Data Penerima Bantuan Carut Marut, DPRD Pesibar Segera Panggil Kepala Dinsos

0
287

BlogGua, Pesisir Barat – DPRD Pesisir Barat segera memanggil Dinas Sosial kabupaten itu dan para pihak terkait untuk memastikan data penerima bantuan sosial melalui program perluasan sembako betul-betul diterima oleh masyarakat yang layak.

Hal itu dikatakan ketua DPRD Pesisir Barat, Nazrul Arif, melalui pesan whatsaap, Kamis (7/5-2020).

Terkait adanya dugaan masyarakat penerima dari program tersebut, yang dinilai tidak layak di beberapa Pekon dalam wilayah Kabupaten itu, namun mendapat bantuan dari program perluasan sembako yang digulirkan pemerintah dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid19.

“Kami akan panggil dinas terkait dalam waktu dekat. ini terkait dengan indikasi penyaluran bantuan salah sasaran,” kata Nazrul.

Selanjutnya dewan kata dia, akan bergerak mengawasi langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut.

“Langkah-langkah dewan terkait dengan penyaluran BLT. Kami akan mengadakan pengawasan langsung di lapangan sesuai dengan dapil masing-masing, jangan sampai BLT ini salah sasaran dan harus tersalurkan dengan baik,” tegas politisi dari partai Nasdem tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat, Agus Triyadi, dikonfirmasi tentang hal itu mengatakan program perluasan sembako masih proses untuk bergulir. Sekitar tanggal 15 Mei 2020 rencana dibagikan, Rp200ribu/bulan, untuk masing-masing penerima selama sembilan bulan.

“Kalau Bansos tunai BLT Rp600ribu perbulan selama tiga bulan. kami Sudah menyurati kecamatan untuk diteruskan ke Pekon-pekon untuk menyampaikan data ke kami kalau adanya perubahan. Nanti kami entri by name by adress dan sampaikan ke pusat, yang kemudian mengeluarkannya dalam bentuk data yang valid. Terimakasih atas informasi media tentang kondisi ini,” kata Agus saat ditemui dikantornya, Jumat (8/5-2020).

Sebelumnya, Diduga terjadi carut marut data penerima bantuan pemerintah, untuk penanganan dampak pandemi covid 19, dalam program bantuan perluasan sembako, yang kemungkinan bisa saja terjadi di 116 Pekon dan dua kelurahan yang ada di kabupaten pesisir barat.

Diantaranya yang terjadi di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan, pada program perluasan sembako akibat pandemi covid 19. yaitu ada penerima bantuan BLT yang namanya masih tercantum sebagai penerima tetapi orangnya sudah meninggal. Ada juga suaminya merupakan penerima BLT dan istrinya juga merupakan penerima Bansos. Ada juga aparat Pekon yang notabene mendapat honor dari negara Rp2juta lebih perbulan. Namun istrinya tercatat sebagai penerima BLT.

Peratin Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan, Yoyon Yufriza, saat dikonfirmasi tentang prihal tersebut, membenarkan bahwa hal itu memang terjadi di pekon tersebut. Namun kata dia data penerima BLT sebanyak 30 orang tersebut berasal dari data Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten Pesisir Barat, bukan merupakan usulan dari Pekon.

“Masalah penambahan juga dari PKH pada program perluasan sembako ada 30 0rang. Kalau BLT dana desa itukan masih digodok, ada kriterianya yang menerima seperti apa model, dan itu diserahkan kepada tim gugus tugas, Dan kalau BLT dari Dana Desa memang belum dibagikan. Tetapi kalau BLT dari dinsos, ya seperti itu datanya, gak bisa pula kami rubah karena itu dari dinsos,” kata Yoyon, saat ditemui di balai Pekon Walur, Rabu (6/5-2020).

Akibat carut marutnya data di Dinsos, kata dia, betul, ada orang yang sudah meninggal. Namun masih Tercantum sebagai penerima BLT dan bantuan itu diterima oleh suami almarhumah tersebut. Demikian pula hal lainnya.

“Itu dari data dari kalau dulu namanya BDT, sekarang berubah sudah berubah apa namanya. Datanya dari dinsos kami gak bisa merubah. Yang meninggal Diganti sama suami nya. Benar itu , aparat Pekon dapat bantuan juga tapi datanya dari dinsos. Ini susahnya beban peratin , masyarakat bergejolak kami yang disalahkan, inilah resiko pemimpin,” kata Yoyon.

Kemudian disinggung tentang ada seorang perempuan warga Pekon Walur , yang kondisinya saat ini lumpuh dan sudah sekitar empat bulan ditinggal suaminya, namun perempuan tersebut sama sekali tidak mendapat bantuan dari pemerintah dan pihak pekon. Yoyon juga membenarkan hal itu. Namun kata dia pihaknya tidak bisa merubah data yang sudah ada di dinas sosial.

“Ya namanya Azna, kami tetap berusaha dalam upaya agar dia dapat PKH. Tiap kami bertemu dinsos, kami sampaikan , kami katakan ayo kita rubah, agar yang dapat itu memang betul betul orang yang membutuhkan. apa kata Dinsos, jawaban mereka ya nanti diupayakan, tetapi pas keluar datanya , yang keluar nama itu itu lagi,” kata Yoyon.

Namun , kata Yoyon untuk BLT yang bersumber dari Dana desa (DD) Ia berharap tidak ada kesalahan yang terjadi dalam penyalurannya penerimanya merupakan warga yang betul betul layak.
“Kalau BLT dari dana Pekon saya serahkan ke gugus tugas Pekon mudah mudahan gak salah, hari ini mereka masih jalan mendata,” kata dia

Dari informasi yang dihimpun , hal serupa juga terjadi di wilayah kecamatan pulau pisang yang wilayahnya memiliki enam Pekon. Yaitu adanya pasangan suami istri yang masing masing mendapat Bansos meskipun ada dalam satu kepala keluarga (KK), juga ada aparat Pekon yang mendapat Bansos.

Masyarakat meminta lembaga dan institusi pemerintahan yang berkompeten dapat mengawal dan memastikan bantuan penanganan dan dampak covid19 yang digulirkan betul-betul dapat tepat sasaran .

(Wari)