalamnya.

"Kemungkinan kelompok penerima ini membuat kesepakatan untuk memberikan Ongkos untuk pendamping, karena pengambilannya jauh dari lokasi," jelasnya.

Tak hanya itu, Andi berharap jika ada Oknum yang memotong dana tersebut akan di usulkan untuk di pecat dari jabatan pendamping disabilitas.

"Kami akan usulkan untuk memecat oknum tersebut ke Kementrian Sosial, jika terjadi pemotongan dana disabilitas tersebut," tegasnya.

Andi juga menjelaskan bahwa laporan tersebut akan dipelajari, dan jika ada yang terjadi hal yang tidak diinginkan, dirinya akan memanggil Oknum yang bermasalah.

"Kami akan tindak tegas dan panggil oknum - oknum yang memotong dana tersebut,"Pungkasnya.

Ditempat yang berbeda, Ketua LSM LIPAN DPD Tanggamus,Musanip, menjelaskan bahwa tindakan oknum yang memotong dana disabilitas sama saja membuat dirinya geram, dengan kebijakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang tidak Transparan dalam pelaksanaan Program tersebut.

"Saya sampaikan, bahwa masyarakat yang di ambil haknya oleh oknum pendamping dan tidak ketransparanan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus ini. Jika tidak bisa diatasi masalah ini, "mundur" dari jabatan Kadis Sosial Kabupaten Tanggamus ini, sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Yang intinya informasi harus transparan disampaikan kepada masyarakat,"Tegasnya.

Karena, lanjut Musanif,masalah ini adalah haknya orang cacat, kalau tidak transparan artinya Dinas Sosial sendiri menyalahi aturan Negara.

Masih menurut musanip, bahwa yang layak dibantu adalah Penerima, bukan membela kesalahan oknum pendamping tersebut.

"Harusnya kalau Oknum itu kurang dana Oprasional lebih baik bicarakan dengan Dinas Sosial, bukan minta imbal balik ke penerima. Kalau tidak sanggup menjadi pendamping, silahkan mundur, jangan dipaksakan, kalau memaksakan ujung ujungnya seperti ini, mengambil kesempatan seperti ini,"ungkapnya.

"Saya minta dengan adanya laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus bergerak dan selidiki kebenarannya bukan mencari perbedaan yang lain lain,"tutupnya.
(Budi/Uud / AJO Indonesia)

BlogGua, Tanggamus - Kantor Kecamatan kelumbayan kabupaten Tanggamus kedapatan kosong Alias tak satupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir di kantor tersebut padehal masih hari kerja (30/1/2020)

Dari pantauan media yang tergabung di AJOI pada pukul 9.45 kantor tersebut sunyi tak satupun petugas yang ada apalagi beraktifitas,bahkan pintu kantor pun masih tertutup rapat dalam keadaan terkunci dan lampu masih dalam keadaan menyala,bendera yang berkibar pun sudah nampak kusam dan robek.

Awak media mencoba menanyakan kepada salah satu warga yang rumah nya di sekitar kantor kecamatan mengenai kenapa kantor sepi,
"memang sering seperti ini,kadang cuma ada dua pegawai yang di pekerjakan di sini,kadang kadang juga pak sekcam nya yang datang,kalau pak Camat nya sangat jarang sekali.ungkap salah satu warga yang enggan di sebutkan nama nya.

Awak Media Panglima mencoba menghubungi Bahroni selaku Camat Kelumbayan melalui WhatsApp untuk menanyakan kenapa kantor Kecamatan sepi,namun sangat di sayangkan tanpa memberikan keterangan ataupun jawaban melain kan melakukan pemblokiran nomor.

(budi/Ob/NR)

BlogGua, BANDARLAMPUNG --- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat persiapan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Saply sebagai Bupati Mesuji Sisa Masa Jabatan 2020-2022, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur, Bandarlampung, Kamis (30/1/2020).

Rapat dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Irwan S. Marpaung dan dihadiri Plh. Sekda Kabupaten Mesuji Edison Basid.

Dalam kesempatan itu, Irwan S. Marpaung menjelaskan bahwa Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan tersebut akan dilaksanakan 4 Februari 2020, berdasarkan surat keputusan Mendagri RI Nomor 131.18-99 tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan pengesahan Wakil Bupati Mesuji Provinsi Lampung.
“Keputusan ini sudah keluar, dan kita laksanakan sesuai dengan Keputusan Mendagri,” ujar Irwan.

Menurut Irwan, pelantikan akan dilaksanakan di Gedung Balai Keratun Lt. III Kantor Gubernur. Untuk kelancaran pelantikan dilakukan gladi resik sehari sebelum pelaksanaan pelantikan. "Tidak hanya untuk pelantikan Bupati, tetapi juga gladi untuk pelantikan Ketua TP. PKK Mesuji,” jelasnya.

Irwan minta setiap OPD Pemerintah Provinsi Lampung, Pemkab Mesuji, dan pihak terkait dapat bertugas dan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. “Semua hal harus diperhatikan dengan sebaiknya, mulai dari awal pelaksanaan pelantikan hingga selesainya acara. Jadi semuanya harus dipersiapkan dengan sebaiknnya, dan OPD yang terlibat harus bertugas dan bertanggungjawab sesuai tugasnya,” ujar Irwan.

Dalam kesempatan itu, Plh. Sekda Mesuji Edison Basid, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah cukup jelas dan akan melakukan persiapan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (ADPIM)

BlogGua, Sleman - POLRES Sleman DI Yogyakarta menerima 2 penghargaan sekaligus. Dua penghargaan itu diterima langsung oleh Kapolres Sleman AKBP Rizky Ferdiansyah dalam acara Rapim Polri di gedung PTIK Kebayoran, Jakarta Selatan Rabu 29 Januari 2020.

Dua penghargaan dimaksud yakni sebagai juara umum Indek Tata Kelola Polri (ITK) tahun 2019 tingkat Polres kiteria perbatasan, perairan, rawan konflik dan umum. Sedangkan satu penghargaan lagi, adalah juara 1 Polres tipe rawan konflik, wilayah masuk kategori area yang teridentifikasi memiliki sejarah konflik SARA, lahan, industrial, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme, dengan skor 6,36 skala 10 kategori cenderung baik (hijau).

Adapun indikator keberhasilan Polres Sleman menyabet penghargaan tersebut adalah; Memiliki kompetensi yang baik, di dukung personil dengan perilaku baik, berparadigma melayani dan humanis. Dengan transparansi yang baik memudahkan masyarakat mengakses informasi layanan. Efektif dalam mengurangi gangguan kamtibmas, terutama meredam potensi konflik sosial ditengah masyarakat.

Kapolres Sleman AKBP Rizky Ferdiansyah saat dikonfirmasi usai acara mengungkapkan, keberhasilan meraih penghargaan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan komitmen dari seluruh jajarannya yang telah bekerja memajukan Polres Sleman.

"Keberhasilan ini atas kerjasama yang solid dari semua anggota Polres Sleman" kata Rizky.

Dirinya mengaku bersyukur atas diarihnya penghargaan ini. Karena, kata dia, tidak untuk mendapatka pengharaan itu.

"Perlu ada dedikasi dan ketulusan dalam bekerja," jelasnya.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda DIY ini, dengan diraihnya penghargaan ini membuktikan jika di Polres Sleman banyak orang-orang kreatif yang berdedikasi tinggi dengan tangan dinginnya mampu mengelola sehingga menghasilkan tata kinerja yang baik.

Meskipun selama tahun 2019 lalu Polres Sleman meraih berbagai penghargaan, namun hal itu tak membuat Rizky jumawa. Dia meyakini ada sisi lain yang masih banyak dikerjakan dan dibenahi guna kemajuan Polres Sleman.

"Tentunya Polres Sleman akan terus berbenah. Prestasi ini akan terus kami pertahankan. Kami juga akan meningkatkan kinerja sehingga timbul kepercayaan dari masyarakat," pungkas Rizky Ferdiansyah.

(Bipani)

BlogGua, Bandarlampung, -- Bakal walikota Bandar Lampung, Rycko Menoza SZP mengatakan salah satu programnya adalah penataan keberadaan toko-toko waralaba untuk mempertahankan keberadaan-usaha usaha kecil masyarakat Kota Bandar Lampung.

"Bukan membatasi, tetapi menata keberadaan toko waralaba. Ini perlu dilakukan agar tidak mematikan usaha kecil masyarakat," kata Rycko Menoza, di Bandar Lampung, Rabu (29/01/2020).

Penataan ini, kata dia, dapat dilakukan dengan mengkaji keberadaan atau lokasinya sebelum pemerintah menerbitkan izin pendirian toko-toko modern yang semakin menjamur ini.

Menurut Rycko, pemerintah harus hadir untuk membela masyarakat kecil agar tetap mampu bertahan di tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat seiring dengan banyaknya pasar-pasar modern.

Pasar-pasar tradisional ini, kata Rycko, tetap diperhatikan sebagai ciri masyarakat dan bagaimana cara berdagang agar tidak meninggalkan keaslian (genuine) kita. Toko waralaba cenderung lebih mahal dibanding warung-warung masyarakat.

Tidak hanya itu, kata Rycko, pasar-pasar tradisional akan dibina dan dikembangkan kembali sebagai salah satu upaya mempertahan kearifan lokal di kota ini.

"Pasar-pasar tradisional, perlu ditata agar lebih rapih, nyaman dengan sirkulasi udara yang baik, tempat parkir nyaman dan bebas kemacetan," kata Rycko

Ia mencontohkan, misalnya di bagian dalam kios-kios dipasang pendingin udara agar tidak panas dan pengap sehingga pedagang dan pembeli nyaman berada di pasar tradisional tersebut.

"Jika memiliki pasar tradisional yang bersih, aman dan nyaman tentunya pengunjung pasar akan semakin ramai, yang berdampak pada peningkatan pendapatan mereka," tambah putra mantan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP ini.

Sementara itu, Rycko Menoza menyampaikan program ini saat bertemu dan berdialog, menyerap aspirasi puluhan ibu-ibu di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

Para ibu-ibu tersebut menyampaikan aspirasinya karena sebagai pelaku usaha kecil dan para perajin batik Lampung itu mengaku kurang diperhatikam oleh pemerintah.

Mereka menyampaikan sulitnya mendapatkan akses permodalan dan upaya promosi untuk meningkatkan penjualan produk kerajinan mereka.

(Seno)

BlogGua, Tanggamus---Program penanggulangan sampah di dua Kelurahan di Kecamatan Kota Agung, Tanggamus terkendala kurangnya armada angkutan sampah.

Diketahui, dalam rangka solusi penanganan sampah maka dua Kelurahan di Kecamatan Kota Agung pasang jaring sampah drainase di 40 titik.

Adapun di Kota Agung ada Tiga (3) Kelurahan yakni Kelurahan Kuripan, Pasar Madang dan Kelurahan Baros. Sedangkan yang menerapkan penanggulangan sampah melalui program jaring sampah drainase, yaitu Kelurahan Kuripan 30 titik dan Pasar Madang sebanyak 10 titik jaring drainase.

Dari pantauan dilapangan pemasangan jaring berupa anyaman besi behel yang dibentuk Limas yang diletakkan dalam drainase cukup efektif mengurangi volume sampah yang bermuara ke laut Teluk Semangka.

Menurut Lurah Kuripan Hendarman Wahid, pemasangan jaring sampah drainase merupakan program Kecamatan Kota Agung. Yang ditindaklanjuti pihak Kelurahan dengan membentuk satgas kebersihan jaring sampah drainase.

"Kendala yang dirasakan saat ini adalah kendaraan pengangkut, karena untuk mengangkut sampah hasil dari jaring sampah drainase ini kita belum punya, sedangkan kendaraan tossa yang sekarang peruntukannya untuk sokli kelurahan," katanya, Rabu (29/01/2020).

Hendarman Wahid menerangkan, 30 titik jaring sampah drainase di sebar di seluruh RT yang ada di Kuripan. Dengan harapan dapat mengurangi dan menangkal penumpukan sampah yang membuat kotor pantai dan jalan protokol selama ini, akibat tersumbatnya drainase.

"Sekitar 5 hari dipasangnya jaring sampah drainase ini, sangat positif hasilnya, sampah sedikit banyak dapat kita jaring, sehingga tidak menumpuk didrainase ataupun langsung kelaut," terangnya.

Sementara itu Lurah Pasar Madang Dede Chandra mengatakan untuk wilayahnya hanya dipasang 10 jaring sampah drainase. Pemasangan jaring sampah dikhususnya di saluran drainase kecil, untuk mengantisipasi sampah masuk ke drainase besar dan kali yang bermuara kelaut.

"Kendala belum adanya kendaraan pengangkut sampah, dalam program ini kami juga sosialisasi kepada warga agar tidak membuang sampah ke saluran air atau drainase. Dengan dipasangnya jaring sampah drainase warga bisa melihat sendiri akibatnya jka tetap membuang sampah didrainase ," ujarnya.

(WnRh/Roni).

BlogGua, Tanggamus - Menyikapi adanya bantuan Disabilitas yang di keluarkan Kementerian Sosial untuk Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini, Zulfadli Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus menjelaskan terkait bantuan Disabilitas bahwa Dinsos tak punya kewenangan. Selasa, (28/1/2020, di ruangannya.

Dalam penjelasan Zulfadli bahwa Dinsos tidak ada kewenangan terkait bantuan disabilitas, dirinya juga menjelaskan bahwa anggaran bantuan Disabilitas Rp.300.000,- 1 bulan x 12 Bulan.

"Program itukan dari kementerian berdasarkan usulan, tahun ini juga belum tentu dapat kembali, karna itu larinya bukan ke kami melainkan ke dinas sosial provinsi. Untuk anggaran bantuan disabilitas itu benar Rp300.000,- perbulan untuk perorang selama setahun, dan itu juga pengambilannya disaat sedang dibutuhkan saja, tidak serta merta sebulan langsung di ambil," katanya.

Pengambilan tarik tunai direkening oleh penerima selama dibutuhkannya uang untuk kebutuhan, Zulfadli juga menyampaikan bahwa setiap pendamping di bolehkan mengambil tarik tunai tersebut.

"Boleh saja pendamping itu mengambil tarik tunai, asal hanya mendampingi karna penerima inikan pastinya kurang pengalamannya dan juga cacat fisik. Dan juga kalaupun pendamping mengambilkan di bank itu kan pasti ditanya surat pengambilannya sama pihak bank, kalo namanya salah satu dijit saja pasti tidak bisa cair,"jelasnya.

Tak hanya itu, Bantuan yang didapatkan penerima Rp.300.000x12 bulan kita hitung Rp3.600.000 selama setahun itu tidak ada potongan sedikitpun untuk pendamping.

"Seharusnya tidak ada potongan sedikitpun untuk pendamping, karna pendamping itukan mempunyai honornya sendiri, dan kami dinas sosial tidak mempunyai kewenangan dengan pendamping, itu lansung dari kemensos," ujarnya.

Zulfadli pun berharap program kedepan terkait bantuan apapun kalau bisa bertambah, karna banyak sekali penyandang maupun lansia dan yang lainnya membutuhkan bantuan tersebut.

Adapun penerima memberikan sumbangsih sedikitnya untuk pendamping, itu hal wajar.

"Kalau ada pendamping di berikan sumbangsih atas pengambilan bantuan ke bank oleh penerima, dan itu hal wajar, karna pendamping itu honornya hanya Rp.500.000,- per bulan," pungkasnya.

(Budi/Tim Ajoi)

BlogGua, MESUJI --- Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) mendorong jajaran Pemerintah Daerah dan stakeholder di Kabupaten Mesuji segera mengesahkan Perda Layak Anak, membentuk Forum Anak Daerah dan memaksimalkan Sekolah Ramah Anak demi mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2020. Hal tersebut disampaikan Wagub Nunik saat Road Show Pengembangan KLA di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Rabu (29/1/2020).

"Mulai Januari 2020, kita sudah keliling Kabupaten/Kota untuk memberikan semangat guna mewujudkan KLA, karena pada Maret 2020 dari Kementerian PPPA akan melakukan pengecekkan kesiapan kita sudah belum standar-standar perwujudan hak anak di Kabupaten/Kota terpenuhi. Kalau semua ini terpenuhi, yakin Mesuji mampu meraih predikat KLA 2020" ujar Wagub Nunik.

Selain mendorong agar meraih KLA, Nunik juga mendorong Kabupaten Mesuji untuk kembali meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020. Dimana sebelumnya Kabupaten Mesuji meraih APE tingkat pratama.

Menurut Nunik, sudah kewajiban orang tua memastikan anak-anak mendapatkan yang terbaik. "Karena ada hak-hak anak yang harus terpenuhi seperti hak pendidikan, tumbuh kembang, kesehatan, hak diberikan pendapat dan lainnya," ujarnya.

Nunik mengatakan pencapaian meraih KLA bukan soal mengejar penghargaan, tetapi bagaimana menjalankan kewajiban dan menjadi tolak ukur terhadap mempersiapkan generasi penerus bangsa.

"Seberapa hebat apa pun kita membangun Mesuji ini kalau generasi yang melanjutkan ini tidak dipersiapkan dengan baik, akan berat untuk dilanjutkan," katanya.

Pada kesempatan itu, Nunik meminta agar dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Mesuji sesuai arahan Kementerian PPPA.
"Kita berharap ini terlaksana diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung," katanya.

Nunik juga menyoroti permasalahan Stunting yang harus ditangani secara maksimal. Menurutnya, hal utama yang harus dilakukan adalah bagaimana mewujudkan perilaku hidup bersih (sanitasi).

"Kita mulai dari pelaksanaan sanitasi sehat, kemudian memperhatikan gizi untuk ibu hamil dan balita. Kita tidak ingin anak cucu kita terkena stunting, untuk itu kita mulai dari sanitasi sehat," ujarnya

Nunik juga menyuarai agar Mesuji berkomitmen bebas dari Open Defecation Free (ODF) atau buang air besar sembarangan. "Ajak keluarga dan teman-teman kita untuk hidup sehat," katanya. Dalam road show ini, acara diawali dengan Senam Germas bersama. (ADPIM)

BlogGua, Bandarlampung,- Bakal calon Walikota Bandarlampung, Rycko Menoza SZP, mengaku sangat prihatin dengan kumuhnya daerah-daerah pesisir Kota Bandar Lampung akibat sampah menumpuk di pemukiman penduduk setempat.

"Ini sudah tidak layak, perlu pembenahan, selama ini tidak pernah diperhatikan pemerintah, kasihan masyarakatnya," kata Rycko Menoza saat mengunjungi pesisir pantai Kelurahan Keteguhan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung, Selasa (28/01/2020).

Ia mengatakan, dengan kondisi seperti ini tentu sangat mengancam kesehatan warga jika tidak diatasi bersama melibatkan pemerintah dan masyarakat.

"Jika orang dewasa mungkin lebih tahan, tetapi untuk anak-anak sangat rentan terhadap serangan penyakit," kata Rycko.

Ia mengatakan, jika diberikan amanah oleh rakyat, ke depan salah satu prioritasnya nanti adalah membuat wilayah pesisir ini bersih, tertata dan bebas banjir.

Tidak hanya itu, lanjut Rycko, daerah pinggiran juga perlu dibangun infrastruktur yang layak, seperti tidak ada drainase jadi saat hujan deras rumah dan jalan-jalan tergenang air.

"Ini ada ketimpangan pembangunan antara pusat kota dengan daerah pinggiran, daerah pusat kota saja banjir apalagi daerah pinggiran," kata dia.

Rycko berjanji, daerah pesisir akan menjadi salah satu prioritas pembangunannya jika diberikan amanah rakyat untuk memimpin Kota Bandar Lampung.

"Kita akan lakukan penataan daerah pinggiran agar masyarakatnya hidup dengan layak tanpa adanya pemindahan atau penggusuran," kata Rycko.

Sebelumnya, Rycko Menoza menyempatkan blusukan ke daerah pesisir di Bandar Lampung, Ia menyatakan sang prihatin dengan kondisi warga setempat.

Ia juga melihat langsung bagaimana kumuh wilayah tersebut, selain sampah masyarakat juga banyak menempati rumah-rumah panggung yang bawahnya terdapat genangan-genangan air yang tercemar sampah rumah tangga.

Rycko juga menemui dan berdialog dengan puluhan setempat untuk menyerap aspirasi mereka terkait berbagai permasalahan dan kebutuhan pembangunan di daerah setempat.

(Seno)

BlogGua, Jakarta - KUASA hukum Bimbingan Minat Baca dan Minat Belajar Anak (bIMBA) Saiful Anam mengatakan, eksistensi dan keberadaan biMBA merupakan bagian dari pembudayaan dan pemasyarakatan minat baca masyakarat yang dilindungi oleh peraturan Perundang-Undangan (UU).

Dia menyayangkan adanya pemberitaan yang menyatakan bahwa biMBA illegal. Menurutnya, peberitaan itu sangat menyesatkan dan sangat meresahkan masyarakat serta bertentangan dengan UU. Pasalnya, terdapat berbagai upaya untuk mendiskreditkan biMBA salah satunya yang menyatakan biMBA adalah illegal bertentangan dengan pembelajaran Paud dan melanggar peraturan.

"biMBA sah dan legal menurut hukum," kata Saiful Anam Selasa 28 Januari 2020.

Menurut Saiful, eksistensi dan keberadaan biMBA merupakan bagian dari pembudayaan dan pemasyarakatan minat baca masyakarat. Dimana, masyarakat dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan dan memfasilitasi pembudayaan kegemaran membaca.

Kata dia, bahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Pasal 28 C UUD 1945 sudah tegas menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri dan memajukan diri. Selain itu UU HAM juga mengamanatkan setiap orang berhak mengembangkan dirinya dan memperoleh pendidikan yang layak. Bahkan dalam UU Perpusnas dan PP pelaksanaannya menekankan adanya peran serta masyakarat dalam pembudayaan minat baca dan pemerintah daerah wajib mengapresiasi kegiatan tersebut," kata Saiful Anam.

Saiful Anam menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mendiskreditkan dan mengarah kepada pencemaran nama baik yang berisi penghinaan, fitnah, bersifat tendensius terhadap keberaan biMBA yang secara hukum legal dan dilindungi oleh UU.

"Kami tidak akan segan-segan mengambil langkah hukum baik pidana maupun perdata kepada pihak-pihak yang menghalang-halangi keberadaan dan eksistensi biMBA di seluruh Indonesia," pungkas Saiful Anam.

Senada dengan Saiful Anam, penggagas paradigma dan metode biMBA Bambang Suyanto juga menyatakan bahwa biMBA bukan lembaga kursus maupun lembaga formal dan nonformal  yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan.

Oleh karena itu jam belajarnya tidaklah mengikuti Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor. 146 Tahun 2014.

“bIMBA hanya merupakan bagian dari pembudayaan dan pemasyarakatan minat baca masyakarat. Karena minat membaca merupakan syarat mutlak untuk menjadi gemar membaca. Sehingga dengan membimbing minat baca anak maka terbangun budaya gemar membaca," ujar Bambang.

Selain itu Imam Sutrisno yang merupakan pengurus Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), menegaskan, jika biMBA mendapat support dan dukungan penuh dari Perpustakaan Nasional (Perpunas) sebagai lembaga yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diberikan tugas dan fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Salah satunya dengan mendorong dan membumikan minat baca masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BiMBA merupakan bagian dari GPMB yang telah mendapatkan dukungan Perpusnas sebagai lembaga yang mendorong membumikan minat baca masyarakat," ungkap Imam Sutrisno.

(Bipani)

BlogGua, Tanggamus - Mahasiswa KKN Universitas Lampung periode 1 Pekon Banjar Agung, Kecamatan Limau, Tanggamus melaksanakan program kerja Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat serta Menurunkan Insidensi Penyakit dan Morbiditas Pada Masyarakat yang terdiri dari kegiatan Pengenalan dan konseling Jamban Sehat, Intervensi dan konseling pada Ibu melalui program "PENTING" Pencegahan Stunting, Cek dan Edukasi kesehatan yang bekerja sama dengan UPTD Puskesmas Antar Brak, Kec.Limau, Tanggamus.

Kegiatan ini diselenggarakan pada 26-27 Januari 2020. Pekon banjar agung memiliki 3 dusun yaitu dusun 1 (Banjar Agung), dusun 2 (Kampung Sawah), dan dusun 3 (Madang Jaya). Cek kesehatan pertama kali diadakan di dusun 3, dimana dusun tersebut terletak di perbukitan dan akses jalan menuju ke dusun sangat sulit terutama ketika hujan turun. Kegiatan ini diikuti sekitar 120 termasuk orang dewasa dan lansia yang sangat antusias untuk mengecek kesehatan diri mereka.

Pada hari kedua, cek kesehatan diselenggarakan di Dusun 1 dan Dusun 2 yang secara berbarengan dengan jadwal rutin Puskesmas Keliling Puskesmas Antar Brak. Warga dusun 1 dan 2 sangat antusias untuk mengecek kesehatan diri mereka.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada UPTD Puskesmas Antar Brak, Kec.Limau, Tanggamus yang telah membantu penyelenggaraan cek kesehatan warga Pekon Banjar Agung dan saya mewakili rekan-rekan sangat senang semua warga dusun antusias untuk mengecek kesehatan sekaligus mengedukasi diri dengan menerima penyuluhan kesehatan yang kami berikan," ujar Chandra Mulya Silaban selaku Koordinator Desa (Kordes) Pekon Banjar Agung, Kecamatan Limau, Tanggamus.

Husein selaku Kepala Urusan (KAUR) Keuangan Pekon Banjar Agung mengapresiasi kegiatan yang mahasiswa KKN selenggarakan, “cek kesehatan itu penting dan harus rutin setidaknya sebulan sekali, jangan menunggu sakit dulu baru berobat. Saya sangat berterimakasih dengan adanya kegiatan ini karena disini tidak sebulan sekali bahkan setahun sekali cek kesehatan bisa diadakan dan bekerjasama dengan UPTD Puskesmas Antar Brak,” ujarnya.

(Red)

BlogGua, BANDARLAMPUNG ---- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendukung diadakannya pertemuan antara PT. Pelindo (Persero) II Cabang Panjang dengan kalangan pengusaha demi meningkatkan ekspor melalui Pelabuhan Panjang. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menerima audiensi dari GM PT. Pelindo (Persero) II Cabang Panjang dan Kepala Bea dan Cukai Perwakilan Lampung, di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur, Bandarlampung, Selasa (28/1/2020).

Menurut Gubernur, dalam pertemuan itu bisa dilakukan sosialisasi kepada pengusaha dalam rangka peningkatan ekspor Lampung. “Untuk meningkatkan ekspor melalui Pelabuhan Panjang, maka perlu ada pertemuan dengan pengusaha untuk melakukan sosialisasi terkait ekspor melalui Pelabuhan Panjang. Dan saya sangat mendukung hal tersebut, sehingga ekspor di Provinsi Lampung terjadi peningkatan,” ujar Gubernur Arinal.

Dalam kesempatan itu, GM PT. Pelindo (Persero) II Cabang Panjang Drajat Sulistyo menjelaskan bahwa pihaknya mendukung upaya Gubernur meningkatkan ekspor melalui Pelabuhan Panjang.

“Gubernur Arinal bertujuan untuk dapat meningkatkan ekspor. Dan Gubernur langsung aksi bagaimana ekspor di Lampung bisa meningkat, salah satunya peningkatan ekspor melalui Pelabuhan Panjang,” jelas Drajat.

Drajat mengakui terdapat keterbatasan informasi bagi para pengusaha, sehingga mereka melakukan ekspor melalui luar Lampung. Padahal jika melakukan ekspor melalui Pelabuhan Panjang, maka akan menghemat biaya bagi pengusaha.

“Kami sangat berterimkasih dengan Pak Gubernur yang telah mensupport adanya pertemuan ini, sehingga mampu meningkatkan ekspor provinsi Lampung,” jelas Drajat.

Ia juga menjelaskan bahwa ekspor ini adalah untuk semua komoditas. “Ekspor ini dilakukan untuk semua komoditas. Kami juga concern dengan peningkatan ekspor UKM dan IKM produk Lampung,” jelasnya. (ADPIM)

BlogGua, Lampung -- Hasil diskusi yang digelar di Kampus Universitas Bandar Lampung (UBL), (22/1/2020), masih menyisakan seribu cerita dari berbagai sudut pandang, baik dari akademisi dan praktisi lingkungan yang turut hadir, memberikan tanggapan tentang pendapat Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi.

Melalui perhelatan acara diskusi publik yang dilaksanakan di Aula M Pascasarjana UBL, dengan tema membangun sinergi dalam upaya konservasi sumber daya hutan dan lingkungan, menghasilkan sebuah pandangan mendasar yang bersifat menjadi keputusan dari orang nomor satu di Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung berpendapat bahwa pembangunan teropong bintang atau yang biasa disebut Lampung Astronomical Observatory (LOA), harus dihentikan, berkaitan dengan tanggapan Gubernur Lampung akademisi maupun praktisi lingkungan, memiliki penilaian dan pendapatnya masing-masing, ada yang mengukur dari biaya pembangunan yang telah menelan Miliyaran Rupiah, serta argumen dukungan berdasarkan alasan normatif yang memperbolehkan kegiatan mega proyek tersebut legal untuk tetap dilaksanakan.

Kali ini, ada sebuah argumentasi mendasar yang berbeda dari akedimisi muda Fakutas Hukum UBL, sekaligus selaku Ketua Panitia acara Diskusi Publik di UBL, Rifandy Ritonga.

Menanggapi pembangunan LOA, Rifandy saat diwawancarai Jurnalis, memberikan apresiasi kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang telah bersikap tegas, dan solutif serta progrsif terhadap kepentingan pembangunan LOA. (28/1)

"Seorang pemimpin memang harus memiliki loncatan pemikiran yang matang, menerawang jauh ke depan, bukan hanya melihat untungnya saja namun rugi juga layak menjadi perhitungan yang matang apalagi hal kebijakan tersebut, berkaitan dengan keselamatan masyarakat, kepentingan rakyat jangka panjang".

Lebih lanjut Ritonga sapaan akrabnya, menjabarkan bahwa, "Seorang akademisi itu harus mampu menjabarkan permasalahan secara komprehensif melalui banyak sudut pandang keilmuan, tidak bisa hanya berdasarkan satu pegangan aturan regulasi saja, namun harus terseistematis, berhirarki dan runtut untuk dapat menyimpulkan masalah ini benar atau tidak tetap atau tidak, supaya segala suatu kebijakan itu tidak cacat secara yuridis pada akhirnya", hematnya.

Jika ditinjau kembali, pembangunan LOA ini merupakan implementasi dari Nota Kesepakatan Bersama (NKB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Provinsi Lampung, Institut Tekhnologi Sumatera (Itera), dan Institut Tekhnologi Bandung (ITB), tentang pengembangan pusat unggulan stategis dalam Bidang Penelitian, Pendidikan Ilmiah, Konservasi, Pariwisata dan Sosial Ekonomi di Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, ditandatangani pada periode Gubernur Ridho Ficardo.

Masih lanjut Ritonga, yang juga sebagai ketua pusat studi konstitusi dan Perundang-undangan UBL. "NKB dan PKS, secara pribadi sebagai masyarakat Lampung sangat mendukung langkah tersebut, apalagi hal ini digadang-gadang akan menjadi Teropong Bintang terbaik Se-Asia Tenggara, tentu hal ini akan berdampak positif bagi Lampung.

Namun, apa artinya semua itu jika proses pelaksanaan pembangunan ini prematur dan terlalu tegesa-gesa, hipotesis saya berdasarkan persoalan ini terjadi cacat embrio pada alas implementasi pembangunan LOA, Pertama, dalam Ruang Lingkup NKB dan PKS dilihat tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan Taman Hutan Raya sebagai salah satu kawasan pelestarian alam sebagaimana diatur dalam PP No.28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam/KSA dan Kawasan Pelestarian Alam Alam/KPA Jo. PP 108 Tahun 2015, Pasal 1 butir 10, silakan dilihat aturanya, ungkapnya dengan jelas.

Kemudian yang kedua, "dalam lingkup PKS, tidak termasuk kerjasama yang diatur dalam P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelengaraan KSA dan KPA, Jo. Permenhut No.P.44/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 Pasal 6 dan Pasal 13. Ketiga, Tata Cara Kerjasama berdasarkan analisis yang mengacu pada P.85/Menhut-II/2014 tentang tata cara kerjasama Penyelengaraan KSA dan KPA, Jo. Permenhut No.P.44/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2017, Pasal 24.

"Dari tiga catatan analisis peraturan tersebut, saya katakan kembali, sangatlah tepat Gubernur mengambil langkah strategis yang terbaik, hipotesis saya mengatakan NKB dan PKS cacat yuridis, namun perlu diingatkan kembali sebaiknya hal ini dikoordinasikan kembali kepada Kementerian Dalam Negeri untuk diambil langkah, yang nantinya akan menjadi policy dalam bentuk regulasi, untuk mencegah terjadinya bias", tutupnya seraya memantapkan sikap.

(Seno)

BlogGua-Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Romli, A.Md, memimpin Rapat Paripurna Internal mengenai Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lampung Utara tentang Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Utara Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan 2019-2024, Senin (1/01/2020).
Hadir Wakil Ketua II, H. Dedi Sumirat, Wakil Ketua III, Joni Saputra, Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara, Sekretaris Dewan Kabupaten Lampung Utara, H. Adrie, SH.,MM, Kabag, Kasubag, beserta Staf .
Dalam penyampaian Laporannya yang diwakili atau dibacakan oleh H. Abadi sebagai juru bicara Panitia Khusus (Pansus) ini mengatakan, “tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tat Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten , dan Kota yang esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD”.
Beliau juga menjelaskan dalam laporan tersebut yaitu maksud dan tujuan disampaikan laporan ini, untuk memberikan gambaran umum tentang proses pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lampung Utara, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap Rancangan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Lampung Utara yang membahas Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara ini di Ketuai oleh Emil Kartika Chandra, Herwan Mega, SE sebagai wak(Elva(

BlogGua, Lampung - Ketua Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (BAPPILU) DPD Partai Golkar Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra menggelorakan semangat dan motivasi kepada Kader Partai Golkar Kota Bandar Lampung dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Orientasi Kader yang dipusatkan di Taman Wisata Wira Garden, Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung, Minggu (26/1/2020).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung, H. Yuhadi, Sekretaris Ali Wardana, Ketua BAPPILU DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung H. Benny HN Mansyur, Gindha Ansori, Sabnu Ali, Iskandarsyah Komarudin, Supriyanto Erwandi, Jamhari, Hetty Priskatati, Indrawan, serta seluruh jajaran Pengurus DPD Partai Golkar Bandar Lampung Lainnya.

Dalam paparan materinya yang berlangsung hangat dan penuh kemeriahan, TEC secara gamblang menjelaskan, Sejarah, Ideologi, Doktrin dan Paradigma baru Partai Golkar.

"Partai Golkar harus senantiasa mengedepankan jati dirinya sebagai Partai yang berideologi Pancasila yang berorientasi Karya-Kekaryaan (programatik), pembaruan, modernisasi dan pembangunan, serta menjadi pelopor bagi kemajuan Bangsa. Partai Golkar harus mampu eksis dan survive, dan semakin lekat di hati Rakyat, karena memang Golkar senantiasa mengutamakan kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara," jelas TEC.

Politisi Senior Partai Golkar Lampung ini mengapresiasi kegiatan Diklat yang dilaksanakan oleh DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung dan berpesan, kegiatan Diklat Kaderisasi ini harus diteruskan hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dalam rangka memantapkan Konsolidasi Kelembagaan di Partai Golkar dan melahirkan Kader-Kader milenial sebagai generasi penerus Partai Golkar.

"Jiwa juang, Semangat Juang, Nilai-Nilai Juang dan Cita-Cita Juang Partai Golkar harus tertanam didalam benak seluruh Kader Partai Golkar, sebagaimana tujuan dan cita cita Partai Golkar menuju Indonesia Emas, suksesnya pembangunan disegala bidang menuju kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia," ujar TEC.

Diketahui, usai memberikan materi, seperti biasa TEC menyempatkan diri berdialog langsung dan membagikan hadiah bagi para peserta, sehingga membuat suasana menjadi semakin hangat, penuh keceriaan dan kemeriahan.

(Seno)

BlogGua, Sleman - SEBANYAK 326 orang telah mendaftar sebagai calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di KPU Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.

"KPU Kabupaten Sleman telah menutup secara resmi pendaftaran bagi calon petugas PPK di 17 Kecamatan pada 24 Januari lalu pukul 16:00 Wib," kata Ketua KPU Kabupaten Sleman Trapsi Haryadi saat dikontak Senin 27 Januari 2020.

Trapsi mengatakan, dari jumlah 326 itu terdapat 174 pendaftar laki-laki dan 135 orang perempuan.

Dia merinci, para pendaftar PPK di 17 Kecamatan tersebut. Kata Trapsi, pendaftar PPK di Kecamatan Berbah sebanyak 21 orang, Cangkringan 13, Depok 22, Gamping 19, Godean 16, Kalasan 14, Minggir 19, Mlati 34, Moyudan 17, Ngaglik 24, Ngemplak 14, Pakem 15, Prambanan 18, Seyegan 20, Sleman 22, Tempel 22 dan Turi 16.

"Jadi jumlah pendaftar semuanya ada 326 orang terdiri dari laki-laki 174 dan 152 orang perempuan," ujar Trapsi.

Mantan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI DIY tersebut menjelaskan, KPU Sleman selanjutnya melakukan penelitian berkas administrasi para peserta sampai dengan tanggal 27 Januari.

Selanjutnya, kata dia,  pada tanggal 28 Januari KPU Sleman akan mengumumkan calon PPK yang lolos seleksi administrasi.

"KPU Kabupaten Sleman menerima tanggapan dari masyarakat atas para peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi," jelasnya.

Trapsi menambahkan, KPU Sleman akan
melakukan seleksi tertulis bagi pesrta yang lolos administrasi tersebut pada tanggal 30 Januari mendatang.

"Selanjutnya mereka akan menempuh seleksi wawancara pada 8-10 Febuari nanti," pungkas Trapsi.

(Bipani)

BlogGua, Tanggamus - Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani menerima Raport Hasil Evaluasi atas Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Kementrian PAN-RB) di Nusa Dua, Bali, Senin,27 Januari 2020.

Adapun Nilai Raport yang diterima oleh Bupati Tanggamus adalah Predikat B. Predikat ini meningkat dari tahun 2019 yang hanya berpredikat CC. Raport diterima langsung oleh Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, dari Deputi Evaluasi Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Atep.

Raport juga diserahkan kepada 161 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah II yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan dan Lampung.

Untuk di Provinsi Lampung sendiri, selain Kabupaten Tanggamus, Predikat B ini diraih juga oleh Kabupaten Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Barat dan Kota Metro.

Adapun tujuan dari diterapkannya SAKIP adalah sebagai salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.

Hal ini dilakukan Kementerian PANRB dalam rangka evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh pemerintah.

Bupati Hj. Dewi Handajani, usai menerima Raport SAKIP menyatakan rasa syukurnya atas keberhasilan Pemkab Tanggamus mendapatkan Predikat B untuk Raport SAKIP Tahun 2019.

Lebih lanjut beliau berharap agar tahun yang akan datang Pemkab Tanggamus lebih baik lagi dalam capaian kinerja, sehingga mampu mendapatkan raport dengan Nilai A.

"Untuk mencapai raport yang lebih lagi, kedepan efektifitas program diseluruh OPD harus dapat dilakukan, disamping melahirkan produk-produk program inovasi dalam pelayanan masyarakat."

"Jadi saya harapkan kedepan kita dapat lebih baik lagi, dan untuk efektifitas program, kedepan program yang tidak ada outputnya bagi daerah, akan dihapus,” tegas Bupati.

Turut mendampingi Bupati Inspektur Erna Lia, Kepala Bapelitbangda Hendra Wijaya Mega, dan Kabag Organisasi Ristika Trianita. (Kominfo)

BlogGua, LAMPUNG SELATAN ---- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bergerak cepat menghadapi wabah virus corona di Provinsi Lampung dengan menerapkan 3 langkah antisipatif. Hal itu diungkapkan Gubernur saat melakukan peninjauan kesiapan di Bandara Raden Intan II, Lampung Selatan, Senin (27/1/2020).

Tiga langkah antisipasi itu, yaitu pertama penumpang yang berasal dari Bandara Raden intan II, kemudian penumpang di Pelabuhan Bakauheni, dan juga kesiapan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek.

"Saya tidak ingin cerita dan hanya laporan, tapi saya ingin membuktikan kerja nyata. Semua Provinsi mendapat perhatian, khususnya Lampung yang sangat dekat dengan Jakarta dan memiliki masyarakat yang beragam. Sehingga mendapat perhatian khusus dari Mendagri," tegas Gubernur Arinal.

Terkait warga Indonesia yang berada di Wuhan, China, ujar Gubernur Arinal, pihaknya belum mendapatkan informasi yang pasti. Selain itu, pengendalian di Wuhan juga telah dilakukan secara intensif.

Untuk di Bandara Raden Intan II sendiri, telah dipasang alat thermal scanner di pintu kedatangan. Alat tersebut nantinya akan mendeteksi mereka yang memiliki suhu tinggi diatas 38 derajat celcius.

Bagi mereka yang terdeteksi maka akan diambil tindak lanjut, baik itu pemeriksaan kesehatan maupun pemeriksaan rute penerbangannya. Selain alat thermal scanner, juga telah disediakan tempat karantina.
Seperti diketahui, novel coronavirus atau 2019-nCoV merupakan virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS.

Gejala virus corona atau 2019-nCoV akan menyerang pernapasan. Pasien yang positif terinfeksi virus corona memiliki gejala demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu.

Gejala virus corona akan muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah pasien terpapar virus corona. Kesimpulan ini didasarkan pada masa inkubasi virus MERS.

Hingga saat ini, belum ada pengobatan atau vaksin yang direkomendasikan untuk mengatasi virus corona. Orang yang terinfeksi 2019-nCoV harus menerima perawatan intensif untuk membantu meringankan gejala virus corona. Jika gejala semakin parah, maka penderita harus segera mengunjungi layanan medis.

Saat ini tidak ada vaksin untuk mencegah infeksi 2019-nCoV (corona virus) atau virus corona. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah menghindari terkena virus ini.

Ada beberapa tindakan pencegahan yang bisa dilakukan setiap hari untuk menghindari penyakit akibat virus corona.
Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik; Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci; Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit; Tutupi batuk atau bersin dengan tisu, lalu buang tisu ke tempat sampah; Bersihkan dan disinfeksi benda dan permukaan yang sering disentuh.
Langkah-langkah tersebut sebaiknya dilakukan setiap hari untuk membantu mencegah penyebaran beberapa virus, termasuk corona virus. (ADPIM)

BlogGua, BANDARLAMPUNG ---- Provinsi Lampung siap mengikuti Musabaqah Tahunan Hafalan Al-Qur’an dan Al Hadist Pangeran Sultan Bin Abdul Aziz As Sau’ud yang diselenggarakan oleh Atase Agama Kedubes Saudi Arabia di Indonesia pada 3-6 Februari 2020 mendatang.

Hal itu diungkapkan Staft Ahli Gubernur bidang Pemerintah Hukum dan Politik Syaiful Darmawan saat memimpin upacara mingguan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (27/1/2020).

”Untuk itu diharapkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) terkait mempersiapkan sarana dan prasarana, sehingga kepesertaan Musabaqah Tahunan Hafalan Al-Qur’an dan Al-Hadist dapat berjalan dengan baik," ujar Syaiful.

Selain Musabaqah di Kedubes Saudi itu, Syaiful juga berharap pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional yang dilaksanakan pada Bulan Juli 2020 di Padang Provinsi Sumatera Barat dapat disiapkan dengan baik. Hal ini berdasarkan petunjuk Teknis Penyelenggaraan MTQ Nasional XXVII Tahun 2020.

Terkait seleksi tingkat Provinsi untuk menentukan kafilah yang akan mewakili provinsi Lampung pada tingkat Nasional, lanjut Syaiful, akan diadakan MTQ Tingkat Provinsi yang direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan April 2020 di Kabupaten Pringsewu.

Dengan persiapan yang baik dan matang Syaiful berharap Provinsi Lampung mampu mempertahankan prestasi yang selama ini telah diukir.

“Seperti kita ketahui bersama selama ini Provinsi Lampung secara nasional mampu mengukir prestasi terbaiknya pada ajang MTQ Tingkat Nasional,” kata Syaiful.

Di antara prestasi yang telah berhasil diaraih diantara nya Peringkat 15 (lima belas) Nasional pada MTQ Nasional tahun 2018 di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan Peringkat 10 (sepuluh) Nasional pada STQ Nasional di Pontianak Tahun 2019.

Kemudian, Atas kerja keras TP UKS/M, Provinsi Lampung, mendapat Juara Umum Tingkat Nasional Tahun 2019 untuk Lomba Sekolah Sehat. Selanjutnya pula, Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan DPW LASQI Provinsi Lampung meraih lima besar pada Festival Bintang Vokalis Tingkat Nasional di Provinsi Maluku.

“Tentunya berbagai keberhasilan dan prestasi tersebut, hendaknya dapat dipertahankan dan dijadikan semangat serta motivasi untuk melakukan yang terbaik, sehingga di tahun ini berbagai prestasi tersebut dapat diperoleh kembali,” tambah Syaiful. (ADPIM)

BlogGua, Sleman - KAPOLSEK Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta AKP Samidi menutup acara latihan dasar Saka Bayangkara dan Pengambilan Wing di SMK N I Seyegan Minggu 26 Januari 2020 siang.

Kegiatan yang berlangsung satu hari tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari siwa SMK N Seyegan dan dihadiri oleh Kanit Binmas POLSEK Seyegan Iptu Lilis serta Babinkamtibmas Desa Margomulyo Aiptu Prayitno.

Kapolsek Seyegan AKP Samidi mengatakan, kegiatan latihan dasar Saka Bayangkara dan Pengambilan Wing tersebut bertujuan untuk membantu tugas-tugas kemanusiaan yang ada di masyarakat terutama kegiatan yang ada Polri.

Dia mencontohkan, para peserta latihan dasar Saka Bayangkara dan Pengambilan Wing tersebut bisa ikut berperan dalam pengamanan lebaran dalam operasi patuh yang digelar polisi.

"Mereka juga ikut pengamanan dalam ibadah baik di masjid maupun gereja yang ada di wilayah Seyegan," pungkasnya.

(Bipani)

BlogGua, Lampung Utara -  Memperingati hari jadi partai PDI Perjuangan ke-47, ketua DPC Partai PDIP Lampung Utara mengadakan kegiatan Sosialisasi Dampak dan Bahaya Narkoba yang dilanjutkan dengan kegiatan Donor Darah dan Santunan Anak Yatim, Minggu (26/01/2020).

Dalam sambutannya, Drs. Yose Rizal berharap kedepan PDIP Kabupaten Lampung Utara mendapat 8 kursi di DPRD.

“Harapan saya, kita akan mendapatkan 8 kursi kedepan ini, saya minta kepada tim DPC, PAC, sampai anak ranting mulai bergerak rapatkan barisan dalam bergotong- royong”,ujarnya.

[caption id="attachment_12864" align="alignnone" width="678"] Drs. Yose Rizal, MH (tengah) saat bersosialisasi, Minggu (26/1/20). Foto: Elva/BlogGua.[/caption]

Kemudian, Yose juga menjelaskan 3 hal tentang kedisiplinan didalam  berpartai, yakni disiplin dalam berorganisasi, disiplin dalam program dan displin dalam struktural, “Jadi kita dapat bersama sama, Kalau DPC saja yang bergerak tidak akan mungkin bisa,”imbuhnya.

“Kita akan belajar dari daerah-daerah lain yang sudah maju,”lanjut Yose,“Kita harus solid, terutama dari jajaran DPC sampai anak ranting. Solid bergerak sama-sama. Karena kalau solid, kita tidak akan kesulitan mendapat kursi yang kita harapkan tersebut,”ungkapnya.

[caption id="attachment_12865" align="alignnone" width="678"] Drs. Yose Rizal, MH saat memberi santunan anak yatim, Minggu (26/1/20). Foto: Elva/BlogGua.[/caption]

Selanjutnya, Yose Rizal berikut jajaran DPC dan PAC partai PDIP Kabupaten Lampung Utara mendonorkan darahnya dilanjutkan dengan santunan anak yatim.

“Saya berharap, donor darah ini bisa membantu masyarakat yang memerlukannya,”pungkasnya.

(elva)

BlogGua, LAMPUNG UTARA — Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal memenuhi komitmennya untuk membina, merangkul dan mengembangkan Majelis Taklim (MT) yang ada di Provinsi Lampung.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Tabligh Akbar dalam rangka pengajian rutin triwulan MT Wanita Islam ke-94 di Desa Sidomukti, Abung Timur, Lampung Utara, Minggu (26/1/2020).

“Sesuai komitmen saya di awal kepengurusan sebagai Ketua TP PKK Provinsi Lampung, saya tidak akan membentuk MT baru, tapi saya akan membina, merangkul dan mengembangkan MT yang ada di seluruh Provinsi Lampung,” ujar Riana.

Riana yang juga Bunda PAUD Provinsi Lampung itu menyampaikan bahwa dirinya akan lebih fokus dalam mengemban tugas yang telah diberikan kepadanya. Dia juga akan selalu mendukung Gubernur Arinal untuk mengemban amanah memimpin Provinsi Lampung.

“Keberadaan wanita yg berakhlak mulia sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan baik di tingkat nasional maupun regional. Ahlak mulia ini harus dipraktekan dalam kehidupan sehari hari. Wanita Islam sebagai organisasi independen, profesional dan unggul diharapkan mampu memiliki peran yang strategis dalam pembangunan serta mampu membuktikan kinerjanya dengan baik,” ujar Riana.

Riana juga mengatakan Gubernur Arinal akan memberikan insentif khusus kepada guru honorer, guru PAUD, guru mengaji, guru sekolah minggu, ustadz dan ustadzah pondok pesantren, penjaga masjid dan rumah ibadah lainnya, muazin, khatib, imam mssjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama serta P3NTR, untuk bersinergi dengan Pemerintahan Kabupaten /Kota melalui program "Lampung Mengaji".

Usai memberikan sambutan, Riana Sari turun langsung memberikan hadiah umroh gratis kepada 2 orang anggota pengajian yaitu Satemi (60) dan Widi (22).

Satemi yang merupakan seorang ibu rumah tangga dan memiliki suami yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas menangis saat mendapat hadiah umroh dari Ketua PKK Provinsi Lampung.

“Dengan keadaan yang seperti ini umroh hanya sebatas mimpi bagi saya, tapi saya sangat tidak menyangka dan berterimakasih kepada Ibu Gubernur yang dengan keramahan dan ketulusan hati yang dimilikinya memilih saya untuk dapat berangkat berkunjung ke rumah Allah untuk menunaikan ibadah umroh,” ucapnya sembari menangis. (ADPIM)

BlogGua-lampung utara Dalam rangka memberikan informasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat, pemuda dan Lembaga Kemasyarakatan terkait Peraturan Daerah Provinsi Lampung, Drs. Yose Rizal yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Utara - Way kanan gelar Kegiatan Sosialiasi Perda nomor 1 Tahun 2019 Tentang fasilitasi, Pencegahan, penyalahgunan Narkotika, Psikotropika dan Zat aditif lainnya. Kegiatan Sosialiasi tersebut di laksanakan di Balai Benih Kementerian Kelautan, Kebon 5 Tanjung senang Kotabumi Selatan Lampung Utara (26/01/2020).

Dalam pengantar kegiatan tersebut, Yose Rizal berharap Sosialiasi Perda ini dapat menjadi sumber informasi, keterlibatan serta peran aktif seluruh masyarakat Lampung utara dalam rangka memerangi Narkoba yang dapat merusak diri pribadi dan keluarga. Hadir dalam Kesempatan tersebut Narasumber dari akademisi dari Universitas Bandar Lampung yaitu Rifaldy Silitonga, S.H. M.H, C.La dan Aiptu Suharsono yang mewakili Kapolsek Kotabumi Utara ujar Yose Rizal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Lampung Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, sehingga diharapkan adanya sosialiasi Perda ini dapat menjadi kerangka acuan bagi DPRD lampung Utara dalam mengaktualisasu dan implementasi poduk Hukum tersebut dimasyarakat Ujar Yose Rizal. Dalam Sosialiasi Perda ini juga diharapkan agar masyarakat aktif bertanya dalam diskusi tersebut agar masyarakat semakin sadar dan memahi betul dampak dan Bahaya Narkotik dikahir Sambutan Yose Rizal. terkait Peraturan Daerah Provinsi Lampung, Drs. Yose Rizal yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Utara - Way kanan gelar Kegiatan Sosialiasi Perda nomor 1 Tahun 2019 Tentang fasilitasi, Pencegahan, penyalahgunan Narkotika, Psikotropika dan Zat aditif lainnya. Kegiatan Sosialiasi tersebut di laksanakan di tempat pertemuan , Kebon 5 Tanjung senang Kotabumi Selatan Lampung Utara.

Dalam pengantar kegiatan tersebut, Yose Rizal berharap Sosialiasi Perda ini dapat menjadi sumber informasi, keterlibatan serta peran aktif seluruh masyarakat Lampung utara dalam rangka memerangi Narkoba yang dapat merusak diri pribadi dan keluarga. Hadir dalam Kesempatan tersebut Narasumber dari akademisi dari Universitas Bandar Lampung yaitu Rifaldy Silitonga, S.H. M.H, C.La dan Aiptu Suharsono yang mewakili Kapolsek Kotabumi Utara ujar Yose Rizal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Lampung Utara Joni saputra dari Fraksi PDI Perjuangan, sehingga diharapkan adanya sosialiasi Perda ini dapat menjadi kerangka acuan bagi DPRD lampung Utara dalam mengaktualisasu dan implementasi poduk Hukum tersebut dimasyarakat Ujar Yose Rizal. Dalam Sosialiasi Perda ini juga diharapkan agar masyarakat aktif bertanya dalam diskusi tersebut agar masyarakat semakin sadar dan memahi betul dampak dan Bahaya Narkotik dikahir Sambutan Yose Rizal.Elva

BlogGua, Lampung - Bicara Narkoba, adalah berbicara soal problematika yang sangat memprihatinkan di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, bagaimana tidak, saat ini peredaran Narkotika di tanah air sangat luar biasa, bisa dilihat hampir setiap hari selalu ada pemberitaan tentang Narkoba.

Oleh sebab itu, dibawah Kepememimpinan Gubernur Lampung Ir.H.Arinal Djunaidi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung gencar melakukan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Salah satunya adalah Anggota DPRD Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra (TEC). Tidak tanggung-tanggung Politisi senior Partai Golkar Lampung ini mengajak Konselor Internasional DPD GRANAT Provinsi Lampung Drs. Rusfian Effendi, M.IP, dan Akademisi Universitas Tulang Bawang (UTB) M.Ridho, SH., MH. melaksanakan Sosialisasi Perda (Sosper) Nomor 1 Tahun 2019 di Dusun Suka Bandung, Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (25/1/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut, H.Riza Mirhadi, SH, H.Sidik Maryanto, H.Benny HN Mansyur, S.Sos,SH, Sugeng Kristianto,SH, Reza Pahlevi, SE.,MM, Maulidya Herlita, Nazirhan, SH. Erwandi, SE, Harry Wagindarto, BA, Yudha Sukarya, dan Suwardi, SHI.

Dihadapan 300an lebih peserta TEC menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung telah menabuh genderang perang terhadap kejahatan, Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika khususnya di Provinsi Lampung.

TEC yang juga Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Provinsi Lampung, mengungkapkan, Provinsi Lampung saat ini menempati peringkat ke-3 di Sumatera terkait penyalahgunaan Narkoba, dan peringkat ke-8 Nasional, dengan penyalahguna 128 ribu jiwa. Secara nasional pengguna Narkoba saat ini sekitar 5,9 juta jiwa, 22 % diantaranya adalah pelajar, mahasiswa dan generasi muda calon penerus generasi bangsa.

"Setiap hari 50 orang mati sia sia karena Narkoba, dan mencapai 18 ribu orang setiap tahunnya." ujar TEC

Oleh sebab itu, dengan Keluarnya Perda Nomor 1 Tahun 2019 diharapkan bersama-sama masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kelompok ibu-ibu, dan kelompok masyarakat lainnya, mampu meminimalisir penggunaan bahaya Narkotika di Provinsi Lampung.

Sementara, Konselor DPD Granat Provinsi Lampung Drs. Rusfian Effendi, M.IP dalam paparannya mengatakan, meningkatnya penggunaan narkoba di Indonesia, karena kurangnya pemahaman tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri, dibarengi dengan kurangnya kepedulian masyarakat, dan terkadang aspek penegakan hukumnyapun masih lemah dan tidak berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

"Indonesia saat ini sudah bukan lagi Darurat Narkoba, tetapi sudah Bencana Narkoba, oleh sebab itu, jika semua lapisan masyarakat serta segenap komponen dan potensi bangsa bersatu padu dalam mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, maka masuknya barang haram tersebut dapat dicegah, dan akan mempersempit ruang gerak para pengedar dan bandar narkoba, sehingga cita-cita Indonesia yang sehat dan bebas narkoba dapat terwujud," ujar Rusfian.

Jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah Ganja, Ekstasi dan Sabu, yang menyasar pada kelompok yang awalnya hanya mencoba pakai terutama kelompok Pelajar, Mahasiswa dan kelompok Pekerja usia produktif.

Setiap zat atau kandungan yang terdapat dalam narkoba apabila dikonsumsi secara oral maupun diminum akan menimbukan efek kecanduan yang dapat merusak serta merugikan diri sendiri serta orang lain, bahkan penyalahgunaan Narkoba adalah sebuah tindak pidana.

“Narkoba itu banyak jumlahnya, karena banyak ragamnya, maka narkoba dikelompokan dalam tiga kelompok besar yakni Narkotika, Psikotropika, dan bahan Adictif lainnya dengan cara penggunaan yang berbeda-beda ada yang dihisap, disuntik dan dikonsumsi,” katanya.

Oleh karena itu perlunya cara pencegahan dan penanggulangan dengan metode preemtif, prefentif, refresif dan rehabilitasi yang dilakukan oleh semua unsur seperti Pemerintah, aparat Kepolisan dan segenap elemen masyarakat lainnya guna menyelamatkan generasi penerus bangsa kedepan.

“Untuk menanggulangi para pecandu yang sudah ketergantungan Narkoba, harus dilakukan melaui jalur rehabilitasi medis, psikis, dan sosial secara terpadu dan terintegrasi. Karena melalui jalur ini apabila dilakukan secara massif terpadu dan berkesinambungan serta didukung oleh segenap komponen bangsa, maka peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba akan semakin berkurang,” kata Rusfian.

Sementara Akademisi Universitas Tulang Bawang M.Ridho, SH., MH merasa prihatin, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran empuk pasar besar peredaran dan perdagangan narkoba di dunia.

Apalagi 22 % diantaranya adalah pelajar, mahasiswa dan generasi muda calon penerus generasi bangsa. Pecandu narkoba sebagian kecil saja yang dapat pulih kembali kepada kehidupan normal, karena sebagian berakhir idiot dan menjadi beban keluarga, beban masyarakat sekaligus beban negara, bahkan banyak yang menunggu kematiannya.

Mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini juga menghimbau kepada seluruh elemen lapisan masyarakat dan komponen bangsa turut serta membantu Pemerintah dan aparat penegak hukum mencegah maraknya peredaran narkoba yang saat ini sudah menjadi fenomena tersendiri di Indonesia.

Pemerintah telah mengeluarkan Perda nomor 1 tahun 2019, didalam BAB III disebutkan upaya pencegahan, dengan sasaran fasilitasi keluarga, pencegahan melalui lingkungan masyarakat, fasilitasi satuan pendidikan, melalui ormas ikut serta mencegah peredaran gelap narkoba, lingkungan instansi pemerintah daerah harus bersih dengan melaksanakan tes narkotika, pengelola Badan Usaha dan Pemondokan/hotel yang anti narkotika, Media Massa serta Komunitas serta Lembaga Adat, juga berperan aktif dengan memberikan edukasi dan Informasi.

“Mahasiswa dan Pemuda harus mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, terhindar dari ancaman Narkoba dan barang haram lainnya, agar pemuda kedepan dapat menjadi penerus bangsa yang bersih, berkarakter dan memiliki pemikiran intelektual yang tinggi. Jangan sampai mahasiswa atau pemuda malah terjerumus kedalam lubang gelap Narkoba, mari kita deklarasikan bersama-sama, menolak dan mencegah peredaran gelap narkoba khususnya di Kabupaten Lampung Selatan." pungkas Ridho.

(Seno)

BlogGua, BANDARLAMPUNG --- DPRD Provinsi Lampung melalui panitia khusus mengapresiasi upaya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyelesaikan hutang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Kabupaten/kota secara keseluruhan.
Hal itu diungkapkan Juru Bicara Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Darlian Pone saat rapat paripurna DPRD Lampung, di Ruang Sidang DPRD, Jumat (24/1/2020).

“Berdasarkan temuan BPK RI tentang DBH Pemprov kepada Kabupaten/kota pada akhir tahun anggaran 2018 sekitar RP 704 miliar. Hutang tersebut telah dibayarkan di era Kepemimpinan Gubernur Arinal dalam kurun waktu 5 bulan terakhir secara bertahap," ujar Darlian.

Dengan demikian hutang DBH tersisa di triwulan IV sebesar Rp 216 miliar yang akan dilunasi pada triwulan I tahun 2020. "Untuk itu, kami mengapresiasi upaya Gubernur Arinal dalam menyelesaikan hutang DBH kepada kabupaten/kota secara keseluruhan,” ujar Darlian Pone.

Terkait DBH tersebut, Gubernur Arinal menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dan sudah ada solusinya seperti dana bagi hasil. “DBH itu dievaluasi BPK RI sebelum saya masuk sekitar Rp 704 miliar, dan saya melakukan berbagai upaya sehingga tinggal sekitar Rp 200 miliar, serta akan saya lunasi ditahun 2020,” jelas Gubernur Arinal.

Dengan dibayarkannya hutang DBH secara keseluruhan, diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan kabupaten/kota secara langsung.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga memastikan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah.

“Bank Lampung itu sehat dan tidak ada masalah. Saya juga sudah menginisasi agar melakukan RUPS (rapat umum pemegang saham) untuk mengisi struktur direksinya,” demikian disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi usai sidang DPRD Provinsi Lampung.
Dalam struktur direksi, jelas Gubernur Arinal, nantinya ada unsur Pemerintah yang masuk dewan komisaris agar bisa mengevaluasi terkait apa yang akan kita lakukan. “Nanti juga akan terdapat unsur pemerintah yang masuk dalam dewan komisaris untuk mengevaluasi apa yang akan kita lakukan,” jelasnya.

Gubernur Arinal mengajak jajaran Provinsi dan Kabupaten sebagai pemegang saham. Peran swasta dan masyarakat juga bisa memiliki Rp20 miliar sebagai modal. “Terkait syarat minimum modal inti Bank Lampung minimum Rp1 triliun, akan segera saya lakukan dengan para pemegang saham. Dan untuk mencapai Rp3 triliun, akan dilakukan diskusi bersama membentuk sindikasi dengan bak daerah lainnya,” ujar Gubernur Arinal.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Arinal mengungkapkan alasan terkait diberhentikannya pembangunan Itera Astronomical Observatorium (IAO) di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman.

Gubernur menjelaskan bahwa Lampung memiliki Taman Nasional, Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi.

Taman Hutan Raya berfungsi sebagai hutan konservasi, dimana Hutan konservasi setingkat dengan Taman nasional yang berfungsi untuk menyiapkan fungsi ekologi, menyiapkan resapan air, dan menyiapkan kepentingan yang berkaitan dengan flora dan fauna.

“Taman Nasional itu wewenangnya Kementerian Kehutanan, Taman Hutan Raya itu wewenangnya Gubernur, Hutan lindung itu Bupati, dan Hutan Produksi itu Kementerian. Tapi sekarang hutan lindung wewenangnya diberikan kepada Provinsi dengan catatan jangan sampai rusak. Tentunya saat ini menjadi hak Pemerintah Provinsi, jadi ketika fungsinya berubah maka harus seijin Menteri dan tidak melanggar UUD,” jelas Gubernur Arinal.

Menurut Gubernur, yang boleh dibangun infrastruktur berkaitan dengan riset, dan fungsi flora fauna. Dan teropong bintang tidak ada hubungannya dengan fungsi hutan dan flora fauna. "Kita bisa bangun tanpa harus merusak fungsi hutan,” jelasnya. (ADPIM)

BlogGua lampung utara sipat sombong nya seorang kadis Dinas kependudukan catatan sipil saat awak media mencoba kompirmasi kepada nya terkait beberapa soal angaran dan temuan awak media di dinas yang ia jabat sekarang ini jum'ad 24.01.2020

Saat awak media mencoba mendatangi kantor dinas kependudukan catatan sipil (DISDUKCAPIL) pukul 10.30.wib namun sayang nya kepala dinas masdan tidak ada di tempat dan kedua awak media yang bernama EA Dan rekan kerja yang bernama AS mencoba menunggu di ruang tunggu seperti masyarakat yang mebuat kartu kk, ktp,dan akte kelahiran, sambil berbincang bincang kepada masyrakat dan setap yang ada di dinas tersebut lalu AS bertaya kepada setap kantor tersebut maap pembuatan ktp blangko dah ada ya buk?" Lalu setap tersebut menjawab ia pak alhamdulillah sudah ada untuk hari ini kita batasi pembuatan ktp nya sebayak 165.orang saja dan klu itu pun bisa akan kita lanjuti kembali sampai jam 15.30 wib.

Tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 wib kepala dinas Masfardan terlihat dari samping kantor dan akan masuk keruangan tersebut, lalu AS mencoba untuk menegur kepala dinas namun sayang nya masdan tidak menjawab dan cuek kepada awak media lalu masdan masuk kedalam ruangan nya dan masdan berkata klu mau bertemu lapor dulu sama penjaga kata nya.

Setelah beberapa menit staf kantor kluar dari ruangan masfardan" pesen pak kadis klu tidak perlu perlu amad tidak bisa menumui kepala dinas berpesan seperti itu dengan merasa kecewa kedua awak media tersebut pamitan pulng.

Sampai berita ini di terbitkan di media ini kepala dinas kependudukan catatan sipil lampung utara tidak bisa di temui.
Diharapkan kepada Bapak PLT.H.Budi Utomo dapat menindak tegas para pejabat khusus nya masfardan kepala dinas(DISDUKCAPIL) yang tidak ada etika dan sopan santun kepada awak media.(Elva )

BlogGua-Lampung utara sekertaris dinas kependudukan catata sipil (DISDUKCAPIL) klu untuk program yang di laksanakan 2020 tidak jauh berbeda dengan yang telah di kerjakan 2019 jum'ad 24.01.2019

Saat di kunjungi di ruangan sekertaris "Tien rostina,sh.mm sekertaris Dinas kependudukan catatan sipil (Disduk Capil) wanita asal kota kembang Bndung mengatakan untuk program yang di laksanakan 2020 tidak jauh berbeda dengan yang telah di kerjakan 2019 kami masih fokus playanan rutin organisasi kependudukan khusus nya di kantor, tetapi kami akan ada akankan penekanan layanan keliling,

Kalau di tahun 2019 kita sudah mencapai tingkat nasional sudah tercapai dan kita akan mrncoba kembali dan mencoba playanan dikantor, Kecuali atas permintaan masyarakat yang Difabel atau karena sudah sakit keras, terbaring di tempat tidur sehingga tidak bisa berangkat ketempat playanan atau juga karena masyarakat terkena kelainan jiwa atau SIGIS, itu yang kami jemput bola atau turun kelapangan dan kita datangi kerumah walaupun yang kami rekam haya satu orang saja.

Tambah nya lagi sekertaris Didukcapil wanita yang kebetulan Golongan 4B tersebut Ditahun 2020 kami akan lebih galak kan lagi pelayanan keliling, kami akan fokus kecamatan mana yang madih bayak warga nya belum ada data kependudukan, baik dari laporan kecamatan atau juga dari pemantauan dari dinas kami mana yang belum ada kependudukan kita akan turun ke lokasi lokasi.

Terkait di bulan februari yang akan di laksanakan sensus penduduk dari dinas BPS sudah berporensi dengan Disdukcapil data awal yang akan mereka sensus akan di sandingkan dengan data kami dan saat ini data yang kami puya.(elva)

BlogGua, JAKARTA- Sekalipun dalam hal Keterbukaan Informasi dan Kebebasan Pers yang sedemikian kuat telah terbangun. Dirasakan perlu adanya pembatasan demi menjaga Hak Praduga Tak Bersalah. Bukankah sebagai warga negara dalam Hak Asasi diatur dalam Undang-undang. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

Begitu pun Pasal 71 dan Pasal 72 menitik beratkan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia, pada bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Terkadang kita melupakan Hak Asasi Manusia dalam hal Privasi, bahwa dengan adanya keterlibatan dalam sebuah kasus OTT KPK misalnya sebagai media diberikan ruang yg begitu bebas untuk melakukan DOORSTOP INTERVIEW, tanpa peduli betapa seseorang sekalipun telah dinyatakan keterlibatannya dalam OTT tetap saja memiliki Hak Asasi dalam masalah Privasi.

Dengan telah melalui proses pemeriksaan marathon yang memakan waktu berjam-jam lamanya konsentrasi seseorang dalam hal memberikan informasi yang akurat pasti terpecah. Kemudian akan begitu banyak pertanyaan dari Pers dan sebagai manusia yang pasti merasakan tekanan yang luar biasa bisa saja jawaban yang diberikan tak lagi melalui proses pemikiran yang logis dan apa yang keluar dari ucapannya hanyalah sekedar menjawab.

Contoh munculnya pemberitaan media setelah melakukan *DOORSTOP INTERVIEW* kepada Saeful Bahri terkait sumber dana suap yang melibatkan Komisioner KPU dalam kasus PAW yg berasal dari Sekjen PDI Perjuangan.

Munculnya nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto harus dibuktikan dan pada kenyataannya tidak ada dalam BAP pemeriksaan KPK.

Untuk menjaga nama baik seseorang dalam hal keterlibatan hukum maka rasanya perlu dipertimbangkan untuk tidak memperbolehkan adanya *DOORSTOP INTERVIEW* kepada seorang saksi pun kepada seorang tersangka OTT KPK saat keluar dari Gedung KPK. Keperluan dan kebutuhan Informasi cukup dilakukan dengan adanya *Press Conference* yang dilakukan oleh KPK

Hal ini pun akan menjaga agar publik benar-benar mendapatkan informasi yang utuh dan terukur kebenarannya, hingga kemudian Informasi yang beredar di masyarakat tidak menjadi bahan “Gorengan” politik untuk menjatuhkan.

Pada hakekatnya Pers berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam demokrasi. Fungsi Kontrol sosial tersebut tentunya semakin menguatkan peran dan fungsi pers dalam masyarakat, karena dalam iklim demokrasi pada saat ini Pers adalah Pilar ke-4 demokrasi setelah lembaga Eksekutif (Pemerintahan), Legislatif (DPR/Parlemen), dan Yudikatif (Lembaga Hukum).

Untuk peran penting tersebut maka tak elok jika kemudian kita sebagai insan Pers malah mengambil posisi memperuncing sebuah atau berbagai kasus-kasus hukum.

Adu cepat berita, tanpa peduli lagi masyarakat akan menerima semua informasi dari pemberitaan media atau tulisan-tulisan kita dalam media dengan Intrepretasi atau tafsiran masing-masing yang tak mungkin sama.

Kebebasan Pers dalam demokrasi dan keterbukaan Informasi tanpa kita sadari menjadi Blunder di masyarakat dan kita kemudian akan menggunakan ada Hak Jawab yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang merasa perlu mengklarifikasi pemberitaan yang dirasakan merugikan.

Sekalipun Hak Jawab merupakan bagian dalam undang-undang pers yang dimuat Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 15. Namun tak bisa diabaikan kita telah melangkahi Hak Asasi seseorang.

Oleh karenanya dengan semakin derasnya arus Informasi dan sebagai bagian dari pilar Demokrasi Pers harus tumbuh tak hanya sekedar bebas namun lebih bertanggung jawab, dengan adanya UU Pers.

Menghargai Privasi sebagai Hak Asasi Manusia dan Praduga Tak Bersalah dan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat lebih memberikan informasi yang akurat juga terukur kepada masyarakat demi menjaga ruang publik yang damai tanpa issue yang kemudian berujung pada terjaganya kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa “Gorengan Politik”.

Kembali lagi dirasakan perlu adanya pembatasan *DOORSTOP INTERVIEW* atas saksi dan tersangka kasus-kasus hukum dalam OTT KPK guna menjaga ruang publik yang damai dan informasi yg bertanggung jawab Demi mewujudkan nilai luhur Pers Sebagai Pilar Demokrasi Bangsa.

Penulis
Rival Achmad Labbaika
Ketua Umum AJO Indonesia

BlogGua, Tanggamus - Sejumlah rumah warga Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semoung (BNS) Kabupaten Tanggamus tergenang pasca meluapnya aliran Way Semaka, Jumat (24/1/20) malam.

Luapan setinggi 30 cm atau betis orang dewasa itu terjadi pasca hujan deras yang menguyur Kecamatan BNS sejak sore hari, mengakibatkan tanggul penyangga jebol dan air masuk ke pemukiman.

Kabag Ops Polres Tanggamus Kompol Bunyamin, SH. MH mengatakan, luapan menggenangi rumah warga terjadi sekitar pukul 18.30 Wib.

"Luapan terjadi sekitar pukul 18.30 Wib, namun hingga pukul 20.00 Wib, air telah mulai surut, hujan juga sudah reda," kata Kompol Bunyamin mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, SIK. MM.

Kompol Bunyamin mengungkapkan, atas peristiwa tersebut pihaknya telah berkoordinasu dengan BPBD, Basarnas, Diskes, Dinsos, Kodim, Uspika dan Kapala Pekon guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

"Bersama TNI, kami juga telah mendatangi lokasi banjir di Pekon Banding, BNS sebagai upaya antisipasi dan monitoring perkembangan terkini," ungkapnya.

Ditambahkannya, untuk kerugian materiil maupun jumlah rumah terdampak luapan masih dalam proses inventarisir. "Untuk jumlah belum dapat disampaikan, sebab masih dalam inventarisir," pungkasnya.

Terpisah, Kapolsek Semaka Iptu Heri Yulianto mengatakan, pihaknya juga dalam situasi monitoring pasca hujan deras di sejumlah aliran sungai.

Ia menegaskan, bahwa hasil monitoring aliran sungai ada kenaikan debit air, namun masih dalam kondisi aman.

"Debit air ada peningkatan, tapi masih aman. Hujan juga sudah berhenti," kata Iptu Heri melalui sambungan telfon.

(Budi/NN)

BlogGua, Jakarta - FRAKSI Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta mendorong orang kepercayaan Prabowo Subianto, Danang Wicaksana Sulistya, ST untuk maju dalam Pilkada yang akan digelar pada 23 September mendatang.

Diketahui, Danang Wicaksana merupakan pria kelahiran Yogyakarta 4 April 1979 dan saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPP Partai Gerindra.

"Hal ini didasarkan pada penjaringan aspirasi masyarakat terkait harapan dan keinginan warga untuk mengusung kader internal dari Partai Gerindra," demikian dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DRPD Kabupaten Sleman, M. Arif Priyosusanto kepada wartawan Sabtu 24 Januari 2020.

Menurut Arif, Fraksi Partai Gerindra Sleman mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menjaring aspirasi masyarakat, termasuk didalamnya aspirasi warga terkait Pilkada.

"Seluruh kader dan warga dari Partai Gerindra menyatakan dukunganya terhadap kader internal yang maju, dan nama Danang Wicaksana menempati urutan tertinggi dari harapan warga akar rumput," jelasnya.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman ini, untuk itu kami dari Fraksi Partai Gerindra akan membawa aspirasi ini kepada pengurus baik provinsi maupun pusat agar bisa dijadikan rujukan dalam nanti memberikan rekomendasi calon kepala daerah.

"Danang Wicaksana sangat pantas maju di Pilkada Sleman. Karena, aspirasi masyarakat dan kader menginginkan adanya internal Partai Gerindra yang maju dalam Pilkada di Kabupaten Sleman," pungkas M Arif Priyosusanto.

(Bipani)

BlogGua, Jakarta, ---Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Selatan (Lamsel) mengenai penyimpanan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Lampung tahun Anggaran 2018 sampai 2019, setelah mendapat tanggapan sanggahan pernyataan dari KPK, terhadap klaim sepihak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan Intji Indriati bahwa Deposito APBD sebagaimana sesuai arahan dan saran dari KPK.

Kini, polemik deposito mendapat tanggapan dari seorang pengamat Politik, Hukum dan Keamanan Dr. Dewinta Pringgodani, S.H, M.H.

Saat diwawancarai oleh jurnalis, Dr. Dewinta menyampaikan penilaiannya terhadap pernyataan Kepala BPKAD Lamsel dan Kebijakan deposito APBD tersebut, Jum'at (24/1)

"Ya Saya menilai tidak Mungkin KPK Mengarahkan agar APBD disimpan dalam bentuk deposito, apalagi dengan bunga bank yang tinggi" ulasnya.

Pengamat dan juga sebagai Ketua Dewan Pengawas TV kabel Indonesia ini, menegaskan, ia sependapat dengan KPK.

"Saya sependapat dengan Ketua Tim Kordinator Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah III Febri Diansyah, itu" tegasnya.

"Karena Pencegahan itu bukan dengan memberikan arahan untuk penempatan dana tetapi bagaimana mencegah korupsi dengan menggunakan dana APBD dengan proyek yang tepat" lanjutnya.

Terkait polemik dana 250 Miliyar APBD Lampung Selatan yang didepositokan oleh Pemerintah Daerah, Dr Dewinta berharap agar tidak ada penyimpanan APBD dalam bentuk deposito apapun sebab APBD merupakan uang masyarakat yang harus dipergunakan untuk pembangunan sehingga bisa dirasakan oleh Masyarakat.

"Harus segera, dana APBD dikembalikan dalam bentuk rekening kembali, karena namanya dana APBD-kan memang harus digunakan untuk pekerjaan proyek, gaji pegawai bukan malah menjadi deposito", tutupnya.

Sebelumnya, kepala BPKAD Lamsel Intji Indriati membeberkan melalui beberapa media (25/11/2019), dana Pemkab Lampung Selatan di Bank Lampung sampai dengan tanggal 21 November 2019 sebesar Rp453.417.549.091,00.

Rinciannya, penempatan dalam bentuk giro sebesar Rp203.417.549.091,00. Kemudian penempatan deposito hanya di Bank Lampung sebesar Rp250 miliar terdiri dari deposito Rp70 miliar dengan bunga 8%, deposito Rp80 miliar dengan bunga 8%, dan deposito Rp100 miliar dengan bunga 8%.

“Penempatan deposito Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada awal tahun adalah carry over deposito dari tahun 2018 sebesar Rp70 miliar dan Rp80 miliar. Hal itu karena tidak terserapnya anggaran pada tahun 2018 dan belum adanya aturan yang mengharuskan deposito Pemerintah Daerah dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah,” ungkapnya.

Sebelumnya, carry over deposito dari tahun 2018 telah mendapatkan beberapa penawaran dari sejumlah BUMN seperti PT BRI Persero, Tbk dan PT Bank Mandiri Persero. Dimana dalam penawaran itu, _bunga deposito_ yang diberikan ke Pemerintah Daerah dibawah 7,5% per tahun.

Sementara, penawaran deposito yang diberikan Bank Lampung diberikan _special rate_ bunga diatas 7,5% per tahun. Dimana hingga tahun 2019 sampai dengan saat ini, bunga yang diberikan PT BPD Lampung yaitu 8% per tahun.

“Pada tahun 2019 _bunga deposito_ yang telah diperoleh oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 21 November 2019 sebesar Rp16.302.876.712,37.

(Seno)

BlogGua, BANDARLAMPUNG --- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal mengajak seluruh Ketua Tim Penggerak dari 15 Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung menciptakan terobosan dan inovasi untuk mendukung Pemerintah dalam mewujudkan visi ”Rakyat Lampung Berjaya".

Hal itu diungkapkan Ibu Riana dalam acara Silaturahmi Ketua TP PKK Provinsi Lampung dengan TP PKK Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung di Mahan Agung, Kamis (23/1/2020).

Menurut Riana, sudah saatnya TP PKK meningkatkan koordinasi dan sinergitas sebagai mitra Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.
“Melalui kesempatan yang baik ini, saya mengharapkan Ketua Organisasi Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung agar bekerja semakin bersemangat, lebih professional dan berprestasi. Ciptakan terobosan dan inovasi sehingga pada gilirannya kita mampu mendukung Pemerintah dalam mewujudkan visi Rakyat Lampung Berjaya," ujar Ibu Riana.

Riana menjelaskan seluruh organisasi merupakan mitra pemerintah dan memiliki peranan penting dan strategis dalam membantu Pemerintah untuk mensukseskan berbagai agenda pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Lampung.

"Kita berada di dunia yang berubah dengan cepat, reformasi industri jilid ke-4 telah mendisrupsi segala lini kehidupan, bukan hanya cara dalam berkomunikasi tapi juga dalam cara pengelolaan Organisasi," ujar Riana.

Untuk itu, lanjutnya, kunci dari keberhasilan menghadapi era ini adalah kecepatan, kreativitas dan inovasi.
“Di era digital 4.0 kita harus mengedepankan kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan tidak menutup diri untuk memulai cara baru dalam berkinerja dan bersinergi. Kini saatnya kita melakukan revolusi, tidak ada pola pikir lama, kerja rutinitas yang monoton,” ujar Riana

Riana mengajak semua pihak melakukan perubahan. "Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, serta cepat beradaptasi dengan perubahan," katanya.

Kemudian, Riana menggarisbawahi bahwa seluruh organisasi merupakan mitra Pemerintah yang memiliki peran penting dalam mensukseskan agenda pembangunan sesuai visi misi Pemerintah.

“Saya yakin dan percaya, dengan kebersamaan dan kegotong-royongan seluruh kader PKK hingga Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung kita mampu mewujudkan ‘Rakyat Lampung Berjaya’ dengan baik.” ujarnya.

Harapan dari terlaksananya hubungan yang baik antar Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dengan Kabupaten/Kota agar dapat mengapai keberhasilan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di Provinsi Lampung. “Selagi amanah itu ada pada kita, lakukan terbaik untuk rakyat," tegasnya

Senada dengan Ketau TP PKK Provinsi Lampung, Ketua TP PKK Way Kanan Dessy Afriyanti Adipati dan Ketua TP PKK Tanggamus Sri Nilawati Syaafii menyambut baik dan menyatakan siap berkomitmen untuk bahu – membahu bersama – PKK Provinsi. Terutama untuk bekerja membangun Lampung mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten untuk kemudian memuwujudkan rakyat Lampung yang Berjaya.

Acara ini selain dihadiri oleh Ketua TP. PKK Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung beserta jajaran juga Ketua Organisasi Wanita se-Provinsi Lampung. Acara ditutup dengan melaksanakan senam Lampung Berjaya. (ADPIM)

BlogGua,Lampung Utara - Buruknya Kwalitas Proyek Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix milik Dinas PUPR lampung utara Kabit Binamarga "Kasumhadi Bukan Kerjaan Binamarga Melaikan Taya aja di bagian Cipta Karya.
yang Baru di Kerjakan oleh Pihak Rekanan, Mendapat Beragam Reaksi dah dan di Keluhkan oleh warga Masyarakat setempat dan Pengguna Jalan tersebut, Rabu (23/01/2020).

Pasalnya Jalan Hotmix yang terletak pada Lingkungan 4 Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, saat ini Kondisinya sangat Buruk di penuhi Oleh Lubang yang semakin di perparah oleh Banyaknya Batuan yang berserakan bersama Lapisan Hotmix yang terkelupas terbawa Oleh Arus air Hujan.

Warga setempat, merasa Terganggu dengan Kondisi Jalan yang baru Hitungan Bulan di Kerjakan oleh Pihak Rekanan, namun telah banyak mengalami Kerusakan yang hingga saat ini Belum di Perbaiki oleh Dinas maupun Pihak Rekanan dan terkesan ada pembiaran meskipun masih dalam Tahap Pemeliharaan oleh Rekanan.

Seperti dalam Pemberitaan oleh beberapa Media Cetak dan Online terbitan Nasional dan Daerah pada Berapa Hari lalu, Namun, hingga saat berita ini di terbitkan kembali, Belum ada Tanggapan serta perbaikan dari Pihak Dinas PUPR maupun dari pihak Rekanan yang terkesan adanya Pembiaran.

Pihak Dinas PUPR selaku Penanggung Jawab Kegiatan belum melakukan Croschek Lapangan dan terkesan Lemah akan Pengawasan kepada Pihak Rekanan yang mengakibatkan Rendahnya Mutu dan Kwalitas Pekerjaan yang di laksanakan oleh Pihak Rekanan dan terindikasi ada Main mata dalam Pengelolanya.

Seperti yang di Sampaikan, Agus mewakili warga masyarakat kepada awak Tim Gabungan Media," Buruk dan Rendahnya Mutu pekerjaan ini, Akibat lemahnya Pengawasan dari Pihak Dinas," Buktinya hingga saat ini, belum pernah ada yang Turun ke Lokasi untuk melihat Kerusakan Jalan Hotmix ini," Ini sangat Berbahaya bagi warga masyarakat dan Pengguna Jalan dan dapat menimbulkan terjadinya Kecelakaan, Atau memang ada Main mata, antara Dinas dan Pemborongnya," kalau begini, masyarakat yang sangat di rugikan, Pungkasnya Geram(Tim Ajoi)

BlogGua, Jakarta - PEMILIHAN Kepala Daerah atau Pilkada secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun ini ditenggarai masih akan diwarnai adanya money pilitik atau politik uang. Bahkan, tak hanya Pilkada, pemilihan Kepala Desa (Pilkades) juga akan diwarnai praktik yang tidak terpuji tersebut.

Pengamat politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam mengatakan, praktik politik uang saat terjadinya pesta demokrasi di suatu daerah tidak bisa dihindari.

"Politik uang sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi saat adanya pesta demokrasi disuatu daerah. Karena itu masyarakat jangan terkecoh oleh bujuk rayu ataupun iming-iming tertentu dari seorang kandidat," kata Saiful Anam kepada wartawan Rabu 22 Januari 2020.

Dosen Pasca Sarjana Unas Jakarta tersebut menambahkan, biasanya kandidat maupun tim suksesnya sudah bergerilya mencuri simpati masyarkat jauh-jauh hari.

"Bahkan, 2-3 bulan jelang pencoblosan mereka sudah turun kebawah," ungkap Saiful Anam.

Menjelang minggu-minggu pencoblosan, kata Saiful, mereka akan lebih intensif lagi menarik simpati masyarakat. Disamping itu, jelang 1-2 hari pencoblosan mereka akan melakukan "bom uang" atau yang sering dinamakan serangan fajar.

"Serangan fajar berfareasi jumlahnya. Biasanya Rp 50.000-Rp 100.00 per orang," terang Saiful.

Untuk itu, dirinya meminta pengawas pemilu (Bawaslu) daerah maupun pengawas Pilkades lebih giat turun kelapangan.

Selain itu, menurut Saiful, mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades belum jelas. Sehingga sengketa Pilkades banyak simpang siur apakah diselesaikan di Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Hal itu penting dilakukan agar pesta demokrasi kita bisa berjalan jujur dan adil," ungkapnya.

Saiful berharap, masyarkat tidak takut melaporkan jika menemukan adanya politik uang kepada aparat penegak hukum.

"Jika menemukan politik uang pada salah satu kandidat jangan takut untuk melapor," pungkasnya.

Tidak hanya itu, Saiful melanjutkan, seringkali adanya ketidak netralan penyelenggara Pilkades menyebabkan kisruhnya Pilkades yang banyak menelan korban jiwa.

Diketahui, pada 23 September 2020 nanti akan digelar Pilkada serentak di 270 daerah dengan rincian 9 pemlihan Gubernur, 224 pemilihan Bupati, dan 37 pemilihan Walikota. Sedangkan, Pilkades yang masih digelar tahun ini terdapat dibeberapa wilayah Indonesia diantanya; Jawa Tengah, Jawa Barat , Jawa Timur dan Yogyakarta.

(Bipani)

BlogGua, BANDARLAMPUNG --- Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kerjasama dengan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah II demi menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha di Provinsi Lampung.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto saat menerima audiensi dari KPPU Wilayah II, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur, Bandarlampung, Rabu (22/1/2020).

“Kami sangat menyambut baik kerjasama ini guna mendukung Pencegahan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha serta Dukungan Pengawasan Kemitraan di Provinsi Lampung,” ujar Fahrizal.

Kerjasama ini diharapkan selain menciptakan iklim persaingan yang sehat juga menciptakan kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor KPPU Wilayah II Wahyu Bekti Anggoro menjelaskan pihaknya melakukan audiensi dalam rangka meningkatkan silaturahmi serta meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Kami beraudiensi dalam rangka meningkatkan silaturahmi, sekaligus meningkatkan hubungan dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Sehingga kedepannya dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin,” jelas Wahyu.

Menurut Wahyu, pihaknya akan mendukung Pemprov Lampung dalam proses asistensi kebijakan pemerintah sehingga dapat terus berjalan di koridor persaingan usaha yang sehat.
“KPPU akan membuka pintu komunikasi seluas-luasnya untuk Pemprov Lampung dalam upaya harmonisasi kebijakan pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha di Provinsi Lampung, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Lampung," ujar Wahyu Bekti Anggoro.

(ADPIM)

BlogGua- Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat, Laksanakan kegiatan Pembukaan Acara bertajuk Sharing Time "Megalithic Millenium Art". di Kota Budaya Ulluan Nughik Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tuba Tengah Kabupaten setempat, Rabu (22/01/2020).

Berbagai macam kreasi tari menandakan pembukaan Megalithic Millenium Art", Diantaranya Tari Singer Penguten,
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dengan Syair 3 Stansa dan dilanjutakan dengan Tari Nenemo.

Hadir dalam kegiatan tersebut adalah :
Bupati dan wakil bupati Tubaba, Ketua DPRD, Kapolres Tuba dan Tubaba, Dandim 0412/LU, Mantan Wagub Lampung Hi.Bachtiar Basri,
Tamu Undangan dari Manca Negara (Para Tim Penyaji), Dan Unsur Forkopimda Kab.Tuba Barat.

Kegiatan ini merupakan repleksi kilas balik kemasa depan dan acara ini adalah merupakan ruang publik dalam komukasi yang sejajar antara satu sama lain serta saling berdiskusi dan komunikasi dengan memunculkan kembali kebudayaan leluhur kita," Kata ketua Panitia Pelaksana Semi.

Ia pun menambahkan anda dapat memahami acara ini bukan dari sambutan yang saya sampaikan tetapi anda dapat memahaminya dengan cara mengitukuti semua program/rangkaian kegiatan dalam acara Sharing Time "Megalithic Millenium Art" sampai dengan selesai yang akan dilaksanakan dari tgl 22 sd 26 Januari 2020

Ditempat yang sama, Ibu Melati Surya Dharma ( Anak Alm Suprapto Surya Dharma ) menambahkan,"
Saya sebagai Anak akan selalu mengenang dari pada Sejarah Orang Tua yaitu Alm Suprapto yang selalu dekat dengan budaya dan alam serta mempelajari kebudayaan leluhur.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada kepada kab.Tuba Barat yang telah mengagas kegiatan Megalithic Millenium Art" ini dengan memajukan budaya khusunya budaya Lampung di Kabupaten Tuba Barat," Ungkapnya.

Dengan mengucapkan Puji sukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapakan selamat datang kepada tamu undangan yang pada hari ini telah dapat hadir di Acara bertajuk Kebudayaan dalam Megalithic Millenium Art di Tubaba.

Mengapa ada salah satu manusia yang hadir berasal dari belahan bumi utara dan Selandia baru yang lain Saya tidak hafal dan beliau mewakili manusia bagian utara untuk hadir di tubaba yang menjadi bagian dari bumi bagian selatan," Terang Bupati Tubaba Umar Ahmad dalam sambutannya.

Hari ini kita berada di pusara kota Budaya Ulluan Nughik dengan arti Ulluan berarti atas terus kemudian Nughik berarti kehidupan kita berada di kota awal dari kehidupan adalah awal dari kehidupan sebuah kota yang diniatkan menjadi kota budaya berbasis ekologi terhadap niat dan visi itu bapak alm Suprapto suryodarmo ingin merespon dari visi besar yang dimiliki oleh tubaba oleh karenanya beliau mengajak seluruh ilmuwan seluruh budayawan seluruh seniman yang berasal dari seluruh dunia yang khususnya yang tergabung di dalam kelompok joget Amerta untuk hadir ke tubaba.

Dalam merespon keinginan kita semua untuk menjadikan tubaba atau khususnya kota ini sebagai Kota budaya yang berbasis ekologi dalam rangka memperkuat itu semua kita telah menyusun langkah dan strategi yang pertama mungkin ini agak lebih menyentuh kepada wilayah-wilayah yang mitologi dan filosofis bahwa di tempat ini telah lahir sosok makhluk yang secara khusus kami sepakati dengan nama bunian disebut makhluk sosok makhluk yang nantinya akan menjaga pepohonan akan menjaga sumber sumber air ini yang ada di Tubaba," Ungkapnya.

Di dalam sharing time ini kita juga ingin memberikan sebuah tanda yang nantinya akan menjadi kenangan untuk masa-masa yang akan datang kiranya setelah stonhenge 5000 tahun yang lalu rasanya manusia jarang menggagas tempat-tempat Yang bersifat megalitikum oleh karenanya kita ingin menandai relasi hubungan manusia dengan alam ini dengan sebuah tanda yang kita tempatkan di sebuah konsep mitologi masyarakat untuk menjaga kelestarian alam menjaga pepohonan menjaga sumber-sumber air menjadi agar bantaran sungai dan lain sebagainya yang intinya adalah bagaimana menjaga hubungan relasi manusia dengan alam untuk sebuah kelestarian alam semesta.(Elva)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget