Warga Tj. Siom Tanggamus, Adukan Program Listrik Pintar Ke DPRD

0
256
Puluhan Warga Tanjung Siom Kecamatan Limau, saat menyampaikan Aspirasinya kepada DPRD Kabupaten Tanggamus Terkait Program listrik Pintar pemkab bekerjasama dengan PT.PLN.(25/07/2017).
Puluhan Warga Tanjung Siom Kecamatan Limau, saat menyampaikan Aspirasinya kepada DPRD Kabupaten Tanggamus Terkait Program listrik Pintar, Selasa (25/07/2017).

BlogGua CN, Tanggamus – Masyarakat Pekon Tanjung Siom Kecamatan Limau, Tanggamus, adukan program listrik pintar Kabupaten Tanggamus ke DPRD, selasa (25/7/2017). Hal itu dilakukan karena listrik pintar dinilai sangat memberatkan perekonomian masyarakat.

Pasalnya, program Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang bekerjasama dengan PT. PLN ranting Kotaagung tersebut, dinilai sangat merugikan masyarakat setempat.

Selain itu menurut Irsan (40) perwakilan warga Tanjung Siom, bahwa program tersebut bergulir, juga tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat, dan terkesan di paksakan agar masyarakat menerima program, sebab kebanyakan meteran paska bayar diganti meteran prabayar, saat kepala keluarga tidak ada ditempat.

“Kamj melaporkan program listrik pintar dari Pemkab Tanggamus dan PLN ini kepada DPRD Tanggamus, karena program ini memberatkan kami sebagai petani kecil. Yang mana semenjak diganti meteran paska bayar kami dengan meteran prabayar, yaitu memakai pulsa listrik, tagihan melonjak, biasanya Rp70 ribu paling tinggi tagihan rekening, sekarang dihitung-hitung pulsa listrik mencapai ratusan ribu,” katanya, Selasa (25/7) seusai melaporkan secara lisan penolakan program listrik pintar ke DPRD Tanggamus, yang diterima oleh beberapa anggota DPRD, yakni Irwandi Suralaga, Heri Hermawan, Buyung Zainuddin dan Agus Rahman. Dalam msnanggapj laporan lisan puluhan warga Tanjung Siom tersebut, para anggota DPRD, menyatakan akan mengkonsultasikan kepada pimpinan DPRD, dan memanggil pihak terkait.

Menurut Irsan, seharusnya pihak pemerintah Tanggamus ataupun PLN telah mensosialisasikan jauh hari sebelumnya, kemudian peraturannya juga harus jelas, yaitu dasar hukumnya penggantian meteran paska bayar ke meteran pra bayar.

“Memang benar ada sosialisasi tapi undangan datang pukuk 08.00 pagi, dan harus kumpul sosialisasi pukul 12.30, sedangkan warga kan mayoritas petani pukul 08.00 pagi tersebut, sudah kekebun, jadi tidak tahu ada undangan itu. Dan kemudian beberapa hari kedepannya meteran KwH kami sudah diganti meteran prabayar, saat kepala keluarga tidak ada dirumah,” ujarnya.

Irsan menambahkan, warga Pekon Tanjung Siom, sangat mengharapkan DPRD Tanggamus dapat menyelesaikan masalah tersebut, karena para anggota DPRD mereka pilih untuk menyampaikan aspirasi mereka.

“Kami mohon DPRD Tanggamus, dapat memediasi dan menyelesaikan masalah ini, karena program ini sangat memberatkan kami, karena tagihan membengkak, kemudian kami juga belum mendengar ada intruksi dari pusat, semua meteran paska bayar harus diganti meteran pulsa,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanggamus Suhartono menyatakan, bahwa program listrik pintar tersebut adalah program PT PLN, yang bekerjasama dengan Pemkab Tanggamus untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.

“Nah ini sebenarnya kurang sosialisasi saja dari aparat setempat, sedangkan terkait pembayaran pulsa listrik jadi membengkak, dari sebelumnya, ketika memakai meteran paska bayar, itu kebetulan saja, karena pas program berjalan di Pekon tersebut, subsidi untuk tegangan 900 kebawah ditarik, jadi ada kenaikan bayar, jadi bukan karena perpindahan ke listrik pintar,” katanya.

*\wartawan: Rudi