Potensi Radikalisme, Negara Harus Hadir Dan Libatkan Rakyat

Bloggua CN, Bandar Lampung - Mengejutkan. Lampung masuk peringkat empat provinsi dengan potensi radikalisme tertinggi di Indonesia. Direktur LBH Bandar Lampung, Alian Setiadi, nyatakan dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan para tokoh adat 32 etnis yang Subsisten di Lampung, demi meredam potensi radikalisme.

Alian Setiadi menjelaskan, seperti dilansir dalam media online Lampung (RMOLLampung), dari ekspos Wadir Binmas Polda Lampung AKBP Abdul Rahman Napitupulu, pada kegiatan Pembinaan Ormas Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung 2018, di Balai Keratun, Pemprov Lampung, Rabu 15 Agustus 2018. Perlu penanganan yang serius dalam hal ini. Apalagi, para pelaku yang rentan terpapar potensinya, dari unsur milenial, mahasiswa dan pelajar.

Basis historis multikulturalisme Lampung sebagai daerah transmigrasi tertua di Indonesia, turut bersumbangsih terhadap picu konflik sosial yang dalam. Banyak studi kasus dilatari letup konflik sengketa agraria.

“Pada prinsipnya, Lampung adalah wilayah transmigrasi pada pemerintahan Orde Baru sehingga masyarakat Lampung sangat beragam. Selain suku Lampung asli, terdapat warga pendatang, Jawa, Bali, Batak, Padang, dan lain-lain. Jadilah Lampung wilayah masyarakat majemuk,”kata  Alian Setiadi, saat dihubungi melalui saluran WhatsApp, Kamis 16 Agustus 2018.

Masih menurutnya, dari itu tentunya akan banyak faktor pemicu konflik, ketika pemerintah tidak hadir dalam ragam situasi yang diharapkan masyarakat. Terlebih Lampung juga daerah dengan konflik agraria yang banyak.

“Banyaknya kasus-kasus yang sampai saat ini tidak terselesaikan dengan baik, hak rakyat diambil paksa, dan lain-lain. Belum lagi Lampung terkenal sebagai wilayah "penyumbang" pelaku begal, hingga jadi wilayah rawan konflik,”ujarnya.

Maka itu, Alian Setiadi menambahkan, dari berbagai macam isu, Pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, banyak yang sudah dilakukan, baik rembuk Pekon, rembuk adat, dan sebagainya.

“Sehingga dalam penyelesaian konflik sosial semua elemen masyarakat dan tokoh-tokoh adat juga harus dilibatkan. Potensi radikalisme akan dapat diredam dan berkurang,”pungkasnya. (Red)