DPRD Tanggamus Gelar Sidang Paripurna Lanjutan

0
117
Plt. Setdakab Tanggamus Andi Wijaya, ST, MM mewakili Wakil Bupati Tanggamus Hi Samsul Hadi, M.Pd.I, memberikan sambutan penyampaian jawaban Bupati Tanggamus terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanggamus, Senin (17/7/2017)
Plt. Setdakab Tanggamus Andi Wijaya, ST, MM mewakili Wakil Bupati Tanggamus Hi Samsul Hadi, M.Pd.I, memberikan sambutan penyampaian jawaban Bupati Tanggamus terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanggamus, Senin (17/7/2017)

BlogGua CN, Tanggamus – DPRD Kabupaten Tanggamus kembali menggelar rapat Paripurna lanjutan, dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Tanggamus terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD beberapa waktu lalu, tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2016.

Rapat Paripurna digelar di ruang sidang DPRD setempat, Senin (17/7/2017) sekira pukul 09.00WIB, dengan dihadiri Plt.Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanggamus Andi Wijaya,ST,MM yang mewakili Wakil Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi, M.Pd.I, dan didampingi Unsur Pimpinan Daerah (Uspida), Kepala Satker, para Camat, tokoh masyarakat, dan Organisasi Masyarakat (Ormas).

Paripurna kalu ini dihadiri 34 orang dari 45 orang anggota DPRD dan dinyatakan korum atau memenuhi syarat untuk dilanjutkan rapat, hal ini tidak seperti sebelumnya yang hanya 13 anggota DPRD yang hadir.

Dalam Sambutannya, Plt.Sekretaris Daerah Andi Wijaya mengatakan, dalam rangka menanggapi pertanyaan DPRD perihal harapan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber potensi daerah.

Maka ditanggapi bahwasanya sesuai pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Maka untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus memungut pajak dan retribusi daerah, tidak ingin membebani masyarakat. Ketentuan penarikan pajak dan retribusi daerah yang dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 sudah banyak yang dibatalkan oleh pemerintah pusat, seperti dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri, yang diantaranya retribusi KTP ,KK dan Akte Kelahiran ditiadakan.

Akan tetapi menurutnya, Pemkab Tanggamus tetap melakukan inovasi diantaranya, peningkatan pelayanan dalam memudahkan pendaftaran dan pembayaran BPP-P2, peningkatan pajak penerangan jalan (PPJ) melalui listrik pintar. Kemudian secara aktif melakukan pendataan objek pajak, meningkatkan koordinasi dengan satker terkait yang melakukan penarikan retribusi daerah, dan memberikan kemudahan bagi penyetor pajak.

Kemudian, juga salah satu faktor adanya penambahan belanja pegawai pada belanja langsung, adalah peningkatan belanja gaji tenaga kerja sukarela (TKS) . Dimana pada tahun Anggaran 2015 Gaji TKS rata-rata sebesar Rp500.000 sedangkan di Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp900.000, atau terdapat kenaikan 80 % .

Sedangkan didalam pelaksanaan APBD 2016 Pemkab Tangggamus sudah melakukan efisiensi secara maksimal dimana dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp738,5 miliar hanya terealisasi sebesar 86.48 % atau sebesar Rp638,6 miliar.

Andi Wijaya menambahkan, dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan, maka dihasilkan reses anggota DPRD yakni dari sisi mekanisme perencanaan. Maka ditempuh kebijakan perencanaan dan penganggaran yang awalnya Money Follows Function Menjadi Money Follows Program.

Yang mana keterbatasan anggaran menjadi salah satu permasalahan, sehingga masih terdapat aspirasi dari masyarakat yang diusulkan melalui reses belum terakomodir, dalam APBD.

“Apabila usulan yang disampaikan masyarakat setelah ditetapkannya program, dan kegiatan pada tahun berjalan maka usulan-usulan tersebut akan diakomodir dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun tersebut,” Jelas Andi.

Editor: PZR, Wartawan: RUDI