Narwati Warga Kamplas kaget Setelah Melihat Saldo Rekening BANK Miliknya Raib

BlogGua-Lampung Utara Terkait berita sebelumnya yang dilansir buanainformasi,raib jutaan rupiah Saldo Rekening milik Keluarga Penerima Manfaat KPM Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan PKH dusun III Desa Kampelas Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, beberapa waktu hari yang lalu menjadi soorotan dan perhatian publik.

KPM yang bernama Narwati sebelumnya kaget setelah melihat Saldo Rekening BANK miliknya Raib,hingga dirinyapun penasaran dan menbuat surat kuasa pendampingan Investigasitas kepada LSM Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara DPD LIPAN Lampung Utara.

Namun hasil data Informasi yang terhimpun oleh awak media hari ini,persoalan dugaan Raibnya Saldo Rekening BANK Narwati itu kesalahan pahamaan,yang tidak mempunyai penjelasan secara detail dalam rinciannya.

Dengan peristiwa ini, diketahui hari ini ada klarifikasi Ketua Kelompok bersama KPM Narwati,yang di dampingi oleh Pendamping PKH yang bernama Hamit,yang menggantikan kedudukan Pendamping PHK Desa Kampelas sebelumnya,selasa 24/12/19.

Dalam pertemuan pembahasan secara bersama di kediaman Narwati dimaksud ada beberapa argumentasi,menurut penjelasan dari Ketua Kelompok dan Pendamping di dukung hasil print-out Rekening.

"menyimpulkan pertemuan tersebut bahwasanya Dana yang ada di Saldo Rekening milik Narwati itu adalah hasil Akumulasi keseluruhan bantuan milik dia sejak tahun 2017-2019 dengan jumlah Rp.6.790.350,-enam juta tuju ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah.

Namum Narwati KPM Dusun 3 Desa Kampelas, menyampaikan tetap menyatakan atas kekecewaanya,yang di ketahui bahwa dirinya tidak menerima bantuan PKH lagi oleh kerena diputuskan oleh Oknum Pendamping PKH sebagai KPM-PKH,dalam penjelasanya sesungguhnya kretria apa yang harus menerima PHK, sedangkan saya tergolong orang yang berekonomi pas-pasan (Miskin)."kata dia.

"Yang kedua kekecewaan Narwati,sesuai hasil print-koran Rekening saya yang saya tidak ketahui secara jelas,dengan demikian saya sebagai masyarakat awam ingin mengetahui,siapa yang bisa membantu saya, untuk meluruskan persaolan ini,oleh sebab itu saya melebatkan Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara DPD LIPAN untuk meluruskan masalah ini"jelas dia.

Narwati menambahkan saya tidak menuduh,Ya"Namun sejujurnya saya menerima Bansos Tahap I hanya mendapatkan Dana 1.200,-satu juta dua ratus Ribu rupiah,sedangkan data penyaluran Rp 1.750,-satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah,kemana yang 5.50,-lima ratus lima puluh ribu rupiah,atas hasil semua penjelasan hari ini."keluhnya.

Diperkuat juga yang senada di sampaikan,para ketua kelompok bahwa Penyaluran Dana PKH Tahap Satu di maksud,yang mengambilkan uang PKH milik KPM Narawati dan KPM Lainya adalah Pendamping PKH bernama Ita.

"yang saat itu kami diberikan oleh pendamping uang sudah dalam amplof masing-masing untuk di bagikan kepada KPM Desa Kamplas.

"bahkah ada penyaluran kemarin itu berbeda juga seperti Narwati struk rekening berjumlah sekian uang yang di kasih dengan KPM berbeda,Ya meski sudah di pulangkan oleh oknum dimaksud,namun itu sebagai satu contoh,sebut salah mantan ketua kelompok.

Pengambilan uang milik Narwati di benarkan oleh Ketua Kelompok bernama Ida,bahwa dia menyampaikan dengan KPM Narwati memang dalam amplof yang juga termasuk punya KPM-PKH lainya,soal jumlah Dana milik Narwati dalam amplof saya tidak mengetahui."Ujar ketua kelompok bernama Ida.

"soal jumlahnya saya tidak mengetahui berapa,saya hanya terima ampelof yang di suruh pendamping bernama ita, untuk di bagi-bagikan sama KPM-PKH yang saya bawahi saat itu,"sebut dia.

Di ungkap juga di tempat yang berbeda,oleh beberapa KPM mengenai cara kerja oknum Pendamping PKH yang bernama Ita,yang menimbulkan banyak persoalan bagi kami KPM-PKH di Desa Kampelas Kecamatan Abung Barat,sejak dia menggantikan posisi Sri Agustina sebagai pendamping,ujar mereka secara bersama.

"Kalau lagi Sri Agustina tidak ada masalah pak, justru dia setelah pencairan mendatangi KPM, mempertanyakan para KPM, apa uang sudah tersalurkan atau belum dan juga menanyakan jumlahnya dana yang di terima,sebut beberapa KPM yang indentitasnya tidak ingin di sebutkan.

Sebut saja Hawa"yang juga mengatakan permasalahan yang paling banyak kami rasakan selaku Penerima Bansos PKH di Desa Kampelas setelah pergantian Pendamping PKH,dimasa Ita inilah" Mas"diantaranya pemotongan -pemotongan yang tidak jelas kebutuhanya.

Setiap ingin pencairan Dana PKH" ATM kami di ambil olehnya,adapun cara-cara oknum itu bicara dalam sosialisasi yang di duga tidak bermasyarakat.

"menyombongkan diri dan menbanggakan dirinya seorang lulusan serjana,kalau ibuk-ibuk kampung atau petani ya" mau tau dengan saya,jadi saya paham aturan,tirukan suara oknum dalam sosialisasi dengan kami KPM Desa Kampelas,umbar mereka.

Terpisah Mintaria Gunadi Ketua Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara selaku penerima Kuasa Pendampingan Investigas Narwati,menanggapi peristiwa ini,yang sangat disesalkan oleh gunadi, sebagaimana tugas pendamping yang tidak sejalan dengan Kebijakan Pemerintah dan yang di duga menyalahgunakan jabatanya.

Dengan ada keterangan Pemotongan Dana Bansos tentunya sudah mengarah ke perbuatan melawan hukum,dengan apa yang sudah diperbuat oleh oknum Pendamping yang dimaksud,agar semua pejabat Exsekutip, Yudikatif,dan Legislatif,melakukan penindakan kepada oknum yang di duga sudah mencoreng Program Kementrian Sosial Republik Indonesia,sebut gunadi.

Gunadi mengatakan,tidak di benarkan Kartu ATM KKS milik KPM harus di pegang oleh Pendamping apalagi sampai mengambilkan uang KPM yang tidak ada konsep hukum,artinya bila kita untuk mewakili KPM harus wajib memiliki surat Kuasa baik secara perorangan ataupun secara Kolektif, gramnya gunadi.

Dengan peristiwa ini tentunya harapan kita semua kepada Wilayah Hukum Polres Lampung Utara,untuk melaksakan penelisikan dan memanggil KPM Kamplas,agar semua dapat terbongkar,sesuai dengan apa yang telah di sampaikan masyarakat melalaui media ini,agar oknum tersebut dapat diberikan pembelajaran sesuai Amanah Undang-Undag Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Pakir Miskin.

"Yang berbunyi dalam BAB VIII Pasal 43"Setiap orang yang menyalahgunakan
dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya sayapun berharap wilayah hukum Polres Lampung Utara untuk memanggil seluruh KPM Desa Kampelas Kecamatan Abung Barat yang lebih kurang sekitar 100 KPM,agar Apa yang telah di sampaikan masyarakat kepada kami ada kepastian hukum dan epek jera untuk oknum-oknum yang menyalahgunakan Bantuan Sosial Kementrian Sosial Republik Indonisia."pungkasnya.

Disayangkan oknum Pendamping PKH bernama Ita,dalam pertemuan di rumah KPM Narwati tersebut tidak memunculkan diri,mengutus adiknya bernama Ani bukan yang bersangkutan.(red).