Kerja Keras BPN Penuhi Target Penerbitan Sertifikat

Bloggua CN, Ponorogo - Lebih kurang 2.500 Sertifikat tanah, mencakup 2.012.124 Meter persegi tanah Warga yang tersebar di enam Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, secara simbolis diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, bertepatan dengan agenda kunjungan kerjanya, Jumat 04 Januari 2019.

Dalam sambutan, Presiden meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk menyelesaikan target penerbitan bagi 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat.

Diharapkan juga, agar masyarakat Kabupaten Ponorogo dan seluruh warga Indonesia, dapat segera memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki.

"Tadi Pak Menteri sampaikan, di Ponorogo ini akan selesai di 2023. Yang janji Pak Menteri bukan saya. Pak Menteri itu nanti juga ngomong ke kantor BPN di bawahnya,"ungkap Presiden.

BPN penuhi target penerbitan sertifikat tanah.

Sejumlah target sebelumnya memang telah ditetapkan Presiden untuk mengejar hal itu. Bahkan, pada tahun awal pelaksanaan program, Kepala Negara langsung melipat gandakan output tahunan BPN hingga 10 kali lipat dari biasanya, yakni mencapai 5 juta sertifikat/tahun.

Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, mencari tahu bagaimana cara kantor BPN mengupayakan hal itu.

BPMI menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Sugeng Muliosantoso, di lokasi acara.

Diketahui, Ponorogo memiliki luas wilayah sekitar 1.300 Kilometer persegi, dengan 21 Kecamatan dan 307 Desa yang ada di Kota Reog tersebut, BPN setempat melakukan pelayanan pertanahan bagi 636.487 bidang tanah yang ada.

Sugeng Muliosantoso menjelaskan, BPN Kabupaten Ponorogo biasanya hanya menerbitkan sertifikat bagi warganya sebanyak 200 hingga 300 per tahun. Di tahun 2018, daerahnya ditargetkan untuk dapat menerbitkan sertifikat bagi setidaknya 50.000 bidang tanah.

"Selama ini kita dapat paling 200-300 bidang. Kini, dengan didukung SDM dan dukungan Pemerintah Daerah, akhirnya bisa kita laksanakan,"ujarnya.

Sugeng memaparkan, target tersebut nyatanya bisa direalisasikan BPN Ponorogo sebanyak 54.000 sertifikat pada tahun lalu.  BPN setempat mencoba untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pelayanannya. Otomatisasi input ribuan data yuridis pemegang hak yang sangat memudahkan para pegawai BPN dapat terwujud dengan penerapan teknologi.

"Kita pakai GhostMouse, aplikasi yang bisa membantu memasukkan data subjek hak untuk dimasukkan di data fisik. Jadi begitu data sudah masuk kita klik sudah langsung terhubung dengan data-data fisik (tanah). Karena prinsipnya data fisik dan yuridis harus dihubungkan,"jelasnya.

Namun, masih menurut Sugeng, yang paling penting dalam upaya mereka mencapai target yang telah ditetapkan ialah dalam hal pola kerja kantor pertanahan. Secara garis besar, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa percepatan penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat telah mengubah pola kerja BPN dalam melayani masyarakat di seluruh Indonesia, BPN jemput bola.

BPN membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri atas elemen pemerintahan desa dan petugas BPN yang akan mengoordinasikan pendaftaran program tersebut secara massal di tiap kelurahan atau unit wilayah lainnya. Cara tersebut terasa lebih mudah dibanding bila warga yang dahulu harus mendatangi sendiri kantor BPN.

Untuk diketahui, target nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tiap tahunnya selalu meningkat. Namun, target-target tersebut berhasil terlampaui.

Tahun 2018, target sebanyak 7 juta sertifikat bahkan jauh terlampaui hingga mencapai hampir 9,4 juta sertifikat yang telah terbit, tepatnya 9.315.006 sertifikat. (Rilis Sekretariat Presiden/Red)