Kejari Tanggamus, Sosialisasikan Program Jaksa Bina Desa

0
257
Kepala Dinas PMD Idham Khalid (dari kanan), Kasi Intelenjen Kejari Tanggamus (2 dari kanan) saat menyampaikan Program kegiatan sosialisasi penggunaan dana desa di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Tanggamus.(18/07/2017)

BlogGua CN, Tanggamus – Kucuran Dana Desa (DD) yang jumlahnya besar untuk pembangunan pekon, dinilai rentan terhadap terjadinya penyimpangan lantaran ketidaksiapan dan kurangnya pengetahuan aparat desa dalam mengelola anggaran. Untuk mencegah adanya penyimpangan dana desa, Kejaksaan Negeri Tanggamus siap melakukan pendampingan berupa jaksa bina desa.

Untuk itu Kejari Tanggamus mengadakan kegiatan sosialisasi penggunaan dana desa dengan mengundang satuan kerja terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) dan Inspektorat dan turut mengundang aparat desa/pekon yang ada di Kecamatan Talangpadang, selasa (18/7/2017).

Kepala Seksi Intelejen Kejari Tanggamus, Amrullah mendampingi Kepala Kejari Tanggamus Taufan Zakaria, mengatakan, bahwa kegiatan bina desa masih satu kesatuan dengan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Tanggamus yang mana tugas dan fungsinya adalah untuk Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif

“Dalam bina desa ini, jaksa memberikan penerangan hukum kepada aparatur pekon terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara, ” kata Amrullah.

Dikatakan Amrullah bahwa program bina desa sudah terjalin MoU antara Kejari dengan pemkab Tanggamus. “Kejaksaan memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak terkait. Pendampingan ini kami lakukan di 20 kecamatan secara bertahap sampai Desember, untuk hari ini kecamatan Talangpadang,” terang Amrullah.

Amrullah juga mengakui bahwa dengan adanya pendamping oleh kejaksaan ini akan dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan. “Insya allah kalau mendapat pendampingan dari awal potensi penyimpangan bisa ditekan, namun jika setelah kegiatan tapi ada temuan maka kejakaaan tetap akan memprosesnya, kalau dia ada kesalahan administrasi diberi waktu 60 hari untuk memperbaiki atau mengembalikan dana, tapi kalau sudah dipidana ya tentu kita proses,” kata Amrullah.

Ia juga mengatakan bahwa program pembinaan pekon ini sudah mulai terlihat hasilnya. “Ada penurunan jumlah laporan, dimana di tahun 2016 lalu kita menerima tiga laporan, saat ini tim juga sedang melakukan pulbaket dan puldata di lapangan,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tanggamus, Idham Khalid yang hadir dalam kesempatan tersebut meminta kepada kepala pekon untuk lebih selektif dalam menunjuk orang dalam tim pengelola kegiatan. “Untuk bendahara pilihlah yang kompeten dibidangnya, jadi kalau ada tim dari kabupaten maupun kejaksaan yang menanyakan anggaran, bendahara bisa menjelaskan dengan gamblang dan bendara juga harus paham peraturan,” ujar Idham.

*\editor: PZR, wartawan: Rudi