Maret 2019

Bloggua CN, Tanggamus – Kondisi  jalan Dusun Komering – Dusun Sampang Muara, Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, lebih kurang sepanjang 3 KM, “Rusak Parah”. Jalan tersebut juga akses menuju Pekon Gading, Kecamatan Pugung, sulit dilalui kala musim hujan, lantaran kondisi badan jalan Onderlagh telah tertutup tanah cukup tebal. Sabtu, 30 Maret 2019.

Salah satu warga Pekon Tanjung Agung, Kamad mengatakan, Pekon setempat dan Pekon tetangga  yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal dengan warga masyarakatnya sebagian besar bermata pencarian petani kebun dan sawah.

“Sebagian infrastruktur jalan di wilayah Dusun induk Tanjung Agung sampai Dusun Komering, kondisi jalannya sudah dikatakan layak. Namun dari Dusun Komering menuju Dusun Campang Muara, kondisi infrastruktur khususnya jalan masih sangat memprihatinkan. Warga berharap, agar kiranya Dusun kami ini, dapat di perhatian dari Pemerintah setempat, khususnya di bidang Infrastruktur jalan,”ungkapnya.

Senada disampaikan aparat Pekon, Syukur Bewok, bahwa jalan tersebut terakhir di Onderlagh pada tahun 2010. Kondisi jalan saat ini bukan hanya tertimbun tanah dan sulit dilalui, tetapi juga mengkhawatirkan.

“Saya berharap kepada Pemkab Tanggamus dapat segera membangun jalan tersebut, dan membangun jembatan gantung yang sudah tidak layak lagi untuk dilalui oleh warga akibat terhantam banjir bandang awal Maret 2019 lalu,”pungkasnya.(Tim AJOI).

Bloggua CN, Tanggamus – Program Nasional dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial  bagi masyarakat miskin, belum benar-benar tepat mengena kepada warga yang mestinya menikmati. Sejumlah warga miskin tersebut terdapat di beberapa wilayah Pekon, Kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Didapati kali ini, di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus, satu KK belum pernah menerima bantuan sosial berupa PKH, KIS, atau bantuan lainnya.

Geografis Pekon Sidomulyo atau yang lebih dikenal dengan pekon Batu Lima memiliki luas wilayah kurang lebih 1200 ha, dihuni oleh beberapa suku diantaranya suku semendo, jawa, sunda dan Lampung. Wilayah ini berbatasan langsung dengan tanah kawasan register 39.

Mayoritas penduduk Pekon Sidomulyo bermata pencaharian sebagai petani kebun dengan memanfaatkan lahan tanah kawasan tersebut dengan sistem HGU (Hak Guna Usaha).

Walaupun mereka sudah diberikan pemanfaatan tanah kawasan tersebut, akan tetapi kehidupan ekonomi mereka belum juga ada perbaikan, bahkan beberapa dari mereka mengaku termasuk dalam katagori warga miskin. Akan tetapi walau mereka dalam katagori warga miskin, mereka belum pernah mendapatkan bantuan PKH, KIS dari pemerintah,

Maisah (50) warga Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan, berstatus janda dengan kehidupan ekonominya kurang layak, mengaku, “Sudah 4  tahun suami saya meninggal. Sejak itu bahkan sebelumnya, belum pernah mendapatkan bantuan PKH, KIS atau lainnya dari Pemerintah. Jika program itu ada, saya berharap dan juga mewakili warga miskin di Batu Lima dapat segera dibantu,”ungkap Masiah.

Terkait ini, Sekdes Pekon Sidomulyo, Doni mengatakan, untuk Program PKH, jika dimungkinkan dan bisa, segera diadakan pembaharuan data, agar program tersebut lebih bisa tepat sasaran. “Kami sudah mendata warga miskin yang ada di Sidomulyo yang berjumlah 110 KK dan akan kami ajukan ke Dinas terkait untuk mendapatkan bantuan,”katanya. (Tim AJOI)

Bloggua CN, Tanggamus - Jembatan penghubung Pekon Tanjung Agung – Pekon Gading, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, terpatnya di Dusun Campang Muara, Pekon Tanjung Agung, terputus, akibat terjangan arus luapan air musim penghujan sejak awal Maret 2019.

Jumat, 29 Maret 2019, pantauan tim media tergabung AJOI DPC Tanggamus, kondisi jembatan masih dalam kondisi terputus, sampai saat ini belum ada informasi untuk pembangunan atas jembatan tersebut.

Disampaikan warga setempat, bangunan jembatan dibangun sudah puluhan tahun silam. Jembatan tersebut satu-satunya akses yang dimiliki warga menuju wilayah Babakan, Kecamatan Pugung.

Warga berharap kepada Pemerintah, agar kiranya dapat segera membangun jembatan tersebut. terlebih jembatan itu juga akses transportasi dan akses sekolah bagi warga Dua Pekon setempat.

“Jika posisi sungai banjir, maka akan menghambat anak-anak untuk bersekolah, tak jarang mereka libur dengan alasan sungainya banjir karena jembatan terputus. Selain itu, kurang tingginya jembatan dari permukaan sungai, hingganya air meluap merendam jembatan,”kata Kamad kepada tim media tergabung dalam Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) DPC Tanggamus.

Disampaikan juga oleh Ibnu, diharapkan jembatan tersebut dibangun dengan permanent dan dapat dilalui oleh roda empat, agar dapat mempemudah akses transportasi hasil bumi dan pendistribusian bahan sembako.

“Selain itu, perlu adanya senitasi sungai. Sebab jika posisi air besar, warga yang hendak melintasi jembatan harus menunggu dulu sampai air surut.

Terkait ini,disampaikan juga oleh aparat Pekon Tanjung Agung, Sukur Bewok. Pihaknya berharap, agar kiranya Pemkab Tanggamus bisa lebih perduli dan segera membangun jembatan itu kembali.

“Semoga Pemkab Tanggamus dapat segera membangun jembatan yang terputus tersebut, karena jembatan itu adalah jalan utama untuk akses transportasi warga sekitar dan pengguna jalan lainnya,”ungkapnya. (Tim AJOI)

Bloggua CN, Tanggamus – Pemerintah  Kabupaten Tanggamus, menggelar pengajian akbar yang dilangsungkan di Taman Kota Ir. Soekarno Kotaagung. Pengajian digelar dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan Ulang Tahun ke-22 Kabupaten Tanggamus. Jumat, 30 Maret 2019.

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, Wakil Bupati AM.Syafi'i, jajaran Forkopimda, Pj. Sekdakab Tanggamus, para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Tanggamus, KetuaTPPKK Tanggamus, Ketua Dekranasda Tanggamus, Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus, Ketua MUI serta Penceramah KH. Tubagus Sudrajad.

Kabag Kesmas, Arpin, menyampaikan laporan kegiatan bahwa, tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta mengambil pesan moral yang terkandung dalam pelaksanaan Isra Mi'raj.

Dalam sambutan Bupati Tanggamus, Dewi Handajani mengatakan, Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa, sehingga merupakan mukjizat yang begitu besar bagi kerasulan Nabi Muhammad SAW.

Oleh karenanya, kepada kaum muslimin untuk bersama sama memantapkan pelaksanaan ibadah shalat. "Peningkatan kualitas shalat perlu kita lakukan, sehingga setiap muslim  merasakan shalat sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi bukan sebatas kewajiban yang harus di tunaikan," katanya.

Pada kesempatan itu juga, Bupati Dewi juga menyampaikan program pembangunan yang bersifat kerohanian yang bernuansa Islami telah dan akan terus dilaksanakan oleh Pemkab setempat. Adapun program diantaranya setiap tahun memberikan bantuan kepada Majelis Taklim, Guru Ngaji, PPN, Masjid dan Musholla, Penceramah dan Khotib Masjid serta memberangkatkan ibadah umrah.

Dikesempatan itu juga Bupati menyerahkan bantuan kepada para lansia, anak kurang mampu dan yatim piatu, yang diberikan kepada 430 orang penerima. (Rilis)

Bloggua CN, Tanggamus - Bupati Tanggamus, Dewi Handajani menghadiri acara Peringatan Ulang Tahun ke-12 Pekon Sidokaton, Kecamatan Gisting. Kamis, 28 Maret 2019.

Turut hadir Wakil Bupati AM. Syafi'i, Asisten Bidang Ekonomi FB Karjiono, Asisten Bidang Administrasi Firman Ranie, Camat Gisting Purwanti, serta Kepala Pekon se-Kecamatan Gisting.

Dalam laporan Kepala Pekon Sidokaton, Suyud menyampaikan, peringatan ulang tahun Pekon merupakan yang pertama dilakukan dalam rangka menggali dan melestarikan kearifan lokal yang ada.

"Ini kami lakukan dalam rangka menggali dan melestarikan kearifan lokal yang ada, dengan mengangkat musik Gejog Lesung dan Gunungan sebagai lambang kemakmuran," katanya.

Sementara Bupati Dewi dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan ucapkan Selamat HUT kepada Pemerintah Pekon dan segenap masyarakat Pekon Sidokaton yang telah berpartisipasi membangun serta memajukan Kabupaten Tanggamus.

Bupati juga menyampaikan komitmen yang tinggi dari Pemkab Tanggamus terhadap kesejahteraan masyarakat. "Hal ini telah kami teguhkan dalam visi Pembangunan kami yaitu terwujudnya Masyarakat Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera,"ujarnya.

Pada prinsipnya, Bupati Dewi melanjutkan, Pemerintah Tanggamus saat ini, sepenuhnya mendukung serta menyambut gembira rangkaian kegiatan yang berorientasi sosial, budaya, kesenian dan olahraga yang dilaksanakan dalam rangka Ulang Tahun ke-12 Pekon Sidokaton, termasuk diadakannya Festival Musik Lesung dan Pentas Seni Kuda Kepang.

Dikesempatan itu, Bupati dan Wakil Bupati melakukan pemotongan nasi tumpeng yang diberikan kepada Kepala Pekon Sidokaton, sebagai tanda ucapan selamat. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati melakukan prosesi budaya sebar hasil bumi kepada masyarakat dan melepas Pawai Kirab Bumi, serta dilanjutkan dengan Kenduri Syukuran Bumi, yang diikuti masyarakat setempat. (Rilis)

 

 

Bloggua CN, Tanggamus - Bupati kabupaten Tanggamus, Dewi Handajani menyerahkan hadiah pemenang lomba Pekon/Kelurahan dan Lomba BBGRM tingkat Kabupaten Tanggamus serta rapat persiapan lomba Pekon,BBGRM dan BUMDES tingkat provinsi Lampung tahun 2019. Kegiatan berlangsung di ruang rapat utama Sekretariat Bupati. Rabu, 27 Maret 2019.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, TP-PKK, para Asisten Setda Tanggamus, para Staf Ahli, Kepala OPD, Kabag dan Camat, Kepala Pekon.

Pada kesemopatan itu, Bupati Dewi Handajani menyampaikan selamat kepada para kepala Pekon atas pemenang lomba BBGRM di tingkat Kabupaten. kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Diharapkan seluruh OPD untuk keterlibatannya dan untuk melihat Pekon-Pekon tersebut. Semoga Pekon pemenang dan lomba ini bisa sampai ke tingkat provinsi bahkan ketingkat nasional. Maka, kekompakanlah yang utama baik dari tata lingkunganya atau pun yang lainnya.

“Saya menghimbau kepada para camat yang tidak menyampaikan pekon unggulan nya yakni kecamatan bulok kelumbayaian induk, Kelumbayaian Barat agar bisa di tinjau dan di ikut sertakan pada lomba yang akan datang,”ungkapnya.

Sementara dalam laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tanggamus, menyebutkan bahwa, kegiatan tersebut diselenggarakan berdasarkan surat keputusan Bupati Tanggamus nomor B.134 /32/08 /2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang tim penilai lomba Kelurahan.

Kemudian surat keputusan Bupati Nomor B.135/ 32/08 2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang tim penilai Lomba BBGRM tingkat Kabupaten Tanggamus tahun 2019 bahwa penilaian lomba BBGRM dan BUMDES telah melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan penilaian dan Monitoring terhadap Pekon unggulan yang disampaikan oleh Kecamatan se- Tanggamus untuk diikutsertakan dalam penilaian.

Sedangkan untuk penilaian lomba BBGRM berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) masyarakat yang indikator penilaiannya meliputi 4 bidang penilaian yakni bidang ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan dan sosial budaya dan agama.(Rilis)

Bloggua CN, Lampung Utara -  Ahmad Samsu (43) warga Desa Kota Agung, Kecamatan Sungkai Selatan, Lampung Utara, penuhi janjinya (Nazar) untuk berjalan kaki dari kediamannya menuju Rumah Dinas Bupati, jika Agung Ilmu Mangkunegara kembali di lantik menjadi Bupati Kabupaten setempat. Rabu, 27 Maret 2019.

Di tengah rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD setempat, Ahmad Samsu turut serta hadir pada agenda paripurna penyampaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024 sekaligus pelantikan Bupati terpilih.

Kepada media, Ahmad Samsu mengungkapkan, janji atau nazarnya untuk jalan kaki hingga ke rumah dinas itu terungkap dan terniat sejak 4 bulan sebelum pelaksanaan pemilihan bupati/Pilkada lalu.

Hal itu dilakukan, karena adanya isu dan pemberitaan di media yang menyebutkan kegagalan kepemimpinan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara di periode sebelumnya (2014-2019).

Ahmad Samsu meyakini, Agung Ilmu Mangkunegara kembali dapat memimpin Kabupaten Lampung Utara untuk lima tahun kedepan, dan berjanji (Nazar) dengan berjalan kaki dari kediamannya sampai rumah dinas bupati.

“Berjalan kaki itu bentuk gambaran bahwa proses menjalankan roda pemerintaban itu dibutuhkan perjalan panjang.  Saya jalan dari rumah kemarin itu sekitar pukul 03.00 WIB, sampai di rumah dinas bupati sekitar pukul 08.30 WIB, Itu saya sempat istirahat dua kali,”ungkapnya.

Usai Paripurna, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara mengungkapkan bahwa, niat baik warganya itu dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah di masa kepemimpinannya sudah sewajarnya untuk dipublikasikan dan diketahui khalayak ramai.

Karena meski diterpa isu miring terkait kerja nyata kepemimpinan Bupati Agung, masih banyak masyarakat yang rela berjuang termasuk berjanji dengan dirinya sendiri untuk sampai di rumah dinas dengan berjalan kaki tersebut. (LS/Red)

Bloggua CN, Lampung Utara – Periode kedua, kepemimpinan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dan Wakil Bupati Budi Utomo, rumuskan visi misi untuk melanjutkan percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara, dengan Motto “Mewujudkan Masyarakat Lampung Utara yang Aman, Agamis, Maju, dan Sejahtera.

Dijabarkan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara dalam Paripurna istimewa di gedung DPRD setempat. Rabu, 27 Maret 2019. Dikatakannya, dalam visi misi yang ada, Lampung Utara yang aman.  Mengapa harus aman? Karena dengan kondisi yang aman, kita dapat melaksanakan aktivitas usaha dengan nyaman dan tenang. Sehingga perekonomian akan semakin tumbuh produktif.

“Selain itu, dengan kondisi yang aman maka keberlangsungan roda pembangunan juga akan dapat terselenggara dengan lancar, efektif, dan optimal,”katanya.

Masih menurut Bupati, selain dari kata Aman, Lampung Utara harus Agamis. Ini penting, Karena, jika kondisi kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan norma-norma agama, maka akhlak dan moralitas masyarakat akan semakin baik. Jika moralitas masyarakatnya baik, maka pembangunan yang kita laksanakan pun hasilnya juga akan baik pula.

Kemudian mengapa harus maju? Karena dengan kemajuan diberbagai bidang maka kita akan lebih mudah dalam menjalankan aktivitas kita, baik dalam hal beribadah maupun dalam hal bermu’amalah.

“Yang selanjutnya menuju sejahtera, dengan kesejahteraan, maka kita akan menjadi manusia yang seutuhnya, yang tercukupi semua kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin, dan menjadi pribadi-pribadi yang baik,”ujarnya.

Dari ini, Bupati Agung melanjutkan, ada 8 Misi, yakni mewujudkan rasa aman, nyaman dan tentram bagi masyarakat. Meningkatkan Imtaq dan Iptek bagi masyarakat Lampung Utara. Mewujudkan layanan prima aparatur pemerintah dengan prinsip Clean and Open Government.

Selanjutnya, mewujudkan infrastruktur yang mantap dan berkelanjutan bagi masyarakat Lampung Utara. Menyediakan layanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi masyarakat  dan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat Lampung Utara. Termasuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memaksimalkan potensi strategis daerah dalam berbagai sektor usaha serta menjaga dan melestarikan budaya daerah sebagai perekat dan pemersatu masyarakat Kabupaten Lampung Utara.

“Terkait dengan 8 Misi tersebut, tidak meninggalkan Misi yang lain, terdapat beberapa Misi prioritas yang perlu mendapatkan perhatian khusus, utamanya menyangkut bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi,”pungkasnya. (LS/Red)

Bloggua CN, Lampung Tengah - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lampung Tengah, serahkan bantuan kepada warga Takwa yang hidup dibawah garis kemiskinan, Eni Astuti .

Penyerahan bantuan berupa sumbangan dana diberikan langsung oleh Ketua KNPI, Habibi didampingi sejumlah pengurus, kepada Eni Astuti yang merupakan warga Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Kamis, 21 Maret 2019.

Habibi mengatakan, para pemuda tergabung dalam wadah KNPI hadir ditengah masyarakat. "Kita datang kesini, untuk melihat secara langsung apa yang dialami ibu Eni Astuti. Seperti yang kita lihat, dengan keadaan ibu Eni yang seperti ini. Sudah sepatutnya kita coba bantu,”katanya.

Dikatakan Habibi, pada hal ini, kita harus mencarikan solusi bagi warga seperti ibu Eni ini. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, pemerintah harus hadir untuk masyarakatnya. KNPI Lamteng akan dorong pemerintah untuk terus memperhatikan warga yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Diketahui Eni Astuti menempati rumah yang status tanah bukan hak milik, maka beliau tidak masuk atau terdaftar sebagai peserta PKH dan program pemerintah lainnya. Hal ini, harus dicarikan solusinya dengan mendorong pemerintah daerah memperhatikan mereka (warga miskin).

“Bantuan ini, kata Habibi, sebagai wujud kepedulian para pemuda yang ingin berbagi. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban para keluarga ibu Eni Astuti,”ujarnya.

Sementara , Eni Astuti menyampaikan terima kasih kepada jajaran pengurus KNP Lampung Tengah dan mengutarakan harapannya kepada pemerintah agar dapat memperhatikan warga seperti dirinya, sebab, mengingat usia yang sudah lansia dan tak bisa bekerja lagi.

"Saya meminta tolong, sampaikan kepada Bupati, untuk dapat memperhatikan kami warga yang kurang mampu. Saya disini gak pernah dapat bantuan selain KIS. Karna rumah saya cuma numpang ditanah orang. Tolong lihat Kami pak Bupati,”ungkapnya haru. (Rilis)

Bloggua CN, Lampung - Berangkat dari beberapa keluhan pejabat publik bahkan masyarakat, di wilayah Provinsi Lampung pada umumnya, atas tindak tanduk oknum Jurnalistik atau wartawan, kerap menimbulkan keresahan di masyarakat, terlebih lagi bagi seseorang yang memiliki jabatan, hingga tingkat kepala sekolah, mereka kerap kewalahan menghadapinya.

Dari ini, secara ekslusif diwawancarai melalui sambungan telephon Video Meeting, media ini, Rabu, 20 Maret 2019, Ketua Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) Provinsi Lampung, Romzy Hermansyah.R, menyampaikan, sebenarnya bidang jurnalistik ada banyak para praktisi yang cukup andal mengenai kejurnalistikan. Namun dalam hal ini, sedikit di beri gambaran sebagai refrensi bersama dan khususnya para pejabat publik serta masyarakat pada umumnya.

Bahwa, seorang jurnalis yang mengarah pada keprofesionalan sudah pasti menjunjung tinggi marwah jurnalis sebagaimana amanat UU Pokok Pers Nno.40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Ketentuan ini, sudah barang tentu pada umumnya jurnalis atau wartawan mengetahui, namun bagaimana pemahaman dalam pelaksanaan tugas profesinya.

Contoh, : disuatu lembaga/dinas/badan pemerintah, dihubungi jurnalis atau didatangi jurnalis/wartawan, untuk konfirmasi mengenai masalah yang mereka (jurnalis) dapat (Data informasi) yang kebetulan saat itu (Informasi) menjadi “Tranding Topik”, pihak bersangkutan (pemangku kewenangan) dari lembaga/dinas/badan pemerintah, sudah barang pasti kebingungan karena khawatir pemberitaan di media akan mengganggu nama lembaga yang di naungi dan tentu berimbas pada reputasi kinerjanya. Tentunya, hal ini yang menjadi kekhawatiran besar yang selama ini terjadi.

“Namun, selaku pihak yang mempunyai wewenang dan bagian dari pejabat publik, sepatutnya hadapi dan jawab semua yang menjadi konfirmasi jurnalis/wartawan, jangan juga memandang sebelah mata atau pun alergi dengan jurnalis,”katanya.

Masih kata Ketua AJOI Lampung, kutipan diatas, menghadapi jurnalis yang kebanyakan di nilai tidak profesional, tidak beretika layaknya jurnalis dan atau bahkan di nilai mencari cari sensasi, mencari keuntungan dan lain sebagainya? Maka yang perlu di lakukan bagi para pemangku atau pejabat, yang pertama, kenali media nya,  bagaimana keredaksiannya. Kendati tergabung di media apapun, namun media tersebut sangat jarang atau di kenal khas pembaca, ini dapat dimungkinkan.

Alasan kedua, oknum- oknum ini dalam meminta konfirmasi sangat agresif, meminta bertemu face to face.  Padahal, seorang jurnalis/wartawan sejatinya, kalau hanya sekedar konfirmasi, tak ada keharusan bertemu face to face. Sebab, yang dibutuhkan adalah keterangan sebagai penyeimbang pemberitaan.  Sedang dasar ketiga, meski yang minta konfirmasi satu orang, namun mengaku mewakili beberapa media cetak mau pun elektronik dan bahkan sekelompok atas nama team work dan lainnya.

“Menyoal pemberitaan, secara singkatnya, jika merasa keberatan maka tempuh jalur hak jawab, bila merugikan, sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Semisal pemberitaan yang dianggap ngawur, maka tempuh jalur hukum,”ujarnya.

Masih penjelasan Ketua AJOI Lampung, Soal kode etik, ini titik point penting yang membedakan antara jurnalis sejati dengan yang tidak. Jurnalis/wartawan profesional pasti menaati kode etik jurnalistik. Peran jurnalis/wartawan atau media adalah menginformasikan (To Inform) menghibur (To Entertaint), mendidik (To Educate) dan mengawasi kinerja pemerintah dan perilaku masyarakat (social control) agar taat asas dan tertib dalam melaksanakan perannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Pada dasarnya pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat (3) UU Pokok Pers).

“Ini berarti pers tidak dapat dilarang untuk menyebarkan suatu berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan publik,”jelasnya.

Romzy menambahkan, kemerdekaan pers tersebut juga dikatakan dalam Kode Etik Jurnalistik. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Akan tetapi, dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, jurnalis juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat dan norma-norma agama. Artinya, kemerdekaan pers itu tidak tanpa batas, ada hal-hal yang membatasi, yang perlu diperhatikan oleh jurnalis dalam setiap karya berita. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5 UU Pokok Pers).

Dari ini juga, perlu diketahui bersama bahwa jurnalis memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record dengan kesepakatan (Pasal 7 KEJ). 

Jika, memang tidak berkenan dengan hasul peliputan jurnalis, dapat mempergunakan hak jawab, hak koreksi. Hak jawab memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik. Hak Koreksi adalah hak setiap orang mengoreksi, membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers. Hak jawab, hak koreksi dapat juga dilakukan ke Dewan Pers yang pada akhirnya untuk menentukan ada pelanggaran kode etik jurnalistik atau tidak dan sanksinya dilakukan oleh organisasi kejurnalistikan/wartawan dan atau perusahaan pers.

“Maka itu, segala hal mengenai dunia jurnalistik perlu ada refrens lebih dan lebih. Begitu juga para pemangku pemerintahan, badan perusahaan swasta ataupun milik negara dan sebagainya, jangan alergi dengan jurnalis dan seorang jurnalis juga tentunya menjalankan tugas kejurnalistikan harus menjunjung tinggi ketentuan yang berlaku pada profesi,”pungkasnya.(Red)

 

Bloggua CN, Tanggamus - Pemerintah Kabupaten Tanggamus, menggelar upacara peringatan HUT Tanggamus Ke 22 dan HUT Provinsi Lampung ke 55. Upacara yang berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Agung, di tampilkan juga aksi Drum band dari SD Negeri 4 Kuripan, SUPM Kota Agung, yang kemudian dilanjutkan pembacaan sejarah singkat berdirinya Kabupaten Tanggamus, yang disampaikan oleh Ketua DPRD setempat, Heri Agus Setiawan. Kamis, 21 Maret 2019.

Pada upacara, bertindak selaku inspektur upacara Bupati Dewi Handajani, Komandan Upacara Camat Ulubelu Yosa Sumbala dan di ikuti seluruh ASN, TNI/Polri, pelajar SD-SMP, ormas.



Turut Hadir dalam upacara, Kepala Kejari Tanggamus, David P Duarsa, Ketua Pengadilan Agama Asrori, Mantan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, Kasdim 0424 Mayor Inf Suhada Erwin, Kabag Ren Kompol Misbahudin, Kalapas Kotaagung Sohibur Rachman, Kepala OPD, Camat dan Kepala Pekon.

Selain itu dilangsungkan pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada 50 PNS dengan rincian Satya Lancana 30 tahun sebanyak 34 orang,  Satya Lancana 20 tahun sebanyak 6 orang dan Satya Lancana 10 tahun sebanyak 10 orang.

Dalam amanatnya, Bupati Tanggamus, Dewi Handajani menyampaikan, peringatan HUT, jadi motivasi untuk kemajuan Kabupaten Tanggamus. "Mari kita jadikan setiap untaian peristiwa yang penuh hikmah. Marilah kita satukan tekad sesuai visi dari Kabupaten Tanggamus yaitu , tangguh, agamis, mandiri dan sejahtera,”ujarnya.



Masih kata Bupati, untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini, dengan karya dan prestasi, lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini dan ke depan dengan kerja yang produktif demi meraih cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih gemilang.

Begitu juga sebagai generasi penerus, jadikan sejarah sebagai sebuah untaian peristiwa penuh makna dan hikmah, lalu dari sejarah kehidupan pemerintahan dan pembangunan Tanggamus selama ini.

Dipesankan juga bahwa, tahun ini merupakan tahun politik, akan melaksanakan Pileg dan Pilpres. Pesta Demokrasl tanggal 17 April esok dapat berjalan aman, sukses dan lancar.

“Untuk Itu kita semua harus selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Kondusifitas KAMTIBMAS, sangat kita harapkan guna suksesnya agenda demokrasi tersebut,”ungkapnya. (adv)

Bloggua CN, Tanggamus - Ketua Tim Penggerak PKK  Hj.Sri Nilawati Syafi'i, melantik 15 Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se- Kabupaten Tanggamus ,bertempat di Gedung PKK.Rabu 20 Maret 2019.

Hadir dalam kesempatan ini Bupati Tanggamus yang diwakili oleh Wakil Bupati Tanggamus, AM. Syafii , Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP) Nuraini Lubis, ,Para Camat Se-Kabupaten Tanggamus,serta para Pengurus Tim Penggerak PKK se Tanggamus.

Pelantikan sendiri didasari oleh Keputusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/KEP/PKK.KAB.TGM/III/2019 Tentang mengangkat dan memberhentikan 15 ketua tim penggerak PKK Kecamatan Se-Kabupaten Tanggamus. Serta keputusan kementerian dalam negeri dan otonomi nomor 53 tahun 2000 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ditetapkan bahwa ketua tim penggerak PKK di tingkat kecamatan adalah istri dari camat.

Adapun nama-nama yang dilantik diantaranya, Desmi Indah Agustam sebagai ketua tim penggerak PKK Kecamatan Pulau Panggung, Febriyani  Firdaus Ketua Tim penggerak PKK Kecamatan Kotaagung Timur, Heryanti Muhaimin sebagai Ketua Penggerak PKK Kotaagung Barat, serta Ketua di 20 Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.

Dalam Sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus Hj. Sri Nilawati Syafii mengatakan, Kepada yang telah dilantik dirinya mengharapkan kepada ketua tim penggerak PKK Kecamatan yang telah dilantik, agar menyusun program kerja yang hendak dijalankan, pelajari aturan-aturan yang terkait dengan pedoman kerja dan selalu mengutamakan Kader - kader PKK di desa dalam membantu pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat serta memajukan daerah.

Posisi dan peranan PKK adalah gerakan yang dilaksanakan secara nasional sejak 27 desember 1972 telah mendapatkan pengakuan, oleh karena itu perlu terus kita laksanakan dan tingkatkan dalam rangka memantapkan dan menyempurnakan kebijakan pengelolaan PKK kedepan.

" Saya juga berharap peranan ketua TP. PKK dan anggota PKK Kecamatan untuk dapat turun langsung ke Pekon - Pekon melihat kondisi dan keberadaan TP PKK di pekon yang ada di wilayah masing-masing. Selain itu keberadaan kelompok PKK dan dasar wisma perlu juga menjadi perhatian, karena dasawarsa adalah unit terdepan dalam PKK, jika dasawisma berfungsi dengan baik maka kita akan mendapatkan data-data keluarga yang akurat, dan sebagai sarana masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dan berinteraksi secara langsung dengan anggota kelompok dasawismanya,"Jelasnya.

Lanjut beliau, kepada seluruh ketua tim penggerak Pkk kecamatan agar membentuk dan menghidupkan kembali dasawisma serta dapat meningkatkan penyuluhan baik yg sifatnya umum maupun pelaksana 10 program pokok PKk lainnya.

Sementara dalam arahan Bupati Tanggamus yg diwakilkan kepada Wabup AM. Syafi'i,S.Ag., mengatakan bahwa Pkk sangat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. PKK adalah gerakan yg muncul dan tumbuh dari bawah dengan wanita khususnya para ibu sebagai penggeraknya. Tujuan utama gerakan Pkk adalah mewujudkan keluarga sejahtera ,yaitu keluarga yg mampu menciptakan keselarasan ,keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahir dan batin.

Untuk itu, kepada ketua TP PKK Kecamatan saya minta agar dapat membuat kegiatan Pkk di tingkat Kecamatan dan pekon yaitu agar dapat lebih terarah dan menyentuh berbagai kepentingan keluarga dan masyarakat.

Lanjut Wabup, bahwa tugas lain dari ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yaitu terus memotivasi ,membimbing dan membina TP PKK pekon beserta para kadernya sehingga lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena TP PKK Pekon merupakan unit Pkk yg langsung bersentuhan dengan masyarakat ditingkat pekon.

Ketua TP PKK Kecamatan juga cukup berat karena harus berbagi tugas selain ibu rumah tangga juga sebagai istri dari pejabat  pemerintah dalam hal ini sebagai istri camat. Yakni mendampingi tugas suami selaku kepala pemerintahan di Kecamatan  merupakan tugas yg melekat pada ibu-ibu sekalian serta memotivasi dan memberi dorongan dan terkadang turut serta dalam tugas sosial kemasyarakatan suami selaku camat,Ucapnya".(Kominfo )

Bloggua CN, Tanggamus – DPRD bersama Pemerintah dan Forkopimda Kabupaten Tanggamus, Gelar Paripurna HUT Tanggamus ke 22. Paripurna yang berlangsung di gedung DPRD setempat, dilangsungkan juga Paripurna HUT Provinsi Lampung ke 55. Rabu, 20 Maret 2019.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan dan dihadiri Bupati Tanggamus Dewi Handajani dan Wakil Bupati AM.Syafi’i. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PKS, Ahmadi Sumaryanto, dan fraksi PAN, Joko santoso dan seluruh anggota dewan Tanggamu, OPD, Camat dan Kakon se-Tanggamus, ormas, tokoh adat, masyarakat dan agama.



Dalam sambutan Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, pada kesempatan kali ini, agenda peringatan HUT Tanggamus ke 22 dan HUT Provinsi Lampung ke 55, serangkaian kegiatan berlangsung hingga digelarnya paripurna ini.

Tentunya hal ini, guna mengenang, mensyukuri, sekaligus mengevaluasi apa yang telah kita perbuat, dalam rangka terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tanggarmus yang tangguh, agamis, mandiri, unggul dan sejahtera dalam susunan dan tatanan Pekon sebagai basis untuk kemandirian, keunggulan dan kesejahteraan.

Dan semoga suasana yang kondusif saat ini, dapat terus terjaga dan dapat kita pertahankan dimasa - masa yang akan datang, marilah bersama kita tingkatkan kebersamaan dan satukan persepsi dalama rangka mewujudkan berbagai akselerasi pembangunan yang lebih baik bagi Kabupaten Tanggamus yang kita cintai ini, yang pada akhirmya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tangamus.

Masih dalam sambutannya, melalui momen ini, marilah kita jadikan momentum yang baik untuk melanjutkan pembangunan di Provinsi Lampung, khusuisnya Kabupalen Tangyamus. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama menyusun barisan, menyatukan gerak dan langkah untuk terus maju bersama membingun Kabupaten Tanggamus yang kita cintai dan Keberhasilan yang telah kita capai harus terus ditingkatkan, karena masih banyak potensi yang harus kita kembangkan.



Unfuk miengatasi berbagai permasalahan tersebut, perlu ditempuh langkah -langkah strategis, yaitu dengan menala ker. bali program pembangunun yang sudah  direncanakan.

“Untuk itu, pihak DPRD Tanggamus, berkomitmen dan guna mendukung seluruh kebijakan-kebijakan Program Pembangunan baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan pada masa - masa yang akan datang,”ujarnya.

Dikesempatan sama, Bupati Dewi Handajani menyampaikan dalam sambutannya, “Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus, mengucapkan Dirgahayu Provinsi Lampung yang ke-55. Telah banyak capaian kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung,”katanya.

Bupati melanjutkan, sinergi antara Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus selalu kita laksanakan, Pekon-pekon di Kabupaten Tanggamus selalu menjadi sasaran lokasi kegiatan Gerbang Desa Saburai sejak tahun 2017-2019. Infrastruktur Jalan dan Jembatan juga mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, dalam rangka HUT ke-22 Kabupaten Tanggamus, perlu disampaikan sejumlah prestasi Kabupaten Tanggamus dalam kurun satu tahun terakhir ini pula turut membanggakan bagi kita semua hal ini dibuktikan dengan Penghargaan yang dilberikan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus dlantaranya:

1.Juara Umum dan meraih Piala tetap MTQ Tingkat Provinsi Lampung, karena sejak Tahun 2016-2018 telah 3 kali berturut-turut menjadi Juara Umum

2.Meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, ini merupakan ralhan ketiga dalam 4 tahun terakhir;

3.Meraih Juara Umum Batam Investment Tourism And Trade & Eksport Comodity (BITTRA) Expo Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batam Kabupaten Peduli HAM Tingkat Nasional Tahun 2018; Memperoleh Sertifikat Eliminasi Malaria Tahun 2018 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

4.Juara I Lomba UKS Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018 dan mewakili Provinsi Lampung pada Lomba UKS Tingkat Nasional;

5.Penghargaan Terbaik Ke-I Anugerah PANGRIPTA Saburai yaitu penghargaan untuk Dokumen RKPD terbaik Tingkat Provinsi Lampung, mewakil Provinsl Lampung maju ke Tingkat Nasional dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018;

6.Juara I Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2018 Tingkat Provinsi Lampung.(Kominfo)

Bloggua CN, Tanggamus – Peduli sesama, jajaran pengurus Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) DPC Kabupaten Tanggamus bersama pihak PLN Kota Agung, membantu Nenek Mar’ah warga Pekon doh, Kecamatan Cukuh Balak, Tanggamus dengan pemasangan listrik dan instalasi-nya. Selasa, 19 Maret 2019.

Ketua AJOI DPC Tanggamus, Budi W.Marsudi didampingi Penasehat AJOI, Danial MM menyampaikan, inisiatif yang dilaksanakan bersama rekan-rekan tergabung, yang pada kesempatan kali ini bersama pihak ULP PLN Kota Agung, membantu warga yang tak mampu yakni Nenek Mar'ah,

Kondisi ekonomi Nenek Mar’ah sendiri diketahui jauh dibawah rata-rata dan belum sama sekali terdata dalam program Pemerintah untuk masyarakat miskin. Kondisi dari Nenek Mar’ah menjadi potret kehidupan keluarga pra-sejahtera di wilayah Kabupaten Tanggamus.

"Apa yang kami berikan ke Nenek Mar'ah ini, mungkin tidaklah sebarapa artinya. Namun kami tidak berkecil hati dan tak akan berhenti sampai sisini saja, kami akan terus berjuang dengan langkah-langkah selanjutnya dan untuk warga-warga miskin seperti nenek Mar’ah, dimulai dari sekarang hingga kedepan. Semoga apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi Nenek Mar'ah,”ujarnya.

Ditempat yang sama, Staf Teknisk PLN ULP Kota Agung, Sukoco, menyampaikan, hal kerjasama dengan rekan-rekan AJOI DPC Tanggamus patut di apresiasi. Berharap atas kerjasama ini, kedepannya dapat terus terjalin dan bersinergi dengan PLN ULP Kotaagung untuk membantu warga miskin yang ada diwilayah kerja PLN ULP Kotaagung.(Tim AJOI)

Bloggua CN, Tanggamus – DPRD Tanggamus menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan, persetujuan DPRD dan Pendapat akhir kepala daerah terhadap Rancangan peraturan daerah kabupaten Tanggamus tahun 2018, Senin 14 Januari 2019.

Rapat yang dimulai pukul 11.19 WIB tersebut, dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, S. Sos bersama Wakil Ketua I Drs.Rusli Shoheh dan Wakil Ketua II Aris Budianto, S. Pd. Dari jajaran eksekutif hadir Bupati Tanggamus  Hj Dewi Handajani, Wabup Hi. AM. Syafii, Forkopimda, Asisten, Kepala OPD, Camat dan Apdesi.



Juru Bicara, badan pembentukan peraturan daerah (Banperda) DPRD Tanggamus, Sri Wulandari dalam laporannya mengatakan, keenam ranperda tersebut merupakan program pembentukan perda tahun 2018 lalu. Adapun keenam ranperda tersebut yakni ranperda tentang penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, ranperda Tentang Penataan Toko Swalayan dan Mini Market, ini merupakan usulan dari DPRD Tanggamus.

“Lalu empat Ranperda lain yang merupakan usulan dari eksekutif yakni Ranperda tentang perubahan atas perda no 5 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan atau pelantikan dan pemberhentian Kepala pekon. Ranperda tentang perubahan atas perda no 10 tahun 2012 tentang retribusi izin usaha perikanan. Ranperda tentang perubahan atas perda no 5 tahun 2016 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum dan Ranperda tentang pajak parkir,” kata Sri Wulandari.



Ia menjelaskan, untuk perubahan perda, ada beberapa pasal yang disempurnakan dan tata cara teknis penulisan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. “Kiranya setelah rancangan perda ini disetujui bupati segera menyerahkannya ke Gubernur Lampung, terhitung tiga hari sejak menerima Ranperda dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, lalu setelah Peraturan Daerah ini disahkan, diharapkan kepada Bupati Tanggamus melalui OPD terkait untuk segera menyusun aturan Pelaksanaannya berupa perbup dan atau keputusan bupati,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani dalam pendapat akhirnya yang disampaikan Wabup Hi. A. M. Syafii mengatakan bahwa ranperda usulan dari eksekutif selain menyesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Seperti perubahan Ranperda Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan, hal ini perlu dilakukan perubahan perda karena potensi yang cukup luas dibidang perikanan merupakan peluang bagi dunia usaha dalam mengembangkan usaha bidang perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan perizinan demi mewujudkan sistem usaha perikanan yang sehat, perlu menggali pendapatan asli daerah melalui perubahan besaran Tarif Retribusi,” katanya.



Dilanjutkan Syafii, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum. Hal ini perlu dilakukan perubahan perda karena Perda yang berlaku sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dirubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

“Kemudian, dalam penerapan Perda Nomor 05 Tahun 2012 tersebut. banyak
mengalami tantangan dan hambatan, oleh karena itu perlu diperjelas tentang Definisi Jalan Umum dan Objek Retribusi di tepi jalan umum agar tidak menimbulkan multi tafsir,”ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut wabup atas nama Pemkab Tanggamus mengapresiasi atas telah disetujuinya enam rancangan perda tersebut.

“Kami berikan apresiasi kinerja dari Banperda yang telah membahas enam rancangan perda tersebut, mudah-mudahan dengan telah disetujuinya rancangan perda ini, dapat mempercepat Tanggamus yang tangguh, agamis, maju, unggul dan sejahtera,” pungkas Syafii.(Adv)

Bloggua CN, Tanggamus -- Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, mengukuhkan Forum Komunikasi Bhinneka Tunggal Ika Kabupaten Tanggamus sekaligus membuka kegiatan Dialog Kebhinnekaan Tahun 2019, di GSG Islamic Center Kota Agung, Senin 18 Maret 2019.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Kantor Kesbangpol, Ajpani, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, Perpu Nomor 2 tahun 2017 Tentang Ormas, Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembaruan kebangsaan di daerah, serta Program 55 Aksi Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Periode 2018-2023.

Ajpani melanjutkan Forum Komunikasi Bhinneka Tunggal Ika Kabupaten Tanggamus dibentuk untuk periode 2019-2024 dan dirangkai dengan dialog kebhinekaan tahun 2019 yang mengusung tema "Membangun Dengan Merajut Kebhinekaan Memperkuat Persatuan dan Kesatuan."

"Adapun maksud dan tujuan kegiatan adalah sebagai wadah gerakan nasionalisme yang terdiri dari multi etnik dan suku, dengan tujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di kabupaten Tanggamus," katanya.



"Forum ini sebagai mitra pemerintah daerah guna merumuskan rekomendasi dengan aspirasi masyarakat dalam kebhinekaan dan ikut membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam menanggulangi masalah-masalah konflik sosial kemasyarakatan, menjaga dan merawat keanekaragaman sebagai kekayaan jati diri bangsa, guna mewujudkan toleransi antar ada seni budaya dan etnis dalam membangun Kabupaten Tanggamus agar lebih maju dengan slogan ASIK, Agamis Sejahtera Inovatif dan Kondusif," terangnya.

Ketua Forum Bhinneka Tunggal Ika Rosihan Anwar, dalam sambutannya menyampaikan Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa bukan sebagai semboyan belaka, karena semangat kebinekaan itulah yang perlu kita jaga sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan integrasi bangsa. Selanjutnya Ia juga mengajak semua elemen masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk menjaga dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang damai jujur bermartabat dan berkualitas. Mudah-mudahan Pemilu tersebut akan menghasilkan pemimpin bangsa yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Sementara Bupati Tanggamus Dewi Handajani dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun Politik ini, kita akan melaksanakan Pemilihan DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. "Kita ingin pada saat pelaksanaan Pesta Demokrasi tanggal 17 April 2019 nanti, unsur kebhinnekaan harus kita pakai. Kita semua harus saling menjaga dan menghargai setiap perbedaan. Sebagai bangsa kita tetap menjaga kesatuan dan persatuan agar tetap teduh, aman, nyaman dan kondusif. Sehingga nantinya akan terpilih pemimpin-pemimpin yang amanah yang bisa memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini," katanya.

Bupati juga mengatakan bahwa dibentuknya Forum Komunikasi Bhinneka Tunggal Ika Kabupaten Tanggamus, merupakan salah satu dari 55 Program Aksi yang telah dicanangkannya.

Masih kata Bupati, bahwa kita dibumi Indonesia ini memiliki tujuan yang sama, mari kita hilangkan sekat-sekat. "Mari kita satukan hati kita, pemikiran, visi dan misi kita karena apa yang telah dihasilkan selama ini adalah hasil perjuangan dari seluruh komponen bangsa," ajaknya.

Beliau juga berharap agar Forum tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan tidak membedakan antara suku yang satu dengan
yang lain dan mengantisipasi agar tidak ada perpecahan dalam suatu bangsa.

"Mari kita hilangkan sekat itu bersama, karena yang kita butuhkan adalah semangat untuk bersama-sama memajukan Kabupaten Tanggamus, dengan cara merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga nantinya akan timbul ide-ide dan inovasi yang bisa kita ambil. Dengan Forum ini juga, dapat membantu pelayanan
kepada masyarakat dalam membangun Kabupaten Tanggamus melalui jalur Bhinneka Tunggal Ika. Forum ini juga sebagai mitra Pemerintah Daerah guna merumuskan rekomendasi kepada Pimpinan Daerah, dengan aktif menjaring aspirasi masyarakat dalam kebhinnekaan dan ikut membantu Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menanggulangi masalah-masalah konflik sosial kemasyarakatan," terangnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya Bupati kembali mengajak semuanya untuk menjaga dan merawat keanekaragaman sebagai kekayaan dan jati diri bangsa. "Perbedaan dan Keberagaman itu adalah anugerah dari Allah SWT. Oleh karena itu mari terus kita jaga dan pelihara. Mari kita bersatu padu mewujudkan Visi Pembangunan kita yaitu Terwujudnya Masyarakat Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera," tandas Bupati.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM. Syafi'i, Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, Kepala Kantor Kementerian Agama Hi. Murdi Amin, para Asisten Sekdakab, Perwakilan PWI Provinsi Lampung Juniardi, Pasipers Kodim 0424 Kapten. Inf. Sanusi, Kasat Binmas Polres Tanggamus Iptu. Irfan Panjaitan, serta para Kepala OPD, Camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para Ketua Adat, serta elemen masyarakat se Kabupaten Tanggamus. (Kominfo)

Bloggua CN, Tanggamus – Cacat sejak lahir, Dila anak usia 10 tahun, warga Pekon Taman Sari, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, kedua orang tua Dila berharap ada uluran tangan dari para donatur serta Pemerintah Tanggamus. Minggu, 17 Maret 2019.

Salah satu keluarga Dila, Rohim (50)  mengungkapkan, Dila mengalami cacat fisik sejak kecil, cacat Dila itu sendiri adalah sulitnya mengangkat kepala pada posisi normal. Dila adalah sosok anak yang pandai bergaul dan sekarang sedang menempuh pendidikan di SDN Taman Sari Kec Pugung Kab Tanggamus kelas III.

Dari ini, mewakili keluarga berharap ada para donatur yang ingin menyumbangkan sedikit rezekinya dan perhatian dari Pemkab Tanggamus, guna perobatan Dila. “Semoga ada perhatian, karena kami tidak mampu untuk membiayai perobatan Dila,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pekon Taman Sari, Sumardi mengatakan, jika memungkinkan akan ada rencana penganggaran yang diperuntukan penderita Disabilitas, khusus di wilayah Pekon yang di pimpinnya.

Warga yang menderita Disabilitas di Pekon setempat lebih kurang ada 8 orang warga. Secara keseluruhan sudah pernah di ajukan ke Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus guna mendapatkan bantuan. Akan tetapi hingga kini belum juga terealisasi.

“Pihak Pekon sudah mengajukan proposal bantuan disabillitas ke Dinsos, tapi belum ada respon hingga saat ini. Dari ini, di tahun anggaran 2019, pihak pekon akan upaya menganggarkan yang sumbernya dari ADD guna membantu para Disabilitas,”ungkapnya. (Tim AJOI).

Bloggua CN, Pringsewu - Bupati Tanggamus, Dewi Handajani menghadiri Millenial Road Safety Festival Polres Tanggamus yang dilaksanakan di Lapangan Pemda Pringsewu. Turut hadir Bupati Pringsewu, Sujadi, Wakil Bupati Tanggamus, AM. Syafi'i, Wakil Bupati Pringsewu, Fauzi, Forkopimda serta jajaran Pejabat kedua Kabupaten.

Mengawali kegiatan disampaikan sambutan oleh Kapolres Tanggamus, Bupati Tanggamus dan Bupati Pringsewu di panggung utama. Minggu, 17 Maret 2019.

Dalam Sambutannya, Kapolres Tanggamus AKBP. Hesmu Baroto mengatakan, melalui acara Millenial Road Safety Festival ini, agar semua bisa mematuhi peraturan lalu lintas dalam berkendaran.

"Untuk misi kemanusiaan, keselamatan di wilayah Pringsewu dan Tanggamus, serta sekaligus membangun budaya tertib berlalulintas, sesuai dengan himbauan dari Presiden Republik Indonesia,”katanya.



Hal yang sama juga disampaikan Bupati Tanggamus. Dewi Handajani, tentang pentingnya keselamatan dalam berkendara dengan mematuhi peraturan lalulintas. "Kita juga harus ikut ambil bagian dalam gerakan nasional Millennial Road Safety Festival, karena ini untuk keselamatan kita semuanya, dimana generasi millenial adalah generasi penerus bangsa kita, yang harus menjadi pelopor, pioneer bagi gerakan keselamatan dalam berlalulintas," ujarnya.

Sementara Bupati Pringsewu Hi. Sujadi, menyampaikan bahwa berlalulintas juga adalah hak asasi manusia. "Jadi mulai hari ini kita hargai diri sendiri dan orang lain, dengan demikian tidak akan terjadi kecelakan dalam berkendara. Akan tetapi sebelum berangkat berkendara sebaiknya persiapkan dulu, kelengkapan surat kendaraan, cek dulu kondisi kendaraan, dan yang terpenting berdoa,"ungkapnya.

Acara ditandai dengan penyerahan kartu tanda peserta oleh Kapolres Tanggamus kepada perwakilan peserta dan penekanan tombol sirine secara bersama serta penandatanganan prasasti sebagai tanda di mulainya deklarasi tertib berlalulintas dan pelepasan jalan sehat oleh Kapolres.

Festival Millenial Road Safety Festival Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus yang digelar oleh Polres Tanggamus ini berlangsung meriah dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat.

Hal itu terlihat dari ramainya peserta yang mencapai lebih dari 30 ribu orang. Selain jalan sehat, dilakukan juga deklarasi keselamatan untuk kemanusiaan, safety riding, expo dan pembagian doorprize. (Kominfo)

Bloggua CN, Tanggamus - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tanggamus  ke 22, Pemerintah setempat  melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan Lomba Festival Seni Budaya Lampung Tahun 2019, yakni tari bedana dan tari kreasi.



Acara dibuka oleh Wakil Bupati Tanggamus, AM. Syafi'i, mewakili Bupati Dewi Handajani, berlangsung di Taman Wisata Muara Indah, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus. Kamis, 14 Maret 2019

Wakil Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa, kegiatan yang dilaksanakan ini,selain untuk sarana lomba dan hiburan juga sebagai sarana untuk mencintai seni dan budaya daerah kita yaitu budaya lampung,dan secara tidak langsung akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Tanggamus.

"Lomba semacam ini juga merupakan wahana bagi generasi muda dan orang dewasa untuk menumbuhkan semangat dan kreativitas dalam bidang seni dan budaya. Karena selain dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama masyarakat kegiatan ini juga dapat dijadikan ajang untuk pelestarian budaya dan seni dalam rangka mendukung khasanah budaya daerah," katanya.

Sebelumnya Plt. Kadis Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Eko Turyono, dalam laporannya mengatakan bahwa, tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk melestarikan dan mengembangkan seni tradisi budaya daerah Kabupaten Tanggamus serta meningkatkan minat dan wawasan seni tradisi.

Dengan peserta terdiri dari para anak-anak tingkat SMP/SLTA, SMK dan umum yang ada di Kabupaten Tanggamus dengan jumlah peserta terdiri dari 33 Sekolah atau Sanggar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kadis Dukcapil Syarif Husin, Kadis Pendidikan Aswin Dasmi, Sekwan Suratman, Kadis Kelautan Edi Narimo, Kasat Pol PP Yumin, Sekreraris Disnaker Usman, Sekretaris Korpri Aprililiani dan Camat Kota Agung Syarif Zulkarnain.

Adapun Tim Juri terdiri dari empat orang, yakni Edi Pulampas, Safrijal, Iin Shofia, dan Nazori. (Kominfo)

Bloggua CN, Tanggamus - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Praktek pelaksanaan PKH dilakukan inventaris pendataan dalam bentuk Basis Data Terpadu (BDT) oleh tim PKH Kabupaten Tanggamus, di jumpai banyak tidak tepat sasaran dan manfaat.

Terbukti BDT PKH tersebut dijumpai terhadap beberapa warga Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, yang tergolong layak menerima PKH, masih banyak warga yang tidak menerima manfaat PKH.

Tim Aliansi Jurnalistik Online (AJOI) DPC Tanggamus, mengambil sample warga di Kecamatan Cukuh Balak, diantaranya nenek Mar’ah, yang kondisi ekonomi, fisik dan layak menjadi penerima manfaat PKH, tidak masuk dalam BDT PKH selama PKH berjalan.

Terkait hal ini, pihak Dinas Sosial Kabupaten setempat, belum bisa di temui untuk di konfirmasikan. Begitu juga pihak tim PKH dan Pendamping PKH, termasuk Kepala Pekon, sulit untuk di temui guna konfirmasi.

Disisi lain, menanggapi informasi ini, Ketua DPRD Disisi lain, menanggapi informasi ini, Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, menyampaikan bahwa, momentum pelaksanaan verifikasi dan validasi data  penerima program kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Tanggamus bersama jajarannya, hingga akhir Juni 2019 ini menjadi waktu yang tepat untuk memastikan, bahwa bantuan Pemerintah berupa Rastra, PKH, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat, benar-benar tepat sasaran.

“Persoalan yang ada selama ini adalah data kemiskinan yang masuk dalam BDT masih menggunakan data lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Pra- Sejahtera yang ada saat ini. Itu yang menyebabkan banyak program sosial yang salah sasaran,”ujarnya.

Masih kata Ketua DPRD, oleh sebab itu, DPRD bersama Pemerintah setempat, sedang dalam proses pembentukan Perda tentang penanganan data kemiskinan. Nantinya dengan perda tersebut, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat ditangani oleh operator di tiap-tiap Pekon di bawah kendali Dinas Sosial.

Sehingga data dapat divalidasi secara berkala sesuai dengan kondisi real yang ada.  Tentunya indikator kemiskinan juga akan ditentukan secara jelas, sehingga kriteria keluarga Pra-Sejahtera memiliki standar ukuran yang jelas.

“Kita meminta  pada masyarakat agar yang merasa sudah tidak layak lagi atau tidak masuk kategori keluarga prasejahtera agar dengan kesadarannya mengundurkan diri, karena masih banyak warga masyarakat lain yang lebih berhak belum menerima manfaat program tersebut,”ungkapnya.

Tentunya juga, masih kata Heri, diminta kepada masyarakat agar dapat saling mengawasi, apakah penerima manfaat sudah tepat sasaran atau tidak. Artinya peran serta seluruh elemen masyarakat, juga sangat di butuhkan untuk melindungi hak masyarakat yang seharusnya menjadi  penerima manfaat.

Diharapkan dengan peran serta seluruh komponen masyarakat dapat di antisipasi hal-hal yang sering kali terjadi dilapangan adanya  intimidasi yang diterima petugas, ada yang memaksa untuk dimasukan meskipun tidak layak untuk menerima.

Dengan demikina, MoU antara Kementrian Sosial dengan  Kepolisian pada 11 januari 2019, dapat di jalankan, diantaranya turut mendorong dan mendampingi Update data. Kemudian mendampingi kegiatan sosialisasi, mengamankan distribusi, mendorong dan mendampingi program bansos serta melakukan penindakan hukum apabila terjadi penyimpangan.

“Kita berharap dukungan dari semua pihak agar kedepan bantuan ini dapat lebih tepat sasaran. Jika memang bantuan tepat sasaran, maka target menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus menjadi satu digit dapat segera terwujud,”pungkasnya. (Tim AJOI)

Bloggua CN, Mesuji  – Ungkapan Caleg DPRD Provinsi Lampung dari P-Nasdem , Budi Yuhanda dan Caleg Elviana Khamamik, atas OTT KPK terhadap Bupati Non-Aktif Khamamik, menuai komentar dari berbagai elemen masyarakat. Sebagaimana di cuatkan dibeberapa media online lokal Lampung.

Sebelumnya, dari pihak LSM DPP KPKUM-HAM Lampung, kini muncul dari kalangan mahasiswa Universitas Lampung, menilai ungkapan Budi Yuhanda dan Elviana jelas indikasinya melanggar aturan dalam berkampanye, dan diminta pihak Bawaslu tanggap.

Adapaun ungkapan kedua Caleg P-Nasdem yang tak lain Budi Yuhanda adik ipar Khamamik dan Elviana istri dari Khamamik, disampaikan dihadapan masyarakat di dua Kecamatan Kabupaten Mesuji pada agenda kampanye pemenangan Pileg-Pilpres 2019.

Berikut ungkapan Budi Yuhanda, OTT KPK Terhadap Khamamik adalah korban yang dicari-cari kesalahannya oleh KPK dan tidak terlibat sama sekali dalam kasus fee Proyek Dinas PUPR beberapa waktu yang lalu.

Elviana Khamamik mengungkap, OTT Khamamik dimungkinkan atas dasar asumsi lantaran Topik adalah Ipar dari Khamamik. Elviana meyakinkan masyarakat Khamamik tidak bersalah.

“Kedua ungkapan tersebut, indikasinya pelanggaran terhadap aturan, khususnya PKPU dalam kampanye. Orasi politik yang seperti ini bernada provokasi yang dimaksudkan untuk memenuhi syahwat politik mereka (Budi Yuhanda – Elviana) dalam kancah Pileg April 2019 mendatang,”

Demikian diungkap Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), Erwin Gumara, kepada media. Kamis, 28 Februari 2019. Lalu.

Masih kata Erwin, terkait OTT Khamamik, Masyarakat telah mengetahui bahwa Bupati Mesuji (Non aktif) juga terseret didalamnya beserta 5 orang rekannya. Meskipun dalam Disiplin Ilmu Hukum dikenal asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat (Inkcraht), namun statemen yang disampaikan Budi Yuhanda dan Elviana sangat di sayangkan. Mengingat status hukum Khamami saat ini adalah tersangka.

Orasi politik dalam kampanye yang dilakukan keduanya, terkesan provokasi dan menuai polemik, karena tidak sesuai dengan fakta hukum. Patut juga dinilai adanya indikasi untuk menutupi kasus yang sedang dijalani (Keluarganya), sekaligus upaya penggiringan opini pada masyarakat demi memuluskan langkah dalam kontestasi Pemilihan Legislatif 2019.

Selain itu, adanya indikasi tidak mengindahkan regulasi tentang kampanye yang dilakukan Budi Yuhanda selaku Caleg DPRD Provinsi Lampung, maupun Elvianah selaku Caleg DPRD Mesuji 2019 - 2024.

Erwin memaparkan, selaku konstentan, mestinya siapapun harus tau bahwa dalam pelaksanaan kampanye sudah diatur tersendiri melalui PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No.23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Salah satu asas dan prinsip dalam menyelenggarakan kampanye adalah jujur, hal itu termaktub dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a.

Kemudian terkait Materi Kampanye diatur tersendiri yaitu BAB III, dalam Pasal 20 huruf d dijelaskan bahwa kampanye harus memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik. Artinya jika orasi politik terdapat konten yang tidak mengacu pada regulasi yang ada, layak disebut sebagai pelanggaran dan ini dimungkinkan telah memuhi unsur pelanggaran pemilu dalam hal materi muatan yang disampaikan pada saat kampanye.

“Maka itu, Bawaslu cepat  tanggap mengenai permasalahan tersebut, agar tidak menjadi presenden buruk bagi proses Pemilu yang dimungkinkan dapat mencederai proses demokrasi, termasuk juga sentra Gakumdu,”ungkapnya. (Tim AJOI)

Bloggua CN, Kendari -  Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa disiplin, jujur, dan kerja keras adalah kunci sukses dalam berusaha. Hal tersebut disampaikan Presiden saat dirinya berdialog dengan para nasabah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Tempat Pelelangan Ikan Pangkalan Pendaratan Ikan (TPI PPI) Sodohoa, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sabtu, 02 Maret 2019.

"Semuanya itu dimulai dari kecil, untuk (menjadi) besar itu yang bagus dimulai dari kecil sehingga kokoh, akarnya kuat. Jangan dipikir bapak ibu nanti tidak ada yang gede. Tapi memang hal itu butuh kerja keras. Disiplin, jujur, kerja keras. Penting, ingat-ingat ini," ujar Presiden.

UMi sendiri merupakan program pembiayaan yang ditujukan bagi para pelaku usaha ultramikro ataupun lapisan terbawah yang belum dapat terfasilitasi oleh perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

"Perlu saya sampaikan bahwa pinjaman ultra mikro ini diberikan kepada ibu-ibu dan bapak sekalian dalam rangka apa? Agar memiliki usaha yang baik. Tapi jangan lupa yang namanya pinjam itu harus ngangsur, harus mencicil, harus disiplin," kata Presiden.

Menurut Presiden, jika para nasabah bisa disiplin dalam mengangsur pinjaman, maka kepercayaan akan datang. Selain itu, mereka juga bisa dengan mudah mencari pembeli ataupun tambahan modal usaha.

"Yang kita bangun ini adalah kepercayaan, enggak ada yang lain. Jadi kalau orang sudah dipercaya, itu cari apapun gampang. Cari modal mudah, cari tambahan untuk usaha mudah, ngambil material dari manapun diberikan. Iya enggak? Tapi kalau sudah enggak dipercaya, bayarnya seret apalagi macet, nah mulai akan tidak dipercaya oleh siapa pun. Hati-hati ini," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan agar para pelaku usaha mikro melakukan pembukuan dengan baik sehingga uang pinjaman bisa digunakan secara maksimal. Kepala Negara juga mengingatkan para nasabah agar tidak menggunakan uang pinjaman ini untuk hal-hal lain di luar kepentingan usahanya.

"Jadi hati-hati ini uang pinjaman, gunakan seluruhnya untuk modal usaha, untuk modal kerja, jangan dipakai dulu untuk yang lain-lain. Ini ingat betul. Karena kalau sudah keliru melangkah, mengembalikannya nanti sulit," ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara ini antara lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.(Sekretariat Presiden/Rilis/Red)

Bloggua CN, Tanggamus - Dua pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas) modus penodongan di Pantai Tiara yakni Baheram (30) dan Ahmad Rudianto (26) ditangkap Polsek Limau Polres Tanggamus. Sabtu, 02 Maret 2019.

Dari penangkapan tersebut terungkap, ada tiga pelaku lain yang terlibat dalam penodongan yang dialami korban ketika bermain di Pantai Tiara Ds Muara Dua Pekon Ketapang Kecamatan Limau. Terhadap ketiga pelaku yang telah diketahui identitasnya itu masih dalam pengejaran petugas.

Sementara, petugas menyita barang bukti sepeda motor Honda Supra Fit tanpa Nopol yang digunakan para pelaku, dimana nomor rangka dan nomor mesinnya telah dihapus diduga hasil kejahatan.

Kapolsek Limau,  AKP Ichwan Hadi mewakili Kapolres AKBP Hesmu Baroto, mengatakan, pelaku Baheram, warga Pekon Mulang Maya dan Ahmad Rudianto warga Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus ditangkap tanpa perlawanan dirumahnya masing-masing

Berdasarkan penyelidikan laporan Ahyar (23) warga Pekon Penanggungan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus selaku korban Curas, sehingga kedua tersangka ditangkap pada pukul 02.00 WIB.

Selain mengamankan kedua tersangka, Polsek Limau juga mengamankan 1 unit sepeda Motor Honda Supra Fit tanpa nopol dengan nomor rangka dan mesin telah dihapus, STNK Sepeda Motor Honda Beat BE 6237 ZG, Handphone Samsung dan Dompet warna Coklat.

Dijelaskan AKP Ichwan Hadi, kronologis kejadian yakni pada Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 14.30 Wib, saat korban bersama temannya Nikmah Maulana (22) sedang duduk-duduk di Pantai Tiara Dusun Muara Dua Pekon Ketapang Kecamatan Limau Tanggamus. Tiba-tiba didatangi para pelaku sebanyak 5 orang berpura-pura menanyakan KTP.

Para pelaku juga mengambil paksa handphone Samsung Flip, uang tunai milik saksi sebanyak Rp. 1.030.00,- juga mengambil satu buah dompet yang berisi STNK Honda Beat BE 6237 ZG yang diletakan dibawah jok motor korban. Akibatnya korban mengalami kerugian senilai Rp.1.230.000.

“Saat ini, kedua tersangka berikut barang bukti diamankan di Polsek Limau Polres Tanggamus guna proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHPidana ancaman maksimal 9 tahun penjara,”ujarnya. (ls/nn/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget