Januari 2019

Bloggua CN, Lampung Utara  -  Usai pelaksanaan apel pagi, seluruh personil Polres Lampung Utara dilakukan pemeriksaan urine dihalaman Mapolres setempat. Pemeriksaan urine anggota tersebut dilakukan secara mendadak olek Provos Bid Propam Polda Lampung dan Provos Polres setempat. Rabu 30 Januari 2019.

Pemeriksaan Urine tersebut dipimpin oleh dipimpin oleh Kasubdid Provos Bid Propam Polda Lampung AKBP Radius Utama, S.Sos bersama, Kompol A. Fikri, AKP Suherman, AKP Siswanto, 4 personil Subbid Provos, Dr. Faulus Dokter dari Biddokkes Polda Lampung dan 2 orang anggota Biddokkes Polda Lampung.

Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K mengatakan pemeriksaan unrine tersebut dilakukan secara mendadak. "Sebanyak 350 anggota yang dilakukan tes urinenya, sebagian di Polsek dan sebagian di Polres,"ujarnya.

Dijelaskannya, test urine tersebut merupakan langkah disiplin anggota karena setiap anggota harus menjaga komitmennya kepada masyarakat. "Sebagai petugas bukan kebal hukum, kita juga sama seperti masyarakat biasa dalam hal kesetaraan dimuka hukum,"jelasnya.

Kapolres  menegaskan apabila ada anggota yang positif dalam test urine tersebut maka akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Serta telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap personil Polres Lampung Utara dengan menggunakan alat teskit berupa Drug Abuse Tes oleh Dokter dan 2 orang anggota dari Biddokes Polda Lampung dengan hasil seluruhnya Negatif. (ls/red)

Bloggua CN, Jawa Barat - Presiden Joko Widodo beserta rombongan sedianya langsung bertolak kembali menuju Jakarta selepas meninjau program penyambungan listrik gratis di Kampung Biyombong, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 30 Januari 2019.

Namun, saat kepulangan, rangkaian kendaraan Presiden berbelok ke arah yang berbeda. Tak lama kemudian, rangkaian kendaraan Presiden berhenti tepat di depan SMP Negeri 1 Muara Gembong.

Di Muara Gembong, Jawa Barat, sejak pagi Kepala Negara menghadiri panen raya udang vaname di tambak udang yang dikelola berdasarkan izin Perhutanan Sosial. Setelahnya, Presiden meninjau program PNM Mekaar dan penyambungan listrik gratis di Desa Pantai Bakti.

Rupanya, di sela kegiatan tersebut, Presiden mendapatkan pengaduan soal rusaknya bangunan sebuah sekolah yang ada di kecamatan tersebut. Ia pun lantas langsung mendatangi sekolah dimaksud.

"Saya ingin melihat yang saya dengar tadi SMP 1 Muara Gembong ini bangunannya (rusak) parah," kata Presiden.

Kepala Negara juga memperoleh informasi bahwa bangunan sekolah tersebut sama sekali tidak tersentuh pemeliharaan dan perbaikan sejak tahun 1984. Saat didatangi oleh Presiden, tampak sejumlah ruangan belajar dengan cat tembok terkelupas dan plafon yang rusak namun masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Di satu ruangan lain, tampak plafon yang ambruk dengan kursi dan meja rusak yang dibiarkan teronggok di sudut ruangan.

"Saya perintahkan ke Pak Menteri PU mulai Maret sudah dikerjakan. Karena siswanya di sini ada 600-an. Banyak sekali siswanya tapi sarana dan prasarananya kita lihat seperti ini," ujarnya.

Bangunan sekolah yang rusak parah tersebut menghalangi kegiatan belajar mengajar murid SMP Negeri 1 Muara Gembong. Untuk menyiasatinya, pihak sekolah sampai harus membagi waktu sekolah para muridnya menjadi kelas pagi dan siang.

"Tadi saya dengar seperti itu, sehingga saya tadi belok ke sini dan benar," ucap Presiden.

Kepala Negara memastikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera melakukan perbaikan terhadap gedung sekolah tersebut.

Dalam peninjauan ini, Presiden didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.(Sekretariat Presiden/Rilis/Red)

Bloggua CN, Bekasi - Presiden Joko Widodo mengapresiasi program penyambungan instalasi listrik gratis untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin yang ada di Jawa Barat. Menurutnya, sambungan listrik ini akan membuat masyarakat lebih produktif.

Hal tersebut diungkapkan Presiden usai meninjau langsung program penyambungan instalasi listrik gratis di Kampung Biyombong, RT 003 RW 006, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, pada Rabu, 30 Januari 2019.

"Ini kalau sambungan-sambungan listrik semuanya sudah diberikan seperti ini saya kira masyarakat lebih produktif. Anak-anak kita kalau malam hari juga bisa belajar dengan tenang," ujarnya kepada para jurnalis seusai peninjauan.

Pada kesempatan ini Presiden secara simbolis menyalakan _miniature circuit breaker_ (MCB) di lima rumah warga. Berdasarkan peninjauannya di lapangan, Presiden memandang program ini telah tepat sasaran.

"Target kita 4.000, tapi memang baru dapat 300 (rumah). Ini kan baru awal. Dan kalau saya melihat memang tepat sasaran semua. Rumahnya kelihatan sekali, tepat sasaran," lanjutnya.

Sejak dimulai tahun lalu, program ini menyasar keluarga yang tidak mampu untuk membayar biaya pemasangan instalasi listrik. Kendala ini yang menurut Presiden membuat masyarakat tidak memiliki meteran listrik sendiri.

"Karena memang kita melihat banyak yang membutuhkan, bisa membayar bulanannya tapi untuk sambungan yang Rp1 juta lebih itu enggak bisa. Enggak kuat bayar sehingga mereka tidak memiliki meteran langsung," ungkapnya.

Hingga akhir Desember 2018 kemarin, pemerintah melalui program tersebut telah melakukan realisasi sambungan listrik gratis bagi 100.970 KK di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Untuk Kabupaten Bekasi sendiri ada 300 KK, sedangkan untuk Kota Bekasi ada 9 KK.

"Ini akan bergerak. Tapi ini kan memang kita baru konsentrasi bulan-bulan ini di Jawa Barat, nanti menggeser ke timur lagi ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur," ujar Presiden.

Saat peninjauan, Presiden turut didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.(Sekretariat Presiden/Rilis/Red)

Bloggua CN, Bekasi - Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu, 30 Januari 2019, bertolak menuju Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat guna melakukan kunjungan kerja.

Tiba di Helipad Lapangan Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi pada pukul 08.25 WIB, Presiden langsung menuju lokasi tambak udang untuk melakukan panen raya udang vaname program perhutanan sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Mina Bakti.

Untuk diketahui, 01 November 2017, Presiden menyerahkan surat keputusan yang menegaskan pemanfaatan hutan kawasan hutan negara untuk dapat diakses oleh petani dan petambak. Salah satunya adalah SK ijin pemanfaatan hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Mina Bakti seluas 80,9 Ha bagi 38 KK.

Selesai panen raya, Presiden meninjau Mekaar binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di halaman Madrasah Nurul Qomar, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.

Selain itu, Presiden juga diagendakan untuk meninjau penyambungan listrik gratis untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Ada empat rumah warga yang secara simbolis akan disambungkan listriknya oleh Presiden.

Usai acara tersebut, Presiden akan menuju ke Helipad Lapangan Desa Pantai Mekar untuk selanjutnya lepas landas kembali ke Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Bekasi ini antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.(Sekretariat Presiden/Rilis/Red)

Bloggua CN, Lampung Utara - Tim Kobra Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara, menangkap empat orang kurir narkotika jenis sabu-sabu asal Bandar Lampung yang diduga atas perintah salah seorang narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kotabumi.

Kapolres Lampung Utara, AKBP Budiman Sulaksono, melalui Kasat Narkoba Iptu Andri Gustami menjelasnkan, untuk melakukan pengembangan atas tertangkapnya empat orang kurir narkoba dengan inisial H, S, H dan M, warga Teluk Betung, Bandar Lampung, di duga juga melibatkan narapidana di Rutan Kotabumi, pihaknya sedang melakukan koordinasi guna melakukan pengembangan.

"Sampai dengan saat ini kita sedang melakukan koordinasi dengan Kepala Rutan untuk melakukan pengembangan, karena diduga kurir narkoba jenis sabu-sabu ini atas perintah salah seorang narapidana di dalam Rutan,"katanya, di ruang Satres Narkoba Polres setempat, Selasa 29 Januari 2019.

Hasil keterangan sementara dari para tersangka, lanjutnya, mereka merupakan kurir yang diperintahkan oleh seseorang napi dari dalam Rutan Kotabumi. Untuk itu pihaknya tengah melakukan pendalaman guna mengusut perkara tersebut.

Lalu ke empat tersangka terancam dengan pelanggaran Undang-undang narkotika yakni Pasal 114, ayat 2 jo 172 ayah 2, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.

Dijelaskannya, penangkapan terhadap para pelaku, di daerah Pertamina kelapa tujuh Kotabumi, Senin 28 Januari 2019, sekitar pukul 19.30 WIB. Selain para pelaku, diamankan juga barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5 kantong dengan berat bruto 43,90 Gram, dengan nilai harga mencapai Rp50 Juta, karena dalam 1 kantongnya Rp10 juta. (ls/red)

Bloggua CN, Tanggamus - Jembatan Banjar Negoro - Kanoman, penghubung antara Kecamatan Wonosobo dan Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus di resmikan Bupati Dewi Handajani. Selasa 29 Januari 2019.

Pada kesempatan itu, Bupati Dewi menyampaikan, sebagaimana telah terealisasinya pembangunan jembatan gotong royong dan diresmikan, bentuk prestasi stake holder dan masyarakat. Dengan demikian, diharap kepada masyarakat yang ada, tetap dapat mendukung pembangunan.

Sebelumnya, wacana pembangunan jembatan gotong royong tersebut akan di bangun setelah pembangunan jembatan merah, era Bupati Bambang Kurniawan, pada TA 2017 lalu, namun tertunda. Kini baru teranggarkan di TA 2018 dan terealisasi di 2019.

"Terealisasinya pembangunan jembatan gotong royong Banjar Negoro-Kanoman ini merupakan prestasi semua stake holder, semua elemen masyarakat. Sehingga itu juga yang kami jadikan nama jembatan ini jembatan gotong royong," katanya.

Masih menurut Bupati Dewi, pembangunan insfrastruktur tetap menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus. Karena perannya sangat penting untuk menunjang program pemerintah, dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Pemerintah pusat sangat konsen membangun. Maka sebagai kepala daerah, juga semangat membangun daerah. Daerah terpencil juga akan menjadi fokus pembangunan dari Pemkab Tanggamus, kedepan, tidak akan dibeda bedakan.

Kedepan, akan mempercantik jembatan gotong royong dengan mengecat dengan motif belah ketupat dan lampu jalan agar terang benderang.

Kemudian jalan akan diperlebar serta perbaikan gorong gorong juga akan dilaksanakan tahun 2019 ini. Sebab dengan adanya jembatan, lalu lintas semakin ramai saat ini. Karena salah satu alternatif, kendaraan lintas provinsi dan Kabupaten mengambil jalur ke Bandar Lampung, selain Jalinbar.

"Saya harapkan masyarakat mendukung pemerintah, dan turut menjaga keamanan dan menciptakan kondusifitas. Apalagi menjelang pesta demokrasi saat ini, jangan terprovopokasi, dan jangan mudah percaya hoaks,"ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas (PUPR) Tanggamus, Riswanda Djunaidi menjelaskan, bentang jembatan selebar 9 Meter dan panjang 60 Meter. Dengan kontruksi jembatan spesifikasi BM tipe A, kekuatan menahan beban 100 persen.

Dalam persemian itu, hadir pula anggota DPR RI Sudin, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan.

Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, Kasdim 0424 Mayor Inf Suhada Erwin, anggota DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan, Kepala OPD, jajaran Dinas PUPR Tanggamus, Camat Wonosobo, Camat Semaka dan Kepala Pekon.(rilis/red)

Bloggua CN, Mesuji – Pasca OTT, Bupati Khamamik dan adiknya Taufik Hidayat serta Sekretaris Dinas PUPR. Tim KPK RI kembali menggeledah Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mesuji. Sekitar pukul 13.00 WIB, Selasa 29 Januari 2019, Tim KPK tiba dan masuk kedalam Kantor Dinas PUPR tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media.

Kedatangan Tim KPK dengan kendaraan roda empat Inova BE 1192 CN, BE 1724 CO, BE 1479 CJ, BE 1196 CQ dan BE 15331 BV.

Diwaktu berbeda, roda pemerintahan Kabupaten Mesuji tetap berjalan normal.

Pj Sekretaris Kabupaten Mesuji, Adi Sukamto mengatakan, roda pemerintahan masih tetap berjalan seperti biasa dan setiap kegiatan di setiap OPD, sesuai  dengan tupoksinya serta DPA masing-masing.

“Kami akan kawal terus semua kinerja di setiap OPD, Kecamatan hingga tingkat Desa. Pada kesempatan ini, perlu juga dihimbau kembali kepada semua OPD, kedepan harus lebih bersinergi lagi dalam melakukan apa yang harus dilakukan sebagai mana tupoksinya serta sesuai dengan yang telah direncanakan,”ujar Sekda saat di wawancarai diruang kerjanya. (ls/red)

Bloggua CN, Tanggamus - Dalam menata Pemerintahan, Daerah Kabupaten Tanggamus,  saat ini mempunyai visi yang sama dengan nama Kabupaten yaitu Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera (TANGGAMUS).

"Visi tersebut terdapat enam misi yakni, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul, berkarakter dan berdaya saing. Mewujudkan Pekon sebagai titik berat pembangunan bagi kehidupan sosial yang religius dan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat,"

Demikian penjabaran Bupati Tanggamus, Dewi Handajani saat sambutan dalam agenda Musrenbang Jangka Menengah Daerah, yang berlangsung di Aula Islamic Center Kota Agung, Kabupaten setempat dengan Tema "Terwujudnya Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera". Senin 28 Januari 2109.

Masih dalam penuturan Bupati Dewi, kemudian visi selanjutanya adalah kemitraan rotong royong dan Bhineka Tunggal Ika, mengembangkan inovasi sektor pertanian dan perikanan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, menyediakan sarana dan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkualitas dan berkeadilan dan merata, serta mewujudkan pembangunan dan pengelolaan sektor pariwisata berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal.

Visi dan misi tersebut masih sangat makro dan belum operasional, sehingga harus dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan sasaran, strategi arah kebijakan sampai program prioritas.

"Ini bukan pekerjaan mudah dan tidak bisa dilakukan oleh satu dua orang saja, perlu sinergi, kolaborasi, diskusi serta proses-proses panjang lainnya, termasuk agenda hari ini yaitu RPJMD,"katanya.

Bupati Dewi melanjutkan, penyusunan program dan kegiatan dilaksanakan dan harus mengakomodir secara bertahap 55 Aksi Desa Asik, melalui program inovatif, seperti pelayanan RATU, program pesona Wisata RATU dan program BUDE SAR'I, yang wajib disusun dan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah Kabupaten Tanggamus untuk lima tahun kedepan.

Dalam konteks penyiapan RPJMD yang berkualitas, pimpinan daerah dan tim penyusun RPJMD memastikan bahwa, tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden No.59 tahun 2017, dengan memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Dalam kerangka penyusunan RPJMD, ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita semua, yakni seluruh perangkat daerah agar dapat menjabarkan visi dan misi tersebut dengan sebaik baiknya. Lalu, adanya perubahan paradigma pembangunan dari Money Follow Function menjadi Money Follow Program Prioritas, harus benar-benar dilaksanakan.

Selanjutnya, sesuai Instruksi Menteri Pariwisata, agar daerah melaksanakan Calender of Event dalam rangka promosikan wisata, mengurangi model promosi klasikal dan lebih mengarahkan promosi melalui media sosial, dan lainnya.

Lalu dibuat kajian yang mendalam kaitannya dengan penanganan bencana alam, serta simultan dengan penyusunan RPJMD.

"Saya harapkan masing-masing perangkat daerah berproses untuk penyusunan Renstra dengan mengacu RPJMD,"ujarnya.

Sementara itu, Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang, Plt Kepala Bappelitbangda, Yadi Mulyadi, mengungkapkan, rangkaian pelaksanaan Musrenbang RPJMD dalam rangka penyusunan RPJMD telah dimulai sejak Desember 2017, dengan berbagai tahapan yang telah selesai dilakukan.

Musrenbang RPJMD 2018-2023 dilaksanakan selama dua hari, mulai 28 Januari hingga 29 Januari 2019. Yang dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Bappeda Provinsi Lampung.

Tujuan Musrenbang yakni untuk penajaman, penyelerasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, merumuskan komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD.

"Sasaran yang ingin dicapai dari Musrenbang RPJMD, tercapainya perencanaan pembangunan yang optimal dengan memadukan aspirasi masyarakat,"ungkapnya.

Diketahui, dalam Musrenbang tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, Dandim 0424/Tanggamus Letkol Arh. Anang Hasto Utomo, Kajari David Palapa Duarsa, Kapolres yang diwakili Kabag Ren Kompol. Misbahudin, Kalapas Kelas II B Kota Agung Sohibur Rachman.

Pj. Sekdakab Hamid H. Lubis, Perwakilan Kemendagri, Perwakilan Kepala Balitbangda Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, para Kepala OPD dan Camat Pemkab Tanggamus, unsur BUMN, BUMD, swasta, Apdesi, serta perguruan tinggi dan Ormas dan segenap insan pers.(Rilis/Red)

Bloggua CN, Mesuji - Bupati Mesuji Khamamik tersangka, pasca OTT oleh tim KPK dan menyerrta adik kandungnya Taufik Hidayat serta pejabat setempat, sejak Kamis 24 Januari 2019. Wakil Bupati Mesuji, Saply TH ditetapkan sebagai Plt Bupati Kabupaten Mesuji.

Penetapan tersebut berdasarkan surat penugasan yang diterima Saply TH, tertuang dalam surat ketentuan pasal 65 ayat 3, UU No. 09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang penetapan daerah, bahwa Kepala Daerah yang sedang menjalani tahanan di larang melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan ini, perhatian saudara mengenai hal hal sebagai berikut.

Bahwa sehubungan dengan Bupati Mesuji Khamami, di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis 24 Januari 2019. Di minta kepada saudara untuk tugas wewenang Kepala Daerah berpedoman pada pasal 66 ayat (1) UU No. 09 Tahun 2015. Cap dan ditandatangani oleh An.Gubernur Lampung, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri.

Terkait ini, Wakil Bupati Mesuji, Saply TH, menyambut baik atas itu. "Setelah saya terima surat penugasan, hari ini secara pribadi dan Pemerintahan, saya menerima dengan baik dan siap untuk melaksanakan tugas-tugas negara yang di berikan kepada saya, untuk selanjutnya roda pemerintahan di bumi ragab begawi caram ini, bisa berjalan sebagaimana mesti nya,"ungkap Saply.(ls/Red)

Bloggua CN, Banyuwangi – Ibu Negara Irianan Joko Widodo meminta kepada para pengajar PAUD untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dalam mengajar anak-anak PAUD.

Hal itu di ungkapkannya saat mengawali dialog pada  acara Seminar Parenting  yang berlangsung di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Banyuwangi, yang di hadiri para tenaga pengajar PAUD sebagai peserta seminar. Senin 28 Januari 2019,

“Suka dukanya mengajar PAUD bagaimana? Karena selama ini biasanya yang ngajar PAUD kan ibu-ibu.” Ujar Ibu Iriana membuka dialog dengan Hakim, seorang pengajar PAUD.

Di hadapan Ibu Negara, Hakim pun bercerita dan mempraktikkan cara mengajar di PAUD. Dengan lugas, Hakim juga memimpin satu auditorium untuk mengikutinya bernyanyi yang kemudian disambut riuh tepuk tangan seluruh hadirin.

Tak hanya itu, Ibu Iriana kemudian memberikan tantangan kepada Hakim untuk praktik mengajar menggunakan bahasa daerah setempat. Pembawaan Hakim yang lugas pun sukses membuat seisi ruangan riuh dengan tawa.

Selain soal cara mendidik anak, Ibu Iriana kemudian memberikan tantangan untuk menyebutkan cara-cara dalam mengelola sampah. Tantangan ini kemudian diteruskan oleh Hakim kepada dua rekan pengajar PAUD lainnya yang sebelumnya diundang ke depan.

Akhirnya ketiganya secara bersama-sama berusaha untuk menjawab tantangan tersebut. Meskipun salah menyebutkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah, yakni Reuse, Reduce, Recycle, ketiganya tetap mendapat bingkisan dari Ibu Negara.

Selain mengenalkan 3R, dalam seminar ini juga disosialisasikan gerakan CUP atau cium, usap, dan peluk oleh orangtua kepada anak-anaknya. Tujuannya adalah agar anak-anak merasakan kasih sayang dan kehangatan dari orangtua dan keluarganya.

Untuk diketahui, seminar ini dihadiri ratusan peserta yang berasal dari berbagai organisasi wanita di Banyuwangi, antara lain Tim Penggerak PKK Desa, Kelurahan, Kecamatan Se-Kabupaten Banyuwangi, Himpunan Unsur Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Dharma Pertiwi, Bhayangkari, dan Dharma Wanita. Seminar sendiri mengambil tema pengasuhan berbasis karakter.

Lewat Kuis, Ibu Negara Sosialisasikan Bahaya Narkoba kepada Pelajar

Seusai menghadiri seminar  parenting, Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Ibu-ibu anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) melanjutkan agenda kunjungan kerjanya dengan menghadiri acara Sosialisasi Bahaya Narkoba, Pornografi, Hoaks, dan Bullying, serta Peduli Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

Kegiatan dihelat di gedung Tennis Indoor  Banyuwangi, dihadiri ratusan pelajar SD dan SMP se-Kabupaten Banyuwangi.

Pada sesi dialog, Ibu Negara memberikan tantangan kepada para pelajar yang hadir untuk menjawab pertanyaan dari dirinya, seputar materi yang akan disampaikan. Muhammad Alfi Prasetyo, siswa kelas 8 SMP 5 Banyuwangi, adalah pelajar yang mendapatkan kesempatan pertama untuk menjawab kuis dan mendapatkan hadiah yang di janjikan Ibu Negara berupa laptop, jam tangan dan ransel sekolah.

Selain Alfi, Ibu Iriana juga mengundang Kevin, siswa kelas 7 SMP 2 Banyuwangi untuk tampil ke depan menjawab pertanyaan kuis. Berbeda dengan Alfi, Kevin ditantang untuk menjawab pertanyaan tentang bahaya Narkoba yang dilontarkan Ibu Mufidah, termasuk pengenalan ciri-ciri orang kecanduan narkoba. (Sekretariat Presiden/Rilis/Red)

Bloggua CN, Banyuwangi - Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Ibu-ibu Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK), bersama anak-anak PAUD Muslimat Khadijah Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, praktik bertanam hidroponik dalam pot  dan membuat lubang biopori penyerapan air. mengawali kegiatan di Kabupaten Banyuwangi dengan mengunjungi PAUD Muslimat Khadijah Rogojampi.

Sebelumnya, Ibu Negara berserta rombongan melakukan senam bersama dengan anak-anak PAUD, pukul 09.27 WIB, Senin 28 Januari 2019.

Usai menanam tanaman hidroponik, Ibu Negara dan rombongan memberi contoh langkah-langkah mencuci tangan kepada anak-anak PAUD. Kegiatan selanjutnya adalah menyaksikan sosialisasi makan ikan.

Anak-anak duduk di dalam ruangan kelas sambil menyimak ajakan penyuluh untuk makan makanan bergizi, yang salah satunya adalah ikan. Setelah menikmati ikan olahan yang sudah dibagikan, anak-anak mendapatkan bingkisan dari Ibu Iriana dan rombongan OASE-KK berupa peralatan sekolah dan perlengkapan makan.

Ibu Negara Sosialisasikan Pengurangan Sampah Plastik dan Tanam Pohon di Puskesmas Gitik

Dikesempatan berbeda, Ibu Negara Iriana Joko Widodo membagikan langsung tumbler, saat melakukan sosialisasi pengurangan sampah plastik.

“Ini dapat hadiah dari Bu JK, tumbler, ini salah satu gerakan mengurangi sampah plastik Ibu-ibu, karena plastik tidak boleh digunakan lagi dengan cara bertahap, tidak langsung dihilangkan. Nanti untuk di rumah juga, jangan sampai membuat kotoran dengan sampah plastik,"kata Ibu Negara di Puskemas Gitik, Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu, Ibu Iriana juga mengingatkan pentingnya mencuci tangan dengan benar, dan meminta agar peserta yang hadir mempraktikkannya di rumah. "Untuk cuci tangan, tadi kan sudah penyuluhan, nanti praktik langsung di rumah. Jangan sendiri tapi sama suami dan anak,”ujarnya memberikan pengarahan.

Pada kesempatan ini, Ibu Iriana beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla juga melakukan penanaman pohon di halaman depan Puskesmas Gitik, berupa pohon kelengkeng dan mangga.

Di kesempatan itu juga, Ibu Iriana membagikan 1.500 bibit tanaman yang terdiri dari 1.000 bibit jeruk, 250 kelengkeng, dan 250 mangga untuk anggota Persit Kartika Chandra Kirana serta para peserta seminar  parenting  dan peserta sosialisasi antinarkoba, yang ditinjau kemudian.

Sebelum melakukan penanaman pohon, Ibu Negara menyempatkan diri meninjau secara langsung kegiatan  Tes Inspeksi Visual Asetat (IVA Test) yang tengah berlangsung di Puskesmas Gitik. Kegiatan ini merupakan salah satu ajang untuk melakukan deteksi dini kanker serviks.(Sekretariat Presiden/Rilis/Red)

Bloggua CN, Jakarta - Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri acara Maulidurasul sekaligus Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa dalam rangka Hari Lahir (Harlah) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-73. Acara ini dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu 27 Januari 2019.

"Saya mengucapkan selamat harlah Muslimat NU yang ke-73. Semoga Muslimat NU tambah jaya, selalu diberikan barokah oleh Allah SWT, dan Indonesia menjadi negara makmur dan sejahtera," ujar Presiden saat memberikan sambutan.

Presiden mengingatkan agar semangat Islam moderat ini terus digaungkan. "Saya ingin Islam moderat, moderasi Islam, terus digaungkan. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Khofifah Indar Parawansa bahwa Islam yang aswaja, yang penuh toleransi, yang penuh moderasi, yang saling menghargai, saling menghormati, itulah semangat yang disampaikan Muslimat NU,”ungkapnya.

Terkait hal ini, masih kata Presiden, patut di apresiasi, penyampaikan anti hoaks oleh setiap komponen bangsa, merupakan perlawanan terhadap banyaknya hoaks yang beredar di media sosial.

"Saya kira ini sebuah gerakan masyarakat, sebuah movement  yang sangat bagus untuk negara kita,”pungkasnya.

Ketua Panitia Harlah ke-73 Muslimat NU Yenny Wahid dalam laporannya mengatakan bahwa, perempuan identik dengan doa. Menurutnya, hari-hari seorang perempuan kerap diisi dengan doa bagi anak, suami, dan keluarganya.

"Hari ini Indonesia beruntung karena perempuan Muslimat NU berkenan meminjamkan energi spiritual mereka berdoa bagi keselamatan bangsa dan negara," ungkapnya.

Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, alasan diambilnya tema tersebut karena keberagaman Indonesia yang harus terus dijaga dan dirawat oleh semua pihak. Ia juga menyampaikan tentang moderasi Islam.

Pada acara ini juga diadakan deklarasi antihoaks, antifitnah, dan antighibah. Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa mengatakan dengan deklarasi ini diharapkan semua pihak bisa membangun diri secara produktif dan berpikir positif.

"Saya rasa itu akan menjadi bagian dari fondasi untuk menjadi bangsa yang besar, kokoh, kuat dan berkemajuan,"ujar Khofifah.

Dalam acara, tampak sejumlah menteri Kabinet Kerja turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana. Hadir juga Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj, dan Rais Am Syuriah PBNU KH. Miftahul Akhyar. (Sekretariat Presiden/Rilis/Red)

Bloggua CN, Jawa Barat - 204 sertifikat tanah wakaf yang ada di Provinsi Jawa Barat,  secara simbolis diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada warga setempat.


Penyerahan sertifikat berlangsung di Masjid Agung Al-Barkah, Kota Bekasi, Jawa Barat usai menunaikan ibadah shalat Jumat, 25 Januari 2019.


Dalam sambutannya, Kepala Negara menerangkan bahwa, 204 sertifikat tersebut ditujukan bagi tanah-tanah wakaf yang berdiri di atasnya bangunan masjid, mushala, tempat peribadatan, dan sarana pendidikan.


"Kenapa sertifikat ini saya perintahkan kepada Menteri BPN untuk dipercepat? Karena setiap saya ke daerah, kampung, maupun desa sering masuk suara ke telinga saya (soal) sengketa lahan. Banyak sekali tanah wakaf yang menjadi sengketa padahal sudah didirikan masjid,"kata presiden.


Jokowi mencontohkan, sengketa lahan masjid yang terjadi di DKI Jakarta. Saat bangunan masjid telah berdiri megah, ahli waris tanah justru mempersengketakan status pendirian bangunan tersebut akibat ketiadaan sertifikat.


"Dulunya harga tanah mungkin masih murah. Sekarang sudah Rp120 Juta/Meter. Nah, mulai jadi ramai, karena harga tanahnya sudah begitu mahal. Padahal sertifikatnya belum ada," tuturnya.


Presiden berharap agar program percepatan penerbitan sertifikat ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan umat sekaligus mengurangi sengketa-sengketa pertanahan yang terjadi selama ini.


"Insyaallah dengan adanya sertifikat yang sudah dipegang oleh masjid, mushala, pondok pesantren, tempat pendidikan, kita harapkan tidak ada lagi sengketa-sengketa,"ujarnya.


Untuk diketahui, dalam acara tersebut, Presiden secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah wakaf tersebut kepada 12 penerima yang tersebar di Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Depok.


Pada tahun 2018 Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan penerbitan sertifikat hak atas tanah wakaf untuk 2.050 bidang tanah. Sementara di seluruh Indonesia tanah wakaf yang telah bersertifikat melalui program ini di tahun yang sama mencapai 5.043 bidang tanah. Ditargetkan agar pada tahun 2025 seluruh tanah wakaf dan tempat peribadatan lainnya telah terdaftar.(Sekretariat Presiden/Rilis/Red)





Bloggua CN, Tanggamus - Pihak Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, gelar lelang eksekusi barang rampasan secara umum yang berstatus hukum tetap (Inkrah). Lelang berlangsung di aula Kejari Tanggamus. Kamis 24 Januari 2019.


Pejabat Lelang KPKNL Bandar Lampung, Rinato menjelaskan, barang - barang yang dilelang, pelaksanaanya sudah dilakukan via internet melalui situs website, www.lelang.go.id. Sehingga masyarakat umum dimanapun berada untuk mendaftar dan memasukan penawaranya.


Bahkan, peserta lelang langsung dapat memilih barang yang diinginkan dengan memberikan penawaran harga tertinggi.


Untuk barang yang dilelang kali ini, berupa berbagai jenis handphone, camera, motor roda dua berbagai merk dan berapa buah sinso.


Menariknya, dikatakan Rinto, pada lelang kali ini, ada barang yang dilelang tahun lalu tidak ada peminatnya, tapi pada lelang kali ini dapat terjual dengan harga fantastis.


Yang paling diminati peserta lelang kali ini adalah kendaraan roda dua. Ada yang unik pada lelang kali ini yaitu ada Sepeda Motor merk Satria, yang pada tahun lalu dilelang tidak laku, tidak ada penawaran, padahal limit cuma Rp900 Ribu. Namun pada saat ini limit diturunkan menjadi Rp300 Ribu, malah laku Rp 5.500.000. Inilah fenomena keunikan dari lelang.


"Hasil keseluruhan lelang, akan diserahkan ke Kejaaksaan, selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara,"jelasnya.


Diwaktu yang sama, Kasubag BIN Kejari Tanggamus, Syakban Zakia, menjelaskan bahwa bidangnya, selaku panitia pelaksana berupaya memberikan informasi atau pengumuman ke masyarakat melalui media massa.


Dilelang kali ini diikuti 80 peserta lelang, membuktikan bahwa masyarakat cukup antusias mengikutinya.


Kedepan, pihaknya akan bekerja sama dengan media massa online untuk membantu menyebarkan informasi lelang.


"Sehingga masyarakat lebih cepat mengetahui informasi kapan waktu lelang diadakan dan barang - barang apa saja yang dilelangkan,"ungkapnya.(AJOI)




Bloggua CN, Tanggerang Selatan - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo,  bersilaturahmi dengan ulama sekaligus cendekiawan muslim Quraish Shihab.


Silaturahmi tersebut berlangsung di di Pesantren Pasca Tahfidz Bayt Al-Quran, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Jumat, 25 Januari 2019.


"Alhamdulillah saya bisa berkunjung dan bertemu dengan Bapak Quraish Shihab dan Bapak Nasaruddin (imam besar Istiqlal) di Pusat Studi Quran di Tangerang Selatan ini. Banyak tadi yang kita perbincangkan, tetapi intinya tadi mengenai moderasi Islam, Islam yang moderat, wasatiyyah Islam," kata Presiden selepas pertemuan.


Kepala Negara mengaku mendapatkan masukan dari Quraish Shihab yang semuanya telah dicatat olehnya dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany tersebut.


Terkait pembicaraan tersebut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa materi seputar Islam yang moderat dan isu-isu kontemporer merupakan hal yang memang menjadi fokus perhatian institusi yang didirikannya, Pusat Studi Quran (PSQ).


Moderasi Islam dalam pandangan Quraish Shihab merupakan syarat wajib bagi masyarakat Indonesia mengingat betapa beragamnya Indonesia, saling menghormati antarsesama adalah esensi agama.


Selain itu, Quraish Shihab juga menyampaikan program PSQ yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun di berbagai daerah dengan ribuan alumni yang saat ini berdakwah dan melakukan pengabdian masyarakat di penjuru Nusantara.


"Dan itu alhamdulillah disambut dengan penuh perhatian oleh Bapak Presiden. Jadi saya kira itu sebabnya. Dunia sekarang membutuhkan moderasi, bukan kekerasan," tuturnya.


Untuk diketahui, selain bersilaturahmi dengan Quraish Shihab beserta keluarga, Presiden Joko Widodo juga menemui sejumlah pengurus Pondok Pesantren Bayt Al-Quran. (Sekretariar Presiden/Rilis/Red)




Bloggua CN, Jakarta - Tak lama lagi, warga kurang mampu penerima beras sejahtera (Rastra), bebas memilih beras dengan kualitas yang diinginkan.

Warga masyarakat tersebut bisa membelinya di pasar, warung, atau toko.

Bagaimana caranya?

Mereka (Warga) dibekali uang non-tunai per bulan, dalam bentuk kartu. Saldo yang tertera dalam kartu dapat ditukar dengan beras dan bahan pokok lainnya.

Pada 23 Februari 2019 nanti, pembagian kartu-kartu ini dimulai serentak di 44 kota di seluruh Indonesia.

Bila lancar, Kabupaten Kota lain pasti menyusul.

Perum Bulog mendukung program ini dengan menyiapkan beras berkualitas.

Harga perkilogramnya hanya 8.500 rupiah. Namanya mudah diingat "Beras Kita".

(Biro Pers Setpres/Red)

Bloggua CN, Bandar Lampung – LSM GMBI wilayah tutorial Lampung, menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Menciptakan Kader yang Profesional Menjunjung Tinggi Pancasila, Siap Bela Negara dan Bangga Terhadap Budaya Daerah untuk Memperkokoh Rasa Persatuan dan Kesatuan Sebagai Wujud Anak Bangsa Yang Berdaulat dan Bermartabat”, berlangsung di Pondok Rimbawan, Bandar Lampung, Kamis 24 Januari 2019.


Rakerwil perdana digelar dihadiri seluruh pengurusan LSM GMBI Distrik Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Pada kesempatan itu juga dihadiri dan buka langsung oleh pendiri sekaligus Ketua Umum DPP GMBI  M. Fauzan Rahman.



Pada kesempatan itu, M. Fauzan Rahman menyampaikan apresiasinya kepada Ketua LSM GMBI Wilter Lampung yang telah mampu bersaing dengan wilter Provinsi lain. Selain itu juga telah memberikan teguran kepada anggota LSM GMBI wilayah Lampung yang dinilai tidak serius mengucap ikrar janji yang sangat sakral.


Perlu disampaikan juga bahwa, menanggapi pembelaan kepada masyarakat, perlu adanya Biro Hukum yang dibentuk di setiap Wilter.


“Terlebih GMBI punya LBH dengan badan hukum otonom. Dalam pendampingan hukum kepada masyarakat, tentu juga ada ada aturannya, terutama masyarakat yang terdzolimi. Artinya, baik secara mekanisme hukum atau non litigasi, kita harus ada aturan yaitu berupa data dan fakta yang jelas, jadi tidak asal mendampingi,”katanya.


Dari ini, dikatakan M. fauzan, pergerakan GMBI Wilter Lampung saat ini menunjukan kemajuan yang cukup pesat diantara wilter yang lain. Namun, tetap harus belajar memahami arti dari ikrar dan janji GMBI serta arti dari Ruh GMBI.


Diwaktu yang sama, Ketua LSM GMBI Wilter Lampung, Ali Muktamar Hamas menyampikan harapannya, kepada seluruh pengurus GMBI yang ada khususnya wilayah lampung, utuk dapat bekerjasama dengan pemerintah.


“Disetiap Kabupaten/Kota yang ada dilampung khususnya, GMBI Lampung siap memberikan sumbangsih dan mengawal bidang pembangunan, pendidikan, serta siap mendukung pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi Lampung,”ujarnya.


Kedepan, masih menurut Ali Muktamar, progja LSM GMBI Wilter Lampung, utamanya program kerja jangka pendek,  terus melebarkan sayap dengan membentuk LSM GMBI disetiap Distrik Kabupaten/Kota. Saat ini sudah terbentuk 8 Kabupaten/Kota.


Kemudian progja jangka menengah, GMBI siap membela masyarakat terkait dana-dana CSR yang belum diberikan kepada masyarakat.


“Ini penting, sebab banyak perusahaan yang menurut kami, tidak memihak kepada masyarakat. Seharusnya hak untuk masyarakat diberikan, demi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung,”ungkapnya.


Diketahui, Rakerwil tersebut turut mengundang dan dihadiri Kesbangpol Provinsi Lampung. (Tim AJOI)

Bloggua CN, Jakarta - Presiden Joko Widodo menghadiri acara perayaan hari ulang tahun ke-72 Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Acara ini digelar di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

Dalam acara itu mengangkat tema "Bangun Pemudi Pemuda", menampilkan sejumlah pagelaran seni dan budaya, antara lain tarian Alam Nirmala, adegan Gempita Millenial, dan nyanyian Tunas Bangsa. 

Selain itu ditampilkan juga adegan 'Pemuda Kok Gitu?', tarian Merah Putih, hingga adegan Mahadaya Cinta. Dalam kesempatan itu, dilangsungkan pemotongan nasi tumpeng oleh Megawati dan kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla.

Selepas acara, Presiden Joko Widodo menyampaikan selamat ulang tahun untuk Megawati sekaligus mendoakannya.

"Selamat ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri. Dan dalam hari yang berbahagia ini, selain menyampaikan selamat ulang tahun yang ke 70 plus 1 plus 1. Dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau dan Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri,"katanya.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Ibu Herawati Boediono, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, serta sejumlah tokoh nasional. (Sekretariat Presiden/Rilis/Red)

Bloggua CN, Tanggamus – Wakil Bupati Tanggamus  AM. Safi'i S didampingi jajaran, meninjau lokasi terdampak banjir akibat meluapnya sungai Way Banding. Senin 21 Januari 2019.

Dilokasi, nampak mendampingi Wakil Bupati, diantaranya Camat Bandar Negeri Semuong Suwandi, Aipda Kodar (Babinkamtibmas pekon banding), Nugroho (Kabid Kedaruratan BPBD tanggamus), Hari (KUPT bandar negeri semuong) dan Anggota Koramil Wonosobo serta Polsek Wonosobo.

Wakil Bupati dan rombongan meninjau lokasi banjir di Pekon Banding dan Pekon Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong. Mengecek tanggul yang selama ini menjadi sumber yang menyebabkan banjir setiap kali hujan lebat.

Wabup juga menghimbau kepada masarakat yang berada di sekitar tanggul, agar lebih berhati – hati dan waspada. Karena keadaan tanggul yang belum di beronjong dengan kawat, akan berdampak buruk.

“Untuk itu, kami akan segera menindak lanjuti musibah ini agar tanggul yang selama ini hanya di bendung dengan menggunakan krokos, akan segera di tanggul dengan menggunakan Brojong. Laporkan kepada petugas, apabila terjadi gejala - gejala akan terjadinya banjir di wilayah setempat, agar kejadian seperti ini dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga tidak terjadi korban jiwa dan kerugian materiil yang besar,”ungkapnya. (Kominfo)

Bloggua CN, Tanggamus - Banjir Bandang kembali melanda wilayah Kabupaten Tanggamus. Kali ini banjir melanda  sejumlah pekon di Kecamatan Bandar Negeri Semuong (BNS), Minggu 20 Januari 2019 (Malam).

Camat BNS, Suwandi menyampaikan melalui pesan whatsapp, dua pekon di wilayahnya dilanda banjir bandang, yaitu Pekon Rajabasa dan Pekon Banding. Banjir diakibatkan jebolnya tanggul Way Banding, dengan ketinggian air selutut orang dewasa.

Banjir juga menggenangi Jalan Lintas Barat Sumatera (Jalinbar-Sum). Sebagian warga sudah mengungsi ketempat aman dan sejauh ini belum ada laporan korban jiwa.

Selain kedua pekon tersebut, warga Pekon Sanggi Unggak Zaidi, juga melaporkan pekonnya turut dilanda banjir, dengan ketinggian air mencapai 1 meter, dan banjir terjadi sekitar pukul 19.00 WIB  .

Kabid Kedaruratan BPBD, Edy Nugroho menyampaikan, saat ini Tim Unit Reaksi Cepat (URC) BPBD Tanggamus, sudah berada di lokasi kejadian, untuk mengantisipasi dampak banjir di lokasi. Terdapat 300 lebih rumah terdampak banjir, saat ini juga BPBD dan SAR sedang menyiapkan perahu karet, untuk mengevakuasi korban banjir.

Sementara itu,  Pj. Sekdakab, Hamid Heriansyah Lubis, telah mengintruksikan BPBD untuk menentukan titik lokasi tanggul yang jebol dan segera mengirimkan excavator untuk memperbaikinya.

“Dihimbau kembali kepada masyarakat tetap waspada dan agar setiap keluarga mengawasi sanak familynya, termasuk lansia jangan sampai lepas pengawasan. Terkait ini, diminta kepada Camat dan Aparatur Pekon, dapat mensosialisasikan kepada masyarakat,”ujarnya.(Kominfo)

Bloggua CN, Kabupaten Garut – Lebih kurang 6.000 Sertifikat Hak Atas Tanah warga Kabupaten Garut, Jawa Barat di serahkan. Penyerahan sertifikat secara simbolis di lakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo, yang diselenggarakan dalam acara penyerahan di Lapangan Bola Cibodas, Kabupaten Garut. Sabtu, 19 Januari 2019.

"Hari ini telah diserahkan 6.000 sertifikat kepada bapak dan ibu sekalian penerima sertifikat di Kabupaten Garut. Tahun ini, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan akan diserahkan lagi nanti 60.900 sertifikat di Kabupaten Garut,"ujar Presiden Joko Widodo, dalam sambutan.

Presiden menjelaskan, belum di milikinya jaminan kepastian hukum atas tanah berupa sertifikat, sering memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan.

Maka itu, pemerintah hendak menyelesaikan persoalan tersebut melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sejak tahun 2017. Program tersebut memungkinkan masyarakat dapat menerima sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang mereka miliki dengan cepat.

“Pada kesempatan ini, perlu disampaikan juga bahwa, saya juga memberikan target kepada Pak Menteri, tahun yang lalu telah selesai 9 juta, tahun sebelumnya 5,1 juta, tahun ini (2019) kita targetkan 9 juta, tapi saya kira akan lebih dari itu,”katanya.

Untuk diketahui, 6.000 sertifikat yang kali ini diserahkan Presiden kepada masyarakat Garut mencakup lahan di lima kecamatan di Kabupaten Garut, yakni Kecamatan Cibatu (1.500), Cisurupan (1.500), Tarogong Kaler (700), Cibiuk Kaler (1.500), dan Cilawu (800).

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang menargetkan seluruh bidang tanah di Kabupaten Garut yang diperkirakan sebanyak 564.057 bidang akan bersertifikat pada tahun 2025 mendatang.(Sekretariat Presiden/Rilis/Red)

Bloggua CN, Jawa Barat - Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan tentang nurani dalam berpolitik. Pesan itu disampaikannya kepada para undangan yang hadir  dalam peringatan Maulid Nabi dan Haul Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Sabtu 19 Januari 2019.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya mengingatkan pada kita semua, menyadarkan pada kita semuanya bahwa, bangsa ini adalah bangsa besar, Indonesia adalah Negara besar, yang memiliki lebih dari 260 Juta Jiwa tersebar di 17 Ribu pulau, 514 Kabupaten dan Kota dan 34 Provinsi,”ucap Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Kepala Negara menambahkan, bangsa Indonesia juga dianugerahi oleh Allah berupa keragaman dan kemajemukan. Mulai dari suku bangsa, agama, adat, tradisi, hingga bahasa daerah.

"Beda-beda semuanya, sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi hukum Allah kalau memang bangsa Indonesia ini berbeda-beda. Oleh sebab itu, mari bersama-sama untuk terus menjaga, merawat, dan memelihara persatuan, persaudaraan, dan kerukunan bangsa. Saya tidak ingin jika perbedaan-perbedaan itu, justru menjadikan bangsa Indonesia tidak seperti saudara,”ujarnya.

Terkait pilihan politik, Presiden Jokowi mengingatkan agar masyarakat menggunakan hati nurani dan pikiran yang jernih dalam menentukan pilihan.

"Kalau ada pilihan Bupati, dilihat ada A, B, C, ya dilihat saja pengalaman punya enggak, prestasinya ada enggak, rekam jejaknya ada enggak, programnya bagus enggak, idenya bagus enggak, gagasan-gagasannya bagus enggak. Dilihat itu saja,”ungkapnya. (Sekretariat Presiden/Rilis/Red)

Bloggua CN, Tanggamus – Kabupaten Tanggamus menjadi tuan rumah dalam kegiatan Scouting Festival ke 7, Gerakan Pramuka Se-Sumbangsel Tahun 2019. Kegiatan dipusatkan di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten setempat. Sabtu 19 Januari 2019.

Kegiatan diawali dengan upacara yang berlangsung di SMA Negeri 1 Sumberejo, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati AM Syafi’i, Kepala UPTD Pendidikan khusus Wilayah III Prov Lampung Zaikadir, Ketua TP PKK Tanggamus Sri Nilawati Syafi'i, Kakwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung, Kakwarcab Tanggamus, Kamabiran dan Kakwaran Sumberejo, Kamabigus SMAN 1 Sumberejo, Kagudep Tanggamus 09.067-09.068, para Pembina, Pelatih Gerakan Pramuka.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati AM. Syafi'i, yang bertindak sebagai Pembina Upacara menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya kegiatan Scouting Festival ke 7 tersebut.

Berharap, melalui kegiatan tersebut dapat merangsang kreatifitas para siswa yang aktif dalam Gerakan Pramuka. "Pramuka harus terus bergerak, berkarya membangun masyarakat dan berinovasi membangun negeri. Banyak sekali manfaat yang di peroleh dari Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka sendiri merupakan suatu wadah untuk mendidik karakter kaum muda,”ujarnya.

AM.Syafi’i melanjutkan, dalam hal ini juga berharap, agar kegiatan tersebut dapat memberikan ruang yang seluas luasnya bagi generasi muda, untuk mencintai seni dan budaya asli Indonesia serta kegiatan kepramukaan lainnya. Dan berharap kegiatan tersebut di laksanakan secara berkesinambungan.

Ketua Panitia Kegiatan, Rafi Naufal Hakim menyampaikan laporan kegiatan bahwa, Scouting Festival Ke 7 Tahun 2019 yang bertemakan "Maju Benderang dan Saling Melengkapi" itu, diikuti oleh 90 Kwaran dari Kwarcab Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Bandarlampung, Way Kanan, Lampung Selatan dan Lampung Tengah, dan dilaksanakan selama 2 hari, sejak tanggal 19 Januari sampai dengan 20 Januari 2019.(Kominfo)

Bloggua CN, Lampung Utara – Penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD atas program kesehatan, diantaranya dana SJSN, BOK, Dana Kapasitas BPJS yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, disinyalir sarat “penyimpangan”.

Hasil dari investigasi tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten setempat, diantaranya LSM LIPAN, LSM KP3 dan LSM Penegak Keadilan, bahwa penyerapan dana dimaksudkan, yang tersebar di 29 Puskesmas yang tersebar di Kecamatan, Se-Kabupaten Lampung Utara, diduga bermasalah, baik dana SJSN, Dana Kapasitas BPJ dan dana peruntukan pelayana peningkatan Kesahatan lainya, terutama pada anggaran BOK.

“Kami duga telah terjadi perbuatan yang melawan hukum, atas penyerapan anggaran dimaksud yang  diposkan pada 29 Puskesmas yang ada di Lampung Utara,”ungkap Ketua LSM Komite Pengawas Pelaksanaan Pembangunan (KP3) Lampung, Nasril Subandi. Sabtu, 19 Januari 2019.

Nasril menjelaskan, dalam 20 program kerja, diduga hampir 75% fiktif, dan hal ini telah disampaikan surat klarifikasi tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat dan diterima langsung Kepala Dinas Kesehatan Maya Metysa.

Tujuan surat tersebut, agar Kepala Dinas Kesehatan setempat dapat melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan yang bersumber dari dana APBN/APBD.

“Kami berharap, jika analisis kami benar adanya,diharapka selaku Kepala Dinas harus siap untuk melaporkan bawahannya, yang diduga melakukan perbuatan KKN,”ujarnya.

Diwaktu yang sama, Ketua LSM Penegak Keadilan, Rusdi, menyayangkan tugas pengawasan Pemerintah Daerah setempat tidak berjalan.

“Sebagaimana data yang dianalisa dari hasil pengumpulan bukti keterangan sumber informasi masyarakat, dan data 29 puskesmas yang ada, harus benar-benar serius ditangani oleh pihak aparatur penegak hukum,”tegasnya.

Disampaikan juga oleh Ketua LSM Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LIPAN) Lampung Utara, Gunadi, sebelumnya pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi dan konfirmasi tertulis, kepada pihak Dinas Kesehatan, guna perimbangan data dan informasi yang telah dikemas.

Hal ini juga, akan segera menyampaikannya kepada pihak-pihak institusi negara, kejaksaan dan kepolisian serta pemerintah setempat yang berfungsi dalam pengawasan.

Dari dugaan itu, Gunadi mencontohkan, Puskesmas Kecamatan Tanjung Raja. Dari analisis, jumlah kapasitas BPJS mencapai 27 Ribu jiwa dengan total jumlah jasa pelayanan kisaran lebih kurang Rp125 Juta/bulan, dana BOK tahun 2017 sebesar kurang lebih Rp565 Juta.  Pada 2018 dana BOK sekitar Rp 980.000.000, Dana SJSN  2017 lebih kurang Rp1.800.000.000.

Dari ini, sebagaimana analisis dan investigasi, diduga terjadi kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan dan program kesehatan pada Puskesmas Tanjung Raja, senilai Rp630.000.000.

“Ini salah satu contoh hasil dari analisis dan investigasi yang ada. Dan kami akan segera membawa seluruh data LPJ-SPJ setiap Kepala Puskesmas yang ada, kepihak aparat pengawas internal pemerintah APIP dan Aparatur Penegak Hukum setempat,”pungkasnya. (Buanainformasi/Tim)

Bloggua CN, Tanggamus – Soal keabsahan atas Peraturan Pemekonan yang dibuat oleh Kepala Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, melegalkan adanya pungutan pembuatan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistatis Lengkap (PTSL) tahun 2018 lalu, melewati ketentuan yang diatur dalam SKB 3 Menteri dan Perbup, hingga saat ini tidak ada penjelasan dari Bagian Hukum Setdakab setempat.

Ketua DPRD setempat menanggapinya, Peraturan Pemekonan yang di gunakan dan dibuat oleh Kepala Pekon, tidak boleh melanggar Peraturan seperti Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah bahkan Undang - Undang yang ada di atasnya.

“Mekanismenya, Bagian Hukum Pemkab setempat,  harus mengevaluasi setiap rancangan Peraturan Pemekonan yang dibuat oleh Kepala Pekon, sebelum peraturan tersebut di terapkan,”ungkap Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, dirumah Dinasnya, Jumat 18 Januari 2019.

Sebelumnya, Kabag Hukum Setdakab Tanggamus, Arif Rahmat, mengungkapkan,  Kasubag Perundang-undanganlah yang lebih paham terkait teknisnya. Dirinya sudah mendelegasikan ke Kasubagnya, sebab hal itu masuk tupoksinya.

Soal Peraturan pemekonan, itu di perbolehkan secara aturan, karena mereka otonom, dalam Perbub tentang PTSL dapat diatur dengan peraturan pemekonan. Dasar hukumnya sudah ada.

“Adapun yang Peraturan Pemekonan Pekon Ketapang itu masih Rancangan. Saya belum liat dokumen asli, karena tertulisnya masih Rancangan. Subtansinya tergantung isinya, oleh sebab itu dia mau melihat yang asli terlebih dahulu. Maksudnya, sah atau tidaknya, kita liat dari faktanya, inikan foto copy dan untuk mendapatkan Peraturan Pemekonan Pekon Ketapang yang asli, kami meminta agar LSM GMBI membuat surat tertulis,”elaknya.

Sebelumnya diberitakan bahwa, terkait dugaan pungli PTSL yang terjadi di beberapa wilayah Pekon, Kabupaten Tanggamus, muncul tanya atas penegakan hukum di Kabupaten setempat. Salah satu yang saat ini mencuat dugaan pungli di Pekon Ketapang, hingga saat ini belum ada tindakan serius dari aparatur yang berwenang.

LSM GMBI Distrik Tanggamus, mendesak Pemerintah setempat, melalui Bagian Hukum Sekretariatan Pemkab, segera melakukan tindakan nyata mendalami atas dugaan perbuatan melawan hukum Pungli.

“Kami atas nama lembaga LSM GMBI, mendesak Pemkab Tanggamus melalui Kabag Hukum Tanggamus, untuk segera melakukan tindakan nyata dan tegas atas dugaan pungli pembuatan sertifikat program PTSL 2017/2018. Terlebih para oknum yang tak bertanggung jawab atas dugaan tersebut, berlindung pada Peraturan Pemekonan Pekon Ketapang sebagai dasar untuk lakukan pungutan biaya PTSL Rp500 Ribu hingga Rp1 Juta/Buku, sementara di SKB 3 Menteri hanya Rp200 Ribu,” tegas Ketua LSM GMBI Distrik Tanggamus, Amroni. Rabu 05 Desember 2018, lalu.(Tim/Budi WM)

Bloggua CN, Tanggamus – Agenda rutin Pemerintah Kabupaten Tanggamus, setiap Jumat dengan senam dan apel pagi, dibarengi dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Tanam Pohon sedunia. Kegiatan berlangsung di Taman Wisata Muara Indah, Kota Agung, Kabupaten setempat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati AM. Syafi'i, Ketua TP PKK Sri Nilawati Syafi'i, Kasdim 0424 Mayor Suhada Erwin, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Uspika Kota Agung, serta jajaran Pemkab Tanggamus.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengatakan bahwa, kegiatan senam dan apel pagi ini dilaksanakan bukan hanya sebagai rutinitas Pemkab Tanggamus, melainkan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup dan Hari Tanam Pohon Sedunia.

"Selain membersihkan pantai, harapannya kita dapat memotivasi masyarakat agar melakukan hal yang sama, agar jangan buang sampah sembarangan. Selain itu kita juga sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pantai sudah aman untuk dikunjungi, agar objek wisata kita ramai dikunjungi lagi,”katanya.

Wakil Bupati juga menghimbau jajarannya dengan mengharapkan bahwa, kegiatan Jumat bersih tak hanya dijadikan sebagai suatu bentuk kegiatan rutin, namun menjadi suatu budaya yang akan terus mengakar dalam diri dan masyarakat.

“Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan. Cara paling sederhana adalah seperti menghemat penggunaan air, kurangi konsumsi air kemasan (botol/cup/gelas) ,manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan, dan biasakan buang sampah pada tempat,”ujarnya.

Usai pelaksanaan senam dan apel pagi, dipimpin Wakil Bupati, seluruh peserta melakukan kegiatan bersih pantai dan penanaman pohon di sepanjang pantai Taman Wisata Muara Indah Kota Agung. (Kominfo)

Bloggua CN, Tanggamus -  DPRD Kabupaten Tanggamus, gelar rapat paripurna, Pergantian Antar Waktu (PAW) sekaligus pengambilan sumpah janji jabatan, sisa masa jabatan 2014-2019. Paripurna berlangsung di Gedung DPRD setempat dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati  AM. Syafi'i. Jumat 18 Januari 2019.

Pengambilan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Tanggamus adalah Sudi Astuti, BA  dari Partai Hanura, menggantikan Khoirul Basri yang dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/54/B.01/HK/2019.

Dalam sambutan Wakil Bupati menyampaikan selamat kepada Sudi Astuti, BA., atas dilantiknya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pengganti Antar Waktu dari Partai Hati Nurani Rakyat.

Berharap kepada Sudi Astuti, agar dapat bekerja dengan baik serta bekerjasama dan saling mengisi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berhasil tidaknya penyelenggaraan pembangunan di daerah ini, salah satunya tergantung kepada peran serta DPRD  Kabupaten Tanggamus. Terutama pada pelaksanaa program pembangunan, sehingga pada gilirannya nanti benar-benar mewakili daerah pemilihannya, amanah untuk mewujudkan masyarakat Tanggamus yang sejahtera. (Kominfo)

Bloggua CN, Lampung Timur -  Huruf dari kalimat “Selamat Jalan Lampung Timur” di gapura perbatasan Kabupaten Lampung Timur – Kota Metro, terpasang dengan terbalik, seolah tak menjadi masalah pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pasalnya pembuatan gapura tersebut merupakan kegiatan proyek dan telah resmi diserah terimakan oleh rekanan dan pihak Dinas terkait. Sabtu 19 Januari 2019.

Kondisi itu, menimbulkan banyak komentar dari berbagai pihak, warga dan kalangan lembaga swadaya masyarakat.

Menurut warga setempat, baru sadar jika huruf yang dipasang nampak terbalik sehingga kurang nyaman dimata. “Mungkin yang masang nya kemarin buru buru mas,”kata warga sekitar gapura perbatasan tersebut.

Dilain pihak, Ketua LMS GIPAK Kabupaten Lampung Timur, Rini Mulyati mengatakan, adanya huruf yang terbalik terpasang di gapura perbatasan, jelas di laksanakan secara sadar, apa lagi telah di serah terimakan.

Tentu sangat wajar, jika hal ini menjadi ramai di komentari dari berbagai kalangan. Untuk itu, pihaknya juga akan coba klarifikasikan ke pihak Dinas terkait  dengan melayangkan surat,”ujarnya.

Sekdakab Lampung Timur, akan memanggil pihak Satuan kerja yang bertanggung jawab atas kegiatan pembuatan gapura perbatasan.

Terkait huruf dikalimat yang terpasang ditugu perbatasan Kabupaten Lampung Timur – Kota Metro, Sekda Syahrudin Putra, akan segera memanggila Satker terkait guna dimintai penjelasan. Sebab gapura itu menjadi salah satu Icon Kabupaten Lampung Timur.

“Adanya informasi ini, dengan segera saya panggil satker terkait, untuk saya minta penjelasannya,”ujar Sekda saat di mintai tanggapan.

Disisi lain, sikap tegas dari Sekda yang akan memanggil Satker terkait atas hal tersebut. Laskar Merah Putih Kabupaten setempat, meragukannya dengan alasan hanya sebatas seremoni belaka.

“Terkait pernyataan Sekda Syahrudin Putra akan memanggil satker atas pekerjaan gapura perbatasan. Saya meragukan, pernyataan sekda itu hanya seremoni belaka. Seharusnya,  Sekda bukan lagi memanggil untuk dimintakan penjelasan, sebab kegiatan itu dan sudah selesai waktu pengerjaannya. Artinya, saya menantang Sekda untuk memprosesnya dengan cara melaporkannya kepihak terkait, karena itu jelas tidak sesuai spesifikasinya,”ungkap Ketua Laskar Merah Putih, Amir Faisol.(Gemanusantara/Tim)

Bloggua CN, Jawa Barat - Presiden Joko Widodo mendatangi lokasi wisata Situ Bagendit, Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di sekitar lokasi tersebut tampak para pemangkas rambut asli Garut yang sedang mencukur rambut puluhan orang.

Saat itu, sedang digelar acara cukur massal dengan para pemangkas rambut yang tergabung dalam Persaudaraan Pangkas Rambut Garut (PPRG). Presiden Joko Widodo pun turut serta cukur massal didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Herman, seorang pria bertopi lantas mulai memangkas rambutnya. Sebelumnya, Herman yang merupakan pemangkas rambut asli Garut ini memang telah menjadi langganan Presiden Jokowi sejak tahun 2013.

Saat dimintai tanggapannya oleh para jurnalis, Herman yang berada di samping Presiden mengatakan, menjadi suatu kebanggaan tersendiri baginya dapat menjadi pemangkas rambut langganan Presiden.

Herman juga menuturkan bahwa, tak banyak permintaan dari Presiden Joko Widodo saat hendak memangkas rambutnya. Sejak menjadi langganan Presiden, usaha pangkas rambutnya menjadi lebih ramai dari biasanya.

Setelah pangkas rambut, Presiden membahas penataan area wisata Situ Bagendit dengan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Garut Rudy Gunawan.

Presiden juga sempat membahasnya di atas sebuah rakit yang berada di tepi Situ Bagendit. (Sekretariat Presiden/Rilis/Red)

Bloggua CN, Jawa Barat - Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi anggota Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG). Peresmian ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden dan berlokasi di Kampung Sampora, Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sabtu 19 Januari 2019.

"Ini merupakan program pemerintah FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembayaran Perumahan) Kementerian PU dibantu dengan BTN sehingga nanti di dalam harga itu ada subsidi uang muka Rp4 juta, kemudian subsidi bunga disubsidi 5 persen," ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden melanjutkan, nantinya, harga rumah-rumah yang ditawarkan itu akan berada pada kisaran Rp130 Juta. Adapun para anggota komunitas dapat mendapat fasilitas cicilan yang diberikan dengan besaran Rp800 ribu/bulan.

Pembangunan perumahan ini merupakan bagian dari program Satu Juta Rumah dengan menyasar pada penyediaan rumah bagi komunitas-komunitas yang ada. Setelahnya, model pembangunan serupa ini akan dilanjutkan di seluruh provinsi dan menyasar pada komunitas-komunitas yang mengajukan fasilitas pembiayaan.

"Ini akan kita mulai yang pertama untuk pembangunan rumah komunitas di Garut. Nantinya kita juga akan bangun di provinsi-provinsi yang lain untuk komunitas-komunitas yang berbeda,"ujarnya.

Masih menurut Presiden, sebagai tahap awal, di lokasi tersebut, akan dibangun sebanyak 150 unit rumah tipe 30/60 dari jumlah keseluruhan sebanyak 500 unit yang disiapkan. Dari jumlah tersebut, 140 unit rumah sudah terjual.

Adapun untuk komunitas-komunitas lainnya yang ingin memperoleh fasilitas serupa, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa para komunitas dapat mengajukan usulan kebutuhan perumahan. Setelahnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan mencarikan solusi dan fasilitas pembiayaannya.

"Iya, ini bottom-up. Jadi saya tadi sampaikan nanti di provinsi lain ada usulan dari komunitas kemudian kita siapkan kreditnya dan kita carikan developernya sehingga jadi kayak gini,”ungkapnya.

Presiden berharap agar angka backlog (defisit) perumahan, dapat terus berkurang. Program penyediaan Satu Juta Rumah dan skema-skema serupa program bagi komunitas ini diharapkan dapat mengejar angka  backlog tersebut.

“Backlog kekurangan rumah yang ada di kita ini segera harus kita kejar. Kebutuhan-kebutuhan itu baik untuk komunitas di sini misalnya PPRG dan nanti komunitas yang lain dikejar sehingga semakin berkurang setiap tahunnya,”pungkasnya.(Sekretariat Presiden/Rilis/Red)

Bloggua CN, Tanggamus – DPRD Kabupaten Tanggamus, gelar rapat paripurna, Pergantian Antar Waktu (PAW) sekaligus pengambilan sumpah janji jabatan, sisa masa jabatan 2014-2019. Paripurna berlangsung di Gedung DPRD setempat dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati AM. Syafi’i. Jumat 18 Januari 2019.

Pengambilan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Tanggamus adalah Sudi Astuti, BA dari Partai Hanura, menggantikan Khoirul Basri yang dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/54/B.01/HK/2019.

Dalam sambutan Wakil Bupati menyampaikan selamat kepada Sudi Astuti, BA., atas dilantiknya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pengganti Antar Waktu dari Partai Hati Nurani Rakyat.

Berharap kepada Sudi Astuti, agar dapat bekerja dengan baik serta bekerjasama dan saling mengisi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.



Berhasil tidaknya penyelenggaraan pembangunan di daerah ini, salah satunya tergantung kepada peran serta DPRD Kabupaten Tanggamus. Terutama pada pelaksanaa program pembangunan, sehingga pada gilirannya nanti benar-benar mewakili daerah pemilihannya, amanah untuk mewujudkan masyarakat Tanggamus yang sejahtera. (Adv)

Bloggua CN, Lampung Selatan -  Satriyo, Bocah yang di diagnosis menderita celebral palsi, Putra dari Watri, warga Dusun Kedaung Barat, Desa Kedaung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan. Selama 12 tahun tak ada daya, hanya tergeletak di atas kasur. Segala kebutuhan dan aktifitas hari-hari, ibunda Watri harus menggendongnya. Satriyo butuh uluran tangan dari Dermawan, guna perawatan dan fasilitas kursi roda.

Kondisi Satriyo, diungkapkan oleh Watri (sang ibu), selama ini dirinya selalu menggendong Satriyo jika hendak ke kamar mandi ataupun saat hendak beraktifitas di luar rumah.

"Ya selalu saya gendong, kalau dia rewel karena pegel selalu tiduran saya bawa keluar saya dudukkan dikursi. Dengan ekonomi tak memungkinkan, tak dapat membelikan kursi roda untuk Satriyo. Sementara suami saya hanya buruh bangunan di Riau, yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari saja,”ungkap Watri, saat berbincang dengan tim KOMIL Lampung yang berkunjung ke kediamannya bersama beberapa awak media. Kamis 17 Januari 2019.

Diwaktu yang sama, Sutarti bersama Wulandari, relawan KOMIL Lampung mengatakan, dengan kondisi Satriyo dan kondisi ekonomi orang tuanya, cukup memprihatinkan. Pun dengan kondisi Satriyo, dapat dikatakan terlambat untuk dilakukan pengobatan. Namun, sebuah upaya perlu di lakukan, utamanya membantu Satriyo dengan memberikan fasilitas kursi roda, guna meringankan sang Ibu.

“Sudah menjadi kewajiban kita untuk terus saling membantu dan berbagi serta membahagiakannya, apalagi Satriyo ini berasal dari keluarga yang kurang mampu,”kata Sutari bersama Wulandari sembari memberikan sembako dan bahan makanan lain untuk Satriyo dan sang Ibu. (Ls/Tim/Red)

Bloggua CN, Tanggamus – Gelapkan dana PPN atas perpajakan, TY (35) Warga Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, ditetapkan tersangka dan ditahan sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tanggamus.

“Tersangka TY, merupakan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Robusta Prima. Penetapan dan penahaan terhadap TY, berdasarkan limpahan tahap 2 (Dua) oleh Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu - Lampung dari Bandar Lampung, pada Rabu 16 Januari 2019,”

Demikian disampaikan Ketua Tim Penyidikan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sugiharto, digedung Kejari Tanggamus, Kamis 17 Januari 2019.

Sugiharto menjelaskan, TY disangkakan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Tersangak  melakukan tindakan dengan sengaja memungut PPN serta membuat faktur pajak, namun tidak menyetorkan PPN terutangnya. Ini terhitung sejak Agustus 2017 sampai dengan Desember  2017, di Kabupaten Tanggamus, melalui Robusta Prima.

Tindakan TY, sesuai dengan pasal 39 ayat 1, UU  No.06 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir UU No. 16 tahun 2019.

Masih menurut Sugiharto, dalam perbuatan tersangka, dilakukanya di Jalan Raya Blok 1 Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus dan tempat lainnya. Perbuatannya tersebut, dilaporkan pada Selasa 06 November 2018 lalu.

"Akibat perbuatan tersangka, telah menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp769. 131.842. Saat ini tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tanggamus untuk diproses lebih lanjut,”jelasnya.

Di waktu yang sama, Kajari Tanggamus, David P Duarsa, mengungkapkan, perkara tersebut berasal dari hasil penyidikan PPNS perpajakan Wilayah Bengkulu - Lampung. Kemudian perkara tersebut ditangani oleh Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Lampung, yang selanjutnya tersangka dan barang bukti, sesuai Locus dan Tempus Delicti nya, di limpahkan ke Kejari Tanggamus untuk ditingkatkan ke proses penuntutan.

"Untuk mencegah tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, maka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan. Sementara ditingkat penyidik, tersangka tidak ditahan. Tersangka melanggar pasal 39 ayat 1 huruf (i) UU  ketentuan umum perpajakan dengan ancaman hukuman paling singkat 6 (enam) bulan paling lama 6 (enam) tahun penjara,”ungkapnya. (ls/red)

Bloggua CN, Tanggamus – Bupati Kabupaten Tanggamus, Dewi Handajani resmikan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Payung Jurai, Pekon Batu Bedil, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten setempat. Kamis 17 Januari 2019.

Hadir dalam kegiatan persemian tersebut, Ketua TP PKK Tanggamus, Sri Nilawati Syafi'i, Camat Pulau Panggung, Agustam Hamid, Uspika Kecamatan Pulau Panggung, KSPLP Pulau Panggung, Bunda PAUD Kecamatan, Kepala Pekon se Kecamatan Pulau Panggung, Kepala PAUD Payung Jurai, serta wali murid.

Dalam sambutan, Bupati Dewi menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Pekon Batu Bedil, yang telah mengelola Dana Desa dengan baik, sehingga keberadaan Gedung PAUD Payung Jurai dapat terwujud.

"Dengan telah diresmikannya gedung PAUD Payung Jurai, berharap akan memberikan manfaat yang besar dalam mencetak generasi yang berkualitas di Kabupaten Tanggamus,”ujarnya.

Dikesempatan itu, Bupati Dewi menyampaikan atas respon keluhan masyarakat akan kurangnya fasilitas atau sarana bermain bagi anak didik PAUD Payung Jurai. Bupati berjanji akan segera memberikan bantuan guna terpenuhinya sarana bermain anak didik PAUD tersebut.

Bupati Dewi juga  mengungkapkan bahwa dirinya sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat, bahwa segala bentuk hasil pembangunan adalah hasil kerja keras dan kerja sama antara aparat pemerintah dengan seluruh masyarakat.

Oleh karenanya Bupati berpesan agar segala macam hasil pembangunan senantiasa dijaga dan dirawat dengan baik. Dalam hal ini, Pemkab Tanggamus melaksanakan program lain untuk masyarakat yang perlu disinergikan, salah satunya program kesehatan.

"Masyarakat Kabupaten Tanggamus yang sudah lanjut usia, secara bertahap nanti akan dibagikan Kartu Lansia Tanggamus (KLT), agar lansia dapat selalu terjaga kesehatannya. Selain itu terdapat juga program satu ambulan satu desa, yang manfaatnya juga untuk masyarakat. Program ini akan direalisasikan secara bertahap, mengingat anggaran yang terbatas.

Usai memberikan sambutan, Bupati Dewi Handajani meresmikan PAUD Payung Jurai, dengan ditandai pengguntingan pita serta dilanjutkan dengan meninjau secara langsung Gedung PAUD. (Kominfo/ls/Red)

Bloggua CN, Lampung Utara – Bentuk upaya meminimalisir dan mengetahui setiap rekam jejak tindak kejahatan serta lainnya, yang berkemungkinan terjadi di Kabupaten Lampung Utara, dianggap perlu adanya pengontrolan khusus lewat CCTV yang di pasang di setiap wilayah perbatasan desa.

Dalam hal ini, pihak DPRD melalui Komisi II, akan memfasilitasi pemasangan CCTV tersebut, sebagaimana masukan dari jajaran Polres Lampung Utara. Kamis, 17 Januari 2019.

Disampaikan, Ketua Komisi II, Wansori bahwa, adanya gagasan program pemasangan CCTV di setiap perbatasan desa di Kabupaten Lampung Utara, sangat positif. Hal ini perlu di respon dan ditindak lanjuti segera.

Di Lampung Utara, ada 232 Desa dan 15 Kelurahan yang wilayahnya merupakan titik perbatasan. Terobosan yang digagas pihak Polres, yang disampaikan ke DPRD dan Pemkab, tentu harus disegerakan realisasinya. Hal ini guna meminimalisir tindak kejahatan dan hal lainnya di wilayah Lampung Utara khususnya titik perbatasan desa.

“Pada dasarnya, DPRD merespon baik dan akan memfasilitasi atas program pemasangan CCTV tersebut. Hal ini juga, sebelumnya telah disampaikan dalam haering  bersama pihak Eksekutif. Saat ini kembali kita sampaikan lagi, dan dengan segera akan dikoordinasikan guna realisasinya,”ungkap Wansori, usai rapat diruang kerjanya. (ls/Red)

Bloggua CN, Tanggamus – Muncul maraknya aksi penipuan dengan mengatasnamakan Kepala Kejaksaan melalui salah satu Kepala Seksi institusi Kejaksaan, baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang meminta barang dan uang kepada Kepala Daerah serta Kepala OPD tertentu dikalangan Pemerintahan, via Telephone dan media komunikasi lainnya, terhembus juga di wilayah Kabupetan Tanggamus. Atas ini, pihak Kejaksaaan Kabupaten Tanggamus, layangkan surat himbauan kepada Bupati yang kemudian di teruskan ke segenap Kepala OPD lingkup Pemkab setempat. Rabu 16 Januari 2019.

Disampaikan Kepala Kejakasaan Negeri (Kajari) Tanggamus, David P.Duarsa, bahwa pihaknya menerima laporan dari sejumlah Kepala OPD Kabupaten Tanggamus, mulai merasa resah dengan adanya telephon dari nomor yang tidak dikenal, mengatasnamakan Kajari Tanggamus atau Kepala Seksi di jajarannya, meminta sesuatu berupa barang ataupun sejumlah uang.

Dari itu, pihaknya melayangkan surat himbauan yang ditujukan ke Bupati untuk di teruskan ke jajaran OPD lingkungan Pemerintah Tanggamus, agar dapat lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap oknum-oknum tertentu yang menghubungi melalui telepon mengatasnamakan institusi Kejaksaan Negeri Tanggamus.

Masih menurut David, apabila mengalami hal tersebut, segera memberitahukan atau mengkonfirmasi ke pihak Kejaksaan melalui Kepala Seksi Intelijen atau Kasubag Pembinaan, guna dicek kebenarannya dan selanjutnya akan dilakukan tindakan represif berupa tindakan hukum terhadap pelaku.

Tindakan represif terhadap pelaku untuk memberikan efek jera atas perbuatannya yang telah mencoreng nama baik Pimpinan dan Institusi Kejaksaan RI, khususnya pada Kejaksaan Negeri Tanggamus.

“Oleh sebab itu, dimohon kepada Bupati Tanggamus untuk dapat meneruskan pemberitahuan dan himbauan ini ke seluruh Kepala OPD dan Jajarannya agar dapat segera dipahami,”ungkapnya. (ls/red)

Bloggua CN, Lampung Utara – Jelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang dipusatkan di Kota Surabaya, Jawa Timur pada 05 Februari sampai dengan 11 Februari 2019 mendatang. PWI Kabupaten Lampung Timur, menggelar rapat persiapan dan pemantapan kesertaan dalam peringatan HPN tersebut.

Rapat berlangsung di Sekretariat PWI setempat, dipimpin langsung oleh Ketua PWI Lampung Utara, Jimmy Irawan. Rabu 16 Januari 2019.

Pada kesempatan itu, Jimmy menyampaikan, dalam rapat persiapan dimaksudkan untuk kesiapan PWI Lampung Utara dengan seluruh anggota dan pengurus dapat mensertakan dalam HPN, dan saat ini dilakukan rapat sekaligus inventarisir kebutuhan dan kesiapan peserta yang akan di ikut sertakan.

HPN 2019, merupakan ajang pertemuan dan silaturahmi pewarta se-Indonesia. Dalam ajang tersebut banyak sekali agenda kegiatan yang sangat bermanfaat untuk menambah wawasan serta meningkatkan jalinan silaturahmi dengan sesama pewarta.

Dengan segala keterbatasan yang ada, pewarta yang bernaung dalam wadah PWI Lampung Utara, akan dipastikan mengikuti kegiatan tersebut. Terlebih dalam hal ini, telah mendapat support penuh dari Pemerintah Kabupaten setempat.

“Diharapkan, sepulang dari HPN 2019 Surabaya, pewarta Lampura yang bernaung dalam payung PWI Cab. Lampura dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan tugas jurnalistik,”ujarnya.

Di tempat yang sama, Bendahara PWI Lampung Utara, Yoel Lukasim, menjelaskan, rencana keberangkatan peserta HPN 2019 ini, merupakan satu momentum penting guna merekatkan tali persaudaraan sesama pewarta yang ada dalam wadah PWI.

“Untuk itu, filosofi keberangkatan peserta HPN 2019, yakni berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,”katanya. (ls/red)

Bloggua CN, Tanggamus - Wakil Bupati Tanggamus, AM. Syafi'i, hadiri pembukaan Lomba Glory Fest SMAN SAKA, yang diselenggarakan oleh OSIS SMAN 1 Kotaagung. Selasa,15 Januari 2019.

Turut hadir, Sekertaris Dinas Pendidikan, Kepala UPT pendidikan Khusus Wilayah III Provinsi Lampung, Zaikadir, Kasdim 0424 Suhada Erwin, Kapolsek Kotaagung AKP Syafri Lubis, Danramil Kotaagung Julian Abri, Camat Kotaagung Syarif Zulkarnain, Kepala Sekolah SMAN 1 Kotaagung Ruslan, Kepala Sekolah se Kab – Tanggamus, Dewan Guru dan staf serta  para Siswa Peserta Lomba.

Dalam rangka Memeriahkan Glory Fest SMAN SAKA yang di selengarakan selama 5 hari, sejak Selasa sampai dengan Sabtu 19  Januari 2019, di hadiri oleh 60 Sekolah, dari tingkat SMA/SMK dan STM, tingkat SMP/MTs se-Provinsi Lampung dan diikuti oleh 1480 peserta, meliputi dari 14 berbagai macam perlombaan terdiri dari, lomba Bola Basket, Futsal Scarabble ,Solong,MTQ ,Dai/Daiyah dan yang paling menarik adalah perlomban Game Mobile Lagend.

Kegiatan Glory Fest ini juga bekerja sama dan disponsori diantaranya dari IBI Darmajaya, Teknokrat, Nataran mining, Pos Shop,Aqua Danone, Telkomsel,Global Potensi ,Bank BRI, Bank Eka, serta dari Alumni SMAN SAKA Kotaagung.

Dalam sambutan Wakil Bupati AM. Syafi'i mengatakan, kegiatan ini di harapkan dapat memberikan pengaruh yang positif bagi Para pelajar, Baik dalam meningkatkan nilai nilai wirausaha, semangat kebersamaan, jiwa kemandirian, rasa tanggung jawab dan peningkatan nilai sosial kemasyarakatan.

"Tentunya kondisi tersebut secara tidak langsung akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sumberdaya manusia di wilayah kita khususnya di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa tentu diharapkan memiliki kualitas yg baik agar cita-cita prmbangunan dapat kita capai,”katanya.

Melalui kesempatan ini juga, Wakil Bupati menyampaikan kepada para guru, sebagai pendidik dan merupakan elemen yang penting dari bangsa ini tentu memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan serta meletakan dasar dasar pengembangan potensi perserta didik untuk tercapainya masa depan bangsa yg lebih baik.

"Oleh karna itu saya berharap agar para guru dapat senantiasa mengawal dan mengarahkan peserta didiknya, agar berada di jalan yang benar dan terhindar dari pengaruh buruk yang ada demi suksesnya proses belajar mengajar dan mampu mendukung pelaksanaan pembagunan yang di laksanakan oleh pemerintah,”katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN Saka Ruslan mengatakan, generasi muda harus menjadi tolak ukur bangsa, pemuda dan para pelajar yang bermartabat akan memajukan bangsa. Selain itu  kompetisi ini juga dapat menyatukan perbedaan dari sekolah satu dengan sekolah yang lainnya.

“Harapannya dengan adanya kegiatan ini para peserta bisa belajar lebih giat, karena kunci majunya suatu Negeri adalah pemuda terutama para pelajar. Kami juga berharap  siswa-siswi bisa menjadi pelajar yang tangguh dan bisa mengikuti kompetisi tingkat Provinsi sampai Nasional,”pungkasnya. (Kominfo)

Bloggua CN, Tanggamus – Menindak lanjuti soal keabsahan peraturan Pemekonan yang melegalkan pungutan atas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 lalu, oleh Aparat Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, pihak Bagian Hukum Sekretariat Pemkab setempat, hingga saat ini belum dapat memastikan dasar atau acuan atas keabsahan peraturan tersebut.

Pihak Bagian Umum Setdakab Tanggamus terkesan enggan berkomentar lebih dalam mengenai peraturan yang dipertanyakan keabsahannya, dengan melempar persoalan ke pihak lain yakni pihak Bagian Tata Pemerintahan (Tapem).

Sebagaimana diketahui sebelumnya, melalui Kasubag Hukum, Andi Kholil dan Kabag Hukum, Arif Rakhmat, di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, pihaknya menyatakan akan segera mempelajari peraturan pemekonan di Pekon terkait dengan meminta dokumen asli peraturan tersebut.

“Sepanjang yang aslinya belum ada, saya tidak bisa buat statement, karena yang kamu orang bawakan foto copynya. Kami sudah menghubungi melalui telpon. Seharusnya ke Tapem tempat koordinasinya. Kami kan hanya bagian Hukum, kalau koordinasi dan konsultasi  masalah aturan bertentangan tidaknya dengan aturan yang lebih tinggi,”Kata Kabag Hukum, Arif Rahman saat diwawancarai di ruang kerjanya, oleh TIM AJOI bersama  perwakilan LSM Distrik Tanggamus. Selasa 15 Januari 2018.

Arif melanjutkan, soal ini, Kasubag Perundang-undanganlah yang lebih paham  teknisnya. Pada dasarnya, Peraturan pemekonan diperbolehkan secara aturan, karena mereka (Pekon) otonom. Dalam Perbub tentang PTSL dapat diatur dengan peraturan pemekonan, dasar hukumnya sudah ada.

Adapun yang Peraturan Pemekonan Pekon Ketapang itu masih Rancangan belum dilihat dokumen aslinya. Subtansinya tergantung isi, oleh sebab itu diperlukan melihat dokumen yang asli.

"Sah atau tidaknya kita liat dari faktanya, inikan foto copi dan untuk mendapatkan Peraturan Pemekonan Pekon Ketapang yang asli, kami meminta kiranya LSM GMBI membuat surat tertulis, biar kita ada dasarnya untuk menindaklanjuti,”ujarnya.

Diwaktu yang sama, Kasubag Hukum, Andi Kholil menjelaskan bahwa, dirinya telah menghubungi Camat Limau melalui Kasi Pemerintahan, untuk mengundang Kepala Pekon Ketapang agar datang ke Bagian Hukum Setdakab Tanggamus. Namun, belum juga berkesempatan menghadap.

"Kemaren itu sudah saya upayakan. Cuma kami inikan sulit juga, kami inikan lagi sibuk. Terlebih saat ini, berbeda dengan UU Nomor 23, jadi Pekon itu diberi Otonom, kalau peraturan itu melanggar, bisa dibatalkan ke Mahkamah Agung,”ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, pada November 2018 lalu, Tim Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) Kabupaten Tanggamus  bersama  LSM GMBI Distrik Tanggamus, mendatangi Bagian Hukum setempat dengan membawa Peraturan Pemekonan Pekon Ketapang (Dokumen Copy) berikut dokumen SKB 3 Menteri dan Perbub No.17 tahun 2017 tentang PTSL, guna meminta keterangan terkait  keabsahan Peraturan Pemekonan yang melegalkan adanya pungutan atas PTSL, sementara penilaian LSM GMBI hal tersebut merupakan bentuk Pungli dan membebani masyarakata tak mampu.

Terkait dugaan pungli PTSL yang terjadi di beberapa wilayah Pekon, Kabupaten Tanggamus, muncul tanya atas penegakan hukum di Kabupaten setempat. Salah satu yang saat ini mencuat dugaan pungli di Pekon Ketapang, hingga saat ini belum ada tindakan serius dari aparatur yang berwenang.

LSM GMBI Distrik Tanggamus, mendesak Pemerintah setempat, melalui Bagian Hukum Sekretariatan Pemkab, segera melakukan tindakan nyata mendalami atas dugaan perbuatan melawan hukum Pungli.

“Kami atas nama lembaga LSM GMBI, mendesak Pemkab Tanggamus melalui Kabag Hukum Tanggamus, untuk segera melakukan tindakan nyata dan tegas atas dugaan pungli pembuatan sertifikat program PTSL 2017/2018. Terlebih para oknum yang tak bertanggung jawab atas dugaan tersebut, berlindung pada Peraturan Pemekonan Pekon Ketapang sebagai dasar untuk lakukan pungutan biaya PTSL Rp700 Ribu hingga Rp1 Juta/Buku, sementara di SKB 3 Menteri hanya Rp200 Ribu,” tegas Ketua LSM GMBI Distrik Tanggamus, Amroni. Rabu 05 Desember 2018.

Amroni menuturkan, pihaknya merasa ada kejanggalan di dalam terbitnya Peraturan Pemekonan tersebut. Jika ditelaah lebih dalam, dari lembaran- lembaran pada Peraturan pemekonan tesebut, diduga peraturan itu cacat administrasi.

"Jika permasalahan terbitnya Peraturan Pemekonan mengenai pungutan biaya pembuatan sertifikat PTSL dan menjadi pembiaran, akan menjadi bola liar, dimungkinkan akan lebih banyak lagi kejadian Pungli di setiap wilayah Tanggamus, bahkan akan mencapai Rp1.500.000/Buku,"jelasnya. (Tim)

BlogguaCN, Jakarta - Presiden Joko Widodo memandang banyak negara di dunia yang mulai berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam mengembangkan teknologi kendaraan bermotor listrik. Menurutnya, selain karena ramah lingkungan, kendaraan bermotor listrik juga bisa mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Hal tersebut dikemukakan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Senin, 14 Januari 2019.

"Melalui kendaraan bermotor listrik kita juga dapat mengurangi pemakaian BBM, mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang berpotensi menghemat kurang lebih Rp798 triliun," ujar Presiden.

Terkait dengan upaya membangun industri kendaraan bermotor listrik, Presiden menyampaikan tiga hal. Pertama, Presiden ingin agar regulasi yang mengatur mengenai program kendaraan bermotor ini disiapkan dan segera diselesaikan.

"Sehingga negara kita dapat beralih lebih cepat lagi menjadi pemain utama dalam kendaraan bermotor listrik," lanjutnya.

Keyakinan Presiden bahwa Indonesia bisa menjadi pemain utama di industri kendaraan bermotor listrik tersebut bukan tanpa sebab. Menurutnya, Indonesia memiliki semua bahan yang diperlukan dalam pembuatan lithium baterai yang menjadi kunci dalam produksi kendaraan bermotor listrik.

"Kita memiliki nikel, kobalt, mangan, yang itu menjadi sangat penting sekali dalam menyiapkan baterai untuk kendaraan listrik. Sehingga ini strategi bisnis negara ini harus mulai diatur, sehingga nanti kita bisa melakukan sebuah lompatan menuju ke sebuah produksi baik motor maupun mobil yang memiliki competitiveness  yang baik, baik pasar domestik maupun pasar ekspor,"ungkapnya.

Kedua, Presiden meminta agar perencanaan pengembangan kendaraan bermotor listrik ini dapat dilakukan secara terpadu, terintegrasi antarkementerian lembaga, dan juga melibatkan swasta. "Baik dari sisi risetnya, inovasinya, anggarannya, sampai dengan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan," katanya.

Ketiga, Presiden mengatakan pengembangan kendaraan bermotor listrik harus digunakan sebagai momentum untuk penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menguasai teknologi terkini dan sekaligus digunakan untuk penciptaan nilai tambah.

"Efek multiplier melalui upaya memperbesar kandungan komponen dalam negeri (TKDN),"jelasnya. (Sekretariat Presiden/Rilis/Red)

Bloggua CN, Jakarta - Presiden Joko Widodo melakukan panggilan video dengan Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie yang sedang berada di Jerman. Panggilan video ini dilakukan Presiden di Presidential Lounge, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 14 Januari 2019.

"Tadi menanyakan mengenai pengembangan sumber daya manusia secara besar-besaran yang ingin kita lakukan dalam kurun (waktu) ke depan, menurut beliau seperti apa," kata Presiden dalam keterangannya kepada para jurnalis.

Presiden menjelaskan, Habibie memberikan penekanan dalam bidang pendidikan, agar diberi perhatian khusus terutama yang berkaitan dengan pendidikan vokasi dan pelatihan-pelatihan.

"Pendidikan dan pembudayaan. Beliau menyampaikan itu. Jadi budaya produktivitas, kedisiplinan, kemudian kerja keras itu yang beliau sampaikan. Dan juga mengenai perbedaan-perbedaan budaya yang ada di kita ini agar menjadi sebuah kekuatan. Intinya ke sana," lanjutnya.

Di awal perbincangan, Presiden bertanya mengenai kondisi kesehatan Habibie. Habibie menjelaskan bahwa kondisinya baik dan sehat.

"Ya semoga Pak Habibie selalu diberikan kesehatan yang prima oleh Allah. Kami semuanya di Tanah Air, seluruh rakyat selalu mendoakan untuk kesehatan bapak. Dan kalau ada hal-hal yang diperlukan, kami sudah perintahkan kepada Mensesneg untuk pelayanan kesehatan yang diperlukan bapak. Kami siap untuk melayani," ujar Presiden.(Sekretariat Presiden/Rilis/Red).

Bloggua CN, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertemu Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang berjumlah puluhan ribu orang di Istora Senayan, Jakarta. Senin, 14 Januari 2019. Pertemuan ini merupakan respons Presiden terhadap tuntutan dari PPDI.

Dalam laporannya, Ketua Umum PPDI Mujito mengatakan bahwa pertemuan ini adalah menjawab tuntutan PPDI untuk mendapatkan penghasilan setara ASN gol 2/a dengan mempertimbangkan masa kerja.

“Bapak Presiden sudah siap menelurkan peraturan pemerintahnya. Kepedulian ini, menunjukkan perhatian Bapak Presiden yang sangat peduli kepada masyarakat,”ujarnya.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan bawa pemerintah telah memutuskan perangkat desa diberikan penghasilan setara ASN golongan 2/a dengan memperhatikan masa kerja.

“PP nya nomor 43 dan 47 akan segera direvisi. Saya sudah perintah paling lama dua pekan setelah ini,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga menginformasikan bahwa seluruh kepala desa dan perangkat desa diberikan BPJS.

”Saya dapat informasi bahwa BPJS akan diberikan seluruh kepala desa dan perangkat desa,” ujar Presiden.(Sekretariat Presiden/Rilis/Red)

Bloggua CN, Semarang – Ibu Negara, Iriana Joko Widodo meninjau beberapa industri kreatif bidang pariwisata di Kota Semarang. Sebelumnya Ibu Negara beserta rombongan, meninjau pelaksanaan tes IVA serta sosialisasi deteksi dini kanker dan bahaya narkoba. Sabtu 05 Januari 2019.

Lokasi pertama yang dikunjungi Ibu Negara beserta anggota OASE-KK adalah Kebun Buah Purwosari di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, yang juga merupakan salah satu agrowisata yang dimiliki Pemerintah setempat dan dikelola oleh Dinas Pertanian.

Selanjutnya sekitar pukul 14.10 WIB, Ibu Negara beserta rombongan bertolak ke Lawang Sewu, tempat bersejarah di Kelurahan Sekayu, Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Kunjungan Ibu Negara, berakhir di Semarang Creative Gallery,Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, yang juga merupakan Kantor Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Semarang.

Ibu Negara dan rombongan kemudian meninjau sejumlah produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beberapa di antaranya adalah cindera mata, beragam aksesoris, kaos semarangan, kain batik, dan aneka hasil kerajinan tradisional yang bermutu tinggi lainnya. (Rilis Sekretariat Presiden/Red)

Bloggua CN, Lampung Selatan – Sekretaris DPD Pelindung Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Lampung, Toni Rachman sampaikan pesan presiden Joko Widodo, di sela giat para simpatisan, pengurus dan relawan Popera membatu para korban Tsunami Selat Sunda, di Desa Kunjir, Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun pesan Joko Widodo “Para simpatisan, pengurus dan relawan Pospera tetap semangat membantu para korban stunami Selat Sunda. Tetap semangat membantu para saudara-saudara yang terkena musibah bencana di sini,”

Demikian yang disampaikan Toni Rachman, saat Presiden Jokowi meninjau lokasi terdampak tsunami di Desa Way Muli dan Desa Kunjir, Rabu 02 Januari 2018. abupaten setempat.

Toni Rachman juga menjelaskan, pesan tersebut dimaknai sebagai bentuk apresiasi dan rasa terimakasih beliau terhadap pengorbanan seluruh relawan yang sudah ikut membantu para korban tsunami.

"Pernyataan tersebut menurut saya bukan ditujukan hanya untuk Pospera saja, tetapi juga untuk seluruh elemen dan unsur yang terlibat di sini. Seperti TNI, Polri, BPBD, seluruh relawan dari berbagai organisasi yang sudah datang menyalurkan bantuannya serta para donatur di manapun berada,"katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Pospera Lampung, Marsat Jaya menyampaikan, pihaknya mulai turun dengan mendirikan Posko Peduli Bencana Selat Sunda dan Dapur Umum Pospera, sejak Senin 24 Desember 2018.

Selama Posko didirikan hingga saat ini, berbagai bantuan sudah disalurkan. Mulai dari makanan siap saji berupa nasi bungkus untuk pengungsi, beras, mie instan, sayuran, obat-obatan, terpal, tikar, selimut, pakaian dalam, sarung, susu bayi, pempers bayi, masker, pakaian layak pakai, pembalut wanita, peralatan mencuci dan mandi, hingga peralatan sekolah dan sebagainya.

Selain memberikan bantuan berupa makanan Pospera juga mendirikan beberapa tenda pleton untuk digunakan para pengungsi di kaki Gunung Rajabasa. "Setiap hari secara bergantian dengan menggunakan satu unit ambulan kami menyuplai kebutuhan para pengungsi di sana,"ujarnya,

Masih menurutnya, pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin mengikuti arahan dari Pelindung Pospera Bapak Jokowi. “Kami akan terus membuka posko di sini hingga tanggap darurat dicabut, situasi normal dan warga turun dari pengungsian untuk menempati rumahnya kembali," tegasnya.

Marsat berharap donasi dan bantuan dari para donatur terus mengalir, sehingga proses rekonstruksi di daerah bencana bisa cepat dilakukan.

"Jika ada yang ingin datang menyumbang langsung bisa datang ke posko kami di Desa Canti, Lampung Selatan tepat di depan Dermaga Canti. Bisa juga di Kantor DPD Pospera di Jl. Soekarno Hatta, (by pass) Bandar Lampung seberang SPBU, RS Imanuel. Atau bisa juga melalui rekening Bank BRI a/n Leni Marlina no rekening : 028501033031505. Atau hubungi no telp saya di 081283908322,"ungkapnya. (Rilis/Red)

Bloggua CN, Ponorogo - Lebih kurang 2.500 Sertifikat tanah, mencakup 2.012.124 Meter persegi tanah Warga yang tersebar di enam Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, secara simbolis diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, bertepatan dengan agenda kunjungan kerjanya, Jumat 04 Januari 2019.

Dalam sambutan, Presiden meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk menyelesaikan target penerbitan bagi 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat.

Diharapkan juga, agar masyarakat Kabupaten Ponorogo dan seluruh warga Indonesia, dapat segera memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki.

"Tadi Pak Menteri sampaikan, di Ponorogo ini akan selesai di 2023. Yang janji Pak Menteri bukan saya. Pak Menteri itu nanti juga ngomong ke kantor BPN di bawahnya,"ungkap Presiden.

BPN penuhi target penerbitan sertifikat tanah.

Sejumlah target sebelumnya memang telah ditetapkan Presiden untuk mengejar hal itu. Bahkan, pada tahun awal pelaksanaan program, Kepala Negara langsung melipat gandakan output tahunan BPN hingga 10 kali lipat dari biasanya, yakni mencapai 5 juta sertifikat/tahun.

Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, mencari tahu bagaimana cara kantor BPN mengupayakan hal itu.

BPMI menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Sugeng Muliosantoso, di lokasi acara.

Diketahui, Ponorogo memiliki luas wilayah sekitar 1.300 Kilometer persegi, dengan 21 Kecamatan dan 307 Desa yang ada di Kota Reog tersebut, BPN setempat melakukan pelayanan pertanahan bagi 636.487 bidang tanah yang ada.

Sugeng Muliosantoso menjelaskan, BPN Kabupaten Ponorogo biasanya hanya menerbitkan sertifikat bagi warganya sebanyak 200 hingga 300 per tahun. Di tahun 2018, daerahnya ditargetkan untuk dapat menerbitkan sertifikat bagi setidaknya 50.000 bidang tanah.

"Selama ini kita dapat paling 200-300 bidang. Kini, dengan didukung SDM dan dukungan Pemerintah Daerah, akhirnya bisa kita laksanakan,"ujarnya.

Sugeng memaparkan, target tersebut nyatanya bisa direalisasikan BPN Ponorogo sebanyak 54.000 sertifikat pada tahun lalu.  BPN setempat mencoba untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pelayanannya. Otomatisasi input ribuan data yuridis pemegang hak yang sangat memudahkan para pegawai BPN dapat terwujud dengan penerapan teknologi.

"Kita pakai GhostMouse, aplikasi yang bisa membantu memasukkan data subjek hak untuk dimasukkan di data fisik. Jadi begitu data sudah masuk kita klik sudah langsung terhubung dengan data-data fisik (tanah). Karena prinsipnya data fisik dan yuridis harus dihubungkan,"jelasnya.

Namun, masih menurut Sugeng, yang paling penting dalam upaya mereka mencapai target yang telah ditetapkan ialah dalam hal pola kerja kantor pertanahan. Secara garis besar, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa percepatan penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat telah mengubah pola kerja BPN dalam melayani masyarakat di seluruh Indonesia, BPN jemput bola.

BPN membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri atas elemen pemerintahan desa dan petugas BPN yang akan mengoordinasikan pendaftaran program tersebut secara massal di tiap kelurahan atau unit wilayah lainnya. Cara tersebut terasa lebih mudah dibanding bila warga yang dahulu harus mendatangi sendiri kantor BPN.

Untuk diketahui, target nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tiap tahunnya selalu meningkat. Namun, target-target tersebut berhasil terlampaui.

Tahun 2018, target sebanyak 7 juta sertifikat bahkan jauh terlampaui hingga mencapai hampir 9,4 juta sertifikat yang telah terbit, tepatnya 9.315.006 sertifikat. (Rilis Sekretariat Presiden/Red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget