Juni 2019


BlogGua CN, Jakarta - Anggota Satuan Reskrim Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat menangkap Muhammad Sony Manggewal (28) pelaku penodongan Suhartono Karyawan Season City di Jalan Krendang Barat Rt 014/006 Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, Sabtu malam, (29/06/2019).





Kapolsek Tambora Kompol Iver Son Manossoh didampingi Kanit Reskrim AKP Supriyatin mengatakan, kejadian tersebut bermula saat korban pada Sabtu malam sekitar pukul 22.30 hendak pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dari Season City.





Ketika melintas di Jl Krendang Barat RT 014/006 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, korban didekati oleh tiga orang yang tidak dikenal.





"Kemudian salah satu pelaku langsung menodongkan pisau ke korban," Imbuh Kompol Iver Son Manossoh, Minggu (30/6/2019).





Masih kata Kompol Iver Son, karena korban merasa terancam dan tidak melawan. Sedangkan dua orang pelaku lainnya yang salah seorang diantaranya tertangkap bernama Muhammad Sony Manggewal langsung mengambil handphone yang disimpan di saku celana milik korban.





Sesaat setelah kejadian, korban langsung teriak minta tolong kepada warga.





"Saat bersamaan Anggota Polsek Tambora yang sedang melakukan observasi mendengar teriakan korban. Hingga akhirnya Anggota dengan dibantu warga bisa menangkap salah satu pelaku," tutur Kompol Iver Son.





Selanjutnya, tersangka Muhammad Sony Manggewal berikut barang bukti berupa dua unit handphone merek Xiaomi dibawa ke Polsek Tambora. Sedangkan dua pelaku lainya masih dalam pengejaran Anggota.





"Tersangka kami jerat dengan Pasal 365 KUHP tentang Pencurian Dengan Kekerasan," tegasnya.





editor: pazri



BlogGua CN, Osaka - Setelah mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Osaka, Jepang, selama dua hari, pada 28-29 Juni 2019, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo kembali ke Tanah Air.





Adapun serangkaian kegiatan pada hari kedua KTT G20, Sabtu, 29 Juni 2019, yang diikuti oleh Presiden Jokowi, yaitu mulai dari pertemuan bilateral dengan PM India Narendra Modi, menghadiri leaders’ side-event tentang pemberdayaan perempuan, hingga menjadi pembicara pada sesi yang membahas tentang upaya mengatasi kesenjangan, inklusifitas, dan pembangunan yang berkesinambungan.





Selain itu, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral secara berturut-turut dengan Putra Mahkota Kerajaan Saudi Mohammad bin Salman, PM Australia Scott Morrison, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.





Dari lokasi KTT G20, Presiden Jokowi kembali ke hotel tempatnya bermalam selama berada di Osaka untuk bersama-sama dengan Ibu Iriana menuju Bandar Udara Internasional Kansai, Osaka.





Namun sebelum meninggalkan hotel, Presiden dan Ibu Iriana terlebih dahulu berfoto bersama dengan masyarakat Indonesia yang berada di Jepang serta keluarga besar KJRI Osaka dan KBRI Tokyo.





Tepat pada pukul 15.00 waktu setempat, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 lepas landas menuju Tanah Air. Tampak melepas keberangkatan Presiden dan rombongan di Bandar Udara Internasional Kansai, Osaka, adalah Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif dan Atase Pertahanan Kolonel Pnb Edwardus Wisoko.





Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Tanah Air, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsdya TNI Trisno Hendradi, Kepala Protokol Negara Andri Hadi, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho, Staf Khusus Presiden Adita Irawati, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.





editor: pazri



BlogGua CN, Osaka - Kerja sama ekonomi dan maritim, menjadi pokok-pokok pembicaraan saat Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Pertemuan keduanya tersebut digelar di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di INTEX, Osaka, Jepang, Sabtu (29/6/19).





Diawal pertemuan, Presiden Jokowi mengucapkan apresiasinya atas dukungan India terhadap “ASEAN Outlook on Indo-Pacific” yang baru saja diadopsi oleh para pemimpin ASEAN dalam KTT ke-34 ASEAN di Thailand pada 22 Juni 2019 lalu. Indo-Pasifik merupakan konsep kerja sama negara-negara sepanjang Samudra Hindia dan Pasifik dalam hal peningkatan kerja sama dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hukum internasional.





"Saya yakin ASEAN dan India dapat meningkatkan kerja sama Indo-Pasifik,” kata Presiden Jokowi.





Masih di bidang ekonomi, Presiden Jokowi mengajak kedua negara untuk terus mendorong pencapaian target perdagangan sebesar USD50 miliar di tahun 2025. Oleh karena itu, Kepala Negara menyampaikan pentingnya kedua negara untuk menghilangkan hambatan, baik tarif maupun nontarif.





Dalam kaitan ini, Presiden Jokowi secara khusus meminta PM Modi menaruh perhatian terhadap penerapan tarif impor baru terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia pada awal Januari 2019.





“Kita perlu mendorong Menteri Perdagangan kita untuk terus lanjutkan pembahasan guna mencapai win-win solution, termasuk proposal trade-off minyak sawit dengan komoditas lainnya,” tegasnya.





Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan harapan kiranya perundingan RCEP pada tahun ini.





Sementara itu, dalam bidang maritim, Presiden Jokowi memandang perlunya untuk memperluas interaksi bisnis dalam kerja sama maritim kedua negara. Hal ini dapat dimulai dari peningkatan interaksi antara pengusaha Aceh dan Andaman-Nicobar. Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak India untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur konektivitas di Sabang.





Dalam kaitan ini, PM Modi menyambut baik kerjasama perdagangan dan investasi yang sudah mulai berlangsung antara Andaman-Nicobar dengan Aceh. Menurut PM Modi, kerjasama ini adalah kerjasama praktis yg menguntungkan kedua pihak.





Dalam pertemuan bilateral dengan India itu, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Staf Khusus Presiden Adita Irawan, dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif.





editor: pazri



BlogGua CN, Osaka - Hari kedua menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Presiden Joko Widodo mengikuti serangkaian kegiatan yang digelar di INTEX Osaka, Jepang. Sabtu (29/6/19)





Setelah mengadakan pertemuan bilateral dengan PM India Narendra Modi, Presiden menghadiri leaders’ side-event tentang pemberdayaan perempuan. Sebelum mengikuti kegiatan tersebut, Presiden Jokowi terlebih dahulu bertemu dengan para pembicara, yaitu Ratu Kerajaan Belanda Máxima dan putri dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Ivanka Trump.





“Bapak Presiden Jokowi bertemu dengan kedua pembicara membahas tentang pemberdayaan perempuan. Presiden juga sempat berfoto bersama,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.





Sesi selanjutnya yang diikuti Presiden Jokowi adalah sesi yang membahas tentang upaya mengatasi kesenjangan, inklusifitas, dan pembangunan yang berkesinambungan.





Usai menghadiri sesi tersebut, secara berturut-turut Presiden Jokowi akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Kerajaan Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Brazil Jair Bolsonaro, PM Australia Scott Morrison, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.





Serangkaian pertemuan bilateral ini merupakan sesi terakhir yang diikuti oleh Presiden Jokowi dalam KTT G20, setelah itu Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan kembali ke Tanah Air pada sore hari.





editor: pazri



BlogGua CN, Lampung - Darwin (58) Warga Masyarakat Desa Bumi Jawa kecamatan Batanghari Nuban meratapi nasib dengan keadaan Fisik rumah tempat tinggalnya yang sangat menghawatirkan.





Hal tersebut di ungkapkan Darwin (58) Dusun 1 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur di rumah kediamannya kepada wartawan, Jumat (28/6/2019).





“Mas saya sudah tidak mampu lagi untuk memperbaiki rumah tempat tinggal dengan keluarga saya selaku kepala keluarga karena tidak ada dana bagaimana saya mau memperbaiki rumah Untuk makan sehari hari keluarga saya saja hanya bergantung dengan pekerjaan sehari-hari saya kuli serabutan dan tak pasti mengenai penghasilan yang saya dapatkan, bukannya tak berkeinginan dan berjuang untuk hidup dalam keluarga untuk berpenghasilan cukup, ya,, beginilah kenyataannya,” ujarnya.





Rumah Darwin tampak depan
Di tempat yang sama Agus Irawan (23) sebagai Putra pertama dari rumah tangga parida (49) dengan Darwin mengatakan.





“Dari aparat desa sudah pernah datang kerumah menyampaikan bahwa dengan keadaan kami sudah di ajukan dalam program Bedah rumah untuk priode tahun 2020,” tandasnya.





Untuk diketahui keadaan fisik bangunan rumah Darwin (58) yang berada di dusun 1 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur sangat menghawatirkan dan hampir roboh dan sudah di sanggah/ tongkat dari sebelah kanan dengan dua batang kayu.





Darwin menambahkan, “dengan ketidak mampuan saya untuk membongkar dan merehab rumah, saya mengharapkan perhatian dan sifat sosialnya terutama petinggi-tinggi pemerintah baik aparat Rt Rw serta kepala desa, Camat bila di perkenankan menindak lanjut dengnan ketidak mampuan saya ini,” ucap Darwin memohon.





editor: pazri



BlogGua CN, Osaka - Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo santap malam bersama para pemimpin negara-negara anggota G20 yang digelar di Osaka Geihinkan, Sabtu (28/6/19).





Saat tiba di tempat jamuan makan malam, para kepala negara/kepala pemerintahan disambut oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Ibu Akie Abe. Mereka kemudian berjalan menuju tempat sesi foto bersama.





Dalam sesi foto bersama ini, Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana tampak berada di baris terdepan, di antara Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, serta berada di depan PM Kanada Justin Trudeau dan Ibu Sophie Grégoire Trudeau





Sebelum memulai jamuan santap malam, para pemimpin negara-negara anggota G20 disuguhi pertunjukan kebudayaan. Ketika menantikan pertunjukan kebudayaan dan jamuan santap malam, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana sempat berbincang-bincang dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Brigtte Macron, serta Putra Mahkota Kerajaan Saudi Mohammad bin Salman di ruang tunggu.





editor: pazri



BlogGua CN, Osaka - Perbincangan santai antar kepala negara dan menteri kerap terjadi dalam perhelatan sebuah KTT. Hal ini juga terjadi pada gelaran KTT G20 di Osaka, Jepang saat Presiden Jokowi berbincang dengan Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf.





Saat keduanya berbicara dengan Presiden Jokowi mengenai pertemuan KTT G20, Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian mengatakan kepada Presiden Jokowi, bahwa Menteri Energi dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi merupakan teman lamanya.





Tak lama kemudian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga terlibat dalam pembicaraan. Sang Menteri Arab Saudi pun langsung menyapa,“Apa kabar saudariku?”





Sang Menteri Arab Saudi pun berujar pada Presiden Jokowi bahwa ia beruntung memiliki dua menteri perempuan terbaik dunia.





“Anda memiliki dua menteri perempuan terbaik di dunia, mereka sangat bersemangat”, ujar Menteri Arab Saudi.





editor: pazri



BlogGua CN, Osaka - Menjelang pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar dalam pertemuan kepala negara dua negara adidaya tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.





Harapan tersebut juga diutarakan langsung oleh Presiden Jokowi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi di sela acara KTT G20 pada Jumat, 28 Juni 2019.





"Besok rencananya akan ada pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden Xi. Presiden Jokowi berharap mudah-mudahan akan ada terobosan yang signifikan," ujar Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam keterangannya di Hotel New Otani, Osaka, Jepang, selepas mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut.





Persoalan mengenai isu perang dagang antara Amerika Serikat dan RRT tersebut memang menjadi salah satu isu yang dibicarakan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran kabinetnya dalam rapat terbatas yang digelar sebelum pelaksanaan KTT G20 di Osaka.





Selain itu, Presiden Jokowi dan Presiden Xi, dalam pertemuan tersebut, turut membicarakan kerja sama bilateral kedua negara. Keduanya diketahui membahas soal upaya-upaya yang akan dilakukan ke depannya untuk mengurangi defisit perdagangan antara Indonesia dan RRT.





"Tadi dibahas juga bahwa tahun lalu impor RRT terhadap CPO (crude palm oil) Indonesia sudah melampaui angka satu juta ton yang berarti sudah lebih dari angka yang dijanjikan Presiden Xi sebelumnya," ucapnya.





Kemudian, Retno mengatakan, Presiden Xi menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali menggelar China International Import Expo (CIIE) pada tahun ini sekaligus mengharapkan partisipasi Indonesia pada pameran dagang tersebut. Tahun lalu, Indonesia turut berpartisipasi dalam pameran dagang terbesar di RRT tersebut.





"Rencananya kita memang mau mengikuti dan dari pihak Tiongkok akan memberikan perhatian khusus kepada Indonesia," imbuhnya.





Dalam pertemuan itu sendiri, Presiden Xi menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden 2019.





“Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk kemenangan Bapak dalam pilpres 2019. Ini menunjukkan dukungan dan pengakuan dari rakyat Indonesia atas pemerintahan Bapak selama lima tahun ini,” ucap Presiden Xi.





“Terima kasih, senang dapat bertemu kembali. Dan juga terima kasih atas ucapan selamat atas pengumuman hasil pemilu di Indonesia,” kata Presiden Jokowi.





Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Staf Khusus Presiden Adita Irawati dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif.





editor: pazri



BlogGua CN, Osaka - Dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang. Presiden Joko Widodo menerima banyak ucapan selamat atas terpilihnya kembali sebagai Presiden Republik Indonesia dalam pemilihan presiden 2019.





Kepala Protokol Negara Andri Hadi yang mendampingi dan berada dekat dengan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa hampir semua kepala negara/kepala pemerintahan yang bertemu Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat.





“Congratulation… congratulation," ucap Andri Hadi menirukan ucapan pertama para kepala negara/kepala pemerintahan ketika bertemu Presiden Jokowi.





Menurut Andri, ucapan tersebut disampaikan dalam berbagai kesempatan di sela-sela perhelatan KTT G20, seperti pada saat menunggu official welcome dan family photo, maupun ketika para kepala negara/kepala pemerintahan akan memulai Leader's Side Event.





Para kepala negara/kepala pemerintahan itu di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, PM Jepang Shinzo Abe, Putra Mahkota Kerajaan Saudi Mohammad bin Salman, PM Kanada Justin Trudeau, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, PM Australia Scott Morrison, PM Belanda Mark Rutte, Presiden Prancis Emmanuel Macron, PM Italia Giuseppe Conte, PM Inggris Theresa May, PM India Narendra Modi dan Presiden Spanyol Pedrosan Chez.





Selain itu, turut pula memberikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi adalah Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.





editor: pazri



BlogGua CN, Osaka - Serangkaian agenda telah menanti Presiden Joko Widodo di hari pertama kunjungan kerjanya di Osaka, Jepang, pada Jum'at (28/6/19).





Bertempat di INTEX Osaka, rangkaian KTT G20 diawali dengan penyambutan resmi oleh PM Jepang Shinzo Abe dan sesi foto bersama para pemimpin negara-negara G20. Saat sesi foto bersama, Presiden Jokowi berdiri di antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.





Presiden kemudian akan menghadiri Leader's Side Event dengan tema "Digital Economy". Di antara dua sesi working lunch, Presiden akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.





Adapun dalam sesi pertama working lunch, tema yang diangkat adalah "Digital Economy & Trade and Investment". Sementara sesi keduanya mengangkat tema "Innovation on Digital Economy and Artificial Intelligence".





Setelah itu, Presiden diagendakan untuk melakukan beberapa pertemuan bilateral.





Pada petang harinya, Presiden dan Ibu Iriana akan menuju Osaka Geihinkan. Di tempat itu, para pemimpin negara-negara G20 akan disuguhi pertunjukan budaya dan jamuan makan malam bersama.





editor: pazri



BlogGua CN, Lampung - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Periode 2015 - 2020 KRT. Oking Ganda Miharja, SH, memastikan dirinya tak mencalonkan diri kembali menjadi Ketua DPC PDIP Pesibar Periode 2019 – 2024 pada Rakercab PDI Perjuangan Pesisir Barat.





Hal itu ditegaskan Oking disela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PDIP Lampung di Hotel Sheraton Bandarlampung, Kamis (27/6).





“Pertama jawaban saya terkait ketua DPC, saya pastikan kalau saya tidak mencalonkan diri lagi untuk menjadi ketua DPC,” tegas Oking.





Lanjutnya, dirinya berharap ada regenerasi kepemimpinan selepas dirinya tidak mencalonkan kembali menjadi ketua DPC.





“Ketika saya tidak mencalonkan lagi menjadi ketua DPC, pakemnya harusnya yang naik adalah Sekretaris atau Bendahara. Tapi tinggal sekretaris atau Bendahara nya mau atau tidak. Tapi bisa saja dari Pengurus harian yang lain atau kita mengambil kader internal dari luar daerah, seperti sekarang mencuat nama Elti Yunani yang tercatat sebagai Kader PDIP Lampung Barat sejak Tahun 2007” Paparnya.





Lepas dari Ketua DPC, Oking menyatakan legowo dan menyerahkan sepenuhnya kepada partai terkait posisinya di PDIP.





“Jadi apakah nanti saya masuk kepengurusan DPD atau DPP di Badan atau Sayap Partai, nanti itu terserah partai. Yang pasti saya memberi tahu kepada teman-teman bahwa di Pileg 2014 saat menerima sebagai Ketua DPC meraih 5 kursi dari 25 Kursi. Saya kembalikan dengan 5 kursi juga di Pileg 2019, dengan perolehan suara yang tadinya 15.500 menjadi 16.018 Suara dari sekitar 80.000 pemilih yang datang ke TPS. Artinya ada penambahan, meski kita bersaing sengit dengan partai nya Bupati Pesibar. Kemudian Pilpres, saya terima pak jokowi - jk saat itu menang, saat ini juga menang jokowi - ma’ruf,” tukasnya.





Soal Pilkada Pesibar, Oking memastikan PDIP dengan perolehan 5 kursinya dan bisa memunculkan calon sendiri akan mengusung kader internal.





“Berdasarkan Peraturan Partai Nomor 4 tahun 2015 bisa mencalonkan kader sendiri untuk jadi calon bupati. Tetapi nantikan tentu akan kita buka penjaringan,” kata dia.





Dirinya juga memaparkan tiga barometer yang menjadi pedoman partai untuk mengusung calon dalam Pilkada Pesibar.





“Pertama hasil survei, kesiapan logistik pemenangan, dan soliditas partai,” jelasnya.





Lebih lanjut, terkait apakah dirinya akan mencalonkan kembali pada Pilkada Pesibar 2020, Oking menyerahkan sepenuhnya kepada partai.





“Nantikan ada mekanismenya sendiri. Yang pasti saat in, Saya tidak mencalonkan menjadi ketua DPC,” tukasnya.





editor: pazri



BlogGua CN, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi sikap negarawan yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam menyikapi putusan perselisihan hasil Pemilihan Umum 2019. Kepala Negara menyebut bahwa keduanya memiliki visi yang sama demi kemajuan bangsa Indonesia.





Hal itu disampaikan oleh Presiden dalam pernyataannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis, 27 Juni 2019, sebelum bertolak menghadiri KTT G20 di Jepang.





"Saya meyakini kebesaran hati dan kenegarawanan dari sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno. Beliau berdua memiliki visi yang sama dalam membangun Indonesia ke depan, Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, dan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera," ujarnya.





Tak hanya itu, Kepala Negara meyakini bahwa seluruh rakyat Indonesia, apapun pilihan mereka dalam Pilpres 2019 kemarin, memiliki semangat yang sama mengenai Indonesia yang maju. Kepala Negara berharap agar semangat tersebut tetap terpelihara agar terwujud Indonesia yang mampu bersanding dengan negara-negara besar di dunia.





"Saya yakin semangat kita sama, yaitu Indonesia yang bersatu untuk membangun Indonesia yang maju, yang mampu bersanding dengan negara-negara besar lainnya, membangun Indonesia yang menang menghadapi kompetisi global yang ketat, dan membangun Indonesia yang unggul, yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.





Maka itu, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menjaga amanah yang kembali diberikan oleh rakyat dengan bekerja sebaik-baiknya bagi kepentingan bangsa dan negara di periode pemerintahannya yang kedua. Presiden mengakhiri pernyataannya dengan berjanji untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.





"Saya dan Pak Kiai Haji Maruf Amin berjanji akan menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali," tandasnya.





editor: pazri



BlogGua CN, Jakarta - Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan terkait perselisihan hasil Pemilihan Umum 2019.





Dengan demikian, proses pesta demokrasi yang telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir telah usai. Presiden Joko Widodo, yang juga presiden terpilih, mengajak segenap komponen bangsa untuk kembali merajut persatuan dan memikirkan langkah-langkah ke depan untuk bersama memajukan Indonesia.





"Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu kembali bersama-sama membangun Indonesia, bersama-sama memajukan negara kita Indonesia, Tanah Air kita tercinta," ujarnya dalam pernyataan resmi terkait dengan hasil putusan tersebut di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis malam, (27/6/19).





Pernyataannya sebelum bertolak menuju Jepang untuk menghadiri KTT G20 tersebut, Kepala Negara menyatakan bahwa setelah ini tak ada lagi pengkotak-kotakan keyakinan dan dukungan terkait Pilpres 2019. Seluruh pihak diminta untuk tetap memberikan penghormatan satu sama lain meski memiliki pandangan politik yang berbeda.





"Tidak ada lagi 01 dan 02, yang ada hanyalah persatuan Indonesia. Walau pilihan politik berbeda tetapi kita harus saling menghargai. Walau pilihan politik berbeda kita harus saling menghormati," ucap Presiden.





Kepala Negara kemudian memastikan bahwa dirinya bersama dengan wakil presiden terpilih, Ma'ruf Amin, akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.





"Walau pilihan politik berbeda pada saat Pilpres, namun perlu kami sampaikan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih adalah presiden dan wakil presiden bagi seluruh anak bangsa, bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.





editor: pazri



BlogGua CN, Jakarta - Presiden Joko Widodo bersyukur atas keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi yang berjalan dengan jujur dan adil, Kamis (27/6/19) malam.





Pemilihan umum 2019 tersebut berakhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum 2019 oleh pemohon.





"Kita semua menyaksikan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan secara adil dan transparan, secara terbuka, serta disaksikan secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia melalui televisi maupun media elektronik lainnya. Putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan sudah seharusnya kita semua menghormati dan laksanakan bersama-sama," kata Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.





Menurutnya, proses panjang yang dilalui dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif selama beberapa bulan terakhir telah menjadi pembelajaran sekaligus mendewasakan rakyat Indonesia dalam berdemokrasi. Sejumlah tahapan dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum juga sudah dilalui secara terbuka dan konstitusional.





"Rakyat sudah berbicara, rakyat sudah berkehendak, suara rakyat sudah didengar, rakyat sudah memutuskan, dan telah diteguhkan oleh jalur konstitusi dalam jalan bangsa yang beradab dan berbudaya," ucapnya.





Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, transparan, dan berjalan dengan baik tersebut amat disyukuri olehnya. Kepala Negara menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras yang ditunjukkan pihak-pihak terkait yang dengan perannya masing-masing telah ikut menyukseskan pesta demokrasi tersebut.





"Terima kasih kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP yang melalui perannya masing-masing telah sukses memastikan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Terima kasih kepada para penegak hukum termasuk Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya yang telah mengawal proses penegakan hukum pemilu yang adil," tuturnya.





"Terima kasih juga kami sampaikan kepada TNI dan Polri yang telah mengamankan proses pemilihan umum. Terima kasih kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memutus sengketa Pilpres secara adil dan transparan," imbuh Presiden.





Tak lupa, Presiden juga berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan rakyat Indonesia kepada dirinya dan wakil presiden terpilih, Ma'ruf Amin.





"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga amanah yang kembali diberikan kepada saya sebagai presiden dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden periode 2019-2024 dapat kami jalankan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pembangunan yang adil, pembangunan yang merata, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.





editor: pazri



BlogGua CN, Jakarta - Ir. H. Joko Widodo dan Prof. KH. Ma'aruf Amin (Jokowi-MA) dinyatakan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tepat pukul 21.16 wib, malam ini, Kamis (27 Juni 2019).





Hal itu terungkap ketika 9 orang anggota Majelis Hakim secara tegas menolak permohonan dari pemohon PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum), pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi.





Setelah pembacaan hasil selama lebih dari 9 jam, pada akhirnya Majelis menyatakan menolak permohonan pemohon secara keseluruhan. Pembacaan hasil sidang yang dihadiri oleh para kuasa hukum pemohon, kuasa hukum pihak terkait (paslon Jokowi-MA), termohon KPU dan Bawaslu RI, dilakukan di bawah penjagaan super ketat aparat keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.





Keputusan persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi, yang merupakan hasil final dari rangkaian panjang pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wapres, itu sebelumnya sudah diprediksi banyak pihak. Prof. Mahfud MD yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, misalnya, sejak awal sangat yakin bahwa permohonan PHPU pasti ditolak.





"Hasil persidangan PHPU sudah bisa diputuskan, karena tidak ada yang bisa dibuktikan atas apa yang dituduhkan sebagai kecurangan, jadi permohonan harus ditolak," kata Mahfud beberapa hari lalu.





Keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin malam direspon baik oleh kedua paslon. Prabowo-Sandi telah memberikan pernyataan menghormati dan menerima keputusan tersebut hanya beberapa menit setelah majelis hakim MK selesai membacakan hasil persidangan PHPU 2019 tersebut.





Menyusul Joko Widodo pada beberapa menit kemudian juga telah menyampaikan pernyataannya, yang pada intinya mengajak seluruh anak bangsa untuk bersatu, melanjutkan pembangunan bangsa dan negara ke depan.





"Tidak ada lagi kosong satu, kosong dua, sekarang mari kita bersatu membangun Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih sejahtera. Kami, Jokowi dan KH, Ma'aruf Amin akan menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Jokowi.





editor: pazri



BlogGua CN, Jakarta - SELAMAT atas kemenangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Kemenangan ini bukan hanya milik para pendukung Jokowi. Namun, kemenangan ini adalah berkat perjuangan seluruh rakyat Indonesia.





Demikian disampaikan penanggung jawab tunggal Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Haidar Alwi menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan gugatan Prabowo-Sandi.





"Seluruh tahapan Pilpres sudah selesai. Mari kita bersatu untuk membangun Indonesia," kata Haidar Kamis (27/6/2019).





Menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. Jadi, kata dia, tidak ada upaya hukum lain yang bisa menganulir keputusan MK tersebut.





"Seluruh masyarakat harus menerima keputuan MK ini. Jadi, tidak ada lagi kubu 01 maupun 02," jelasnya.





Diketahui, MK telah memutuskan sidang sengketa Pilpres tahun 2019 yang diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno malam ini. Dengan putusan ini, pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tetap memenangkan Pilpres 2019. 





"Mengadili, menyatakan, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan: menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan dalam sidang gugatan hasil Pilpres di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 





editor: pazri



BlogGua CN, Lampung - Bupati Lampung Utara H. Agung ilmu Mangkunegara yang diwakili Kadis Kominfo, Sanny Lumi menghadiri acara aniversary ke 10 media tribun Lampung di hotel Horison Bandar Lampung, Kamis (27/6/19).





Dalam acara tersebut Bupati Lampung Utara menerima piagam penghargaan dari media tribun Lampung bersama 10 kepala daerah lainya seperti Walikota Bandar Lampung dan Walikota Metro.





Piagam penghargaan yang diserahkan langsung oleh pimpinan umum tribun Lampung, Bapak Hadi prayoga kepada Bupati Lampung Utara diterima langsung oleh Kadis Kominfo Lampung Utara, Sanny Lumi.





"Semoga Tribun Lampung kedepan bertambah jaya sesuai dengan slogannya 'New Media Power' dan harapan kedepan Pemkab Lampung Utara terus bisa bersinergi dengan media Tribun Lampung dalam menyuguhkan informas-informasi yang faktual dan mendidik masyarakat Lampung, Khususnya Lampung Utara" ujar Sanny.





editor: pazri



BlogGua CN, Jakarta -  Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, didampingi Sekretaris Daerah Hamid Heriansyah Lubis, memimpin jajaran Pemkab Tanggamus untuk mengikuti Coaching Clinic Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), di Jakarta, Rabu (26/6/19).
 
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Bone Kantor Kemenpan-RB ini, dihadiri oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh, AK, MBA., Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan Evaluasi RBKUNWAS II yang juga bertindak sebagai Narasumber, serta Narasumber lainnya yakni Dra. Nadimah, MBA., Dra. Endang Purwaningsih, MAP., dan Novan Kharisma Salainti, SH.
 
Dalam sambutannya Deputi M. Yusuf Ateh, menyampaikan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
 
Ia melanjutkan, tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
 
“Kabupaten Tanggamus harus mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada, efisiensi dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana seluruh jajaran ini merubah mainset-nya, karena itu semua tidaklah mudah.  Perlu proses, kemauan dan motivasi tinggi, sehingga kedepan betul-betul anggaran yang ada terserap dengan baik. Tetapi bukan hanya penyerapan anggarannya, melainkan bagaimana anggaran yang ada dapat bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran,” pungkasnya.
 
Sementara Bupati Dewi Handajani, menyampaikan bahwa kunjungan Kabupaten Tanggamus ke Kemenpan RB ini adalah agar masing-masing OPD di Tanggamus, kedepan bisa meningkatkan kinerjanya. Khususnya untuk meningkatkan kapasitas kemampuan masing-masing OPD, serta menggerakkan jajaran dibawahnya.
 
“Seperti apa yang telah disampaikan Bapak Deputi tadi, jadi kita harus mulai dari perencanaan, harus tahu apa yang menjadi target kita, keberadaan organisasi itu apa, kemudian diuraikan dengan kegiatan-kegiatan. Tidak hanya agar terserap anggarannya, tapi bagaimana anggaran tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati.
 
Beliau juga meminta kepada OPD yang mengikuti kegiatan tersebut untuk dapat mengevaluasi program yang direncanakan agar lebih baik kedepannya. “Jadi harapan saya dengan kegiatan ini, yang akan diikuti oleh seluruh jajaran OPD. Tentunya ini akan menjadi upaya evaluasi juga dari program-program yang telah kita rencanakan, apakah memang sudah sesuai atau memang ada perbaikan,” ujarnya.
 
Bupati juga berharap agar capaian penilaian SAKIP Kabupaten Tanggamus kedepan dapat meningkat dari Predikat CC menjadi BB. “Kalau saat ini Kabupaten Tanggamus baru sampai pada rapor CC, saya berharap dengan kegiatan yang kita laksanakan ini, untuk kedepan kita dapat meningkatkan grade (nilai) kita, sehingga bisa mendapat Predikat BB, artinya sebagai indikator bahwa kinerja kita lebih baik. Kemudian kegiatan yang kita laksanakan itu lebih mengena pada sasarannya dan ada manfaatnya. Selain itu juga tentu akan ada evaluasi efisiensi, sehingga tidak ada pemborosan anggaran dan tidak ada lagi kegiatan yang sifatnya duplikasi saja, sehingga hanya copypaste dari kegiatan sebelumnya. Saya berharap jajaran yang ada di Pemkab Tanggamus dapat memberikan kinerja yang terbaik dengan memanfaatkan anggaran yang ada dengan maksimal, dan sebesar-besarnya bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Bupati.
 
Selanjutnya dari kegiatan pada hari ini, akan dilakukan coaching oleh Tim Kemenpan RB kepada OPD-OPD Pemkab Tanggamus, selama dua hari kedepan.





Adapun OPD-OPD yang mengikuti coaching yakni ; Bappelitbang, Dinas Pangan dan Pertanian, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Disnaker, Dinas Pariwisata, Dinas PPA dan KB, BPMPTSP, BKPSDM, Dinas Koperasi, Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan.
 
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Bidang Administrasi Firman Rani, Inspektur Faturrahman dan para Kepala OPD peserta coaching beserta jajaran.





editor: pazri



BlogGua CN, Lampung - Kapal Motor (KM) DP berpenumpang 6 orang yang berangkat dari wilayah Perairan Tanjung Lesung, Banten, berhasil dievakuasi ke Dermaga Kota Agung, usai terdampar Selama 3 hari di perairan Lampung Barat.





Seluruh penumpang dan Kapal Nelayan yang memiliki berat 5 GT dalam kondisi selamat, kemudian KM tersebut juga berhasil di sandarkan di Dermaga Kota Agung oleh Tim penyelamat gabungan yang mengevakuasi Kapal Motor Nelayan tersebut.





Mewakili Komandan Pos SAR Tanggamus Denny Mezzu, Kepala Jaga Harian Basarnas Heri A. mengungkapkan, “evakuasi para penumpang dan KM DP di lakukan tim gabungan dan berhasil menyelamatkan 6 penumpang tersebut”.





“Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi enam Nelayan berikut Kapal Motornya ke Dermaga Kotaagung, kemarin Selasa, (25/6/19) pukul 15.00 WIB,” ungkap Heri. Rabu (26/6/19) siang.





Dikatakan Heri, Tim SAR Gabungan terdiri unsur Basarnas Pos Kota Agung, TNI AL, Polair bahkan dibantu ABK KM Mulya Usaha serta keluarga salah satu korban.





“Tim tergabung meliputi 3 personel dari Tim Rescue Pos SAR Tanggamus, 1 personel dari Pos TNI Angkatan Laut Bengkunat, 2 personel Polair Pos Kota Agung dan 1 personel Pos AL Kabupaten Pandeglang. Lalu dibantu 4 ABK KM Mulya Usaha dan 1 orang keluarga salah satu korban,” kata Heri.





Heri menjelaskan, rangkaian penyelamatan dimulai informasi, bahwa Kapal Nelayan bernama lambung DP mengalami kerusakan mesin di perairan Tanjung Belimbing, perbatasan antara Kabupaten Tanggamus dan Pesisir Barat.





Kemudian Tim SAR gabungan berangkat menuju Tanjung Belimbing untuk mengevakuasi para Nelayan tersebut pada Senin pukul 15.00 WIB. Lantas, sekitar pukul 21.00 WIB, tim gabungan tiba dan bersandar di Dermaga Tambling, dan berkoordinasi dengan Manager Operasional di Tambling.





Lalu pada Selasa (25/6), pukul 05.30 WIB Tim SAR gabungan melakukan briefing guna pelaksanaan evakuasi. Pukul 05.45 WIB tim melaksanakan persiapan untuk proses evakuasi. Pukul 06.00 WIB, tim gabungan berangkat untuk menarik KM DP menuju Dermaga Kotaagung.





“Setelah berkoordinasi akhirnya Kapal Motor Nelayan KM DP ditarik menggunakan KM Mulya Usaha dan pada pukul 12.30 WIB kami sudah tiba di Karangbrak, Tanggamus. Dan Pukul 15.00 WIB, Tim SAR gabungan dan enam korban tiba di Dermaga Kotaagung dengan selamat,” jelasnya.





Ditambahkan Heri, setelah berhasil mendarat para penumpang kapal nelayan tersebut langsung dikembalikan kepada keluarganya di Banten.





“Sejumlah keluarganya juga ada yang menjemput setelah kami fasilitasi, mereka langsung dipulangkan ke Banten melalui jalur darat,” pungkasnya.





Sebelumnya, menurut informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, KM DP diduga berlayar dari wilayah perairan Pandeglang, Provinsi Banten.





Namun tidak diketahui secara jelas, apa tujuan KM DP hingga sampai di wilayah perairan Tanjung Belimbing. Penyebab KM DP terdampar di sana diduga mati mesin selama 3 hari.





editor: pazri



BlogGua CN, Jawa Tengah - Dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi, Kodam IV/Diponegoro menggelar kegiatan Komunikasi Sosial dengan aparat pemerintah yang berlangsung di balai Diponegoro (26/06/2019).





Kegiatan yang bertema 'Melalui Silaturahmi dengan Komponen Bangsa Kita Tingkatkan Rasa Cinta Tanah Air Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Dalam Rangka Membantu Kesulitan Rakyat Serta Menjaga dan Mempertahankan Kedaulatan Rakyat' tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Kapolda Jateng Irjen Pol Rycko Amelza Daniel, Kajati dan Kadilti Jateng, para Pejabat Utama Kodam IV/Diponegoro, Walikota Semarang, Kepala BKKBN, BNPB, KPUD, para Kepala Dinas, Kepala Kwarda dan Kakesbangpolinmas Prov. dan Kab/Kota se-Prov. Jateng.





Pada kesempatan ini Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Mochammad Effendi, S.E., M.M., menyampaikan terkait makna halal bihalal dan silaturahmi. Menurutnya, sebelum halal bihalal didahului dengan puasa yang identik dengan kejujuran dan kedisiplinan.





“Hidup disiplin dan jujur merupakan salah satu cara mencapai kesuksesan, dan berpuasa salah satu bentuk upaya agar kita menjadi orang yang disiplin dan jujur”, terangnya.





Menyinggung kondisi yang terjadi saat ini di masyarakat saat ini, Pangdam menjelaskan bahwa sekarang banyak upaya untuk memecah belah bangsa dengan menyebar berita-berita hoax, memberikan opini yang menyimpang atau tidak benar kepada masyarakat Indonesia dengan tujuan memberikan pandangan yang menyimpang kepada rakyat Indonesia.





“Sebagai orang pintar kita harus pandai menggunakan medsos, dan hindari hoax,” tegasnya.





Pangdam menghimbau agar masyarakat pandai dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial (medsos).





Sementara Kapolda Jateng, Irjen Pol Dr. H. Rycko Amelza Dahniel menyatakan, bahwa menjelang putusan MK pada 28 Juni mendatang, pihaknya terus berupaya melaksanakan tugas dengan baik. “Yang terpenting, tolak kerusuhan agar Indonesia damai,” tegasnya.





Melalui silaturahmi ini, lanjut Kapolda, dapat menciptakan saling pengertian, saling berkenalan satu sama lain, saling memahami satu sama lain untuk mencapai satu titik yaitu persatuan suatu negara demi keutuhan NKRI.





Menurutnya, masalah gotong royong adalah kunci kehidupan dan peradapan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, sehingga harus kita terapkan bersama dalam gotong royong ini.





“TNI dan Polri harus saling gotong royong, saling memberikan Informasi, karena tanpa kerjasama dan gotong royong dengan masyarakat, TNI dan Polri tidak akan mendapat informasi apa-apa,” imbuhnya.





Diungkapkan, bahwa para pemimpin harus bertanggung jawab terhadap anggotanya, dan para pemimpin harus bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.





editor: pazri



BlogGua CN, Jakarta - Bertepatan dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI 2019), Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 138 Kg dan pil ekstasi sebanyak 10.382 butir.





Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH melalui Kasat Narkoba AKBP Erick Frendriz mengungkapkan, barang bukti narkoba tersebut berasal dari ungkap kasus peredaran gelap narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek jajaran.





"Hari ini Polres Metro Jakarta Barat akan memusnahkan barang bukti narkoba dimana ada delapan laporan kasus narkoba di tahun 2019," ucap AKBP Erick, Rabu, (26/06/19)





Erick menjelaskan, total tersangka yang kami amankan sebanyak delapan orang. Dari delapan orang tersangka tersebut, petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 138 kilogram dan 10.382 butir pil ekstasi.





"Dari ungkap kasus dengan barang bukti tersebut dapat diketahui mengakibatkan daya rusak 704.517 jiwa. Total nominal sebesar Rp. 211.760.100.000," katanya.





Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 132 ayat (1) dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup dan hukuman mati.





editor: pazri



Bloggua CN, Lampung - Untuk menyambut dan menyemarakkan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke- 73 pada 1 Juli 2019 mendatang, Polres Lampung Utara menggelar berbagai kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. 





HUT Bhayangkara tahun 2019 ini  mengusung tema "Dengan Semangat Promoter, Pengabdian Polri Untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara". Dengan momen tersebut Polres Lampung Utara tidak menyianyiakan kesempatan itu untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dengan banyak menggelar kegiatan seperti anjangsana, bakti kesehantan, bakti sosial dan turnamen olahraga.





"Sudah berbagai kegiatan kita lakukan yang langsung menyentuh kepada masyarakat yang ada di Kab. Lampung Utara. Semua kita lakukan agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat kehadiran Polri," kata Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K.





Lanjut Kapolres, Polri khususnya Polres Lampung Utara tidak ada artinya tanpa dukungan dari masyarakat Kab. Lampung Utara. Polri besar karna masyarakat yang mendukung dan membantu tugas-tugas Polri.





"Dengan bertambahnya umur Polri, mudah-mudahan kedepannya Polri semakin jaya dan bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat Kab. Lampung Utara," harap AKBP Budiman.





editor: pazri



BlogGua CN, Jakarta - Antoni AT. Koordinator Masyarakat Adat Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung melaporkan permasalahan sengketa lahan yang terjadi didaerah tersebut ke KSP dan diterima oleh Abet Nego Tarigan selaku Tenaga Ahli di Kantor Staff Presiden yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/6/19).





Masyarakat Bakung Udik tanahnya yang telah dikuasai sejak tahun 1992, hingga kini belum pernah ada penyelesaian. Karena permasalahan tersebut terkatung-katung begitu lama, sehingga Antoni dan rekan-rekan melaporkan permasalahan tersebut kapada KSP-RI, dengan tembusan kepada presiden RI.





Antoni, AT dan rombongan berharap Presiden menyelesaikan Sengketa tanah milik masyarakat melalui penyelesaian TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dan melalui Kantor Staf Presiden (KSP) agar dapat Memfasilitasi dan memediasi penyelesaian sengketa Tanah Milik Masyarakat Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, menuntut pengembalian tanah milik Masyarakat Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung yang Dikuasai oleh PT. SIL (Sweet Indo Lampung-pen).





Antoni, AT Selaku Kordinator Masyarakat Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dan Selaku Ahli Waris Birron AT. (Alm) mengkordinir sebelas umbul. Umbul Kayu Mulu Tengah, Umbul Kuyung Gepeng, Umbul Tulung Getok, Umbul Bawang Tokang Gabaou, Umbul Ulu Lebung Atas, Umbul Olok Berak Tengah, Umbul Darat Nyului, Umbul Sepertu Atas, Umbul Lebok Ilir, umbul Bawang Tafpui Udik, Umbul Olok Keparang, luas keseluruhan yang dimintakan penyelesaiannya kepada presiden RI Kurang lebih dua ribu Hektar.





“Kami akan perjuangkan seluruh tanah masyarakat Bakung Udik, yang luas keseluruhan lahan Kurang lebih dua ribu Hektar. Harapan kami kepada presiden RI dapat menegakkan keadilan bagi rakyat di Bumi Lampung,” Ujar Antoni





Sebelum berangkat ke KSP, siang hari tadi rombongan singgah Jurnalis Boarding School di Cilegon Banten, menjumpai Firdaus selaku Masyarakat Lampung di Rantau, untuk turut serta bersama-sama memperjuangkan hak-hak masyarakat Lampung yang di kuasai para pemilik modal yang terkesan tidak tersentuh hukum.





Dikesempatan silaturahmi tersebut, dalam kondisi belum sehat Firdaus sebagai Sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di dampingi Yono Hartono, Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama dan Julherman kepala sekretariat SMSI Pusat mengapresiasi kepercayaan masyarakat tesebut, Firdaus menyampaikan “Saya selaku Pribadi masyarakat pers, tentunya akan tegak lurus bergerak dan berjuang untuk kepentingan masyarakat luas. Untuk itu saya tentu akan berkordinasi dengan seluruh elemen msyarakat pers yang mengerti permasalahan tersebut. Saya berjanji tidak akan diam,” tandasnya.





editor: pazri



BlogGua CN, Lampung - Untuk mempurkuat hubungan sinergitas antara unsur Forkopimd, Polres Lampung Utara bersama Kodim 0412 dan Kejaksaan Lampung Utara menggelar kegiatan latihan menembak bersama di Lapangan Tembak Polres Lampung Utara, Selasa sore (25/6/19).





Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, Dandim 0412/ LU Letkol Inf. Krisna Pribudi, Kajari Lampung Utara Yuliana Segala, PJU Polres Lampung Utara dan Danki Brimob.





Latihan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai jenis senjata, baik senjata laras pendek maupun senjata laras panjang.





Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulakaono mengatakan bahwa selain sebagai kegiatan rutin, latihan bersama ini digelar sekaligus bertujuan dalam mempererat tali silaturahmi dan sinergitas antara CJS TNI dan Polri dalam mengawal NKRI harga mati.





"Ini merupakan bentuk kebersamaan dan wujud kekompakan unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Utara," ujar Kapolres.





Senada dengan Kapolres, Dandim dan Kejari menyampaikan dengan kita di unsur Forkopimda kompak harapannya seluruh masyarakat Lampung Utara juga bisa kompak khusunya untuk memajukan kabupaten Lampung Utara.





"Forkopimda sudah kompak otomatis kita mengharapkan masyarakat kabupaten Lampung Utara ini sendri harus juga kompak untuk memajukan Kabupaten Lampung Utara", papar Dandim 0412/LU dan Ibu Kajari Lampung Utara.





editor: pazri



BlogGua CN, Jakarta - INISIATOR Gerakan Perubahan #2022GantiGabener Haidar Alwi mengatakan, hingga kini masih melekat dalam ingatan warga Jakarta peristiwa kerusuhan 21-22 Mei lalu. Selasa (25/6/2019)





Dimana, para perusuh dari luar kota datang memporak-porandakan Ibu Kota Negara. Dan, warga Jakarta mengecam keras para perusuh yang dengan sengaja didatangkan dari luar Jakarta.





Kata Haidar Alwi, spanduk warga Jakarta pun bertebaran pada setiap sudut ibu kota yang menolak keras aksi kerusuhan di wilayahnya. Dan, ini membuktikan bahwa warga Jakarta mengutuk kerusuhan yang lahir dari aksi anarkis terorganisir tersebut.





"Oleh karena itu, sebagai warga Jakarta kami meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus jantan menolak pendatang yang datang ke Jakarta tanpa tujuan jelas. Kecuali, para pendatang datang dengan maksud dan tujuan baik seperti ingin bekerja atau membantu mecari solusi sampah dan polusi di Jakarta misalnya, Atau, pendatang yang ingin membangun Jakarta dengan tindakan nyata bukan membangun Jakarta hanya dengan kata-kata manis saja," kata Haidar Alwi.





Jadi aneh, menurut Haidar, kalau hanya ingin mendengar pembacaan hasil putusan di MK dijadikan alasan untuk datang jauh-jauh dari luar kota dalam jumlah yang besar. Dan, itu sangat tidak masuk akal bagi warga Jakarta. Karena, kalau hanya ingin mendengar pembacaan hasil putusan di MK bisa nonton di TV, mendengar di radio dan membaca berita on line via hand phone.





"Lebih aneh bin ajaib lagi, kalau alasan yang disebutkan bahwa; ingin mengawal pembacaan hasil keputusan MK. Kalau, ingin jadi pengawal konstitusi sebaiknya mendaftarlah menjadi abdi hukum sesuai koridor Undang-undang  (UU) yang berlaku," jelasnya.





Sebab, lanjut Haidar, kubu 02 sebagai penggugat sengketa pilpres sudah resmi menghimbau massa pendukungnya untuk tidak turun kejalan. Dan, Polri juga sudah mengeluarkan larangan berdemo didepan MK.





"Jadi, sebenarnya tidak ada alasan bagi Anies untuk tidak bisa bersikap jantan demi memberi rasa nyaman dan aman bagi warganya dengan melarang pendatang masuk Jakarta hanya untuk datang ke MK. Atau, mungkin Anies sudah lelah dan mau mengundurkan diri dari jabatannya," tuturnya.





Menurut penaggung jawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) ini, warga Jakarta yang tidak terkena virus intoleransi, radikalisme dan terorisme akan sepenuhnya mendukung Polri untuk bertindak tegas.





"Kami mendukung Polisi mengambil tindakan yang di anggap perlu untuk mengamankan Jakarta sehingga warga Jakarta bisa merasa aman sekaligus nyaman menjadi penduduk ibu kota Negara ini," pungkas Haidar Alwi.





editor: pazri



BlogGua CN, Jakarta - Dalam Rangka menyambut Hari Bhayangkara Ke 73, Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan kegiatan Anjangsana terhadap korban kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Aspol Brimob Petamburan.





Kegiatan itu dilaksanakan di Kantor Sekretariat RW 06 Asrama Polri Petamburan, Jalan KS Tubun 3 Slipi, Palmerah Jakarta Barat, Selasa (25/06/19).





Hadir pada kesempatan tersebut antaranya, Kabagren Restro Jakarta Barat AKBP Endang Yuliastuty, Kasie Propam Restro Jakarta Barat Kompol Slamet, Kasium Restro Jakarta Barat AKP Udan, Kepala Aspol Petamburan Ma'had, Ketua RW 06 Kelurahan Slipi Tomi Sutrisno, SekKel Slipi I Wayan Arkana, Kanit Binmas Polsek Palmerah Iptu Eko, Kapolsub sektor Petamburan Ipda Martata, Kasium Polsek Palmerah Ipda Tugiyanto, Anggota Propam Restro Jakarta Barat, Warga Asrama Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019, dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Slipi Aiptu Asep Permana





Dalam sambutannya, Kabag Ren Polres Metro Jakarta Barat Endang Yuliastuty mengatakan, kegiatan anjangsana ini dalam rangka memperingati hari Bhayangkara ke 73 tahun yang jatuh setiap tanggal 1 Juli.





"Kepolisian Polres Jakarta Barat turut berduka atas kejadian yang terjadi di Aspol Brimob Petamburan. Namun Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan apresiasi dari masyarakat mengenai penanganan kerusuhan yang terjadi di Aspol Brimob Petamburan,"ucapnya.





Sementara, Kepala Aspol Brimob Petamburan, Ma'had berterima kasih atas kunjungan Polres Metro Jakarta Barat ke Aspol Brimob Petamburan.





Tahun ini mendapat musibah karena terjadi kerusuhan di Aspol Brimob Petamburan yang mengakibatkan kerugian materil dan non materil.





"Kami mengucapkan selamat hari dirgahayu Bhayangkara ke 73 tahun semoga Polri menjadi Kepolisian yang Profesional, Modern dan terpercaya," katanya.





Pada penghujung acara, Kabagren Restro Jakarta Barat memberikan cindera mata secara simbolis kepada Kepala Aspol Petamburan.





editor: pazri



BlogGua CN, Lampung -Sebanyak 23 orang diangkat menjadi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) dalam sidang terbuka majelis KAI, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah advokad oleh Kepala Pengadilan Tinggi Lampung, di ruang Sidang Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Selasa (25/6/19) pagi.





Usai pengangkatan dan pengambilan sumpah di lanjutkan dengn syukuran sekaligus halal bihalal keluarga KAI Lampung, dihadiri KAI Pusat dan utusan Pengadilan Tinggi Lampung.





Pengangkatan dilakukan oleh vice president Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAI Petrus Bala Pattyona SH MH, didampingi anggota majelis yang terdiri Ketua DPD KAI Lampung Agus Santoso, Sekretaris Marten Johan Latuputi, sekitar pukul 08.00.





Selanjutnya pukul 10.00, 23 advokat KAI diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Lampung Zaid Umar Bobsaid, SH, MH. Terhitung setelah menjalani sumpah, 23 Advokad bisa dan sah beracara di pengadilan.





Ketua Pengadilan Tinggi, saat memimpin sumpah advokad mengatajan sumpah ini disaksikan tuhan, dan sumpah harus dengan sadar dan sesungguhnya. Advokad bersumpah untuk berpegang teguh pada Pancasila dan UU 45.





Sebagai pemberi jasa hukum advokad harus bertindak jujur dan bertanggung jawab atas hukum dan keadilan. Advokad bersumph baik diluar dan didalam dilarang menjanjikan sesuatu kepada majelis, dan wajib menjaga tingkah laku dan kewajiban sesuain dengan kehormatan dan tanggung jawab sebagai advokad"Advokad tidak akan menolak jasa hukum yang merupakan bagian dari tanggung jawab advokad. Selama priode saya sebagai Kepala PT Tanjung karabg, KAI sudah tiga kali penyumpahan. Saudara sudah disumpah untuk berlaku adil, bertanggung jawab, pada bangsa dan negara," kata Kepala PT.





Kepala PT mengingatkan kepada para advokad KAI Lampung yang baru di sumpah untuk konsisten menjaga kode etik, sebagai panduan menjadi advokad. "Meski tak ada hukum soal kode etik, tapi kode etik harus tertanam dalam diri, sesuai aturan dalam profesi," katanya.





Sementara Vice president Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAI Petrus Bala Pattyona SH MH, mengingatkan tantangan berat yang dihadapi advokat. “Menghadapi tantangan itu, advokat KAI harus kerja keras dan cerdas demi menjaga profesi dan marwah advokat,” ujarnya.





Petrus menjelaskan, saat ini KAI sedang mengembangkan e-lawyer serta single identity yang berlaku selamanya. Sedang di Mahkamah Agung sedang dikembangkan e-court, guna mengurangi interaksi advokat dengan petugas pengadilan. Dengan begitu, penanganan perkara menjadi transparan dan akuntabel.





Setelah diambil sumah, Petrus mengingatkan para advokad untuk komitmen dengan kode etik. "Sumpah adalah amanat uu, dan saat sidang advojad pasti diminta naskah sumpahnya advokadnta. Karena itu 23 orang yang disumpah hari ini, sudah menyandang avdokad masuk dalan keluarga besar KAI dan terdaftar untuk bersidang di seluruh Indonesia," katanya.





Semenetara ketua DPD KAI Lampung H. Agus Susanto SH MH menjelaskan bahwa hari ini, Selasa 25 Juni 2019, sebanyak 23 advokad telah melaksanakan pelantikan dan penyumpahan, yang kemudian dilanjutkan dengan syukuran sekaligus halal bihalal. "Kedepan advokad KAI janfan berhenti menuntut ilmu. Jalankan tugas dengan baik. Karena tugas advokad itu tak terbatas tapi, tapi tetap diawasi dewan advokad, " katanya.





Menurut Agus, saat ini terdapat 200 an advokad terdaftar di KAI Lampung. Pelantikn dan pengambilan sumpah advokad hari ini adalah yang jetiga kalinya, sejak tahun 2015, 2016, dan thun 2019. "Bahkan banyak senior senior, akademisi, mantan Hakim, Jaksa, hingga Mantan Gubernur Lampung bapak Sjachroedin juga sudah di menjadi advokad, adalah semangat untuk menegakkan keadilan," katanya.





Di bagian lain, Sekretaris KAI Lampung Marten mengatakan, negara harus memperlakukan penegak hukum secara adil. Berdasar pengamatannya, tiga penegak hukum lain yakni polisi, jaksa dan hakim mendapat fasilitas lebih ketimbang advokat. Misalnya mereka yang hendak melanjutkan pendidikan, difasilitasi oleh negara.





editor: pazri



BlogGua CN, Lampung - Terkait maraknya peredaran narkoba dilingkungan masyarakat, khususnya terhadap para pemuda generasi penerus bangsa. Kepolisian Resor Lampung Utara menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema 'membangun pemuda kreatif, inspiratif dan proaktif, sehat tanpa narkoba', berlangsung di aula hotel Graha Wisata Kotabumi. Selasa (25/6/19).





Forum diskusi kali ini dihadiri oleh Kapolres Lampura AKBP Budiman Sulakson, Ketua MUI Lampung Utara, PJU Polres Laampung Utara, Staf Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung Fatan Z, Granat dan mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di kabupaten Lampung Utara.





Dalam sambutannya, Kapolres Lampura AKBP Budiman Sulaksono mengatakan, bangsa Indonesia ini adalah negara yang besar dan kaya. Banyak sekali kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Dengan banyaknya kekayaan alam membuat negara kita menjadi perhatian negara lain, sehingga mereka berusaha terus ingin menjajah dan merusak kita dengan memasukan narkoba ke Indonesia.





"Mereka ingin membuat yang kuat menjadi lemah, yang pintar menjadi bodoh, yang kuat menjadi sakit sehingga pada saatnya nanti kaum-kaum muda kita menjadi pemimpin yang tidak maksimal rusak oleh narkoba," kata Kapolres.





Hari ini kita mengadakan diskusi grup bersama-sama melibatkan elemen masyarakat, dari Dinas Kesahatan, BNN Provinsi dengan tujuan agar masyarakat Lampung Utara semakin paham bahwa narkoba harus kita perangi bersama-sama.





"Memerangi narkoba tidak cukup dengan dilakukan pengungkapan dan penangkapan tetapi kita juga harus melakukan pencegahan bersama dengan melakukan giat forum diskusi seperti ini", ujara AKBP Budiman





Kapolres menghimbau agar dalam pelaksanaan FGD ini semua melaksanakan dengan serius bukan formalitas sehingga kita semua bisa paham bahwa kita disini cukup aktif, dan rajin untuk memerangi narkoba dan mempelajari bahwa narkoba tidak baik untuk kehidupan kita.





"Mari bersama-sama kita perangi narkoba, say no to drugs agar kita bisa lebih baik dalam kehidupan kedepannya', papar Kapolres Lampura AKBP Budiman Sulaksono.





editor: pazri



BlogGua CN, Singapura - DUBES RI Singapura, Ngurah Swajaya mengatakan,  dalam rangaka menyongsong Indonesia emas dan mempersiapkan diri menjadikan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-4 dunia perlu partisipasi entrepreneur muda Indonesia dan Singapura. 





Demikian disampaikan Dubes RI Singapura, Ngurah Swajaya, saat menjamu makan siang 26 pelaku usaha dan eksekutif muda Indonesia di Singapura, Senin (24/6/2019).





Dubes Ngurah meminta entrepreneur muda Singapura juga lebih aktif dan memahami Indonesia secara benar, sehingga membuka wawasan mengenai besarnya potensi yang dapat dikembangkan melalui kerja sama. 





Dihadapan para entrepreneur muda Indonesia dan Singapura ini Dubes Ngurah menjelaskan potensi Indonesia bagi startup untuk nantinya bisa berkembang menjadi unicorns.





Diakhir acara Dubes Ngurah mengundang peserta untuk menghadiri Indonesia Investment Day yang akan diselenggarakan KBRI Singapura tanggal 26 Juli 2019 di Singapura serta Trade Expo Indonesia bulan Oktober di Jakarta. 





"Setiap kegiatan-kegiatan diplomasi ekonomi yang diselenggarakan oleh KBRI Singapura selalu didorong untuk menghasilkan kerja sama yang kongkrit dan bermanfaat bagi Indonesia dengan semboyan “from contact to contract”," tutupnya katanya dalam siaran pers.





editor: pazri



BlogGua CN, Lampung - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke 73 tahun 2019. Kapolres Lampung Utara melaksanakan kegiatan anjangsana yang bertajuk "Dengan Semangat Promoter Pengabdian Polri Untuk Masyarakat Bangsa dan Negara," Senin (24/6/19).





Diketahui dalam kegiatan tersebut, Kapolres mengunjungi sejumlah anggota purnawirawan baik Polri maupun TNI yang sedang mengidap penyakit akut, diantaranya adalah Bripka (Purn Polri) Kirdi (62) dan Serma (Purn TNI) Sukarno Saleh (75). Keduanya merupakan warga Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara yang diketahui keduanya mengidap penyakit pembengkakan jantung selama bertahun-tahun.





Menurut Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara yang dilaksanakan setiap tahunnya dan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap purnawirawan Polri maupun TNI.





"Semoga dengan kedatangan kami ini dapat memberikan motivasi dan semangat bagi para purnawirawan Polri maupun TNI dan yang terpenting adalah tali silaturahmi tetap terjalin," ujar Kapolres Lampung Utara.





Selain itu, kegiatan tersebut bukan hanya suatu bentuk melaksanakan kewajiban semata, namun dengan adanya kegiatan tersebut menjadi suatu ajang silaturahmi. Tentu, untuk kedepannya kegiatan serupa dapat lebih ditingkatkan.





"Dengan adanya kegiatan tersebut, bukan semata-mata untuk melaksanakan kewajiban saja namun dengan adanya kegiatan tersebut adalah suatu ajang untuk merajut tali silaturahmi dan bentuk kepedulian kita terhadap senior kita yang telah purna tugas," papar Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono.





editor: pazri



BlogGua CN, Lampung - Dalam rangka memeriahkan HUT Lampung Utara ke-73, Pemda setempat menyelenggarakan Atraksi budaya dan pawai kendaraan hias, Senin (24/06/2019).





Kegiatan tersebut berlangsung disepanjang jalan raya bermula dari Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara melewati tugu Payanmas, lalu jalan Jendral Sudirman dan finish di Halaman Pemkab Lampura,





Kegiatan tersebut menyedot perhatian masyarakat yang ingin melihat langsung dipinggiran jalan. Mereka terlihat sangat antusias dan terhibur mengikuti pagelaran yang dilaksanakan setiap tahunnya itu.






Atraksi budaya cukup menyedot perhatian masyarakat, karena tidak hanya diisi dengan arak-arakan saja. Akan tetapi juga atraksi yang ada di daerah masing-masing berasal, seperti pincak silat Lampung, pengantinan, ogoh-ogoh dan atraksi kebudayaan adat masyarakat lainnya.





Hadir Bupati Lampung Utara, H. Agung Ilmu Mangkunegara, Wakil Bupati Lampung Utara, H. Budi Utomo, Forkopimda Kabupaten Lampung Utara, Pj. Sekda Kabupaten Lampung Utara, Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Lampung Utara, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan ribuan masyarakat sekitar.





Dalam sambutannya, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara mengatakan acara atraksi budaya dan pawai budaya merupakan sarana dalam meningkatkan ukuwah dan tali silaturahmi antar komponen masyarakat.





Selain itu, juga sebagai sarana dalam pelestarian budaya dan adat yang ada di masyarakat, bahwasanya Lampung Utara memiliki kekayaan adat budaya sesuai dengan asal daerah warganya masing-masing.





"Silaturahmi itu penting, sebagai sarana untuk saling mendoakan, baik itu antar masyarakat maupun kemajuan Lampung Utara," kata dia.





Menurutnya, adat dan kebudayaan yang ada di Lampura tidak hanya diisi oleh suku Lampung saja, melainkan juga suku-suku lainnya. Seperti Sumsel, Padang, Jawa, Sunda, Banten dan masih banyak lagi lainnya.





Dengan kekayaan adat-istiadat tersebut, pihaknya berharap tidak menjadikannya sebagai alat pemecah belah.





"Jadi perbedaan ini adalah dari Allah, Swt, mari kita jadikan alat pemersatu bangsa. Bukan malah sebaliknya, dukung terus pembangunan daerah kita guna mewujudkan Lampra maju," Tambahnya.





Bupati Agung menjelaskan dewasa ini banyak sekali anak-anak generasi penerus bangsa yang telah lupa dengan adat kebudayaan bangsanya sendiri. Oleh karenanya, dengan kegiatan itu diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para generasi muda untuk bangga pada kebudayaannya sendiri.





"Akhir-akhir ini kita lihat anak-anak sudah tidak mengerti ataupun paham dengan kebudayaannya sendiri, karena telah tergilas dengan kebudayaan asing. Oleh karenanya penting usaha kita dalam melestarikannya bersama-sama, dan jadi keberagaman ini sebagai tali mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Demi Lampura yang lebih maju lagi kedepannya,"pungkasnya.





Sementara itu, Pj. Sekda Kabupaten Lampung Utara dalam laporannya sebagai Ketua Pelaksana mengatakan kegiatan tersebut melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari satker-satker sampai dengan masyarakat biasa. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelestarian adat budaya yang ada dimasyarakatnya.





"Penilaiannya kita lihat dari segi kualitas penampilan, bentuk variasi dan kesesuaian tema. Dirgahayu Lampung Utara ke-73, Membangun Bersama Rakyat Menuju Lampung Utara yang Lebih Kuat, Hebat dan Bermartabat," terangnya.





editor: pazri



BlogGua CN, Jakarta - Kepolisian Resort (Polres) Metro Jakarta Barat menggelar anjangsana dan silaturahmi kepada Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ) Jakarta Barat di Ruang Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ), Gedung Walikota Administrasi Jakarta Barat, Senin (24/06/19).





Dalam kegiatan yang dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat AKBP Aslan Sulastomo dengan didampingi Wakasat Binmas Kompol Purnomo bertujuan dalam rangka menyambut Hari Jadi Bhayangkara ke-73.





Kasat Binmas AKBP Aslan menyatakan, bahwa tujuan dari kegiatan ini diharapkan dapat membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat khususnya di Jakarta Barat.





“Kami mengajak seluruh masyarakat bahu-membahu dengan kami (Polri) untuk sinergi menjaga keamanan, serta jauhi miras dan narkoba,” himbau Kasat Binmas.





Di samping itu pula, kata Aslan, dalam menyambut HUT Bhayangkara ke-73, kami melaksanakan Silaturahmi atau Anjangsana, agar Polri lebih dekat dengan masyarakat dan dicintai rakyat.





"Dukungan dari masyarakat sangat besar demi kemajuan bangsa dan negara untuk persatuan dan kesatuan NKRI," katanya.





editor: pazri



Oleh: Rival Achmad Labbaika Alhasni.





Hari Pers Nasional (HPN) diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia, berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985.





Keputusan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 itu menyebutkan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.





Dewan Pers kemudian menetapkan Hari Pers Nasional dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di ibu kota provinsi se-Indonesia.





Penyelenggaraannya dilaksanakan secara bersama antara komponen pers, masyarakat, dan pemerintah khususnya pemerintah daerah yang menjadi tempat penyelenggaraan. Landasan ideal HPN ialah sinergi. Sinergi antara komponen pers, masyarakat dan pemerintah.





Sejarah Berdirinya PWI dan SPS





Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia.





PWI berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta yang kemudian oleh Presiden Soeharto ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 PWI beranggotakan wartawan yang tersebar di seluruh Indonesia.





Dalam mempersiapkan pendiriannya, PWI membentuk sebuah panitia persiapan pada tanggal 9-10 Februari 1946 di balai pertemuan Sono Suko, Surakarta. Pertemuan itu dihadiri oleh beragam wartawan, dan tokoh pers yang sedang memimpin surat kabar, majalah.





Pertemuan tersebut menghasilkan dua keputusan;





  1. Disetujui membentuk organisasi wartawan Indonesia dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang diketuai oleh Mr. Sumanang Surjowinoto dengan sekretaris Sudarjo Tjokrosisworo.
  2. Disetujui membentuk sebuah komisi yang beranggotakan:
  3. Sjamsuddin Sutan Makmur (Harian Rakyat Jakarta),
  4. B.M. Diah (Harian Merdeka, Jakarta).
  5. Abdul Rachmat Nasution (kantor berita Antara, Jakarta).
  6. Ronggodanukusumo (Suara Rakyat, Mojokerto).
  7. Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya).
  8. Bambang Suprapto (Penghela Rakyat, Magelang).
  9. Sudjono (Surat Kabar Berjuang, Malang)
  10. Suprijo Djojosupadmo (Surat Kabar Kedaulatan Rakyat,Yogyakarta).




Delapan orang komisi yang telah dibentuk tersebut dibantu oleh Mr. Sumanang sebagai Ketua dan Sudarjo Tjokrosisworo sebagai Sekretaris, merumuskan hal-ihwal persuratkabaran nasional waktu itu dan usaha mengkoordinasinya ke dalam satu barisan pers nasional.





Tiga minggu kemudian Komisi yang beranggotakan 10 orang tersebut dinamakan yang juga dinamakan “Panitia Usaha”, mengadakan pertemuan kembali di Surakarta Februari 1946. Guna membahas masalah pers yang dihadapi.





Dari pertemuan itu lah kemudian disepakati didirikannya Serikat Penerbitan Suratkabar (SPS) dalam rangka mengkoordinasikan persatuan pengusaha surat kabar yang pendirinya juga merupakan pendiri PWI.





Serikat Penerbitan Suratkabar (SPS) 8 Juni 1946 berdiri di Jogjakarta.Kepentingan untuk mendirikan SPS pada waktu itu bertolak dari pemikiran bahwa penerbit pers nasional perlu segera ditata dan dikelola, dalam segi ideologi dan komersialnya, mengingat saat itu masih ada pers asing yang beredar dan tetap berusaha mempertahankan pengaruhnya.





Kemudian bertepatan dengan hari jadi SPS yang ke-65 Serikat Penerbit Suratkabar mengganti namanya menjadi Serikat Perusahaan Pers.





Perubahan nama ini terjadi dalam Kongres XXXIII di Bali pada 7-9 Juni 2010.





Tidak hanya mengganti nama, SPS juga melakukan perubahan logo dan mentransformasi dirinya SPS menyatakan tidak hanya sebagai organisasi penerbit media cetak seperti suratkabar, tabloid, dan majalah, tetapi juga menjadi organisasi yang mewadahi para penerbit perusahaan pers.





Setelah mengubah namanya menjadi Serikat Perusahaan Pers, SPS memperluas cakupannya tidak hanya di media cetak tetapi juga merambah ke media non cetak (media siber dan penyiaran) Perubahan ini dilatarbelakangi oleh dinamika yang terjadi pada bisnis industri media secara global.





Karena waktu pendiriannya yang berdekatan dan memiliki latar belakang sejarah yang serupa, PWI dan SPS diibaratkan sebagai "kembar siam" dalam dunia Pers.





Sejarah Berdirinya Dewan Pers, Runtuhnya Rezim Orde Baru Berdirinya AJI dan IJTI Hingga AJO Indonesia





Dewan Pers terbentuk pada tahun 1966 melalui Undang-undang No.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.





Kedudukan dan fungsi dari Dewan Pers pada saat itu adalah sebagai pendamping dan penasehat Pemerintah yang secara bersama-sama membina perkembangan juga pertumbuhan pers nasional.





Secara struktural Dewan Pers memiliki hubungan dengan Departemen Penerangan oleh karenanya saat itu, Menteri Penerangan Kabinet Dwikora I-II, Mayor Jenderal Achmadi juga menjabat ketua Dewan Pers pertama.





Era orde baru, kedudukan dan fungsi Dewan Pers tidak berubah yaitu masih menjadi penasehat Pemerintah, terutama untuk Departemen Penerangan.





Hal ini didasari pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.
Tetapi terjadi perubahan perihal keterwakilan dalam unsur keanggotaan Dewan Pers seperti yang dinyatakan pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967
Di masa rezim Orde Baru (1996- 1998), politik monoloyalitas diterapkan, pada masa tersebut organisasi jurnalis bersifat tunggal, organisasi jurnalis yang lain dilarang oleh pemerintah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hidup dan bernafas dari fasilitas negara, gedung kantor sekretariat, pengesahan anggota, hingga pendanaan operasional.





Terbukti pejabat Departemen Penerangan dan PWI juga tidak segan-segan menekan para pemimpin redaksi agar tidak memperkerjakan wartawan atau jurnalis yang tergabung dalam organisasi lain.





Berawal dengan di bekukannya Tempo, Detik, dan Editor oleh Pemerintah Orde Baru, pada 21 Juni 1994 karena pemberitaan yang tergolong kritis kepada penguasa Orde Baru, Bogor, 7 Agustus 1994. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru.





Sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.





AJI kemudian masuk dalam daftar organisasi terlarang. Karena itu, Roda organisasi ini dijalankan di bawah tanah oleh dua puluhan jurnalis-aktivis, pada saat itu AJI hanya memiliki anggota kurang dari 200 jurnalis. Sejak Terbentuk, AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers.





Untuk yang pertama, AJI memposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang berjuang mendapatkan segala macam informasi yang menyangkut kepentingan publik
Orde baru tumbang Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 Menyusul pada bulan Agustus 1998, IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), suatu asosiasi yang menghimpun para jurnalis televisi didirikan.





Ratusan jurnalis televisi dari RCTI, TPI, SCTV, Indosiar, dan ANTV berkumpul di Jakarta untuk melakukan kongres pertama dan sepakat mendirikan IJTI dan memilih pengurus pertama organisasi ini.





Melalui Momentum Reformasi 1998, dan seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbarukan yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan dasar hukum baru tersebut akhirnya Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen.





Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik.





Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari pemerintah pada jajaran anggotanya.
Pasca reformasi, pemerintah mencabut sejumlah peraturan yang dianggap mengekang kehidupan pers.





Peraturan tersebut antara lain: Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), Permenpen Nomor 2 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Wartawan, Surat Keputusan (SK) Menpen Nomor 214 Tentang Prosedur dan Persyaratan untuk Mendapatkan SIUPP, dan SK Menpen Nomor 47 Tahun 1975 tentang Pengukuhan PWI dan Serikat Pekerja Surat Kabar Sebagai Satu-satunya Organisasi Wartawan dan Organisasi Penerbit Pers Indonesia.





Pencabutan SK Menpen Nomor 47 Tahun 1975 terhadap PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia, mengakhiri era wadah tunggal organisasi kewartawanan, sehingga telah tumbuh berbagai organisasi wartawan atau Jurnalis cetak dan elektronik termasuk terbentuknya Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia pada 17 Desember 2017 di Jakarta.





Lahir di era revolusi industri 4.0, AJO Indonesia menekankan konsernnya pada pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation.





Yang menjadikan AJO Indonesia tampil berbeda adalah penerapan pemahaman konsep search engine optimization (SEO), serta digital marketing pada seluruh anggotanya sebagai salah satu kompetensi jurnalistik dalam meningkatkan profesionalitas Jurnalis dalam keanggotaan mereka.





Sejarah Yang Terlupa





Lahir di Pakualaman Jogjakarta, 2 Mei 1889, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, atau Ki Hadjar Dewantara lebih dikenal sebagai aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda hingga kemerdekaan Indonesia.





Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional.





Bagian dari semboyan ciptaannya, tut wuri handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Indonesia.





Soewardi atau Ki Hadjar Dewantara berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari GPH Soerjaningrat, dan cucu dari Pakualam III. Ia menamatkan pendidikan dasar di ELS (Sekolah Dasar Eropa/Belanda). Kemudian sempat melanjut ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tetapi tidak sampai tamat karena sakit.





Ki Hadjar Dewantara Kemudian bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain, Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat antikolonial.





Sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik.





Sejak berdirinya Boedi Oetomo (BO) tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia (terutama Jawa) pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama BO di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya.





Tanggal 25 Desember 1912 Indische Partij didirikan oleh tiga serangkai E.F.E Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantara dan tercatat sebagai partai politik pertama di Hindia Belanda (Indonesia).





Indische Partij merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Pendiriannya dipicu oleh adanya diskriminasi antara keturunan Belanda dengan orang pribumi.





Indische Partij sebagai organisasi multietnik menginginkan adanya kerja sama antara orang Belanda atau Eropa dan orang-orang pribumi.





Partai ini berusaha didaftarkan status badan hukumnya pada pemerintah kolonial Hindia Belanda tetapi ditolak pada tanggal 11 Maret 1913.





Alasan penolakkannya adalah karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam sebuah kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda.





Indische Partij (IP), merupakan satu-satunya organisasi pergerakan yang secara terang-terangan bergerak di bidang politik dan ingin mencapai Indonesia merdeka. Tujuan Indische Partij adalah untuk membangunkan patriotisme semua indiers (Keturunan Indo) terhadap tanah air.





Dalam pergerakannya IP kemudian menggunakan media majalah Het Tijdschrifc dan surat kabar De Expres pimpinan E.F.E Douwes Dekker sebagai sarana untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.





Untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis (Napoleon Bonaparte) pada tahun 1913 pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi.





Adalah suatu yang kurang pas di mana suatu negara penjajah melakukan upacara peringatan pembebasan dari penjajah pada suatu bangsa yang dia hadir sebagai penjajahnya.





Hal yang ironis ini mendatangkan cemoohan termasuk dari para pemimpin Indische Partij.





Ki Hadjar Dewantara, menulis artikel bernada sarkastis yang berjudul “Als ik een Nederlander was” (Sekiranya aku seorang Belanda). dimuat dalam De Expres 13 Juli 1913.





"Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander (Pribumi) memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander (Pribumi) diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya".





Akibat tulisan artikel tersebut Ki Hadjar Dewantara ditangkap, menyusul tulisan dari Dr. Cipto Mangunkusumo yang dianggap sarkasme oleh pemerintah Belanda, yang juga dimuat dalam De Expres tanggal 26 Juli 1913 yang diberi judul Kracht of Vrees?, berisi tentang kekhawatiran, kekuatan, dan ketakutan. Akibat tulisannya itu Dr. Tjipto pun ditangkap.





Tak tinggal diam, Douwes Dekker pun mengkritik pemerintahan kolonial dalam tulisannya yang juga dimuat De Express tanggal 5 Agustus 1913 yang berjudul “Onze Helden: Tjipto Mangoenkoesoemo en Soewardi Soerjaningrat” (Pahlawan kita: Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat).





Kecaman-kecaman yang menentang pemerintah Kolonial Belanda menyebabkan tokoh tiga serangkai dari Indische Partij tersebut ditangkap dan diasingkan ke Belanda.





Dalam pengasingan di Belanda, Ki Hadjar Dewantara tetap aktif dalam organisasi pelajar asal Indonesia, Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia).
Pada bulan November 1913 berdirilah Indonesische Persbureau (IP) atau Kantor Berita Indonesia di Den Haag Belanda, yang merupakan kantor berita pertama yang didirikan oleh seorang pribumi, yaitu RM Soewardi Soerjaningrat, atau Ki Hadjar Dewantara.





Indonesische Persbureau Ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah "Indonesia", yang diciptakan tahun 1850 oleh ahli bahasa asal Inggeris George Windsor Earl dan pakar hukum asal Skotlandia James Richardson Logan.





James Richardson Logan adalah pengelola sebuah majalah ilmiah tahunan di Singapura pada tahun 1847 yang bernama “Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia” (JIAEA), pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl bergabung sebagai redaksi majalah JIAEA.





Dalam JIAEA volume IV tahun 1850, pada halaman 66-74, Earl menulis artikelyang bertajuk “On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations” ("Pada Karakteristik Terkemuka dari Bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu-Polinesia").





Dalam artikelnya itulah Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain.





Earl mengajukan dua pilihan nama yaitu Indunesia atau Malayunesia.
"… Penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi "Orang Indunesia" atau "Orang Malayunesia"





Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia, oleh karenanya.





Earl lebih memilih nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab menurut Earl, Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga digunakan untuk Ceylon (sebutan Srilanka saat itu) dan Maldives (sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa). Earl juga berpendapat bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan Melayu.





Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel “The Ethnology of the Indian Archipelago” (Etnologi dari Kepulauan Hindia).





Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi Kepulauan Hindia sebab istilah Indian Archipelago (Kepulauan Hindia) terlalu panjang dan membingungkan.





Logan kemudian mengambil nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia.





Dan itulah untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Loga
"Mr Earl menyarankan istilah etnografi "Indunesian", tetapi menolaknya dan mendukung "Malayunesian". Saya lebih suka istilah geografis murni "Indonesia", yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk Pulau-pulau Hindia atau Kepulauan Hindia".





Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama "Indonesia" dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi.





Kemudian tahun 1884 seorang guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel("Indonesia atau Pulau-pulau di Kepulauan Melayu") sebanyak lima volume.





Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah "Indonesia" di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah "Indonesia" itu ciptaan Bastian.





Pendapat yang tidak benar Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah "Indonesia" itu dari tulisan-tulisan Logan.





Dan kembali lagi, seorang pribumi yang mula-mula menggunakan istilah "Indonesia" adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara.





Ketika dalam pengasingan di negeri Belanda tahun 1913 ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbureau.
Nama Indonesisch yang digunakan oleh Ki Hadjar Dewantara adalah pelafalan Belanda untuk Indonesia yang juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch atau Hindia oleh Prof Cornelis van Vollenhoven pada tahun1917. Sejalan dengan itu, penyebutan inlander untuk pribumi pun diganti dengan Indonesier.





Berdasarkan literatur dalam berbagai buku dan ensiklopedia jelas tertulis. Jejak sejarah pun menunjukan, nama Indonesia sebagai negara dan ciri khas bangsa lahir dari Insan Pers, dan seorang Indonesia yang pertama kali menyebutnya dan memperkenalkannya adalah Ki Hadjar Dewantara.





Maka sangat beralasan jika kemudian penanggalan Hari Pers Nasional bisa kembali ditinjau, mengingat penetapan tanggal tersebut sangat lekat dengan Rezim Orde Baru yang sangat mengekang keterbukaan informasi dan banyaknya masalah HAM yang tercederai.





Hari lahir Ki Hadjar Dewantara telah ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional.





Namun sangatlah beralasan jika kemudian kita sebagai insan pers, sebagai bangsa kembali memberikan penghargaan besar terhadap perjuangan Ki Hadjar Dewatara juga kedua rekannya, E.F.E Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo yang kita kenal sebagai tiga serangkai dalam sebuah hari besar nasional.





Rasanya tepat jika kemudian Pemerintah kita meletakan dan menetapkan tanggal 5 Agustus sebagai Hari Pers Nasional berdasarkan tanggal tulisan kritikan Douwes Dekker kepada pemerintah Kolonial yang dimuat De Express tanggal 5 Agustus 1913 yang berjudul “Onze Helden: Tjipto Mangoenkoesoemo en Soewardi Soerjaningrat” (Pahlawan kita: Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat).





Penulis Adalah Ketua Umum Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget